batampos – Sebanyak 86,7 ton bawang ilegal dimusnahkan Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri Selasa (1/7) lalu.

Komoditas berupa bawang merah seberat 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton itu diduga dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen karantina, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp2,85 miliar.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri sebagai tindak lanjut hasil penindakan bersama atas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi. Selain tak dilengkapi dokumen kesehatan karantina, komoditas tersebut juga dilalulintaskan melalui pintu masuk yang tidak ditetapkan pemerintah.

Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menyebut pelanggaran ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur pelabuhan resmi pemasukan umbi lapis seperti bawang.

“Hanya pelabuhan tertentu yang ditetapkan untuk masuknya komoditas ini, di antaranya Tanjung Perak, Belawan, Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta Makassar. Khusus bawang putih bisa melalui Tanjung Priok dan Tanjung Emas jika OPTK-nya terkendali,” kata dia, Kamis (3/7).

Herwin menjelaskan, posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan dan pergerakan lintas negara menuntut pengawasan ekstra terhadap komoditas pertanian dan pangan. “Ini menjadi tanggung jawab besar kami untuk menjaga biosecurity nasional dari ancaman penyakit tumbuhan,” tambahnya.

Sinergi antara instansi seperti Bea Cukai, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum di bidang karantina. Menurutnya, langkah tegas ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Indonesia dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Tindakan pemusnahan dilakukan sesuai Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengatur pemusnahan terhadap media pembawa yang rusak atau berisiko membawa OPTK.

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara mengubur seluruh bawang di dalam tanah yang dibasahi cairan pembusuk. Pemusnahan ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kanwil DJBC Kepri, Kejaksaan Negeri Karimun, Pengadilan Negeri Karimun, Polres Karimun, dan pemilik barang.

Herwin berharap aksi ini memberi efek jera kepada para pelaku usaha yang mencoba mengabaikan ketentuan karantina. Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu melapor dan mematuhi aturan karantina demi keamanan pangan dan keberlanjutan sumber daya hayati Indonesia.

“Pemusnahan ini bukan semata penegakan hukum, tetapi juga edukasi bagi publik agar sadar pentingnya perlindungan hayati dan kualitas pangan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Karantina Kepri dan Bea Cukai Musnahkan 86,7 Ton Bawang Ilegal Senilai Rp2,85 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ratusan korban penipuan jual beli lahan kaveling bodong di wilayah Sagulung kini mulai bersiap mengambil langkah hukum. Mereka berencana melaporkan kasus ini secara resmi ke Mapolresta Barelang, menyusul ketidakjelasan status lahan dan nihilnya tanggung jawab dari pihak yang menjual kaveling.

Nurbaiti Lubis, salah satu korban, mengungkapkan bahwa para korban tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang secara intensif membahas perkembangan kasus tersebut. “Kita lagi rembukan. Mumpung anak-anak sekolah libur, kami manfaatkan waktu untuk mengatur rencana laporan ke polisi,” kata Nurbaiti, Kamis (3/7).

Dalam percakapan grup tersebut, diketahui ada korban yang telah melunasi pembayaran hingga dua unit kaveling dengan nilai di atas Rp50 juta. Namun, hingga saat ini, janji kepemilikan lahan tak kunjung terealisasi, sementara pihak yang mengaku dari perusahaan penjual tak lagi dapat dihubungi. “Ada yang bayar lunas, ada juga yang terus bayar cicilan karena belum tahu ini bodong,” tambah Nurbaiti.

Baca Juga: Kaveling Bodong: Masalah Lama, Korban Baru

Nurbaiti juga menyebutkan bahwa dalam grup WhatsApp tersebut masih terdapat beberapa orang yang diduga bagian dari pihak penjual, namun mereka tak pernah memberikan tanggapan. “Mereka diam saja di grup. Pernah janji uang akan dikembalikan, tapi cuma omong kosong. Legalitas lahan juga tak bisa mereka tunjukkan,” katanya.

Beberapa korban bahkan mengaku sudah mengecek langsung ke lokasi lahan yang dijanjikan di belakang Kantor Lurah Seibinti. Namun mereka justru bertemu pihak dari perusahaan lain yang mengklaim telah mendapatkan alokasi resmi atas lahan tersebut dari BP Batam. Hal ini semakin memperjelas bahwa lahan tersebut memang bukan milik sah dari pihak penjual sebelumnya.

