Rabu, 1 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13395

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Wakatobi Wave 2017, Anda….?

Putut A
-
0

Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2017 atau disingkat Wakatobi Wave 2017akan digelar pada 19-22 Oktober 2017.

Acara ini bakal menyajikan berbagai acara kebudayaan dan aneka perlombaan.

Wakatobi Wave diharapkan bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi Nadar menjelaskan, dalam event Wakatobi Wave 2017 disemarakan festival budaya seperti prosesi adat karya secara massal, tari kolosal, dan prosesi kabuengan massal.

“Nanti juga kita buat side event untuk menyemarakannya, nanti akan ada kegiatan lomba bahari seperti Triatlon, underwater fotografi competition, dan yang berbeda adalah panjat pinang di laut. Selain itu juga ada seminar bahari, rencananya event ini akan dilaksanakan selama 4 hari,” ungkap Nadar usai meluncurkan Calender of Event Wakatobi 2017, di Balairung Soesilo Sudarman, Kantor Kementrian Pariwisata, Kamis (20/4).

Wakatobi Wave ini sudah dilaksanakan semenjak 2015. Pemerintah berharap angka kunjungan wisata yang bakal menghadiri sekitar 3-4 ribu orang baik dari nusantara maupun mancanegara.

“Target pesertanya, tentu sangat tergantung pada persiapan kita selama kurang lebih enam bulan untuk mempromosikan dan mempublikasi event ini,” ucap Nadar.

Pada event Wakatobi Wave 2017 ini akan menjadi istimewa, sebab Presiden Joko Widodo direncanakan akan hadir. Kehadiran Presiden Jokowi ini merupakan momentum yang paling tepat untuk memperkuat branding wakatobi sebagai destinasi marine tourism Indonesia.

“Kami juga bakal mengemas event ini dengan merangkul teman-teman pelaku industri wisata, khususnya dive operator yang sudah merencanakan dan menginisiasi kegiatan. Yang mungkin bisa melibatkan presiden untuk mejadi semacam influencer pariwisata Wakatobi, khususnya bahari. Rencana nantinya mungkin ada semacam dive spot yang akan kita dedikasikan untuk presiden,” ujarnya.

Secara letak geografis, Wakatobi memiliki keterwakilan yang kuat sebagai ikon wisata bahari Indonesia. Karena wisata bahari kategorinya ada tiga, pertama bentang lautnya, pantainya, dan bawah lautnya.

“Wakatobi memiliki ketiganya dan kalau dirangking oleh Kemenpar kita masuk dalam lima besar. Sedangkan beberapa destinasi marine lainnya hanya punya dua atau satu cluster saja,” pungkasnya.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Eshty Reko Astuti menambahkan, destinasi Wakatobi dari hari ke hari terus bersolek untuk pariwisata Indonesia. Setian bulan selalu ada event sebagai jurus menarik wisatawan untuk mengunjungi kabupaten maritim di Indonesia itu.

“Wakatobi Wave merupakan puncak dari kegiatan festival di Wakatobi, dan event ini masuk dalam kalender pariwisata nasional. Jika ditotal sepanjang tahun di Wakatobi memiliki 16 event, yang paling besar adalah Wakatobi Wave. Sehingga event Wakatobi ini jelas akan kami dukung untuk promosikan,” ujar Esthy.

Esthy juga mengamini ucapan Menteri Pariwisata Arief Yahya, dimana makin banyak event di suatu daerah, maka pendapatan per kapita daerah itu akan bagus dan indeks kebahagiaannya lebih tinggi.

“Tapi memang kegiatan nantinya banyak, tahun ini Wakatobi akan dibuat parade, wisata bahari, termasuk kuliner. Bentuk dukungan Kemenpar adalah promosi baik dalam bentuk offline maupun online,” pungkas Esthy. (*)

BP Batam Cabut MoU Pengelolaan Pantai Melur

Putut A
-
0
BP Batam Cabut MoU Pengelolaan Pantai Melur

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah mengirim surat pemutusan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait pengelolaan Pantai Melur, namun belum mendapat tanggapan sama sekali.

“Kami telah mengirim surat dengan nomor B-3090/KA/11/2016 mengenai perihal evaluasi pengelolaan Pantai Melur. Intinya meminta pemutusan kerjasama,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Jumat (21/4).

