Danrem 033 WP Brigjen Fachri tengah bersama Camat Kundur Barat Anjitrisno saat berkunjung ke Kundur Barat Kamis kemarin. F.Anjitrisno untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Komandan Resort Militer (Danrem) 033 Wira Pratama Brigjen TNI Fachri, berkunjung ke Kundur, Kamis (27/4) kemarin. Kedatangan Fachri untuk memantau persiapan pelaksanaan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Kepri yang dipusatkan di Tanjungberlian, Kundur Utara pada 8 Mei mendatang.
Danramil 0317 Kundur Mayor Czi Slamet Wahyudi membenarkan kunjungan Danrem 033 Wira Pratama ke Pulau Kundur. Lebih lanjut dikatakan kehadiran Danrem 033 WP Brigjen TNI Fachri ke Pulau Kundur guna meninjau lokasi yang bakal dijadikan tempat baksos. Kunjungan kali ini sekaligus bersilaturahmi dengan unsur pimpinan kecamatan Kundur, Kundur Utara dan Kundur Barat.
“Persiapan terus dilakukan dan kami siap menyelenggarakan baksos pencanangan kampung KB kesehatan tingkat provinsi Kepri yang dipusatkan di lapangan sepakbola Kundur Utara. Dalam hal ini diharapkan peran aktif seluruh masyarakat untuk menyukseskan kegiatan tersebut kegiatan ini juga akan dihadiri gubernur Kepri dan Pangdam I Bukit Barisan,” tegas Slamet.
Lebih lanjut dikatakan selain baksos pencanangan kampung KB kesehatan bekerjsama dengan BKKBN Provinsi Kepri juga akan digelar pengobatan gratis. Selain itu juga ada pelayanan KB kesehatan gratis, bantuan kepada penyandang difabel, serta berbagai kegiatan yang lain. Kegiatan ini dalam rangka hari kesatuan PKK ke 45 dan bulan bhakti gotong-royong masyarakat serta dalam rangka TNI manunggal KB Kesehatan. (ims)
Sesungguhnya pariwisata membutuhkan satu kebutuhan dasar, energi!
Tanpa listrik, industri tidak akan hidup sustainable. Destinasi prioritas Morotai siap-siap menjadi terang benderang. Pasalnya, PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit listrik di Pulau Morotai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS mengatakan, pembangkit yang akan dibangun di KEK Morotai bertenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 10 Mega Watt (MW). PLTMG ini ditargetkan beroperasi pada 2019 mendatang.
“Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut. Pembangkit ini akan dikembangkan oleh salah satu pengembang di KEK Morotai,” ujar Haryanto.
Haryanto menjelaskan, sampai dengan saat ini, proses pembangunan PLTMG di KEK Morotai ini baru sampai proses pembebasan lahan. Di KEK Morotai sendiri, saat ini kebutuhan atau beban listrik yang tercatat oleh PLN baru sekitar 2,5 MW. “Namun, perkembangan kawasan tersebut diprediksi akan membutuhkan semakin besar pasokan,” kata.
Menurut Haryanto, biaya pembangunan pembangkit di Desa Juanga, Morotai Selatan ini diambil dari dana internal PLN. Saat ini, PLN juga sudah mengantongi beberapa perizinan terkait lokasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid 350 KW di Desa Wawama, Morotai Selatan, Selasa (5/4). PLTS ini akan mendukung PLT Diesel Daruba.
Sesuai dengan komitmen sebelumnya, saat ini pemerintah sedang merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW). Sebanyak 25% dari target tersebut, atau sekitar 8.800 MW, diupayakan dari energi terbarukan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut positif rencana pembangunan PLTG ini. Menurutnya, Morotai memiliki potensi sektor unggulan yang bisa dioptimalkan lagi selain pariwisata yakni kelautan, perikanan dan industri pengolahan.
