Minggu, 5 April 2026
Beranda blog Halaman 13443

Riki Himawan Bukan Pegawai DPRD Kepri

0
Hamidi. F.Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Sekretaris DPRD Kepri, Hamidi dengan tegas membantah pegawainya terlibat pemalsuan dokumen negara. Karena tidak ada nama Riki Himawan di Sekretariat DPRD Kepri.

Persoalan ini, membuat nama instansinya sedikit tercoreng. “Kami sudah melakukan kros cek data kepegawaian. Dapat kami pastikan yang bersangkutan bukan pegawai sekretariat DPRD Kepri,” tegas Hamidi di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Rabu (12/4).

Menurut Hamidi, pihaknya tak hanya mengecek internal, ia juga telah memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian memastikan kebenaran berita tersebut. Dari informasi yang didapat dan siaran pers kepolisian, juga tidak menyebutkan bahwa tersangka adalah pegawai DPRD Kepri.

“Untuk memperjelas persoalan ini, kami juga akan cari kebenarannya kepada pihak kepolisian yang bersangkutan,” papar Hamidi.

Meskipun demikian, apabila diperlukan Sekretariat DPRD siap membantu pihak kepolisian mengungkap kasus pemalsuan dokumen negara ini.

“Jika memang ada pegawai kami yang terlibat, kami siap membuka diri. Hal ini sebagai bentuk komitmen kami kepada penegakan hukum,” tutup Hamidi

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DPRD Provinsi Kepri, Riki Himawan, 31, diamankan jajaran Polsek Lubukbaja karena memalsukan dokumen negara. Kapolresta Barelang AKBP Hengki menuturkan,Riki diamankan bersama salah seorang rekannya bernama Rahayu Ningsih, 42, Senin (20/3) lalu.

Kedua orang pemalsu dokumen negara ini diringkus setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Dua pelaku ini merupakan pemalsuan surat, seperti blanko KTP, Akta Nikah, Akte Kelahiran serta Kartu Keluarga. Dijelaskan oleh Hengki, peran Rahayu dalam pemalsuan dokumen negara ini adalah sebagai penyedia blanko kosong kepada Riki. Blanko tersebut dijual dengan beragam harga.(jpg)

Prioritas E-KTP untuk Pelajar

0
Warga melakukan perekaman e KTP di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, Rabu (12/4). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengingatkan Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota tidak melakukan pungli dalam pengurusan E-KTP.

Ini disampaikan Sardison setelah diserahkannya blanko e-KTP  tahap pertama  oleh pemerintah pusat ke Provinsi Kepri. Dimana dalam penyerahan ini Kepri mendapatkan 34 ribu  blanko e KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 7 juta yang dicetak.

“Kalau dihitung dari persentasenya, Kepri baru kebagian 15 persen dari 250 ribu yang dibutuhkan. Mudah-mudahan pada bulan Mei mendatang mendapatkan tambahan lagi,” ujar Sardison menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (12/4) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Pembangunan Kepri tersebut menyebutkan, jumlah 34 ribu diperuntukan bagi tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Masih kata Sardison, untuk Natuna, Anambas dan Lingga masing-masing mendapatkan bagian 2.000 blanko E-KTP Kemudian adalah Kabupaten Karimun sebanyak 8.000, Tanjungpinang kebagian 6.000. Berikutnya adalah Kabupaten Bintan sebanyak 4.000. Sedangkan Kota Batam yang jumlah penduduknya cukup padat di Provinsi Kepri mendapatkan 10.000 ribu blanko E-KTP.

“Masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri sudah menandatangi berita acara serahterima blanko E-KTP di Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri,” papar Sardison.

Menurut Sardison, blanko yang sudah diterima tersebut, dibawa langsung oleh masing-masing kabupaten/kota. Ditegaskannya, ada beberapa cacatan penting yang harus menjadi perhatian Disduk dimasing-masing kabupaten/kota. Pertama, segera melakukan percetakan E-KTP masyarakat yang sudah melakukan perekaman data.

“Kedua kepala Disduk Capil kabupaten/kota diminta untuk melakukan monitoring langsung. Karena retan terjadi pungli,” tegas Sardison.