Pihak BP Batam mengaku kecewa dengan Pemko Batam. Pasalnya Pantai Melur yang diserahkan kepada Pemko Batam pada tahun 2008 itu malah diberikan kepada pihak ketiga, yakni pengelola Pantai Melur sekarang, PT Glory Point.

Imbasnya banyak aset milik BP Batam seperti musala, gazebo, toilet dan lainnya sudah rata dengan tanah karena diubah jadi pantai tempat wisata oleh pengelolanya sekarang.

“Pemko Batam tidak melakukan sesuai dengan yang disepakati,” katanya.

Aset-aset milik BP Batam tercatat juga sebagai aset-aset milik negara. Dan yang paling mengecewakan bahwa Pantai Melur tersebut seolah-olah dialokasikan padahal sudah jelas status wilayah tersebut masih status quo dan bahkan BP Batam belum bisa mengelolanya.

“Untuk saat ini kami serahkan status quo ke pemerintah pusat, kami tinggal melaksanakannya saja. Namun untuk Pantai Melur, MoU-nya harus diputuskan segera,” pungkas Andi.

Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad membantah telah mengalokasikan Pantai Melur ke swasta. Justru lokasi pariwisata tersebut diklaim pihak lain.

“Ada orang yang mengatakan itu tanah dia. Tapi saya belum ada informasi terkini tentang hal ini,” kata Amsakar, Jumat (21/4).

Hal senada diungkapkan Assisten Pemerintahan Pemko Batam Syuzairi. Menurutnya, pengakuan pihak lain karena telah membayar ganti rugi ke masyarakat yang memiliki alas hak.

“Itulah sebabnya Pemko tak bisa melanjutkan. Lahan tersebut penguasaan sebelumnya oleh masyarakat baru diambil oleh perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemko Batam telah melakukan pembangunan di lokasi wisata tersebut melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam. Tak ingin bermasalah pihaknya menghentikan proyek tersebut.

“Kios-kios kami bangun di situ,” ucapnya.

Ditanya apakah Pemko Batam akan melanjutkan pengelolaan pantai tersebut. Untuk memutuskan ini, pihaknya terlebih dahulu akan bertemu dengan BP Batam juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita lihat perkembangannya dulu, khusunyas tentang status lahan itu,” pungkasnya. (cr13/leo)

Kamp Vietnam Direncanakan Jadi Kawasan Wisata Ziarah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kamp Vietnam menjadi target pengembangan destinasi pariwisata di Batam oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri. Target ini ditetapkan setelah melalui kajian penuh terhadap potensi pariwisata di Batam. Selain Kamp Vietnam, Pulau Abang, Pulau Funtasy Island dan lainnya juga dianggap sangat berpotensi untuk dikembangkan.

“Kamp Vietnam layak jual. Kami akan buat wisata ziarah. Karena nanti pada bulan enam ada ziarah kubur. Dan akan kami tangkap kesempatan itu dan saat ini konsepnya sedang dibuat,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar di Hotel Harmoni One Batam Centre, Kamis (20/4) saat press conference di acara Seminar Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang digelar oleh Kementerian Pariwisata.

Ia mengungkapkan akan segera bekerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang saat ini masih mengelola Kamp Vietnam. Selain itu akan mengajukan izin hubungan diplomatik dengan luar negeri untuk memudahkan pengembangan kawasan tersebut.

“Konsepnya bagus. Kami akan bawa ke Kementerian dan meminta izin hubungan diplomatik. Pasti mereka sangat mendukung sekali,” katanya lagi.

Batam katanya merupakan tiga pintu masuk utama pariwisata di Indonesia selain Jakarta dan Bali dan menjadi perhatian utama pemerintah pusat.

“Kami sampaikan apresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat yang sangat mendukung kemajuan pariwisata di daerahnya,” tambahnya lagi.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata, Oneng Setya Harini mengatakan infrastruktur berikut sarana dan prasarana di Batam sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi destinasi pariwisata.

“Pasar wisatawan dari negara tetangga seperti Singapura juga sangat mungkin digarap dari sisi ini. Tinggal SDM dan masyarakatnya dipersiapkan dan kapasitasnya ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton, karena pariwisata harus meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Daerah perbatasan memiliki banyak keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Salah satu tren wisata yang bisa dikembangkan di wilayah perbatasan adalah wisata halal karena menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan wisatawan muslim dari negara-negara timur tengah ke Indonesia, seperti Pulau Lombok.

