batampos – Pemerintah Kabupaten Lingga mendukung penuh implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional—Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR).

Platform ddigital ini dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi terkait pelayanan publik.

Sejak Juni 2021, Pemkab Lingga telah mensosialisasikan penggunaan SP4N LAPOR ke berbagai instansi dan kalangan masyarakat. Meski pelaksanaannya belum maksimal, program ini tetap dijalankan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

“SP4N LAPOR disediakan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan publik di daerah masing-masing,” kata Ika Sartika, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lingga, Kamis (17/7).

Menurut Ika, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki admin khusus yang bertugas menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Selain melalui laman resmi www.lapor.go.id, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan lewat SMS ke 1708. Semua laporan akan diteruskan oleh admin kepada pimpinan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai substansi laporan.

“Layanan ini bisa diakses kapan saja, oleh siapa pun. Ini bukan hanya untuk Pemda, tapi juga untuk seluruh lembaga pelayanan publik dari tingkat daerah hingga pusat,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal mutu pelayanan publik melalui SP4N LAPOR. Dengan adanya kanal aduan daring ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk menyampaikan keluhan atau saran.

Harapannya, sistem ini dapat mempercepat proses penyelesaian aduan dan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.

Pada akhirnya, kehadiran SP4N LAPOR diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel SP4N LAPOR, Solusi Mudah Warga Lingga Adukan Layanan Publik pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang mantan calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan diketahui mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Informasi ini langsung menuai sorotan karena yang bersangkutan diketahui tidak mengundurkan diri dari status tenaga harian lepas (THL) saat mencalonkan diri sebagai caleg.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga honorer di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Bintan.

“Statusnya THL, dan SK-nya bukan dari Bupati melainkan dari OPD tempat dia bekerja,” ujar Ronny saat ditemui di Kantor Bupati Bintan, Kamis (17/7).

Menurutnya, sistem seleksi PPPK secara daring membuat siapapun yang memiliki akun bisa menerima notifikasi dan mengikuti proses seleksi. “Dia bisa ikut karena mendapat notifikasi dari sistem. Tapi syarat utama menjadi PPPK tidak boleh pernah menjadi caleg atau pengurus partai politik,” tegas Ronny.

Ronny menambahkan, pihaknya telah meminta klarifikasi resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan untuk memverifikasi status eks caleg tersebut. Jika terbukti benar, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tunggu surat resmi dari KPU. Jika memang terbukti pernah jadi caleg, maka konsekuensinya bisa sampai pembatalan pengangkatan sebagai PPPK,” tambahnya.

Ketua KPU Bintan, Haris Daulay, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima dan membalas surat klarifikasi dari Pemkab Bintan. Berdasarkan pengecekan, nama yang bersangkutan memang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024.

“Datanya cocok dengan DCT. Yang bersangkutan pernah didaftarkan sebagai caleg,” ujar Haris saat dikonfirmasi. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Ikut Seleksi PPPK, Status Eks Caleg di Bintan Dipertanyakan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Lima korban penipuan investasi bodong yang dilakukan mantan karyawan BNI Life berinisial SR mendesak Polres Lingga untuk bersikap transparan dalam pelaporan aliran dana yang diduga telah digelapkan oleh tersangka. Mereka mempertanyakan selisih besar antara total dana korban yang diakui penyidik dan pengakuan dari pelaku.

Dina, salah satu perwakilan korban, menyatakan bahwa hingga kini, pihak kepolisian hanya mencatat kerugian korban sebesar Rp2,3 miliar. Padahal, kata Dina, SR sendiri mengakui total dana yang dihimpunnya dari para korban mencapai Rp7,3 miliar dari 30 orang korban.

“Uang saya saja yang ditipu oleh SR sebesar Rp1,3 miliar. Teman saya bahkan ada yang dirugikan hingga Rp3,2 miliar. Jadi sangat tidak masuk akal jika laporan penyidik hanya menyebut Rp2,3 miliar,” kata Dina saat ditemui di Lingga, Kamis (17/7).