Situasi ini membuat para korban semakin cemas. Mereka merasa tertipu mentah-mentah dan hanya bisa berharap ada titik terang dari laporan yang direncanakan ke kepolisian. Nurbaiti dan rekan-rekannya juga khawatir jumlah korban akan terus bertambah jika tidak segera ada tindakan tegas. “Masih banyak yang belum tahu ini lahan bodong dan terus setor cicilan,” ungkapnya.

Baca Juga: Ratusan Warga Sagulung Tertipu Kaveling Bodong, Uang Lenyap Lahan Tak Jelas

Dari pantauan di lapangan, lahan yang ditawarkan masih berupa kebun milik warga yang ditanami sayur, pisang, dan pohon buah. Tidak tampak adanya aktivitas pembangunan atau pengembangan kaveling seperti yang dijanjikan.

Sementara itu, pihak kepolisian masih belum menerima laporan resmi terkait kasus ini. Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti bila laporan telah masuk. “Kami imbau masyarakat untuk teliti dan bijak sebelum membeli lahan. Pastikan keabsahan dan legalitasnya untuk menghindari penipuan,” ujarnya.

Lurah Seibinti, Jamil, juga kembali menegaskan bahwa lahan yang dijual itu memang tidak memiliki legalitas. Ia berharap masyarakat benar-benar waspada terhadap tawaran kaveling murah tanpa dasar hukum. “Kami sudah ingatkan berkali-kali. Ini pelajaran agar masyarakat tidak mudah tergiur dan selalu cek ke instansi resmi sebelum membeli,” ujarnya.

Kini, nasib ratusan korban masih terkatung-katung. Mereka hanya bisa berharap agar uang mereka bisa kembali dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum demi mencegah jatuhnya korban berikutnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lahan Tak Ada, Uang lenyap! Korban Kaveling Bodong Siap Melapor ke Polresta Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggesa percepatan pembangunan Pasar Induk Jodoh sebagai bagian dari strategi besar modernisasi pusat-pusat perdagangan rakyat.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan semua pihak, Pasar Induk Jodoh disiapkan menjadi ikon baru perdagangan rakyat Kota Batam, tempat di mana modernitas bertemu dengan semangat ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, proyek tersebut tidak sekadar menyentuh aspek fisik. Namun juga menyangkut transformasi sistem ekonomi kerakyatan yang tertata dan berkelanjutan.

Amsakar menerima paparan terbaru mengenai desain dan progres rencana pembangunan Pasar Induk Jodoh. Ia inginkan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pengembang, dinas terkait, serta pelaku usaha lokal.

“Kami butuh komitmen yang serius untuk pembangunan pasar induk ini. Komunikasi publik kita harus dibangun dengan baik agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan prasangka,” katanya, Kamis (3/7).

Transparansi dan partisipasi publik akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Pasar Induk Jodoh dirancang bukan hanya sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai ruang ekonomi strategis yang mendukung penguatan pasar lokal.

Pemko Batam ingin menjadikan pasar ini sebagai simbol kebangkitan ekonomi berbasis rakyat yang tertib dan modern. Sejumlah aspek penting menjadi perhatian dalam perencanaan, mulai dari kenyamanan dan kebersihan pasar, efisiensi tata ruang, hingga penyediaan fasilitas umum yang memadai.

“Parkir harus memadai, zonasi harus jelas, dan sirkulasi pengunjung serta pedagang harus diatur agar tidak semrawut,” kata Amsakar.

Tak hanya itu, Pemko Batam juga mendorong agar pasar ini berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya. Pasar tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat jual beli, melainkan juga tempat interaksi masyarakat lintas latar belakang yang tertata dan hidup.

Soal lingkungan juga menjadi sorotan. Amsakar mau sistem pengelolaan sampah yang baik agar keberadaan pasar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kita harus berpikir ke depan. Jangan sampai pasar ini justru memperparah persoalan sampah di Jodoh dan sekitarnya,” ujar dia.