Ditambahkannya, Disduk juga diminta memberikan perhatian bagi para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan. Sehingga lebih diprioritaskan dalam hal pengurusan E-KTP. Dikatakannya juga, masa berlaku E-KTP adalah seumur hidup.

“Dalam bekerja harus memperhatikan aturan yang ada. Sehingga tidak salah dalam bertindak ataupun membuat kebijakan,” tutup Sardison.(jpg)

Ternyata Banyak Kendaraan di Batam Tak Uji KIR

0

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam kembali menggelar razia KIR untuk angkutan umum dan barang, Rabu (12/4/2017). Razia dilakukan di tiga titik, di antaranya, Jalan Gajah Mada atau Tibancenter, Temenggung Abdul Jamal, Tembesi, Kantor Dishub, dan Edukit, Batamcenter.

“Ini merupakan razia yang keenam yang kami gelar, tahun ini kami merencanakan 47 razia,” kata Kepala Dinas Perhubungan Yusfa Hendri, Rabu (12/4/2017).

Yusfa menambahkan dari Maret hingga April ini, sebanyak 85 kendaraan berhasil terjaring razia KIR, 35 di antaranya diproses pengadilan karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen.

“Mereka yang lengkap namun KIRnya mati kami minta untuk mengurus dengan segera, sedangkan yang tidak lengkap harus menjalani persidangan,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam ini.

Yusfa menyebut saat ini memang banyak kendaraan yang harus melakukan uji KIR ulang, dengan adanya razia ini setidaknya mereka yang melanggar bisa segera mengurus. Razia ini juga ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, selain itu KIR rutin tentunya membuat kendaraan lebih nyaman saat dikendarai.

“Otomatis keselamatan penumpang juga terjamin,” sebut dia.

Selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kondisi angkutan umum di Batam, razia ini juga ditujukan untuk menindak kendaraan yang sudah tidak layak jalan.

“Semua yang terjaring tadi masih layak, hanya KIRnya mati,” ujarnya.

Yusfa mengakui mengalami sedikit kendala dalam menertibkan kendaraan yang sudah tidak layak jalan. Untuk itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan organda untuk membahas hal ini, termasuk kepatuhan mengikuti uji KIR.

“Bertahap akan kami benahi, salah satunya dengan menggelar razia ini,” tutupnya.

Pantauan batampos.co.id di lapangan, razia digelar 09.00 WIB hingga 10.00 WIB, beberapa kendaraan ditertibkan karena belum melakukan KIR ulang. Petugas langsung mengecek kelengkapan dokumen kendaraan yang terjaring razia. Kendaraan yang terjaring langsung dibawa ke Kantor Dishub Batam.(cr17)

Nelayan Bisa Hasilkan Belasan Juta Perbulan

0
Afrizal nelayan ikan bilis Desa Cemaga natuna sedang menjemur bilis sebelum dijual ke penampung di ranai. F.Syahid/batampos.

batampos.co.id – Potensi perikanan Natuna memang berangam, selain ikan tangkap dan budidaya. Potensi ikan teri atau ikan bilis sangat menjanjikan bagi nelayan tradisional.

Salah satu wilayah perikanan penghasil ikan bilis di Natuna adalah nelayan di Desa Cemaga Tengah kecamatan Bunguran Selatan. Satu orang nelayan bilis bisa meraup penghasilan belasan juta perbulan.

Dengan ditopang koperasi nelayan di Desa tersebut, nelayan terus bisa memaksimalkan hasil tangkap ikan teri yang dilakoni berdasarkan musim tertentu setiap bulannya.

Afrizal,56 nelayan ikan bilis di Desa Cemaga Tengah mengaku, menangkap ikan bilis masih dilakukan tradisional. Siapkan lampu petromak dan serokan. Namun hasilnya masih cukup membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak.

Musim panen ikan bilis sebutnya tidak setiap hari. Namun pada waktu tertentu, ketika cahaya bulan gelap dan angin tidak kencang. Musim angin Utara tidak bisa panen ikan bilis.

“Dalam satu bulan itu bisa dua kali masa panen. Di Cemaga ini banyak nelayan berprofesi mencari bilis ketika musin angin teduh,” tutur Afrizal ditemui saat menjemur ikan teri hasil tangkapnya, Rabu (12/4).