“Selain itu, mayoritas kunjungan wisatawan ke Indonesia, 60 persennya adalah untuk menikmati wisata budaya. Budaya merupakan aset penting sehingga harus dijaga sebaik-baiknya,” katanya.

Gereja Katolik peninggalan pengungsi Vietnam di Desa Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono merespon positif. Menurutnya Kamp Vietnam memiliki banyak sejarah karena merupakan saksi sejarah salah satu pengungsian terbesar di dunia yakni migrasi 250 ribu warga Vietnam ke Pulau Galang akibat perang antara Vietnam dengan Amerika.

“Kamp Vietnam menjadi salah satu aset wisata yang dikelola BP Batam. Kami terus melakukan pembenahan disana karena juga merupakan salah satu pemasukan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara,” katanya.

Memang sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Pemprov. Namun jika Pemprov Kepri bersedia mengembangkan Kamp Vietnam, mereka akan membantu.

“Sarana dan prasarana seperti jalan kesana sudah bagus. Dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2011, Kamp Vietnam merupakan situs sejarah yang harus dijaga kelestariannya,” pungkasnya.

Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan atau yang akrab disebut Kamp Vietnam tersebut asri dengan pepohonan, meski jalannya telah beraspal. Pohon-pohon itu pun menjadi habitat para monyet. Setiap ada mobil yang melintas, monyet keluar dari persembunyian, lalu menunggu makanan dilempar dari mobil.

Sebuah monumen kemanusiaan berdiri tak jauh dari pintu masuk. Monumen patung wanita itu dibangun atas dasar simpati kepada pengungsi yang bernama Tinh Nhan. Patung tersebut menjadi sebuah bentuk penghormatan.

Tak lama setelah melewati monumen itu, terbentang Pemakaman Nghia Trang. Pemakaman yang berisi sekitar 563 nisan tersebut merupakan kuburan para pengungsi yang meninggal karena faktor usia atau penyakit.

Pemakaman itu terawat. Temboknya bercat putih bersih. Di altar makam terdapat buahbuahan dan hio yang terbakar separo. Gulungan-gulungan kertas putih yang berisi angka-angka berserakan. Ternyata, ada pula yang mencari peruntungan di makam.

Selanjutnya, dua perahu menarik perhatian. Konon, itu adalah perahu asli yang digunakan para pengungsi untuk melintasi Laut China Selatan.  (leo)

Pelabuhan Batuampar lebih Kuno dari Pelabuhan Tanjungperak Awal Abad 20

Putut A
-
0

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan mendorong pemerintah pusat membenahi Pelabuhan Batuampar. Pelabuhan bongkar muat ini dianggap sangat penting dan menjadi prioritas sebagai poros pengembangan dunia maritim Indonesia.

“Batam itu potret Indonesia. Tiap tahunnya ratusan ribu kapal lewat di depan Pelabuhan Batam. Batam strategis, namun pelabuhannya sangat darurat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono di Kantor Pelabuhan BP Batam, Jumat (21/4).

Bambang menganggap Pelabuhan Batuampar lebih kuno daripada Pelabuhan Tanjungperak di awal abad ke-20. “Karena di Tanjungperak yang dulunya merupakan pelabuhan terbesar se-Asia terdapat jalur kereta api yang terintegrasi dengan industri. Di Batam tak ada,” jelasnya.

Jika dilihat dari skala keuntungan yang harus diraih, Batam berada pada posisi jeblok. Bambang menggambarkan bahwa dalam setahun ada 100.000 kapal yang lalu lalang di Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut membawa muatan dengan ukuran sekitar 85 juta Teus.

Singapura mampu menangkap 40 juta Teus, padahal hanya memiliki garis pantai sepanjang 10 mil. Namun Bambang mengakui segi pelayanan dan infrastruktur, negeri jiran tersebut memang nomor wahid.

Negeri tetangga lainnya, Malaysia yang memiliki garis pantai untuk kegiatan kapal sebesar 230 mil kebagian 35 juta Teus dari pelabuhan-pelabuhannya. Contohnya pelabuhan Tanjungpelepas dapat 20 juta Teus, Portklang dapat 12 juta Teus, dan Penang dapat 4 juta Teus.