Morotai sebagai daerah terdepan yang langsung memghadap ke pasifik, perlu energi listrik. “Semuanya ini membutuhkan pasokan listrik. Contoh kecil, apabila Morotai bisa mengembangkan sektor pariwisata dan perikanan saja, Morotai bisa maju perekonomiannya,” kata Menpar Arief Yahya.
Dengan adanya pasokan listrik, lanjut Menpar Arief Yahya, para investor tidak akan ragu lagi turut membangun destinasi Morotai. Karena selama ini, yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur adalah pasokan listrik dan air bersih.
“Dengan bertambahnya pasokan listrik, pembangunan-pembangunan amenitas seperti hotel, resort, dan homestay akan bisa lebih cepat lagi. Apalagi bandaranya sudah dalam proses menjadi bandara internasional,” tutup Menpar Arief Yahya. (*)
batampos.co.id – PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) kembali mendapatkan proyek yang nilainya mencapai 450 juta Dolar Amerika atau sekitar Rp 6 triliun yang merupakan proyek dari BP Tangguh untuk pembuatan peralatan pengeboran gas di Indonesia.
“Beberapa hari lalu, pihak PT SIKB mengundang kita untuk peresmian proyek tersebut. Lamanya pengerjaan proyek nantinya membutuhkan waktu selama 14 bulan atau sampai dengan tahun depan. Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan asal Italia tersebut hampir sama dengan pekerjaan sebelumnya,yakni seperti peralatan Jangkrik,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Sularno, Jumat (28/4).
Sementara itu Kadisnaker Karimun, Azmi Yuliansyah mengatakan, pihaknya senang mengetahui PT SIKB kembali mendapatkan proyek pekerjaan. Sehingga dampaknya akan memberikan peluang kerja.
“Hanya saja, memang jumlah pekerja yang dibutuhkan PT Saipem untuk mengerjakan proyek BP Tangguh ini tak banyak seperti pekerjaan terdahulu,” ujar Azmi.
Hasil komunikasi yang dilakukan Disnaker, lanjut Azmi, dengan perusahaan bahwa jumlah pekerja yang dibnutuhkan sekitar 400 orang. Perusahaan akan memanfaatkan pekerja yang ada sekarang yang jumlahnya masih ada 4 ribu orang. terdiri dari 2 ribu orang di PT Saipem sendiri dan sisaianya berasal dari bneberapa perusahaan sub kontraktor. Meski demikian, dia meminta kepada perusahaan untuk mendahukukan tenaga kerja lokal.
”Selain tenaga kerja lokal dari Karimun yang harus diutamakan oleh PT Saipem, diharapkan juga mereka pernmah diberhentikan karena habis kontrak dapat direkrut kembali. Dengan demikian, tenaga kerja lokal kita juga mempunyai peran dalam ikut serta mensukseskan pekerjaan di perusahaan tersebut. Di samping itu, pengangguran juga dapat berkurang,” ungakp Azmi. (san)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun, belum lama ini mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepri saat memperingati Hari Otonomi Daerah XXI di kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjungpinang. Yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, bahwa Pemkab Karimun berhasil memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
”Sebagai penunjang pelayanan publik kita saat ini telah mempersiapkan smart city atau kota pintar yang berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat. Agar pelayann publik dapat diproses lebih cepat dan tepat waktu, sehingga bisa mengurang biaya pengeluaran bagi masyarakat nantinya,” kata Sekretaris Daerah Karimun M Firmansyah, kemarin (28/4).
Menurutnya, saat upacara Hari Otonomi Daerah ke-21 mengatakan, konsep “smart city” berbasis teknologi bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah.
“Selain untuk pelayanan publik lebih cepat, juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menggunakan teknologi digital yang serba online. Dan aparatur atau petugas juga bersih dari pungutan liar,” katanya.
Masih kata Firmansyah lagi, otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan publik lebih cepat di setiap Pemerintah Daerah/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah di daerah sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.
