Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 13357

Nelayan Meral Mengadu ke DKP

0
Perwakilan nelayan asal Kecamatan Meral saat diterima Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ruffindi Alamsjah. F. Ichwanul/Batampos.

batampos.co.id – Kisruh kompensasi nelayan yang diberikan atas kegiatan pendalaman alur PT Grace Rich Marine, terus berlanjut. Ketidakpuasan atas pembagian yang dinilai tidak merata, bahkan terkesan tebang pilih, membuat belasan nelayan mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan, Selasa (2/5) kemarin.

Di bawah koordinator Jamaluddin, perwakilan nelayan asal Kecamatan Meral akhirnya diterima Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ruffindi Alamsjah. Tidak hanya pembagian kompensasi yang tak merata disampaikan, tetapi juga kekecewaan atas kompensasi yang diterima mantan pegawai negeri.

“Mantan PNS ini malah mendapatkan kompensasi sebesar Rp 20 juta. Padahal yang kami tahu, dia baru pensiun dua tahun. Sedangkan kami yang memang benar-benar menggantungkan hidup dari nelayan hanya terima Rp 4 juta,” ungkap salah seorang nelayan kepada Ruffindi.

PT Grace Rich Marine melakukan pendalaman alur di depan perairan Seipasir, Kecamatan Meral. Sebagai ganti rugi atas nasib yang menimpa nelayan, perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai melalui koordinator yang dipercaya.

Anehnya, nilai kompensasi yang diterima setiap anggota kelompok nelayan tidak sama. Jumlah yang diterima pun masih dilakukan pemotongan yang dilakukan koordinator. Di sisi lain, pembagian kompensasi pun tidak dilakukan menggunakan skala prioritas. Artinya, kelompok yang terkena dampak langsung dari aktivitas pendalaman alur tadi, seharusnya lebih tinggi kompensasi yang diterima mereka.

Oleh karenanya, nelayan mengindikasikan sudah terjadi penyimpangan soal kompensasi tersebut. Ditambah lagi, koordinator yang dipercaya untuk membagikan dana kompensasi dinilai tidak transparan, dan selalu mengelak ketika ditanya perbedaan penerimaan kompensasi tersebut.

“Ada satu kelompok nelayan beranggotakan 10 orang, tapi mereka menerima kompensasi berbeda-beda. Dua orang mendapatkan Rp 10 juta, dipotong Rp 1,2 juta. Sedangkan 8 orang lagi mengaku cuma mendapat Rp 3,6 juta. Ini yang memicu protes, dan pertanyakan,” ucap Jamaluddin.

Agar persoalan tidak berlarut-larut, kata Jamaluddin, nelayan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjembatani persoalan yang mereka hadapi. Mengingat, kelompok nelayan juga merupakan pembinaan dari DKP.

“Sebagai induk semang, tidak salahlah kalau nelayan-nelayan ini mengadu ke DKP. Mereka hanya minta, DKP menjembatani, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Mereka hanya ingin kepastian, berapa nilai kompensasi yang diberikan perusahaan,” tutur Jamaluddin.

“Kami hanya minta koordinator yang membagikan dana kompensasi transparan. Jangan lari-lari ketika kami bertanya, dan tak mau tahu dengan keluhan nelayan ini,” timpal seorang nelayan.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ruffindi Alamsjah mengaku pihaknya tidak dilibatkan langsung dalam penyerahan dana kompensasi dari perusahaan ke koordinator nelayan yang dilakukan di depan notaris. Melainkan pihak DKP hadir sebatas saksi.

“Sebenarnya, kami (DKP, red), tidak terlibat langsung untuk proses penyerahan dana kompensasi dari perusahaan ke kelompok nelayan. Melainkan kami hadir sebatas menyaksikan saja. Tapi bagaimanapun, persoalan yang mendera nelayan tetap menjadi atensi kami,” tegas Ruffindi mengapresiasikan atas pengaduan nelayan tersebut.

Oleh karenanya, Ruffindi berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait, dan mengetahui penyaluran dana kompensasi tersebut. Dan merekalah yang harus menyampaikan ke nelayan-nelayan, terutama perbedaan penerimaan dana kompensasi tersebut.

“Saya janjikan, pertemuan dengan pihak terkait dilakukan pekan depan,” tutup Ruffindi. (enl)

Kenaikan Kunjungan Wisma ke Batam Terendah di Indonesia

0

batampos.co.id – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang Maret 2017 naik 11,64 persen jika dibandingkan kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Turis asal Cina masih mendominasi, yakni sekitar 14 persen dari total kunjungan wisman selama Maret lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, mengatakan kunjungan wisman sepanjang Maret 2017 mencapai 1,02 juta orang. Angka tersebut naik 11,64 persen jika dibandingkan kunjungan wisman pada Maret 2016. Demikian juga jika dibandingkan dengan Februari 2017, kunjungan wisman sepanjang Maret 2017 naik sebesar 6,68 persen.