Lalu bagaimana dengan Indonesia. Dengan total garis pantai 600 mil meliputi wilayah Kepri dan pantai Sumatera, Indonesia hanya kebagian tidak lebih dari 1 juta Teus. Batam kebagian 350 ribu Teus, sedangkan pelabuhan Belawan di Medan kebagian 400 ribu Teus.

Apa yang sebenarnya terjadi? Bambang mengakui tata kelola manajemen BP Batam terdahulu sangat buruk. Penuh konspirasi dan hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembangunan terhambat.

Pekerja dermaga bongkar muat barang Batu Ampar saat bekerja, Batuampar. F.Rezza Herdiyanto Untuk Batam Pos

Namun dengan pembenahan yang dilakukan manajemen BP Batam saat ini, Bambang yakin akan ada perubahan sehingga Komisi 6 DPR RI akan mendorong pemerintah pusat untuk segera mengucurkan anggaran pembangunan pelabuhan Batuampar.

Bambang memperkirakan total anggaran untuk membangun pelabuhan terbesar di Batam tersebut mencapai Rp 6 triliun. Dana tersebut sudah meliputi pembangunan dermaga curah, dermaga penumpang, terminal curah dan penumpang, termasuk juga proses pendalaman laut di sekitar pelabuhan tersebut.

Sebelumnya, DPR RI menolak rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang diajukan BP Batam karena biayanya terlalu mahal. Ia menyarankan agar BP Batam membangun kereta api gerbong untuk mobilitas dari pelabuhan dan bandara ke kawasan industri. Karena biayanya lebih murah.

“Transportasi berbasis rel hanya makan anggaran Rp 2 triliun. Rp 1,5 triliun saja bisa buat untuk 20 rangkaian dan 1 rangkaian terdiri dari 30 gerbong. Pengembangan transportasi juga harus memikirkan skala prioritas,” jelasnya.

Ia juga akan mencoba koordinasi dengan pihak terkait pipa gas yang banyak terdapat di bawah laut di pelabuhan tersebut. “Seharusnya pipa ditanam 5 meter di wilayah laut yang keras, bukan di dekat pelabuhan,” jelasnya lagi.

DPR RI berjanji akan membawa progres ini dimulai dari mempresentasikannya di depan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Di tempat yang sama, Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif mengatakan BP Batam sudah melakukan banyak pembenahan hingga saat ini.

“Batam itu mimpi besar Indonesia. Tugas kami adalah membuat semuanya berjalan dengan baik dan merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut,” katanya.

Ia menuturkan sudah banyak aksi yang dibuat BP Batam untuk menata pelabuhan di Batam. Dimulai dari restrukturisasi manajemen, perbaikan sistem dan penetapan tarif baru untuk jasa pelabuhan.

Menanggapi hal ini, salah satu pengusaha pelayaran Batam, Osman Hasyim mengungkapkan hal yang bagus jika BP Batam berniat melakukan pembenahan.”Kita juga setuju, tapi mereka juga harus komunikatif,” ujarnya.

Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka pihak pengusaha pelayaran berjanji akan membantu BP Batam untuk mencari investor.

“Untuk sekarang mari kita tunggu. Jangan hanya bicara soal pembenahan pelabuhan maupun bandara. Sekarang sudah banyak tenant kabur, jadi kita tunggu aksinya, terutama tarif pelabuhan  yang akan keluar 25 April nanti,” pungkasnya.(leo)

Kapal Cina Tangkapan TNI Kabur

Putut A
-
0

batampos.co.id – Jajaran Pos Angkatan Laut (Posal) Jemaja, Anambas, berhasil menangkap kapal berbendera Cina di kawasan tersebut, Kamis (20/4). Namun jelang tengah malam, kapal yang diduga telah mencuri ‘harta karun’ berupa benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di wilayah perairan Anambas tersebut kabur.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menggelar konferensi pers di rumah dinasnya di Jakarta, Jumat (21/4). Kata Susi, kapal tersebut merupakan kapal jenis grab hopper dredger atau kapal keruk.

“Beratnya sekitar 8 ribu GT (gross tonage),” kata Susi.

Namun Susi memastikan, 20 anak buah kapal (ABK) dari kapal tersebut sudah diamankan. Mereka terdiri dari 16 warga Cina, tiga warga India, dan satu warga Malaysia.

Susi menjelaskan kronologi penangkapan kapal tersebut. Pada Kamis (20/4) pagi, anggota Posal Jemaja, Anambas, menerima laporan adanya aktivitas kapal mencurigakan 45 mil dari Pos AL Jemaja.