“Zaman sekarang semua serba digitalisasi. Dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik di Pemerintahan. Seperti, pengurusan perizinan maupun yang lainnya,” terang Firmansyah. (tri)
Mengambil tema Bersama “PHRI Kita Sukseskan Visit Wonderful Indonesia 2018”, Rapat Kerja Nasional II (Rakernas II) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Neptunus Ballroom Golden Tulip Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan resmi dibuka.
Rakernas yang digelar sampai Kamis (27/4/2017) ini membahas isu-isu terkini yang berkembang di industri pariwisata di Indonesia. Pada hari pertama dibahas keterkaitan tiga pilar utama pariwisata yaitu
atraksi atau objek wisata itu sendiri,
infrastruktur interkoneksi,
akomodasi.
Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, ketiga hal tersebut harus bisa terpenuhi untuk membantu mencapai target 15 juta wisatawan ke Indonesia di tahun 2017.
“Perkembangan wisata akan lebih baik, begitu juga pengelolan destinasi wisata akan terangsang pembenahannya. Infrastruktur juga diharap akan lebih bagus, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran wisata bagi masyarakat terutama di sekitar destinasi wisata,” kata Hariyadi dalam sambutannya.
Hariyadi menambahkan, PHRI optimistis mampu memenuhi target pemerintah untuk mendapatkan 20 juta wisatawan asing dan target devisa sebesar Rp 240 triliun.
“Target tersebut memang tinggi, namun realistis untuk bisa kami capai bersama. Mengingat, masih sangat terbuka peluang untuk meraihnya,” papar Haryadi.
Hariyadi menjelaskan, Thailand yang meraih kunjungan wisatawan sebesar 29,5 juta orang dan Malaysia dengan jumlah kunjungan wisatawan 25 juta orang. Sedangkan Indonesia baru meraih 12 juta orang.
foto: metrobali.com
“Kita punya keunggulan jumlah dan keanekargaman destinasi wisata yang merupakan terbesar di ASEAN. Jumlah armada udara kita lebih dari 500 unit, ini juga terbesar di ASEAN. Tidak hanya itu, jumlah kamar hotel kita juga terbesar di ASEAN sebanyak 507.200 unit dengan jumlah hotel 18.353 unit,” papar Haryadi.
Pariwisata, lanjut Haryadi, harus bisa mendukung rencana pembangunan Pemerintah yang Indonesia sentris. Yaitu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa tapi juga mulai dari daerah-daerah, begitu juga di Industri pariwisata.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementrian Pariwisata Dadang Rizki Ratman mengatakan, untuk perkembangan pariwisata Indonesia, semua pihak wajib bekerjasama, termasuk PHRI. Saat ini, standar pelayanan harus global.
“Produk pariwisata Indonesia sudah bagus, tetapi pengelolaanny masih lemah. Secara konsep semua daerah di Indonesia semua harus terhubung, tetapi siapkah daerah didatangi wisatawan mancanegara dengan standar pelayanan dan pengelolaan berkualitas?” kata Dadang.
Menurutnya, dengan seringnya event-event bertaraf nasional dan internasional digelar di daerah, maka dengan sendirinya tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara akan meningkat, hal ini berimbas pada akupansi hotel akan makin tinggi.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengucapkan selamat menggelar rakernas. Dia menuturkan, ada tiga hal yang akan membuat Indonesia mampu unggul dari negara lain dalam bidang pariwisata, yaitu 3 S, Spirit, Smart, Solid.
Menurut Menpar Arief, strategi tanpa semangat tentu akan tidak maksimal. Ini bisa dicontoh dari Thailand yang begitu bersemangat dalam memenangkan peperangan dalam konteks industri pariwisata.
“Mereka hebat sekali. Dari mulai rajanya sampai cleaning service mereka, kalau bicara pariwisata itu hebat luar biasa,” ujar Arief.