’’Secara kumulatif (Januari–Maret) 2017, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,01 juta kunjungan atau naik 15,07 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 2,62 juta kunjungan,” kata Kecuk di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (2/5).

Berdasar asal negara, kata Kecuk, turis yang paling banyak datang ke Indonesia pada Maret 2017 dibanding Maret 2016 adalah turis Cina dengan kunjungan 140,98 ribu kunjungan atau naik dari sebelumnya 94,22 ribu kunjungan.

Kemudian, diikuti 128,38 ribu turis asal Singapura atau turun dari 130,80 ribu kunjungan. Turis asal Malaysia, Australia, dan Jepang masing-masing 117,26 ribu kunjungan, 88,20 ribu kunjungan, dan 43,85 ribu kunjungan.

’’Posisi ini tidak berubah dari bulan sebelumnya (Februari). Turis Cina paling banyak. Ke depan diharapkan pemerintah terus menarik wisman dari negara lain,’’ papar Kecuk.

Kecuk melanjutkan, jumlah kunjungan wisman reguler ke Indonesia yang melalui 19 pintu utama pada Maret lalu naik 12,78 persen jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisman Maret ini terjadi di sebagain besar pintu masuk utama dengan persentase kenaikan tertinggi di Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, yang mencapai 296,92 persen. Kemudian, diikuti Bandara Adi Sucipto DIJ 82,06 persen dan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau 62,92 persen.

Sementara itu, kenaikan terendah terjadi di Batam, yakni 1,58 persen. Adapun penurunan jumlah kunjungan wisman reguler Maret tahun ini terjadi di enam pintu masuk. Penurunan paling tinggi terjadi di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur, sebesar 43,70 persen dan paling rendah di Bintan, Kepulauan Riau, 1,48 persen.

Sejumlah wisatawan mancanegara di lobi Turi Beach Resort, Nongsa, Batam, Minggu (23/4). Menurut data Badan Pusat Statistik Kepri, jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri pada Maret 2017 mencapai 167.679 kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 30,20 persen dibanding Februari 2017 sebanyak 128.788 kunjungan. Jika dibandingkan dengan Maret 2016, juga mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen. F. Yusuf Hidayat/Batam Pos

Data BPS Kepri juga mencatat kenaikan jumlah wisman ke Kepri sepanjang Maret 2017. Yakni mencapai 167.679 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,20 persen dibanding Februari 2017 sebanyak 128.788 kunjungan. Jika dibandingkan dengan Maret 2016, juga mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen.

Wisman yang berkunjung ke Kepri pada Januari-Maret tahun ini didominasi wisman asal Singapura dengan persentase sebesar 49,02 persen dari total jumlah wisman pada Januari-Maret 2017.

Secara kumulatif, Januari hingga Maret 2017, jumlah kunjungan ke Kepri mencapai 471.347 kunjungan atau turun 0,94 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 475.840 kunjungan.

Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Maret 2017 mencapai rata-rata 47,34 persen, atau naik 4,89 poin dibanding TPK februari 2017 sbesar 42,45 persen.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang Maret 2017 adalah 1,91 hari, atau turun 0,48 poin dibanding Februari 2017.

Secara berturut-turut, jumlah wisman terbanyak berdasarkan asal negara adalah wisman singapura, Malaysia, Cina, India, Korea Selatan, Filipina, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika. (ryh/ken/c15/sof/jpgroup)

Hardiknas, Raja Kiyara Pimpin Lagu Wajib Belajar

0
Raja Kiyara Atila memandu lagu Wajib Belajar pada upacara peringatan Hardiknas di Lapangan Merdeka Dabo Singkep, Selasa (2/5). F. Wijaya Satria/batampos.

batampos.co.id – Raja Kiyara Atila siswi kelas dua SDN 02 Dabo Singkep menjadi dirjen memimpin lagu Wajib Belajar pada upacara peringatan hari Pendidikan Nasional di Lapangan Merdeka Dabo Singkep, Selasa (2/5) pagi. Ratusan peserta mengikuti ketukan gerak tangan Kiyara dengan menyanyikan lagu Wajib Belajar.

“Kali ini saya memimpin lagu Wajib Belajar. Saya senang sekali bisa ikut meramaikan hari Pendidikan Nasional,” ujar siswi berumur delapan tahun itu.

Di atas podium, tangan Raja Kiyara mengayun-ngayun sesuai irama dan ketukan memandu seluruh peserta upacara melantunkan lagu Wajib Belajar. Kiyara terpilih sebagai pemandu lagu karena suka bernyanyi.