Afrizal mengaku, setiap bulan dirinya mampu menjual ratusan kilo bilis kering yang sudah dijemur kepada penampung di Ranai. Harganya pun berpariasi sesuai kategori. Untuk ikan bilis ukuran kecil, per kilo dijual Rp 50 ribu dan ikan bilis ukuran besar seharga Rp 30 ribu per kilo gram.

“Minggu lalu saya sudah panen 180 kilo gram bilis. Memang yang sering dibeli penampung bilis ukuran sedikit besar, untuk dijual ke luar Natuna. Alhamdulillah, sebulan bisa belasan juta didapat nelayan disini hasil panen bilis,” ujar Afrizal.

Di Desa nelayan tersebut selain memproduksi ikan bilis kering. Nelayan juga memprodukai pedek, salah satu makanan tradisional Natuna yang terbuat dari permentasi ikan bilis. Biasanya Pedek dibuat ketika cuaca cenderung hujan. Sehingga bilis tidak bisa dijemur.(arn)

Hari Jadi Pulau Penyengat Ditetapkan 25 Februari

0

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan tokoh masyarakat (tomas) Pulau Penyengat bersama Pemko Tanjungpinang telah bersepakat menetapkan 25 Februari sebagai Hari Jadi Pulau Penyengat. Maka mulai 2018 mendatang peringatan Hari Jadi Pulau Penyengat akan menjadi agenda rutin tahunan di Kota Tanjungpinang.

“Semua sudah bersepakat dan menandatangani Hari Jadi Pulau Penyengat dilaksanakan setiap 25 Februari. Maka mulai tahun depan akan kita programkan sebagai agenda rutin tahunan Pemko Tanjungpinang,” ujar Lis ketika dikonfirmasi, Rabu (12/4).

Diceritakan Lis, ketika Pemko Tanjungpinang menggelar musyawarah penetapan Hari Jadi Pulau Penyengat di Balai Adatnya, Senin (10/4) kemarin. Ada dua usulan yang diberikan Tengku M Fuad dan Tengku Fahmi (tomas) untuk penetapan hari jadinya pulau bersejarah tersebut.

Diantaranya, bedasarkan peristiwa sejarah pemberian hadiah Pulau Penyengat dari Sultan Kerajaan Riau-Lingga- Johor-Pahang, Sultan Mahmud Riayat Syah kepada Engku Puteri Raja Hamidah pada 25 Februari 1803 dan peristiwa sejarah Sultan Abdurahman Muazam Syah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Riau-Lingga yang dilaksanakan di Pulau Penyengat pada tanggal 18 Februari 1885.

“25 Februari itu juga menjadi sejarah dimulainya kehidupan sosial dan perekonomian di Pulau Penyengat. Karena pulau yang dihadiahkan itu dibuka sebagai kawasan pemukiman penduduk. Maka momen itulah jadi landasan penetapan hari jadinya,” bebernya.

Agar penetapan hari jadi itu memiliki payung hukumnya, lanjut Lis Pemko Tanjungpinang akan membahas dan menindaklanjutinya dengan membuat Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungpinang. Kemudian juga menetapkan penyelenggaraan Festival Pulau Penyengat dilaksanakan selama sepekan dari 18-25 Februari.

Lis berharap dengan adanya perwako tentang kedua agenda itu mampu mendongkrak kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Tanjungpinang. Karena kedepannya, Pulau Penyengat tak hanya memiliki hari jadinya saja tetapi juga akan dijadikan objek wisata religi dan ziarah di Provinsi Kepri.

“Tahun ini kita juga sediakan alokasi Rp 20 miliar untuk peningkatan fasilitas disana. Jadi mulai 2018 mendatang Pulau Penyengat akan menjadi ujung tombak wisata religi dan ziarah di Kepri,” ungkapnya. (ary)

Dua Remaja Pelaku Pengeroyokan Dibekuk

0
Akbar (tiga kiri) dan Yudi (empat kiri) dikawal polisi setelah berhasil diamankan di Polsek Dabo Singkep. F. Wijaya Satria/batampos.

batampos.co.id – Setelah menjalani sejumlah proses penyelidikan, Polsek Dabo Singkep akhirnya berhasil membekuk dua tersangka pengeroyokan Akiang warga Dabo Lama, Selasa (11/4) sekitar pukul 20.00 WIB malam. Kedua tersangka yakni Akbar, 19, dan Yadi Laonso, 19, mengeroyok Akiang di bawah pengaruh alkohol.