Menurut Dina, pengakuan dari pelaku dan jumlah nominal yang sebenarnya tidak sinkron dengan yang tertuang dalam berkas penyidikan Satreskrim Polres Lingga.

“Kami minta kejelasan dan transparansi. Jangan sampai ada yang ditutupi. Kami ingin uang kami kembali dan pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Para korban berharap proses hukum berjalan jujur dan adil, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mereka juga menuntut pengusutan tuntas seluruh aliran dana yang terlibat dalam penipuan berkedok investasi tersebut.

Sebelumnya, SR kembali ditetapkan sebagai tersangka. Status kedua ini ditetapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau dalam kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong yang menelan kerugian hingga belasan miliar rupiah.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti, keterangan ahli, saksi, dokumen, serta hasil gelar perkara.

“Penetapan status tersangka terhadap saudara Safaringga dilakukan setelah semua unsur terpenuhi, termasuk keterangan dari pihak BNI dan ahli,” ujar Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Argya Satrya Bhawana, Senin (14/7). (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Korban Investasi Bodong di Lingga Desak Polisi Transparan Soal Aliran Dana pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Komitmen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan hukum kembali diwujudkan melalui peluncuran Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 dalam Rangka Layanan Grasi Berbasis Elektronik.

Kegiatan ini digelar secara hybrid di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan disiarkan daring yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, 33 Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan diseminasi ini menandai babak baru dalam tata kelola layanan grasi yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 sendiri merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, yang kini dimodernisasi dalam bentuk layanan digital melalui platform resmi Ditjen AHU, yakni ahu.go.id.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa reformasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan dalam birokrasi layanan grasi yang selama ini dinilai lamban karena bergantung pada proses manual dan pengolahan fisik dokumen.

Widodo menerangkan bahwa saat ini sudah ada 90 layanan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat salah satunya e-Grasi. Sistem e-Grasi salah satu terobosan yang diajukan Direktorat Pidana Ditjen AHU dalam transformasi digital Ditjen AHU, untuk lebih dekat dan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan grasi.

“Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pidana terkait dengan diseminasi ataupun sosialisasi ataupun koordinasi pelaksanaan e-Grasi ini, tentu menjadi hal yang sangat penting bagi Ditjen AHU, agar semua pihak ketika sudah menggunakan sistem e-Grasi ini akan dengan mudah bisa dijalani dengan baik,” kata Widodo (17/7).

Widodo juga menekankan keberhasilan penerapan e-Grasi tentu memerlukan sinergi dari seluruh pihak. Melalui kegiatan diseminasi ini, Ditjen AHU mengajak seluruh jajaran untuk aktif berkoordinasi dan saling mendukung agar layanan e-Grasi dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pidana Ditjen AHU, Taufiqurrakhman, dalam laporannya mengungkapkan bahwa, peluncuran e-Grasi tak lepas dari dukungan kolaboratif antara Ditjen AHU dan Ditjen Pemasyarakatan, yang secara resmi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada tahun 2025 tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi dalam rangka mendukung sinergitas tugas dan fungsi layanan grasi berbasis elektronik.

“Melalui surat edaran kami pada Maret 2025, kami telah meminta seluruh Kanwil Kementerian Hukum untuk berkoordinasi kepada Kepala Lapas dan Kepala Rutan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti permintaan pengisian Data User Account e-Grasi guna keperluan akses layanan e-Grasi pada laman ahu.go.id,” jelas Taufiqurrakhman.

Tanjungpinang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan diseminasi karena wilayah ini termasuk yang aktif dalam pengajuan permohonan grasi, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif Lapas atau Rutan setempat dalam pelaksanaan layanan hukum.

“Kami berharap layanan e-Grasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada warga binaan khususnya mereka yang akan mengajukan grasi,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Kepri berkomitmen penuh mendukung transformasi digital layanan publik, termasuk dalam pelaksanaan Layanan E-Grasi.