Proyek ini menjadi langkah konkret dalam menata ulang wajah kawasan perdagangan di Batam, yang selama ini kerap dikritik semrawut dan tidak manusiawi bagi pedagang kecil. Pembangunan Pasar Induk Jodoh menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi rakyat yang sehat dan berdaya saing. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pasar Induk Jodoh Disiapkan Jadi Simbol Modernisasi Ekonomi Rakyat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Posko penyaluran murid baru jenjang SMA dan SMK di wilayah Sagulung, Batam, diserbu orangtua dan calon siswa sejak resmi dibuka pada Kamis (3/7). Salah satu posko yang dipadati adalah SMAN 5 Batam, tempat warga datang dengan berbagai keluhan dan harapan agar anak mereka tetap mendapat bangku di sekolah negeri.

Antusiasme tinggi ini terjadi karena banyak calon siswa tidak lolos seleksi SPMB online yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebagian besar orangtua tetap berharap anaknya bisa masuk sekolah unggulan yang telah menjadi pilihan awal mereka, meski daya tampung sekolah tersebut telah penuh. “Anak saya maunya SMKN 5 karena jurusannya pemesinan kapal dan dekat dari rumah,” ujar Jumali, warga Dapur 12 yang tetap ngotot mempertahankan pilihan anaknya.

Namun tak semua bersikap ngotot. Beberapa orangtua seperti Sumarti, warga Buliang Batuaji, bersedia jika anaknya disalurkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota. “Tak apa, yang penting anak saya tetap masuk SMK,” katanya setelah tahu anaknya gagal di SMKN 1 dan ditawari SMKN 12.

Baca Juga: Disdik Kepri Buka Posko Pemerataan Siswa, Jawab Polemik SPMB 2025

Panitia posko terlihat aktif menampung berbagai keluhan, mencatat preferensi sekolah, dan menjelaskan peluang yang masih tersedia. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya posko sebagai jembatan komunikasi dan solusi antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan resmi membuka Posko Penyaluran Calon Murid Baru mulai 3 hingga 5 Juli 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh lulusan SMP, terutama di Batam, bisa mengakses pendidikan menengah negeri.

Empat titik posko disiapkan sebagai lokasi pelayanan, yakni SMAN 1, SMAN 5, SMKN 7, dan SMAN 16 Batam. Masing-masing posko menangani zonasi sekolah yang berbeda agar proses penyaluran berjalan efektif dan terorganisir.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, menegaskan bahwa penyaluran ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak pendidikan kepada setiap anak. “Kami pastikan tak ada yang tertinggal dari sistem pendidikan formal,” ujarnya melalui surat edaran resmi. Ia juga mengimbau orangtua untuk segera mengisi dan mengembalikan formulir penyaluran.

Formulir penyaluran memungkinkan siswa mencantumkan hingga lima pilihan sekolah negeri, lengkap dengan tiga pilihan jurusan di masing-masing sekolah. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal, urutan kebutuhan, dan ketersediaan jurusan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri di Batam, Kasdianto, menyebut bahwa belum ada kebijakan penambahan kuota siswa. “Kami hanya mengatur pemerataan siswa melalui skema penyaluran sesuai surat edaran,” tegasnya.

Melalui posko ini, Dinas Pendidikan berharap semua calon siswa mendapatkan tempat belajar secara adil dan sesuai potensi masing-masing. Dengan sistem transparan dan akuntabel, pemerintah memastikan hak pendidikan tidak berhenti hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Posko Penyaluran Murid Baru Diserbu Orangtua, Pemerintah Pastikan Tak Ada Siswa Tertinggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Batam menyisakan sejumlah persoalan yang cukup krusial. Dinas Pendidikan Kota Batam merilis hasil rekapitulasi pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri, yang mencatat lebih dari 22 ribu calon murid telah mendaftar. Namun, ribuan di antaranya menghadapi kendala administratif yang berdampak pada proses penerimaan.

Untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri, Rencana Daya Tampung (RDT) mencapai 14.160 kursi. Dari jumlah itu, sebanyak 10.768 calon murid telah mendaftar. Mereka terdiri dari jalur afirmasi 443 anak, jalur mutasi 170 anak, dan jalur domisili sebanyak 10.278 anak. Setelah proses seleksi dan verifikasi, total murid yang diterima tercatat sebanyak 10.891 anak.