Sebanyak empat anggota Posal Jemaja kemudian melakukan pengawasan dan akhirnya masuk ke kapal tersebut.

Sekitar pukul 18.30 WIB, sebanyak 20 kru kapal ditangkap. selanjutnya, tiga anggota Posal Jemaja membawa ke-20 ABK ke darat untuk dimintai keterangan. Sementara satu personel Posal Jemaja berjaga-jaga di sekitar lokasi sambil menunggu bantuan kapal perang untuk menarik kapal keruk tersebut.

Namun, saat kapal bantuan tiba pukul 23.30 WIB, kapal keruk tersebut sudah kabur. Dugaan sementara, nakhoda kapal bersembunyi saat personel TNI AL melakukan inspeksi dan melakukan penangkapan para kru kapal. Sehingga, saat matahari terbenam, kapal tersebut melarikan diri karena jarak ke perairan internasional hanya sekitar 5 menit saja.

’’Saat melakukan penangkapan, ABK di sana mengaku bahwa kapten sedang ada di darat. Jadi, kami merasa bahwa sudah aman sehingga kapal dibiarkan dijangkar sambil diawasi,’’ imbuh Wakil Kepala Staff AL (Wakasal), Laksda TNI Achmad Taufiq.

Dia mengakui, jumlah personel yang melakukan penangkapan terlalu sedikit. Sehingga penangkapan kapal keruk tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Taufiq menjelaskan, satu personel Posal Jemaja yang bertugas menjaga kapal di tengah laut hanya mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan kapal nelayan. Sebab jika ditinggal di atas kapal keruk, justru akan lebih berbahaya.

Terkait penanggulangan, Direktur Jenderal Pengawasn Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo, mengatakan pihaknya segera mengirimkan notice ke Interpol untuk membantu pengejaran terhadap kapal berbendera Cina itu. Pasalnya, laporan sementara dari pihak Posal Jemaja, ada sekitar seribu ton benda metal yang sudah berada di atas kapal.

’’Saat ini, 20 ABK sudah kami tahan yakni 5 di Tarempa dan 15 di Jemaja. Dan kami juga akan segera mengirimkan red notice agar Interpol bisa turun tangan,’’ tegasnya.

Memang, pihaknya belum mengidentifikasi apa sebenarnya yang diangkat oleh kapal tersebut. Namun, dia mencatat ada dua titik BMKT yang dekat dengan lokasi penangkapan kapal. Pertama, ada lokasi kapal Seven Skies, bangkai kapal kelas supertanker sepanjang 262 meter. Kapal asal Swedia yang tenggelam 1969 itu juga dikabarkan sempat dijarah pada 2015 lalu.

Yang kedua adalah titik BMKT Kapal Igara asal Jepang. Kapal yang tenggelam pada 1873 itu memuat 127 ribu ton bijih besi asal Brasil. Saat tenggelam, nilai kapal beserta muatan tersebut mencapai 25 juta dolar AS atau sekitar Rp 325 miliar.

Bahkan, pada 2005, perusahaan pengangkutan bangkai kapal International Cargo Recoveries Limited (ICRL) sempat mengambil 60 ribu ton bijih besi dan memperoleh pendapatan 2,5 juta dolar AS. Sehingga, saat ini masih ada lebih 60 ribu ton bijih besi yang tersisa di sana.

Sementara Panglima Armada RI kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda (Laksda) TNI Aan Kurnia, memberikan keterangan yang berbeda. Menurut dia, kapal berbendera Cina itu ditangkap oleh Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Tanjungpinang.

Nama kapal tersebut Chuang Ho 68. Kapal tersebut diduga melakukan kegiatan ilegal eksploitasi bawah laut di perairan Anambas. Saat diamankan, kapal tersebut memuat besi dan tembaga campuran dari bawah laut seberat 1.000 ton.

Laksda Aan, mengatakan kapal tersebut ditangkap karena melakukan beberapa pelanggaran. Di antaranya, tidak dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan mengenai izin kerja bawah air.

”Selain itu, tidak mengibarkan bendera Indonesia saat bekerja di wilayah perairan Indonesia serta kru kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah,” ujar Aan, saat dikonfirmasi di Mako Lantamal IV Tanjungpinang, Jumat (21/4).