Selain itu, hal kedua adalah solid. Ini juga terlihat di Thailand dimana berbagai pihak, mulai dari maskapai, perhimpunan hotel dan restoran (PHRI) hingga paket wisatanya bersatu. “Jadi, PHRI dengan pemerintah dan bisnis harus bersatu, solid, kalau mau menang bersaing,” kata dia.
Yang terakhir, yang perlu diperhatikan jika ingin menang dalam persaingan industri pariwisata yaitu kecepatan atau speed. “Kelemahan bangsa adalah terlalu lelet. Malaysia lebih kecil dari Indonesia tapi kita kalah dari mereka. Kita kalah dari Thailand yang lebih kecil. Bahkan kita kalah dari Singapura yang lebih kecil,” papar Arief.
Acara ini selain dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementrian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, hadir pula Dirjen Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Agus Santoso, Staf Ahli dari Pemerintah Provinsi Kalsel H M Hawari mewakili Gubernur Kalsel, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Kalsel Dodot Wahyudin, perwakilan dari Kepolisan dan TNI. (*)
Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Jabar unjuk kreasi. Mereka mendorong promosi event musik berskala Internasional di Tea Garden Resort, Subang bertema “Eco Music Camp (EMC) 2017”, 27-29 April 2017.
“Ini bagian dari pariwisata. Dan pariwisata adalah core business Indonesia. Untuk urusan ini GenPI pasti akan all out, merapatkan barisan untuk memajukan pariwisata via digital,” tutur Aswi Koordinator GenPI Jabar, Kamis (27/4).
Kenapa GenPi Jabar ngotot menssupport even ini? Apa juga istimewanya? Yang pertama, skala evennya sudah global. Sudah internasional event. Tengok saja pengisi acaranya. Semuanya artis papan atas. Dari dalam negeri, ada Sandhy Sondoro, Karinding Attack, Littlelute, Rumah Musik Harry Roesli (RMHR), INO Ensemble, dan Ambon Youth Brassband.
Sementara dari luar negeri akan tampil Leanna Rachel, penyanyi folk dari Amerika dan DJ Kamau yang akan menggelar musik-musik Afrika dalam bentuk remix. “Atraksinya sudah sangat menjual. Kalau dikombinasikan dengan kekuatan dunia maya, hasilnya pasti bakal sangat dahsyat,” tambah Aswi.
Yang membuat GenPI Jabar ngotot, spiritnya membangun eco tourism. Semangatnya membangun pariwisata yang mengandalkan kekuatan alamiah, back to nature. Ini sekaligus mencari jalan keluar yang paling efektif dari permasalahan lingkungan hidup. “Misi EMC sangat jelas, menyadarkan generasi muda akan masalah-masalah lingkungan hidup. Kalau digarap serius, ini bisa mendapatkan banyak devisa dari sektor eco-tourism,” tuturnya.
Karenanya GenPI Jabar tak ingin absen. Barisan relawan dunia digital bentukan Kemenpar itu ingin ikut serta di dalamnya. Anak-anak muda kreatif itu tak ingin ketinggalan memolerkan Workshop Musik Daur Ulang, olahraga Capoeira (Brasil), dan tarian Hip Hop yang membalut Eco Music Camp 2017.
Talkshow dengan tema Music & amp; Sustainability yang diikuti para aktivis, ahli lingkungan hidup dan para artis yang sangat peduli dengan lingkungan hidup, juga bakal ikut dikampanyekan di dunia maya. “Ujung tombak kami di sosial media. Kami akan bermain dengan kata-kata, gambar dan tentu nya hastag #EcoMusicCamp #EMC2017 dan #GenPISukaMusik. Itu semua kita mainkan baik pra event, saat event dan post event. Kami informasikan semua kegiatannya. Kita infokan juga sisi unik dan menariknya,” tutur Aswi Koordinator GenPI Jabar.
Inisiatif GenPI Jabar tadi ikut dikomentari Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementrian Pariwisata Esthy Reko Astuti. Dia langsung mengangkat dua jempol untuk barisan anak muda yang gemar dunia maya tadi. “Daya tariknya banyal. Ini sangat mungkin untuk mendatangkan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara,” tutur Esthy).