Melalui E-Grasi, proses pengajuan permohonan grasi kini menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, dengan memangkas birokrasi yang panjang demi memberikan kemudahan bagi masyarakat, Warga Binaan, dan Anak Binaan pemohon grasi di seluruh wilayah.

“Kami di Kepri siap mengawal percepatan layanan publik menuju AHU PASTI Cepat, demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambah Edison Manik.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Diseminasi e-Grasi: Ditjen AHU Percepat Transformasi Digital Layanan Hukum pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pembangunan pagar beton di pinggir laut kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menuai protes dari warga yang kerap mengunjungi lokasi tersebut untuk bersantai.

Warga menilai, pembangunan pagar itu menghalangi pemandangan laut yang selama ini menjadi daya tarik utama Gurindam 12.

“Dari dulu kita sering ke sini sore-sore untuk lihat sunset dan santai di atas batu miring. Sekarang sudah dibangun pagar, jadi tidak bisa lagi duduk-duduk,” ujar Imel, salah satu pengunjung Gurindam 12, Kamis (17/7).

Hal senada disampaikan Iqbal, pedagang kopi di kawasan tersebut. Ia mengatakan pagar beton itu mulai dibangun sekitar dua pekan lalu. Sejak pembangunan dimulai, para pedagang dipindahkan ke lokasi lain.

“Katanya sih ini buat trek joging, seperti di Batam. Tapi pembangunannya lama. Sekarang tempat ini jadi sepi karena orang pindah ke tempat yang belum dipagar,” katanya.

Menurut Iqbal, sejak pagar dibangun, hampir tak ada lagi warga yang bersantai di tepi laut. Ia sendiri mengaku harus berpindah-pindah tempat berjualan karena kehilangan banyak pelanggan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari penataan kawasan pesisir Gurindam 12 agar lebih tertata dan ramah publik.

“Tahun ini Gurindam 12 ditata dengan pembangunan trek joging dan taman. Anggaran Rp4,5 miliar disiapkan. Penataan dimulai dari Tugu Sirih hingga Lembaga Adat Melayu,” kata Rodi.

Ia menambahkan, trek joging akan menyatu dengan pedestrian di atas batu susun di tepi pantai agar tetap menghadirkan nuansa alami sambil memberikan akses olahraga kepada masyarakat. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pagar Beton di Gurindam 12 Tanjungpinang Tuai Protes Warga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang memastikan bahwa beras berkualitas rendah dan bermasalah tidak beredar di wilayah tersebut.

Kepala DP3 Tanjungpinang, Robert Lukman, menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima laporan terkait temuan beras kualitas rendah yang diduga dioplos lalu dijual dalam kemasan premium.

“Kami belum ada menerima laporan seperti itu. Kami juga mendampingi Otoritas Keamanan dan Keselamatan Pangan Daerah (OKPPD) Kepri dalam pengawasan, karena otoritas pengawasan beras berada di tingkat provinsi,” kata Robert, Kamis (17/7).

Menurutnya, beberapa merek beras dengan kualitas rendah memang telah dirilis oleh pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum ditemukan merek-merek tersebut beredar di Kota Tanjungpinang.

“Termasuk merek-merek yang ada di Tanjungpinang, sejauh ini belum ditemukan masalah,” ujarnya.

Meski demikian, DP3 tetap melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi dan kualitas beras di pasaran. Robert mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan kemasan beras yang tampak premium namun belum jelas isinya.

“Jika rasa dan bentuk tidak berubah, ya teruskan saja. Jangan mudah tergiur kemasan yang tampak premium tapi isinya belum tentu demikian,” tambahnya.

Pengawasan ini menurut Robert penting untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang merugikan dan memastikan kualitas pangan di daerah tetap terjaga. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pemko Tanjungpinang Klaim Tak Temukan Beras Oplosan Berkualitas Rendah pertama kali tampil pada Kepri.