Dia membenarkan ada 20 kru kapal yang saat ini masih ditahan di Anambas.

“Semua kru nya warga negara asing. Operasional kapal tersebut pun langsung dihentikan,” kata Aan. (bil/ias)

Naomi Butuh Uluran Tangan

Putut A
-
0
Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko, saat menyerahkan bantuan.
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Naomi Kanza Yulia Rizal, 1, terbaring lemah di atas kasurnya di ruang bougenville Rumah Sakit Otorita Batam, Sekupang.

Disamping pembaringannya, Nuriah, sang nenek menemani. Sesekali, sarung yang dimenutupi tubuh cucunya ia perbaiki.

“Naomi sudah dirawat beberapa hari di sini (RSOB, red),” kata Nuriah memulai perbincangan, Sabtu (22/4).

Ia menceritakan sang cucu mengidap penyakit kelainan jantung. Penyakit tersebut sudah bersarang sejak Naomi belum genap satu tahun. Kondisi Naomi pun kian memperihatinkan.

Anak semata wayang, Ola Yulia ini hanya memiliki berat badan 3 kilogram. Tentu sangat memprihatinkan, melihat umur Naomi yang sudah setahun.

“Kondisinya seperti inilah. Naomi hanya bisa terbaring,” kata Nuriah sedih.

Nuriah yang ditemui di RSOB Sekupang, mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab tak memiliki biaya. Naomi juga tak memiliki kartu jaminan kesehatan seperti BPJS. Sehingga, segala biaya ditanggung sendiri. Sementara, menurut informasi dari dokter yang menangani cucunya, Naomi harus menjalani operasi. Operasinya pun bukan di Batam, melainkan harus ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta.

“Kami sendiri tak punya biaya. Biaya pengobatannya ini dari teman-teman ibunya Naomi,” ucapnya terbata.

Naomi di kasur.
foto: dalil harahap / batam pos

Kehidupan Naomipun semakin berat karena tak memiliki ayah lagi. Sebab, menurut pengakuan Nuriah, anaknya sudah bercerai dengan suaminya. Sedangkan Ola hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Gajinya tak seberapa. Hanya cukup buat makan saja,” ungkapnya.

Nuriah pun berharap ada uluran tangan dari masyarakat untuk meringankan beban mereka dalam pengobatan cucunya.

Sementara itu, Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko beserta rekan wartawan dan pewarta foto yang ada di Batuaji menyerahkan sedikit bantuan kepada Naomi. Bantuan tersebut diterima dan disambut baik oleh Nuriah.

“Bantuan ini tak seberapa, tapi semoga bermanfaat bagi Naomi,” ujar Eusibius Sara, salah satu wartawan yang menyerahkan bantuan. (cr19)

Warga Kiabu Butuh SLTA

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sejumlah tokoh masyarakat Desa Kiabu yang dikoordinir oleh pemangku adat desa mendatangi kantor Bupati Kepulauan Anambas pada Kamis (20/4). Mereka ingin menanyakan kejelasan mengenai pembangunan sekolah lanjutan tingkat Atas (SLTA) yang ada di desa mereka.

Pasalnya jika di desa mereka tidak segera dibangun sekolah, maka warga setempat akan mengalami kesulitan. Ini mengingat pemuda usia sekolah asal Kiabu sudah banyak dan harus meneruskan sekolah di kota Tarempa. Sementara itu untuk menuju Tarempa membutuhkan beberapa jam perjalanan laut menggunakan pompong.

“Kita ini terpencil, kalau tidak ada sekolah sendiri, kami susah, anak usia sekolah susah melanjutkan sekolah. Sementara itu pendidikan merupakan kebutuhan dasar,” ungkap pemangku adat Burhan kepada wartawan kemarin.

Dengan jarak tempuh itu maka akan menyulitkan karena perjalanan laut tidak sama dengan perjalanan darat. Perjalanan laut itu mempertaruhkan nyawa dengan kondisi cuaca yang ekstream. “Kalau sekolah di Tarempa ongkosnya akan jadi mahal,” ungkapnya lagi.

Diakuinya saat ini di Desa Kiabu hanya ada satu sekolah Dasar dan satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sehingga setelah lulus SLTP, maka untuk melanjutkan sekolah harus kekota Tarempa. Diakuinya tidak banyak Kepala Keluarga di desa tersebut yakni hanya sekitar 200 KK saja. Tapi kondisinya sangat terpencil yang jauh dari pusat kota sehingga tetap harus diperhatikan.