Esthy menuturkan, jika festival musik berunsur eco tourism ini sangat cocok dihelat di Subang yang memiliki destinasi wisata alam yang beragam. “Jawa Barat cukup luas tak hanya pusat kotanya saja tapi juga wilayah di sekitarnya. Dengan cara seperti ini bisa memperkenalkan Subang sebagai destinasi tujuan wisata,” ujar Esthy.
Menpar Arief Yahya juga ikutan memuji inisiatif GenPI yang semakin kreatif dan hidup di era digital. Kerja kompak, cepat, kreatif, yang diperlihatkan GenPI dalam mensupport setiap event pariwisata itu, diyakini bakal cepat mendorong sektor ini lebih cepat naik kelas. “Hanya visi, misi dan aksi yang bisa mengubah dunia. Dan GenPI punya itu semua,” ucap Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI.
Dalam digital, lanjut Arief Yahya, ada istilah “dunia ada di genggaman. “Tidak mengenal jarak dan waktu.
“More digital, more personal! More digital more global! More digital more profesional!” ungkap Arief Yahya. (*)
Sekolah Anugerah Tanjungpinang TK, SD, dan SMP ini sudah membuka pendaftaran siswa baru sampai Juli mendatang. F. Cipi Ckandina/Batam Pos
batampos.co.id – Meski baru berdiri tahun 2009, namun Sekolah Anugerah Tanjungpinang ini sudah langsung mencetak prestasi gemilang di tingkat Nasional.
Sekolah Dasar yang sudah Akreditasi A, ini berhasil menyabet juara satu dalam lomba budaya mutu sekolah dasar swasta yang diselenggarakan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 lalu.
Kepala Sekolah Anugerah Tanjungpinang, Didin Novita mengatakan sekolah yang terdiri dari Taman kanak-kanak (TK), SD, dan SMP ini sudah mulai membuka pendaftaran gelombang satu pada 1 Maret hingga 1 April lalu. Kemudian digelombang kedua 4 April sampai 31 Mei mendatang. Selanjutnya gelombang ketiga akan dibuka pada 1 Juni hingga 15 Juli.
“Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silahkan datang ke sekolah kami,” ujarnya.
Sekolah yang memiliki berbagai fasilitas tersebut berada di Jalan Merpati Gang Pipit nomor 23 Bangun Sari km 11 arah Kijang, Tanjungpinang.
“Sekolah kami sudah dilengkapi laboratorium komputer, ruang musik, dan fasilitas lainnya untuk menunjang pelajaran ekstrakurikuler,” jelasnya. (cca)
Pekerjaan besar dan prioritas utama (top three) di 2017, adalah homestay desa wisata. Bahkan tim 10 Destinasi Prioritas hampir setiap hari melaporkan progres pengembangan homestay itu, karena harus berkolaborasi dengan banyak kementerian dan lembaga.
Setelah disupport Kementerian BUMN, sekarang giliran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang ikutan action.
Langkah konkritnya, menggarap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger. Di tiap masing-masing lokasi wisata tersebut akan ada 100 rumah yang mendapatkan BSPS dengan nilai Rp 15 juta per rumah.
“Tahun 2017 ini kita akan start. Kami akan fokus menggarap homestay di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger,” papar Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora.
Kucuran dana pun siap digelontorkan Kemen PUPR. Masing masing lokasintersebut nantinya akan diberikan stimulan dalam program BSPS sekitarn100 rumah dengan bantuan sekitar Rp 15 juta per rumah. Yang dibidik, apalagi kalau bukan peningkatan kualitas rumah penerima bantuan di wilayah destinasi wisata. Levelnya akan didorong naik kelas.
Dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni. “Dana maksimal per rumah mencapai Rp 15 juta dengan kriteria rumah rusak berat. Output kegiatan kami, rumah tesebut menjadi layak huni dan outcome-nya rumah tersebut bisa terhuni,” katanya.
ilustrasi
Kementerian PUPR juga terus berupaya agar kegiatan terkait program infrastruktur dan perumahan bisa disinkronkan serta mendukung kegiatan di Kementerian lain seperti di Kementerian Pariwisata. Dengan adanya bedah rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung sekaligus mendukung Program Satu Juta Rumah.
“Salah satu syarat dari kami untuk dapat memperoleh bantuan stimulan adalah rumah dan tanah tersebut milik sendiri. Ini untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono juga ikut mengamin. Usai melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian PUPR dan Bank BTN, dia menyampaikan bahwa bantuan stimulan atau bedah rumah dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah-rumah warga di sekitar lokasi destinasi wisata di Indonesia.
“Jika rumah masyarakat kondisinya baik dan sanitasinya juga baik tentu bisa menjadi homestay-homastay baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung,” katanya.
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, BTN juga akan membiayai rumah-rumah penduduk yang dapat dijadikan sentra bisnis kepariwisataan di tiap destinasi.
Menurutnya, kegiatan bedah rumah merupakan salah satu bagian dari Program Satu Juta Rumah dan untuk melaksanakan program itu BTN berikan fasilitas membangun rumah di 10 destinasi wisata. Misalnya, ia melanjutkan, di 10 destinasi itu di sekelilingnya ada rumah-rumah dan toko yang bisa menjual souvenir, restoran, dan lain sebagainya, itu yang dibiayai melalui KPR (kredit pemilikan rumah).
Menpar Arief Yahya ikutan happy melihat kekompakan Kemen PU PR dan BTN dalam mensupport program prioritas Kemenpar 2017. Rumah layak huni tadi, menurut Menpar, bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi warga sekitar destinasi dengan disewakan kepada para wisatawan atau dijadikan tempat berjualan.
“Jika rumah layak huni yang akan dibangun oleh BTN dan Kementerian PUPR itu disewakan dengan harga Rp200 ribu semalam, maka pemilik rumah meraup keuntungan Rp800 ribu jika dua malam disewa pada tiap akhir pekan,” ucap Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. (*)
batampos.co.id – Pembaca batampos.co.id, BJ Habibie, mantan Ketua Otorita Batam (sekarang BP Batam) memiliki pandangan tersendiri tentang lahan di Pulau Batam.
Terkait kebijakan pimpinan BP Batam, khususnya soal lahan yang banyak dikeluhkan pengusaha, ia menilai kebijakan-kebijakan pimpinan BP Batam menyangkut lahan sudah tepat. Bahkan ia mendukung langkah pimpinan BP Batam untuk menarik kembali lahan-lahan tidur di Batam.
“Batam ini bukan untuk para spekulan lahan. Jangan seenaknya saja ambil lahan,” tegasnya.
Habibie bahkan meminta lahan yang sudah dialokasikan namun tak kunjung dibangun dalam kurun waktu sembilan bulan, maka lahan tersebut harus ditarik kembali. Tidak boleh dibiarkan terlantar mengingat Batam memiliki keterbatasan lahan.
“Diperpanjang jadi sembilan bulan lagi kalau alasannya jelas, tapi kalau sampai 10 kali belum juga dibangun. Harus tegas,” kata Habibie.
Pria usia 81 tahun ini mengingatkan sejarah pembangunan Pulau Batam, Pak Harto yang kala itu Presiden RI memerintahkan pertamina untuk mengembangkan Pulau Batam. Barulah kemudian dibentuk lembaga khuisu yang bernama Otorita Batam. Pembangunan pulau ini dibiayai oleh uang negara.
Menurutnya, persoalan keterbatasan lahan bukan hanya terjadi di Batam, tapi juga di daerah lain di Indonesia. Bahkan di berbagai belahan dunia. Apalagi jika lahan tersebut berada di kawasan strategis seperti Batam.