Menurut Yadi, mereka mengejar Akiang untuk meminta uang ganti rugi karena sepeda motor milik bos kedua tersangka rusak setelah disenggol oleh kendaraan yang dinaiki Akiang. Namun Akiang memastikan tidak pernah menyenggol kendaraan tersangka.

Perdebatan terjadi dan ketiganya terlibat perkelahian. Melihat ada kesempatan, salah satu tersangka mengambil batu dan memukulkannya tepat ke kepala Akiang. Namun Akiang tidak mengenal kedua tersangka tersebut, sehingga pengungkapan kasus pengeroyokan itu menyulitkan pihak kepolisian.

“Sebelumnya kami mengalami kesulitan karena tersangka tidak mengaku, tapi hasil dari kerja keras anggota kami berhasil membuktikan jika mereka adalah pelakunya,” ujar Kapolsek Dabo Singkep, AKP Mangiring Hutagaol di ruang kerjanya, Rabu (12/4) siang.

Lebih lanjut Mangiring menjelaskan kedua tersangka ditangkap kembali setelah Akbar diciduk polisi lebih dulu. Polisi awalnya mengamankan sepeda motor tersangka, dan dari penyelidikan dipastikan kedua tersangka mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengejar Akiang dan pada waktu kejadian.

Bersama kedua rersangka polisi juga mengamankan satu bongkah batu yang digunakan tersangka untuk memukul Akiang dan satu unit sepeda motor. Karennya polisi menjerat hukuman kepada kedua tersangka 7 tahun kurungan penjara sesuai pasal 170 KUHP ayat 1 dan ayat 2. (wsa)

8 Toilet di Bandara Hang Nadim Masih Rusak

0

batampos.co.id – Bandara Internasional Hang Nadim dilengkapi 46 toilet. Delapan unit diantaranya masih rusak dan belum selesai diperbaiki. Sementara 36 toilet lainnya sudah selesai diperbaiki.

General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso mengatakan bahwa saat ini toilet yang sudah direhab sebanyak 36 unit. “Baik itu yang berada didalam terminal, maupun luar terminal yang kami upgrade,” katanya, Rabu (12/4/2017).

8 toilet yang sedang dalam pengerjaan berada dalam terminal bandara. Dan bakal selesai dalam waktu dekat. “Hanya itu saja yang tinggal,” tuturnya.

Perbaikan toilet ini diharapkan Suwarso bentuk peningkatan pelayanan pihak Bandara terhadap para penumpang. Ia mengatakan tak hanya toilet, namun juga beberapa fasilitas lainnya.

Salah seorang penumpang yang ditemui batampos.co.id di luar terminal, Ilham mengatakan bahwa toilet bandara saat ini jauh lebih baik dari pada beberapa waktu lalu. “Sebelumnya tak enak pak, sekarang lumayanlah,” tuturnya.

Walau begitu, ia berharap bandara terus melakukan perbaikan di bidang fasilitas lainnya. Dimana ia menilai ada beberapa fasilitas di Hang Nadim yang masih kalah dibandingkan beberapa bandara di Indonesia. “Semoga lebih baik lagi ke depannya, untuk pelayanan petugas saya menilai sudah baik. Sangat baik malah,” ucapnya. (ska)

Banyak Kebijakan Beratkan Pengusaha di Batam

0

batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, menilai lesunya ekonomi di Batam bukan saja karena terdampak resesi keuangan global. Namun sejumlah kebijakan domestik yang tak pro investasi diyakini turut memukul dunia usaha di kota industri ini.

”Banyak kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tak populer,” kata Cahya saat Dinner Talk with Madya Batam di Hotel Planet Holiday Batam, Rabu (12/4) malam.

Dia menyebutkan, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan tarif jasa kepelabuhanan. Belum lagi, kata dia, mandeknya perizinan atau layanan di BP Batam. Kondisi ini diperburuk dengan seringnya pimpinan BP Batam mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan gaduh.