Kiyara mengaku meraih juara tiga dalam ajang lomba menyanyi yang diadakan di Gedung Nasional, Dabo Singkep, belum lama ini. Tidak hanya itu, gadis kecil berambut pendek itu juga sering mengikuti sejumlah kegiatan perlomban bernyanyi di tingakat lokal dan daerah.

Perayaan Hari Pendidikan Nasional tersebut diselenggarakan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten Lingga Dabo Singkep. Dalam kegiatan tersebut sejumlah unsur muspida turut hadir memeriahkan kegiatan, antaranya Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono dan sejumlah anggota Dewan lainnya, Abdul Gani Atan Leman dan Nasarudin.

Camat Singkep, Julita berkesempatan menjadi pembina upacara dalam kegiatan tersebut. Seluruh peserta upacara terdiri dari seluruh siswa sekolah di bawah naungan UPTD Disdik Singkep. Sedangkan seluruh tamu undangan juga dihadiri oleh sejumlah kepala sekolah dan guru.

Pada kesempatan itu, ketua DPRD Riono juga mengucapkan selamat hari Pendidikan Nasional. Dia berharap agar mutu pendidikan di Kabupaten Lingga semakin baik dan seluruh program Pemerintah Daerah berjalan dengan sukses salah satunya pendidikan gratis.

“Untuk pengajuan anggaran pendidikan telah terealisasi sesuai amanat uu yakni 20 persen dari dana APBD, “ujar Riono. (wsa)

Mulai Tahun Ini Bahasa Inggris jadi Kurikulum Khusus untuk SD Negeri

0

batampos.co.id – Mulai tahun ajaran baru 2017/2018, Dinas Pendidikan (Disdik) Batam akan menyertakan mata pelajaran bahasa Inggris untuk murid sekolah dasar. Rencana ini seiring keinginan Wali Kota Batam Muhammad Rudi agar generasi muda Batam kompeten berbahasa asing.

“Akan disertakan dalam kurikulum khusus di muatan lokal (mulok), selama ini kan tak ada. Nanti kita terapkan mulai kelas IV,” kata Muslim, Selasa (2/5). Opsi lain, sebut dia, ada pengkhususan hari berbahasa Inggris.

Untuk sekolah menengah yang kini mata pelajaran sudah disertakan dalam kurikulum akan ditambah jam bahasa Inggri-snya. “Misalnya dari dua jam akan jadi tiga jam,” sebut dia.

Dia mengaku sangat mendukung langkah peningkatan kompetensi generasi muda tersebut. Namun, dalam pelaksanaan kelak, khusus untuk sekolah dasar, wali murid diminta siap membeli buku pendukung pasalnya muatan lokal tidak disiapakan pos anggaran dari pemerintah. “Nggak ada karena ini sifatnya mulok. Jadi kami harapkan, pengertian wali murid. Misalkan katanya sekolah gratis kok beli buku, ya nggak lah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Amsakar Achmad mengatakan era persaingan sumberdaya manusia sekarang bahasa asing menjadi hal yang sangat penting. “Maka dari itu kami sampaiakan ke Disdik dan PGRI, supaya ini di-setting (diurus),” ucap dia.

Dia mengatakan kemampuan berbahasa asing generasi kini masih perlu ditingkat lagi. Hingga jadi modal bersaing dengan sumberdaya negara lain. “Kalau di internal (dalam negeri) tak masalah, masalahnya dengan luar negeri ini. Generasi kita  tidak boleh lagi seperti yang terjadi saat ini,” tutup Amsakar. (cr13)

Nasib Batam di Tangan Presiden Jokowi

0

batampos.co.id – Wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah analisa dan kajian juga menyatakan ada banyak keuntungan jika Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) menjadi provinsi khusus ekonomi. Namun akhir cerita dari wacana ini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sudah ada studinya. Sejumlah ahli juga sudah menyatakan ini sangat memungkinkan. Tinggal political will dari pemerintah (Presiden, red),” kata wakil ketua Pansus Pengembangan Kawasan Batam di DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, Selasa (2/5).

Politikus Gerindra ini mengatakan, wacana pembentukan provinsi khusus di Batam yang kembali digaungkan Presiden ketiga RI, BJ Habibie, itu bukanlah hal yang baru. Namun keinginan itu tak kunjung terealisasi karena lemahnya komitmen dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah.

Karenanya, Onward juga mendorong pemerintah daerah terus menyuarakan wacana tersebut ke pusat. “Sejak lama Pak Habibie sudah memikirkan ini. Tinggal bagaimana keinginan dari semua pihak mendorong (supaya terealisasi),” katanya.

Seharusnya, menurut Onward, pembentukan provinsi khusus ini dilakukan saat pembubaran Otorita Batam pada 2007 silam. “Jadi ketika otorita (OB) bubar di situlah harusnya Batam bertransformasi menjadi provinsi khusus. Bukan malah saat itu beralih menjadi BP Batam,” katanya.