Demi terwujudnya pembangunan sekolah di desa Kiabu, maka sejumlah warga kata Burhan, sudah siap untuk menghibahkan lahan asalkan ada pembangunan sekolah di desa tersebut. “Ada tiga warga yang sudah siap menghibahkan lahan, tinggal pilih saja asalkan dibangun sekolah,” ungkapnya. (sya)

Tiga CJH Asal Kundur Meninggal Dunia

Putut A
-
0

batampos.co.id – Berita duka menyelimuti rombongan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Pulau Kundur. Dari 69 CJH yang terdaftar, tiga diantaranya batal berangkat karena telah meninggal dunia.

Ketiga CJH tersebut masing-masing R.Dalilah Binti R.Bakar (66) Rusnah binti Abdul Hamid (60), dan Atan bin Gonjing (59). Dengan demikian, CJH Kundur yang berangkat musim haji tahun 2017 sebanyak 66 orang.

Kepala Kantor Urusan Agama (Ka KUA) Kecamatan Kundur Suhaimi melalui staf Eka membenarkan tiga CJH asal Kundur batal menunaikan haji musim 2017 karena meninggal dunia. Sehingga jumlah CJH yang terdaftar sebanyak 66 CJH.

“Yang sudah terdaftar pada musim haji tahun ini sebanyak 69 orang. Namun terdapat tiga CJH meninggal dunia karena sakit. Terkait apakah ada penambahan nama susulan atau pengganti tiga orang tersebut kita masih informasi lebih lanjut,” kata Eka, Jumat (21/4) kemarin.

Ditambahkan dari 66 orang CJH sudah mengikuti rangkaian baik manasik haji, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu seluruh CJH dalam pantauan petugas haji yang ada di kecamatan Kundur. Diharapkan semua CJH dalam kondisi sehat sehingga dapat menjalankan rangkaian kegiatan menjelang pemberangkatan haji tahun ini. (ims)

Mengelola Pariwisata pun Perlu Disiplin

Putut A
-
0

Disiplin, menadi bagian dari pengembangan pariwisata. Menpar Arief Yahya menekankan pentingnya disiplin itu.

Acuannya ialah 14 pilar TTCI Travel and Tourism Competitiveness Index yang dipotret oleh World Economic Forum (WEF) yang bermarkas di Geneva.

“Memang, daya saing pariwisata dunia itu dikeluarkan tiap 2 tahun sekali. Tapi memperbaiki 14 pilar dan 4 sub indeks itu harus dilakukan terus-menerus!” kata Menteri Arief saat Rapim di depan para Eselon I dan II di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta itu.

Selain itu, TTCI itu sebenarnya pintu yang baik untuk membangn spirit “Indonesia Incorporated.” Semangat gotong royong, kompak, solid, dari semua kementerian dan lembaga serta Pemda, untuk maju bersama dalam kebersamaan. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, harus integrated, saling support.

Satu kegiatan di Banten, oleh Kabid Profil Pasar Pariwisata Nusantara Ganda Sumantri didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati ini cukup menarik. Yakni Workshop Indeks Daya Saing 10 Destinasi Prioritas Pariwisata, untuk Tanjung Lesung.

Pembukaan Workshop itu ditandai dengan pemukulan rampak beduk di Hotel Ratu, Banten, 20-22 April 2017. “Gunakan global standart, agar kita bisa berkompetisi di level global,” ujar Menpar Arief.

“Kemenpar melakukan sebuah penilaian terhadap kesiapan daya saing dari 10 destinasi prioritas pariwisata di Indonesia secara kuantitatif. Workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan industri pariwisata harus berjuang untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Kepariwisataan Nasional, khususnya Propinsi Banten,” papar Ganda Sumantri dalam sambutannya.

Acara Worshop yang dibuka dengan penampilan apik dari Sanggar Reksa Budaya yang membawakan Tari Warnane Banten ini dihadiri 53 peserta dari perwakilan pemprov Banten, Pemkab dan SKpd serta Provinsi Jatim, Kabupaten Probolinggo dan DI Yogyakarta.

Hari pertama, sebagai pembicaranya adalah Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Kebijakan Publik Riant Nugroho. Materi yang dipaparkan bertema Kebijakan Indeks Daya Saing Pariwisata.