Menurut Cahya, kenaikan tarif layanan dan ruwetnya prosedur perizinan di Batam bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat. Di mana Presiden Joko Widodo selalu mengkampanyekan penyederhanaan birokrasi perizinan untuk mempermudah kegiatan usaha.

”Banyak yang naik. Satu saja yang tak naik, yakni kinerja,” sindirnya.

Cahya berharap semua kebijakan yang merugikan dunia usaha ini segera dievaluasi dan diakhiri. Jika tidak, dia pesimis Batam bisa berkembang menjadi lokomotif ekonomi nasional seperti yang digadang-gadang selama ini.
”Ini harus diakhiri. Kalau tidak, selamat tinggal Batam,” katanya.

Presiden Direktur PT Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan, yang juga hadir sebagai panelis dalam diskusi ini juga menilai Batam kini masih ’sakit’. Contoh sederhana, menurutnya adalah banyak toko tutup hingga kedai kopi sepi. Bahkan beberapa perusahaan hanya sanggup kontrak karyawan satu bulan sampai tiga bulan.

”Perlu regulasi yang tepat dan konsisten dari pemerintah utuk dunia usaha,” sebut Abidin.

Dia menilai, jika dulu Cina belajar ke Batam terkait penerapan Free Trade Zone (FTZ), kini malah Cina yang lebih maju. Kemajuan serupa juga dicapai Kawasan Industri Iskandar Syah, Johor, Malaysia. Padahal, sebelumnya Malaysia yang mengadopsi sistem FTZ di Batam.

”Kita tahu Cina memberikan fasilitas khusus bagi pengusaha lokal. Sisi lain, apakah kita sanggup urus izin singkat, kalau iya mungkin ada harapan,” ujarnya.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Ekaputra, menyampaikan kondisi ekonomi Kepri secara umum memang sedang redup. Menurutnya, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kepri rendah yakni hanya 3,2 persen karena krisis global. Lalu bangkit beberapa tahun setelahnya rata-rata 6,5 persen atau melebihi pertumbuhan nasional yang hanya sekitar 5,9 persen. Namun pada 2016 kembali turun menjadi 5,03 persen.

”Tahun 2016 titik terendah kedua, pertumbuhan nasional justru membaik dari 4,8 persen jadi 5,02 persen,” kata dia. Daerah yang memberikan kontribusi terbesar untuk ekonomi Kepri yakni Batam sekitar 80 persen.

Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang, meminta semua pihak tidak berdiam diri menghadapi situasi ekonomi Batam saat ini. ”Kita tidak ingin terus Batam begini. Tapi mudah mudahan tahun ini membaik,” katanya.

Sementara Direktur Utama Batam Pos, Marganas Nainggolan, berpendapat peran media juga cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, termasuk soal informasi investasi. Namun demikian, jika kondisi ekonomi terpuruk media juga mempunyai tugas untuk menyodorkan informasi yang benar.

”Yang konstruktif itu harus disuarakan juga. Konstruktif yang benar, pers harus jadi lokomotif mendorong pertumbuhan. Yakin saja (tentang investasi) masih ada cahaya di terowongan ini,” kata dia.

Dalam acara tersebut Kantor Pajak Madya Batam memberikan penghargaan kepada 100 penyetor pajak terbesar. Penerimanya antara lain PT Schneider Electric Batam, PT PLN Batam, Panbil Group, Batamindo Investement Cakrawala, McDermott, dan PT ATB Batam.

”Ini hanya beberapa yang mewakili, yang kami panggil ini bukan sesuai urutan. Semua yang hadir adalah kontributor terbesar di kantor Madya Batam,” kata Kepala Kantor Madya Batam Amran Imran. Acara juga dihadiri Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepri, Jatnika. (cr13)

PT Technip Tutup, 500 Karyawannya Nganggur

0

batampos.co.id – Perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang, Batuaji, kembali berkurang. PT Technip yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, sudah tak beroperasi lagi. Perusahaan galangan kapal dan offshore tersebut dikabarkan telah tutup sejak tanggal 30 Maret lalu.

