Jumat, 3 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13504

Baru 450 Sertifikat Lahan Transmigrasi yang Diterbitkan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Hingga saat ini masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi di Natuna belum sepenuhnya memiliki hak atas tanah yang dikelola sejak tahun 70 an lalu.

Sekretaris Daerah Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, Pemerintah Daerah bersama Kementrian PDT dan Transmigrasi, Provinsi Kepulauan Riau untuk menerbitkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi yang sudah dikelola masyarakat ada tahapannya.

Tahun 2017 ini sudah diterbitkan 450 sertifikat untuk lahan transmigrasi di Kecamatan Bunguran Batubi. Diantaranya di Desa Batubi Jaya sebanyak 198 sertifikat tanah, di Desa Gunung Putri sebanyak 144 sertifikat tanah dan di Desa Sedarat Baru sebanysk 108 sertifikat tanah.

“Tahun ini sudah diterbitkan 450 sertifikat hak milik warga di transmigrasi. Dan itu akan terus di data lagi bagi warga yang belum memiliki sertifikat hak milik,” ujar Siswandi.

Siswandi, mengaharapkan persoalan kepemilikan lahan pertanian di transmigrasi tuntas. Permasalahan beban tugas pendataan dan penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Sesuai regulasi yang berlaku serta diselenggarakan secara tuntas melalui koordinasi yang harus dibangun secara solid.

Dirjen PK Transmigrasi Kementrian PDT, Irmanto mengatakan, Pemerintah sudah memperioritaskan menyelesaikan persoalan sertifikat tanah transmigrasi. Dan mengharapakan komunikasi dan koordinasi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupatrn berjalan baik. Agar administrasi sertifikat hak milik warga transmigrasi di Natuna secepatnya diselesaikan.

“Penyelesaian adminitrasi sertifikat hak milik tanah transmigrasi di Natuna perlu komunikasi dan koordinasi,” sebut Irmanto.

Persoalan sertifikat hak milik tanah yang ditempati warga transmigrasi di Natuna merupakan tuntutan masyarakat sejak lama. Puluhan tahun menempati kawasan transmigrasi namun belum memiliki kejelasan. Saat ini ada sekitara 2.000 lebih kepala keluarga tinggal di kawasan transmigrasi. (arn)

Imigrasi Batam Hentikan Layanan Penerbitan Paspor untuk Sementara

Putut A
-
0
Imigrasi Batam Hentikan Layanan Penerbitan Paspor untuk Sementara

Ada pergantian server dalam sistem keimigrasian. Untuk itu Kantor Imigrasi Batam, dalam pengumuman yang ditempel di depan kantornya di bilangan Batam Center, meniadakan pelayana paspor.

Jangan resah ini penghentian sementara. Pelayanan permohonan Paspor akan kembali dilayani pada hari Rabu 29 Maret 2017.

Tahun Ini KIA Diterapkan

Putut A
-
0
Tahun Ini KIA Diterapkan
Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar sosialisasi KIA di Natuna Hotel, Jumat (24/3). F. Aulia/batampos.

batampos.co.id – Tahun 2017 ini Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) akan menetapkan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Natuna. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri David Yama.

Tahun lalu katanya, data perekaman e KTP dan akte lahir di Natuna dinilai pusat sudah bagus. Khusus untuk data akte lahir sudah mencapai 88 persen, untuk anak usia 0 bulan hingga 18 tahun. Sehingga KIA tahun ini diterapkan di Natuna.

“Pusat akan kirimkan blanko sesuai kebutuhan di daerah. Natuna termasuk dari 50 Kabupaten dan Kota diterapkan KIA,” ujar David, usai sosialisasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Natuna Hotel, Jumat (24/3).

Dikatakan David, Natuna salah satu wilayah Kabupaten perbatasan negara tetangga mendapat perioritas khusus dari Pemerintah Pusat dalam penertiban dokumen kependudukan.

Dalam penerbitan dokumen KIA ini katanya, hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Petugas Pemerintah juga harus jemput bola agar seluruh anak di Natuna terdaftar di KIA.