Onward menambahkan, Pansus Kawasan Pengembangan Batam sendiri juga akan berkonsultasi dengan ahli tata negara, Jimly Assiddiqie. Sebelumnya, Jimly sudah mengatakan bahwa Batam sangat memungkinkan dijadikan provinsi khusus ekonomi.

Anggota DPD dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaya, juga menyampaikan dukungannya. Menurut dia, pembentukan Provinsi Khusus Batam bukanlah hal yang mustahil. Meski begitu, butuh waktu yang cukup panjang untuk merealisasikan wacana tersebut.

“Sekarang tinggal dari keinginan pemerintah. Kalau pemerintah bertindak cepat kenapa tidak,” katanya, kemarin.

Jembatan Barelang.
Foto: cecep mulyana/batampos

Menurutnya, pemerintah harus tegas dengan grand design Batam ini. Harus ada terobosan yang jelas untuk pengembangan Batam.

“Masyarakat sudah susah karena ekonomi yang lesu. Pemerintah harus cepat bersikap. Mau diapakan Batam ini. Harus dikembalikan kejayaan Batam ini,” katanya.

Menurut mantan anggota DPRD Kepri itu, pembentukan provinsi khusus memang bukan satu-satunya solusi untuk memajukan kawasan ekonomi Batam. Baginya, yang terpenting adalah tujuan akhirnya untuk memaksimalkan potensi ekonomi di Batam.

“Industri harus dihidupkan kembali. Harga pangan harus tetap terkontrol. Jangan dibiarkan Batam tetap dengan kondisi yang ada sekarang,” katanya.

Kajian pembentukan Provinsi Khusus Batam rupanya tidak hanya dilakukan di internal Kementerian Hukum dan Ham. Namun Kementerian Koordinator Perekonomian juga telah lama melakukan studi serupa.

“Waktu saya masih di kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, saya evaluasi. Dalam konteks provinsi khusus, Batam ini bisa tumbuh cepat,” kata Deputi IV BP Batam, Purba Robert Mangapu Sianipar, di Gedung BP Batam, Selasa (2/5).

Mantan Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman di Kemenko Perekonomian itu mengatakan, Batam juga merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) karena secara geografis memiliki lokasi yang sangat strategis. “Sejak founding father, yakni Pak Habibie, ditugaskan untuk membangun Batam, evaluasi konsep provinsi khusus sudah ada,” ungkapnya.

Batam pada awalnya hanya merupakan gudangnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina yang berisi peralatan eksplorasi minyak lepas pantai. Namun Habibie saat itu melihat potensi Batam dan mengusulkan ke Presiden Soeharto agar Batam dikembangkan.

Kemudian ia mendapat tugas untuk mengembangkan Batam. Habibie membangun Batam dengan caranya sendiri sesuai permintaannya kepada Presiden Soeharto.

Habibie kemudian memperkenalkan teori balon, di mana pengembangan Batam memiliki sifat berkelanjutan. Setelah Batam penuh dengan penduduk, maka pengembangan dilanjutkan ke pulau lainnya.

“Makanya Otorita Batam (OB) saat itu membuat jembatan, dam, dan lainnya untuk mengakomodir hal tersebut,” ujarnya.

Batam dengan rangkaian pulaunya lebih luas 117 persen dibanding Singapura sehingga potensi pertumbuhan ekonominya sangat tinggi.

“Untuk berkembang, Batam diharapkan jadi daerah khusus. Dan Menko juga telah melihat upaya revitalisasi Batam paling tepat adalah membentuk provinsi otonomi khusus,” jelasnya.

Ia melihat ada celah untuk menuju hal tersebut yakni amandemen Pasal 18B UUD 1945. Bunyinya adalah negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Makanya, Jakarta bisa menjadi provinsi khusus karena merupakan ibukota negara. Yogyakarta dengan kebudayaan dan sejarahnya yang pernah menjadi ibukota Indonesia di masa lampau.

“Gagasan provinsi khusus berbasis ekonomi merupakan gagasan sejak awal,” jelasnya lagi.

Ia juga mengakui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah membahas soal ini. Namun untuk merealisasikannya butuh waktu lama. Banyak proses yang harus dilewati.

“Untuk otonomi khusus butuh waktu khusus. Harus dibahas di DPR dan harus melakukan public hearing untuk meminta opini publik. Baru kemudian bisa diputuskan dan diundangkan,” ungkapnya.

Sedangkan Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK), Taba Iskandar, juga mengatakan persoalan provinsi khusus ini sedang dikaji oleh DPRD Kepri. “Tidak masalah bila pisah dengan Kepri. Justru yang berpisah hanya administrasi pemerintahannya saja,” ujarnya.