Informasi yang diterima di lapangan, perusahaan tersebut dikabarkan pindah ke Malaysia dan saat ini tak ada lagi kegiatan produksi di dalam perusahaan.”Tinggal 30-an karyawan subcon saja yang menyelesaikan sisa-sisa proyek. Kalau aktivitas produksi memang sudah tak ada lagi karena sudah tutup per 30 Maret kemarin,” ujar Ano, sekuriti di gerbang PT Technip, Rabu (12/4/2017).

Alat berat perlengkapan perusahaan juga sudah tak ada lagi di dalam kawasan perusahaan tersebut. Pihak manajemen diinformasikan telah mengeluarkan seluruh perlengkapan dan aset perusahaan mereka. “Nah bawa kemana kami kurang tahu. Yang pasti memang sudah tak ada lagi peralatan di dalam. Yang sisa paling punya subcon-subcon saja karena mereka harus selesaikan proyek yang tersisa,” ujar Ano lagi.

Tutupnya perusahana galangan kapal itu menyebakan sekitar 500 karyawan di perusahaan galangan tersebut harus kehilangan pekerjaan.”Dulu pekerja di sini ada sekitar 500 orang. Mau gimana lagi, memang sudah tutup jadi mau nggak mau harus nganggurlah semua,” kata Denis, seorang mantan karyawan yang ditemui di lokasi perusahaan itu, kemarin.

Proses pemberhentian, kata Denis, memang sudah sesuai prosedur. Namun demikian Denis mengaku tetap tak tenang, sebab dua bulan belakangan ini semenjak dia di-PHK, pekerjaan baru tak kunjung didapat. “Susah sekarang cari kerja, sudah lamar ke sana kemari tak dapat juga. Lama-lama habis juga sisa uang yang ada,” ujarnya.

Manajemen PT Technip belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi wartawan, petugas keamanan di depan gerbang mengaku sudah tak ada lagi manajemen perusahaan di dalamnya. “Manajemennya tak di sini lagi. Jadi tak ada yang bisa mewakili manajemen,” ujar Ano.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti saat dikonfirmasi mengaku belum tahu dengan informasi penutupan PT Technip tersebut. “Belum tahu saya soal itu. Saya cek dulu ke bagian pengawasan. Pengawasan sekarang di Provinsi, makanya saya pastikan dulu dari pengawas,” ujar Rudi, kemarin. (eja)

Dear ATB, Sampai Kapan Warga Bengkong Harus Begadang Tampung Air?

0

 

Warga Batam sedang menampung air ATB, beberapa waktu lalu. Mati air masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di sejumlah daerah di Batam, seperti di Bengkong yang hanya menyala pada malam hari. Foto: DALIL HARAHAP/BATAM POS

batampos.co.id – Warga Kampung Belimbing Bengkong hampir setiap malam begadang menampung air PT Adhya Tirta Batam (ATB). Pasalnya, di wilayah itu air hanya mengalir di malam hari. “Hidup hanya malam saja, itu pun Pukul 00.00 WIB ke atas. Capek kita begadang malam,” kata warga RW 04 Kampung Belimbing, Khadijah, Rabu (12/4/2017).

Menampung di malam hari terpaksa ia lakukan agar mendapatkan jatah air bersih untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Mulai datri memasak, mencuci piring, mandi, hingga kakus. “Kalau tidur ya tak dapat air. Susah kalau begini terus,” keluhnya.

Warga lain Hendri Setiawan mengatakan, warga sering menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak ATB, baik lisan maupun tulisan. Namun, belum ada perubahan yang berarti sejak air ATB masuk wilayah ini lima tahun silam.  “Setiap kami tanya, ada perbaikan, ada perbaikan. Itu saja jawabannya,” katanya.

Sementara itu, Public & Media Relation Officer ATB, Wijanarko Iksa mengaku di wilayah tersbut memang kerap mengalami gangguan suplai air. Namun demikian dia mengklaim, pasokan air di wilayah ini terus membaik. “Sekarang Hidup, walau malam saja. Dulu bisa dua hari mati baru hidup lagi,” kata Iksa.

Dia paham, masyarakat membutuhkan pasokan air 24 jam. Untuk itu, pihaknya terus melakukan peningkatan jaringan air agar aliran air semakin lancar. “Kita akan terus lakukan penguatan jaringan,” katanya. (cr13)