Sedangkan untuk jenjang SMP Negeri, daya tampung mencapai 15.039 kursi dengan jumlah pendaftar 12.238 orang. Mereka terdiri dari 1.161 jalur afirmasi, 2.121 jalur prestasi, 97 jalur mutasi, dan 8.535 melalui jalur domisili. Setelah proses verifikasi, calon murid yang diterima tercatat 12.065 orang.

Baca Juga: 1.039 Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri, Disdik Batam Buka Pendaftaran hingga 4 Juli

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan muncul selama pelaksanaan SPMB, utamanya terkait kelengkapan administrasi. Sebanyak 984 calon murid SD dan 441 calon murid SMP dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Kartu Keluarga (KK) Batam yang digunakan belum genap satu tahun.

Tak hanya itu, terdapat 414 calon murid SD dan 146 calon murid SMP yang menggunakan KK Batam tetapi alamatnya tidak sesuai domisili. Juga ditemukan 245 calon murid SD dan 132 calon murid SMP yang menggunakan KK luar Batam. Sementara itu, ada pula penggunaan SK mutasi yang sudah kedaluwarsa, masing-masing 19 kasus di SD dan 25 di SMP.

Selain kendala dokumen, Disdik Batam mencatat ada 235 kasus calon murid SD dan 233 calon murid SMP yang tidak memenuhi kriteria lainnya. Hingga kini, panitia telah menerima 995 laporan pengaduan, terdiri dari 778 yang telah mendaftar melalui aplikasi dan 217 lainnya belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Baca Juga: Sekolah Swasta Siap Tampung Siswa Tak Tertampung di Negeri, BMPS Dorong Peran Aktif Pemerintah

Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Kota Batam akan mengambil langkah lanjutan dengan memanggil calon murid bermasalah untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih memiliki sisa kuota. Namun, penempatan ini tetap tergantung pada kesediaan orang tua.

“Jika satu siswa saja ditambahkan di luar kuota resmi, maka ia tidak akan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan berisiko tidak memperoleh ijazah kelulusan,” tegas seorang pejabat Disdik Batam.

Bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendaftaran, Disdik membuka posko di Gedung Gurindam pada 2 hingga 4 Juli 2025. Di sana, warga dapat mengisi formulir dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah dengan sisa kuota.

Disdik Batam menegaskan bahwa sistem penerimaan dilakukan bertahap untuk efisiensi kuota. Sisa dari jalur afirmasi dan mutasi akan langsung dialihkan ke jalur domisili agar kuota tetap terisi maksimal tanpa melanggar regulasi.

Dalam keterangan lanjutan, Tri Wahyu Rubianto menyatakan bahwa beberapa sekolah mengalami kelebihan maupun kekurangan siswa. Pihaknya akan segera merilis data lengkap mengenai sekolah-sekolah yang masih kekurangan peserta didik dan siswa yang belum tertampung.

“Data itu akan kami rilis sekalian, baik siswa yang tidak tertampung maupun sekolah yang masih kekurangan siswa atau rombongan belajar. Insya Allah tanggal 3 Juli,” kata Tri.

Ia menegaskan bahwa solusi paling realistis saat ini adalah mendistribusikan siswa ke sekolah yang masih memiliki kuota, karena menambah rombel tidak diperkenankan oleh aturan Kemendikbudristek.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Bantuan ini khusus diberikan kepada keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DT-SEN).

Aplikasi khusus telah disiapkan untuk mendata siswa penerima bantuan. Data tersebut akan diverifikasi bersama Dinas Sosial guna memastikan kelayakan.

Sistem ini, lanjut Tri, akan otomatis menampung data siswa yang tidak lulus dan belum tertampung, lalu disalurkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dalam program bantuan tersebut.

Namun, Tri menegaskan bahwa keputusan penempatan tetap akan mempertimbangkan kesiapan dan kemauan orang tua, tidak semata berdasarkan kondisi ekonomi.

Untuk jenjang SMP, data siswa tidak tertampung dan kekurangan daya tampung sekolah akan diumumkan menyusul setelah proses pengumuman hasil PPDB SMP selesai. “Kami fokus selesaikan data SD terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tak Bisa Tambah Rombel, Ribuan Siswa Dialihkan ke Sekolah yang Masih Memiliki Kuota pertama kali tampil pada Metropolis.