Ia menambahkan wacana provinsi khusus harus ditanggapi serius oleh pemerintah pusat jika ingin benar-benar menciptakan revitalisasi ekonomi di Batam. (ian/leo)

Kunjungan Wisman ke Indonesia Naik 11,6 Persen

0
Turis Singapura tiba di Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam. Pada hari Sabtu dan Minggu turis luar negeri ramai mengunjungi Batam untuk liburan dan belanja. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Maret 2017 naik 11,64 persen jika dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Yakni, dari 915,02 ribu menjadi 1,02 juta kunjungan. Begitu pula jika dibandingkan dengan Februari 2017 naik 6,68 persen.

’’Secara kumulatif (Januari–Maret) 2017, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,01 juta kunjungan atau naik 15,07 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 2,62 juta kunjungan,’’ papar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, kemarin (2/5).

Kecuk melanjutkan, jumlah kunjungan wisman reguler ke Indonesia yang melalui 19 pintu utama pada Maret lalu naik 12,78 persen jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisman Maret ini terjadi di sebagain besar pintu masuk utama dengan persentase kenaikan tertinggi di Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, yang mencapai 296,92 persen. Kemudian, diikuti Bandara Adi Sucipto DIJ 82,06 persen dan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau 62,92 persen.

Sementara itu, kenaikan terendah terjadi di Batam, yakni 1,58 persen. Adapun penurunan jumlah kunjungan wisman reguler Maret tahun ini terjadi di enam pintu masuk. Penurunan paling tinggi terjadi di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur, 43,70 persen dan paling rendah di Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau, 1,48 persen.

Berdasar asal negara, kata Kecuk, turis yang paling banyak datang ke Indonesia pada Maret 2017 dibanding Maret 2016 adalah Tiongkok dengan kunjungan 140,98 ribu kunjungan atau naik dari sebelumnya 94,22 ribu kunjungan. Kemudian, diikuti 128,38 ribu turis asal Singapura atau turun dari 130,80 ribu kunjungan. Turis asal Malaysia, Australia, dan Jepang masing-masing 117,26 ribu kunjungan, 88,20 ribu kunjungan, dan 43,85 ribu kunjungan.

’’Posisi ini tidak berubah dari bulan sebelumnya (Februari). Turis China (Tiongkok) paling banyak. Ke depan diharapkan pemerintah terus menarik wisman dari negara lain,’’ papar Kecuk. (ken/c15/sof)

Abaikan Keselamatan Demi Rayakan Kelulusan

0
Pelajar melakukan selebrasi di tengah jalan raya Soekarno-Hatta, Selasa (2/5). F. Fara/batampos

batampos.co.id – Pengumuman kelulusan pelajar SMA/SMK sederajat di Tanjungpinang diwarnai dengan sejumlah aksi yang terbilang berbahaya dan mengabaikan keselamatan, Selasa (2/5). Sejak petang, seluruh pelajar sudah berkumpul di area sekolah masing-masing.

Tepat sebelum azan magrib berkumandang, baru terjadi aksi konvoy di jalan raya. Umumnya para pelajar ini sudah mencoret seragam putih mereka ketika di sekolah. Beberapa juga ada di tengah jalan. Namun, yang paling membahayakan keselamatan adalah ketika mereka turun ke jalan mengendarai motor dengan ugal-ugalan.

Sontak hal ini dikeluhkan sejumlah pengendara lain yang kebetulan sedang berpapasan. “Saya tak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau sampai terjadi senggolan, bisa berbahaya karena beriring-iringan dalam keadaan cepat semacam itu pula,” kata Jayadi, seorang pengendara motor yang memilih berhenti kala berpapasan dengan rombongan konvoy pelajar yang tidak diketahui secara pasti asal sekolahnya.

Puncak dari aksi konvoy yang mengabaikan keselamatan ini terjadi di bundaran Jalan Raya Soekarno Hatta searah Jalan Wiratno. Di sini, tak kurang dua ratus kendaraan bermotor roda dua milik para pelajar berhenti dan kemudian membuat kemacetan parah.

Sebagian ada yang berjoged-joged di tengah jalan. Ada yang mencoba menyalakan suar dan petasan, ada yang juga masih sibuk mencoret baju teman-temannya. Dan tentu rasa-rasanya tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan memainkan tuas gas motor sehinga menimbulkan kebisingan yang ingar-bingar.

Kemacetan semakin tidak tertahankan. Gema bunyi azan pun ditingkahi kebisingan knalpot mofifikasi yang sebagian besar menempil di motor para pelajar di sana. Namun, semua itu lekas berakhir ketika satu unit mobil patroli milik kepolisian dating dengan sirine yang meraung tak kalah kencang.

“Bubar… bubar…” pekik sepasang polisi yang keluar dari mobil patroli tersebut.