Keesokan harinya, dua narasumber yang sangat kompeten di bidanganya tampil sebagai pembicara yaitu PIC Tanjung Lesung Ida Irawati yang akan memberikan gambaran strategi percepatan 10 Destinasi Prioritas. Kemudian dilanjutkan Pakar Kosultan TCI Mark Plus, Inc, Jacky Mussry yang akan memberikan dua paparan sekaligus, tentang Strategi Pamasaran Pariwisata dan Sosialiasi Hasil Tourism Compettitiveness Index.

“Dengan dua hari ini, diharapkan bisa tersusun Action Plan Pemprov Banten untuk meningkatkan keunggulan indeks daya saing sesuai KSPN Tanjung Lesung agar mempunyai portfolio keunggulan dan memiliki karakter tersendiri,” harap Ganda Sumantri.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuti didampingi Plt Asdep Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Hariyanto mengatakan, rencananya workshop ini akan digelar di tiga tempat yang semuanya menghadirkan perwakilan seluruh 10 Bali Baru.

“Tanjung Lesung mendapatkan kesempatan pertama untuk menggelar workshop ini dengan mengundang Borobudur dan Bromo,” ujar Esthy.

Untuk sesi kedua akan dilaksanakan di Tanjung Kelayang dengan mengundang pihak Kepulauan Seribu dan Danau Toba pada tanggal 4-6 Mei 2017. Dan yang ketiga adalah Labuan Bajo mengundang Morotai, Wakatobi dan Mandalika akan dilaksanakan pada tanggal 22-24 Mei 2017.

“Untuk acara perdana di Banten, kami gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak terkait, ada destinasi prioritas di Banten yakni Tanjung Lesung,” ungkap Esthy yang juga diamini Hariyanto.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati menambahkan, Banten akan terus berupaya membenahi destinasi-destinasi yang ada di wilayahnya. Workshop ini dianggap penting demi memasarkan apa yang ada di Banten keseluruhannya.

“Bali sudah ditetapkan sebagai destinasi terbaik di dunia. kita bangga. Insya Allah, Banten akan sampai disana, tentu dengan semangat kita. Dengan workshop ini dapat tercapai untuk memberikan wawasan kepada kita untuk merancang strategi pemasaran yang disebut destinasi. Ilmu ini, Insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali buat Tanjung Lesung dan Banten,” kata Eneng Nurcahyati.

Kemenpar telah menetapkan 10 Bali Baru yakni Danau Toba (Sumut), Bangka Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu dan Kota Tua (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Penyusunan Indeks Daya Saing 10 Destinasi Bali Baru ini didapat melalui survey dan mengacu pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. (*)

 

Distribusi Obat Kembali Normal

Putut A
-
0
Distribusi Obat Kembali Normal

batampos.co.id – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna dr Faisal mengatàkan, saat ini belanja obat di RSUD sudah aman. Distributor tidak lagi dibebankan pajak ganda.

Kementerian Keuangan katanya, sudah membuat peraturan melalui Dirjen pajak. Selama ini belanja obat di Natuna dibeban pajak ganda, baik dì bea cukai Batam maupun setoran pajak di pemerintah daerah.

“Persoalan pajak ganda belanja obat sudah ada solusi. Pajak hanya dibebankan di bea cukai Batam. Karena lewat Batam, jadi daerah tidak lagi pungut pajak dari belanja obat distributor,” ujar Faisal kemarin.

Dikatakan Faisal, belanja obat dan barang habis pakai di RSUD Natuna per tahun mencapai Rp 10 miliar dengan rata-rata 2 ribu kunjungan pasien per bulan.

“Sebelum ada fatwa Kementerian Keuangan ini, belanja obatnya sedikit-sedikit. Kalau sekarang sudah aman, distributor pun tidak keberatan lagi,” ujar Faisaĺ.

Sebelumnya, pengadaan obat-obatan di RSUD dan  Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengalami kendala karena terjadinya pungutan pajak ganda kepada distritributor, baik dari Pemerintah Daerah maupun Bea Cukai Batam.

Sementara dalam distribusi obat, diatur berdasarkan zona. Di Kepri, pengiriman jalur Batam. Sehingga Pemerintah Daerah meminta fatwa keberatan kepada Dirjen pajak terkait pungutan pajak ganda.(arn)

1...13,39413,39513,396...14,081Halaman 13,395 dari 14,081

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000