“Modal akan datang dimanapun ada lahan subur, strategis, dan aman. Baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri,” kata Habibie.
Habibie mengajak semua kalangan mendukung kepemimpinan Hatanto dan para deputinya dalam menjalankan tugas di BP Batam sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan UUD. “Saya percaya mereka mampu. Mereka orang-orang baik,” katanya.(nur)
batampos.co.id – Tim Arkeolgi dan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpor) Bintan sudah menetapkan tiga situs sejarah sebagai benda cagar budaya. Penetapan itu dilakukan dari hasil penelitian yang dilakukan mereka selama beberapa hari dilokasi situs. Mulai dari Bukit Kerang, Rumah Tua, dan Dapur Arang.
“Tiga situs sejarah sudah kita tetapkan sebagai benda cagar budaya. Jadi kita tinggal minta rekom persetujuan dari Pak Bupati Bintan (Apri Sujadi-red) saja,” ujar Kepala Disbudpora Bintan, Makhfur Zurrachman, kemarin.
Upaya yang dilakukan Disbudpora Bintan untuk menetapkan tiga situs sebagai cagar budaya ini penuh dengan tantangan. Mulai dari mendatangkan enam arkeologi yaitu peneliti dari Ikatan Ahli Arkeologi Medan, Rita Margareta Setianingsih, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh, Deni Sutrisna, Balai Cagar Budaya Batu Sangkar, Fitria Arda, Akedemisi Perguruan Tinggi (PT) Stisipol Raja Ali Haji, Nurbaiti Hoesni Siam, Pakar Peduli Kebudayaan Bintan, Herry Hoesni dan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira.
Selanjutnya, kata Makhfur melaksanakan penelitian selama beberapa hari dari pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Bahkan harus berkendara dan berjalan menempuh jarak sekitar 150 Kilometer (Km).
“Namun untuk mendapatkan legalitas secara nasional ketiga benda itu harus mengantongi nomor registerasi. Salah satunya harus dapatkan rekom dari Kabupaten Bintan dulu,” bebernya.
Ditanya langkah selanjutnya jika Bupati Bintan sudah memberikan rekomendasi, Makhfur mengaku akan mengusulkan kembali ke Gubernur Kepri. Apabila rekom kedua kepala daerah berhasil dikantonginya, langkah selanjutnya ke Pemerintah Pusat.
Apabila ketiga benda cagar budaya itu dapat registerasi ditahun ini juga, sambung Makhfur Bintan lebih dikenal lagi diamata dunia. Karena langkanya ketiga cagar budaya itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata sejarah dikancah nasional maupun internasional.
“Tim arkeologi akan mendampingi kita untuk menyampaikan usulan itu. Baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat,” akunya.
Ikatan Ahli Arkeologi Medan, Rita Margareta Setianingsih mengatakan penelitian ketiga situs sudah dilakukannya bersama tim. Bahkan sudah disepakati bersama untuk penetapan situs itu menjadi benda cagar budaya. Jadi langkah selanjutnya harus mendapatkan rekom dari kabupaten, provinsi dan pusat agar cagar budaya itu memiliki register nasional.
“Jika benda cagar budaya ini mengantongi register maka akan memiliki prodak hukum untuk perlindungan dan pelestariannya,” katanya.
Keberadaan tiga cagar budaya itu, kata Rita tidak hanya akan dijamin hukum saja. Tetapi memiliki potensi lainnya seperti menjadi objek wisata baru Bintan serta bisa dikembangkan untuk objek pendidikan. Karena memiliki nilai karakterisitik, sejarah, dan buday yang kental serta sangat langka di Indonesia dan dunia.
“Kami akan membantu Disbudpora untuk membahas ketingkat selanjutnya untuk mendapatkan register itu. Semoga saja tidak ada rintangan yang berat dan bisa direalisasikan tahun ini juga,” ungkapnya. (ary)
Sesungguhnya pariwisata membutuhkan satu kebutuhan dasar, energi!