Namun para pelajar di sana bukannya tanpa perlawanan. Mereka justru memancing keributan dengan semakin mengencangkan bunyi mesin motor mereka. Polisi tidak tinggal diam dengan kemudian memarkirkan mobil mereka tepat di tengah jalan dan meminta seluruh pelajar segera beringsut agar arus jalan raya kembali terbuka.

Kurang dari lima belas menit kemudian, arus jalan raya sudah membaik. Sejumlah polisi lain menggunakan kendaraan roda dua pun dating dan juga ikut menyisir sebagian besar area jalan raya di Tanjungpnang agar konvoy lekas disudahi dan tidak lagi membahayakan para pelajar dan pengguna jalan raya lainnya.

Syukuri dengan Salat Magrib Berjemaah

Tidak semua pelajar lantas larut dalam euforia berlebihan menyambut kelulusan tahun ini. Di SMA Negeri 1 Tanjungpinang justru adem-adem saja. Beberapa siswa yang sudah berkumpul sejak petang hanya memilih duduk di taman sembari menunggu instruksi guru agar segera memasuki aula untuk mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah.

“Semuanya harus tertib ketika membuka amplop itu nanti. Karena ada dokumen penting dan jangan sampai sobek. Saya tidak mau mengganti kalau sampai dokumen itu rusak,” kata Kepala SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Imam Syafii.

Setelah memberikan pengarahan, Imam kemudian meminta seluruh pelajarnya memasuki kelasnya masing-masing. Lantaran pembagian amplop kelulusan akan dibagikan di sana bersama wali kelas.

Seluruh siswa yang sudah menerima amplop dan mendapatkan kepastian kelulusan dirinya, lantas tidak diperbolehklan meninggalkan area sekolah. Sebab Imam meminta mereka yang beragama muslim agar tetap berada di sekolah untuk menunaikan ibadah salat berjemaah.

“Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang lupa bersukur ketika doanya sudah dikabulkan atas kelulusan ini,” kata Imam kepada siswa-siswanya.

Ditemui sebelum salat Magrib, Imam menuturkan siasat semacam ini sudah dilangsungkannya dari tahun ke tahun agar para pelajar SMAN 1 Tanjungpinang mampu menahan niatan untuk bergabung dengan para pelajar dari sekolah lain yang sedang melakukan konvoy merayakan kelulusan. Sebab itu, sambung Imam, tidak ada cara lain kecuali mengumumkan kelulusan itu tepat sebelum azan Magrib.

“Lagipula kami juga sudah berkirim surat secara resmi kepada orang tua agar mereka tahu bahwasanya pengumuman memang dilakukan di sore hari dan jelang Magrib. Agar mereka bisa langsung pulang setelah acara di sekolah selesai,” pungkas Imam. (aya)

Lima Pengedar Sabu Divonis 10 Tahun Penjara

0

batampos.co.id – Mohammad Hafiz, Daroini, Adi Atma, Muhammad Nurcholis, dan Efriadi, terdakwa perkara narkotika menjalani sidang putusan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (2/5/2017).

Hakim ketua, Agus Rusianto mengatakan, perbuatan kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, sebagaimana diatur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Masing-masing dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar, subsider satu tahun kurungan,” ujar Agus, didampingi anggota Jasael dan Chandra.

Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Rumondang itu dinyatakan terima oleh para terdakwa. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir.

Diketahui, kelima terdakwa merupakan satu jaringan pengedar sabu yang diperintahkan Heri (DPO) untuk menjual narkoba. Barang bukti berupa sabu seberat 25,9 gram itu diberikan Heri di pinggir jalan Ocarina, Batamcenter (21/9) lalu. Heri menetapkan harga Rp 30 juta untuk sabu tersebut.

Terdakwa Adi Atma yang menerima barang dari Heri, langsung menemui Mohammad Hafiz sebagai pemimpin jaringannya. Setelah sabu diterima dan dibersihkan, Hafiz membaginya dalam beberapa paket untuk diedarkan terdakwa lainnya.  Namun sebelum sabu diedarkan ke masyarakat, Hafiz lebih dulu ditangkap anggota Polresta Barelang menyusul Daroini, Adi Atma, Muhammad Nurcholis dan Efriadi. (nji)

Duh…Sehari, 750 TKI Ilegal Diberangkatkan dari Batam

0

batampos.co.id – Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko mengatakan, Batam merupakan tempat recycle atau daur ulang tenaga kerja bermasalah. Setiap hari, sedikitnya 750 TKI ilegal diberangkatkan dari Kota Batam.

TKI Wanita. Foto: istimewa

“Mereka dicuci otaknya, dan dikirim bolak-balik ke luar negeri,” kata Sujatmiko saat menghadiri penandatanganan MoU Gugus Tugas Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Batam dengan Yayasan Bantuan Hukum dan Harapan Bangsa, Selasa (2/5/2017).

Mereka yang baru saja kembali dari luar negeri, menjadi target untuk dikirim kembali. “Dirayu, dipaksa, dan dieksploitasi sehingga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Faktor pendidikan yang rendah dan kemiskinan menyebabkan tenaga kerja yang bermasalah ini menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan penanganan terhadap korban. “Langkah pencegahan bisa kita mulai dari pemeriksaan dokumen, selanjutnya memastikan tenaga kerja memiliki keahlian untuk bekerja di luar negeri,” bebernya.
Sujatmiko menyebutkan, berdasarkan laporan yang masuk dari tahun 2015 terdapat 1.584 TKI ilegal yang diduga menjadi korban perdagangan orang, dan digagalkan pengirimannya ke luar negeri. Tahun 2016 terdapat 1.310 yang berhasil digagalkan. “Ini membuktikan usaha mafia untuk menjerumuskan TKI ini terus berjalan, dan jumlahnya tidak sedikit,” terangnya.

Sementara itu, Program Direktur LSM Rumah Faye yang konsen menangani permasalahan perdagangnan orang khususnya anak, Marniati Agus mengatakan, setiap harinya terdapat 750 TKI ilegal keluar dari Batam. “Ini data kami dapat dari Polda Kepri, cukup mengejutkan ternyata di Batam sangat banyak TKI yang nekad berangkat meskipun tidak ada dokumen lengkap,” terangnya.
Rumah Faye memberikan bantuan kepada korban perdagangan orang, termasuk di Batam. “Kami punya rumah aman bagi mereka, memberikan pendampingan dan memulihkan psikologis mereka,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, letak geografis dan strategis Batam yang berbatasan lagnsung dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai kota transit TKI ilegal.

“Mereka berangkat melalui pelabuhan tikus, dan tidak pandang waktu dan cuaca berangkatnya. Tidak sedikit mereka yang tewas karena kecelakaan menuju luar negeri,” terangnya saat peluncuran buku saku TPPO.

Untuk itu, Kemenko juga akan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk melakukan upaya penekanan meminilisir pengiriman orang ke luar negeri, khususnya di pelabuhan tidak resmi, yang sering menjadi jalur untuk mengirim TKI ke luar negeri.

Dia menambahkan, TKI yang dikirim ke luar negeri bukanlah berasal dari Batam, mereka melainkan berasal dari daerah yang didiminasi orang NTT, Sukabumi, Indramayu, Jakarta, dan Lombok Tengah. “Ini yang tengah kami dorong, bagaimana TPPO ini bisa ditegakkan, jadi semua lintas sektor harus terlibat,” tutup Amsakar.(cr17)

Program Magang Kemenkop UKM 2017 Dorong 500 Wirausaha Muda

0

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dunia usaha membuka kesempatan magang bagi pemuda.

Melalui kegiatan ini peserta akan mendapat pengalaman langsung sebagai seorang wirausahawan.

Nantinya, para peserta diharapkan menjadi wirausaha muda yang mandiri atau menjadi mitra usaha di tempat mereka magang.

Asisten Deputi Peran Serta Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM, Hariyanto mengatakan program yang digagas pemerintah melalui Kemenkop UKM ini bertujuan untuk menularkan mental, jiwa, dan semangat berwirausaha kepada pemuda melalui pemberian pemahaman dan pengalaman praktik-praktik wirausaha pada dunia usaha khususnya UKM sehingga diharapkan dapat tercipta wirausaha muda yang memiliki kompetensi baik.

‘’Program magang dilaksanakan dengan dasar hukum UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 yakni dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan. Intinya, kegiatan ini untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru,’’ ujar Hariyanto.

“Peserta yang berhak mengikuti program magang ialah peserta yang dijaring oleh panitia seleksi dengan kriteria diantaranya pria dan wanita berumur 17-30 tahun, minimum SMA sederajat, dan lolos seleksi serta bersedia mengikuti tata cara magang yang berlaku”, lanjut Hariyanto.

“Program magang yang berjalan berhasil merekrut sebanyak 100 peserta dan 20 UKM, yang mana setiap satu UKM menampung peserta magang sebanyak 5 orang,’’ ungkap Hariyanto.

Proses magang akan dilaksanakan selama 25 hari. Dimana para peserta akan dibagi dalam kelompok bidang spesifik (produksi UKM) dan manajemen usaha (pembukuan dan lain-lain), serta dilakukan secara intensif melalui proses monitoring. Sebelum mulai magang, para peserta, pendamping dan pemilik UKM diberi pembekalan terkait aktivitas magang dengan cara diberi buku panduan magang dan akan dibagi kelompok bagi setiap UKM yang menerima peserta magang.

“Peserta magang dijaring oleh Dinas Koperasi dan UKM yang nantinya akan merekomendasikan UKM yang berminat menjadi tempat magang, merekomendasikan peserta magang, serta melakukan monitoring pelaksanaan magang,” tandas Hariyanto.

Hariyanto mengatakan, selama proses magang, monitoring dan perekaman akan dilakukan setelah 14 hari berjalannya kegiatan. Pihak kementerian didampingi Dinas Koperasi dan UKM provinsi akan melakukan kunjungan langsung ke UKM pendamping untuk mengevaluasi proses magang yang sedang berjalan.

Dengan begitu, para peserta yang mengikuti program magang diharapkan dapat memahami dan menyelami dunia bisnis praktis, terutama kewirausahaan secara langsung.

“Peserta akan dibekali dengan pelatihan mulai dari proses produksi, kemasan, manajemen usaha hingga pemasaran,” jelasnya.
ilustrasi

Melalui pelatihan magang kali ini, para peserta diharapkan menjadi wirausaha muda yang mandiri yang dapat menjadi mitra usaha ditempat magangnya masing-masing.

”Manfaat melalui program ini peserta yang notabene baru belajar menjadi wirausaha akan mendapatkan informasi praktek kewirausahaan secara langsung. Mereka juga mendapatkan keterampilan yang berguna sebagai bahan pertimbangan rencana masa depan. Program ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan alternatif bagi pemuda apabila berminat membuka usaha,” ujar Hariyanto.

Selain itu, menurutnya, program magang juga mendatangkan manfaat bagi UKM mitra magang yakni menularkan pengetahuan dan metode kepada peserta dan diharapkan dapat mengembangkan usahanya secara teori atau keilmuan.

Di samping itu, dalam program itu ada interaksi dengan akademisi sehingga diharapkan akan memperkaya metode dan alat di dalam menjalankan usahanya.

“Kami berharap melalui program magang dapat terjadi peningkatan kapasitas dan kredibilitas, serta memperluas jaringan usaha UKM,” katanya.

Khusus awal tahun ini, program magang diberikan kepada 500 peserta yang telah lolos seleksi. Peserta akan ditempatkan pada 100 UKM pendamping. Kegiatan ini di laksanakan di 5 (lima) Provinsi yakni Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara.

Jawa Timur

Program Magang Kemenkop dan UKM ditahun 2017 ini diawali dengan dilaksanakannya pembukaan kegiatan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan dibuka langsung ketuanya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di pendopo Krido Manunggal Tuban di Jl. Gub. RM. Suryo, Tuban.

Magang diikuti oleh 100 orang peserta dan 20 UKM pendamping. Peserta akan mendapat pelatihan selama 25 hari, mulai Senin (6/3/2017) sampai Jumat, (7/4/2017). Program magang ini akan resmi ditutup Minggu, (9/4/2017).

Bali

Sedangkan di Provinsi Bali, program dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga di Hotel Aston Denpasar, Selasa, (21/3/2017).

Peserta yang mengikuti program sebanyak 100 pemuda dan 20 UKM Pendamping yang berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.Program Magang akan dilaksanakan mulai Senin, (27/3/2017) sampai Jumat, (28/4/2017) dan ditutup Kamis, (4/5/2017).

Jawa Tengah

Khusus di Provinsi Jawa Tengah pembukaan magang dilaksanakan pada Rabu, (26/4/2017) di Semarang. Pelaksanaan kegiatannya mulai dilakukan, Kamis, (27/4/2017) sampai Senin (5/5/2017) dan ditutup Sabtu, (10/6/2017). Peserta magang berasal dari 5 kabupaten dengan peserta masing-masing 20 orang dan 5 orang dari UKM di setiap kabupatennya. Kelima kabupaten tersebut ialah Temanggung, Wonosobo, Karanganyar, Wonogiri dan Purworejo.

Yogyakarta

Sementara, Kabupaten Kulonprogo dipilih mewakili Provinsi DI Yogyakarta. Pembukaan Program Magang dibuka Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nutyanto di Hotel King, Jumat (28/4/2017).

“Tujuan utama kegiatan magang ini bagi peserta selain mendapat teori tentang kewirausahaan dan kiat dan strategi didalam kelas, tetapi peserta magang dapat terjun langsung melihat para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya,” ujar Rully.

Kegiatan diikuti oleh 100 peserta magang dan 20 UKM Pendamping yang dimulai Selasa, (2/5/2017) sampai Rabu (7/6/2017). Program ini akan ditutup Minggu, (11/6/2017).

Kalimantan Utara

Pembukaan program magang di Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada Rabu (17/5/2017). Kegiatan diikuti oleh 100 peserta pada 20 UKM pedamping. Peserta magang ini berasal dari Malino dan Tarakan. Pelaksanaan program magang dimulai, Senin (22/5/2017) sampai Jumat, (30/6/2017) dan ditutup pada Rabu, (5/7/2017).(Adv)