“Mulai saat ini anak Natuna harus punya KIA. Karena banyak kegunaan dan manfaat. Selain untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ujar David. (arn)

Nurdin Minta Uang Lego Jangkar Masuk Kas Daerah

Putut A
-
0
Nurdin Minta Uang Lego Jangkar Masuk Kas Daerah
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjahitan usai rapat koordinasi tentang singkronisasi dan sinergitas pengelolaan pengamanan laut di kawasan lego jangkar di Selat Philip dan Selat Singapura, Jumat (24/3)

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan mensejahterakan masyarakat Kepri. Sehingga setiap kegiatan yang terjadi di laut Kepri harus diketahui dengan jelas, sistem kerja serta apa manfaat atau kontribusi bagi daerah dan negara.

Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat koordinasi tentang sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan dan pengamanan laut di kawasan lego jangkar di Selat Philip (Pulau Nipah) dan Selat Singapura (Pulau Tolop), Jumat, (24/3) di Ruang Rapat Kemenko Bidang Kemaritiman RI, Jakarta.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Kepala BPPT Unggul Priyanto dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

“Berdasarkan materi rapat yang kita bahas hari ini, yakni menyangkut lego Jangkar di Tolop dan Nipah. Kami adalah tuan rumahnya pak. Kalau ditanya mau diapakan kedua kawasan ini, tentu kami ingin menjadikannya kawasan untuk mendatangkan duit yang bisa mensejahterakan masyarakat Kepri,” kata Gubernur dihadapan para peserta rapat.

Gubernur juga menyampaikan jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja. Begitu banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepri, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain. Sementara Kepri tidak mendapatkan apa-apa.

“Nyatanya sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam. Intinya, agar pengelolaan ini terkoordinir dengan baik. Sehingga pemerintah pusat mengetahui, daerah juga mengetahui serta aliran dana kontribusinya juga jelas sistem pembagiannya. Karena selama ini kita juga tidak tau kemana larinya uang dari aktivitas labuh jangkar di kawasan Tolop dan Nipah tersebut,” kata Nurdin.

Nurdin juga menegaskan bahwa kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Pulau Nipah dan Tolop saja. Melainkan masih ada perairan di laut Kepri yang juga dijadikan lokasi labuh jangkar, namun kontribusinya tidak jelas kepada daerah dan negara.

“Sekali lagi, sebagai tuan rumah, kami siap memfasilitasi tim dari pusat jika ada kesempatan mau survey lagi ke Kepri. Kami siap memandu dan menunjukkan tempat-tempat lain, selain Tolop dan Nipah, yang dijadikan tempat lego jangkar oleh kapal-kapal asing. Sehingga biar bisa di rapikan dan menguntungkan untuk kita,” kata Gubernur.

Bentuk Tim Khusus

Setelah menyimak pemaparan dari Gubernur Kepri, Kementerian Perhubungan, Kemenpan RB dan beberapa kementerian lainnya Menteri Luhut langsung meminta agar rapat ini tidak berlama-lama. Sebagai kesimpulannya, Luhut meminta agar segera dibentuk tim khusus menangani ini.

“Kita harus membikin kelompok kerja untuk masalah ini. Pemerintah Daerah harus dilibatkan. Seperti yang disampaikan Gubernur, Kita juga mau agar dikembangkan lagi itu kawasan laut mana lagi di Kepri yang sering dijadikan tempat lego jangkar kapal-kapal asing. Selain Nipah dan Tolop,” ujar Luhut.

Luhut juga mengingatkan bahwa tim yang dibentuk ini nantinya harus bekerja dengan meninjau semua aspek. Selain masalah ekonomi, sosial dan bahkan yang terpenting adalah masalah pengelolaan limbah.

” Kita harus atur ini, agar kapal-kapal itu ada kontribusinya buat kita. Ingat, ini kampung kita. Gak ada yang boleh mengatur kampung kita,” tegas Luhut.

Karena masalah lego jangkar juga berkaitan erat dengan masalah limbah yang ditimbulkan dan mengakibatkan pencemaran laut. Oleh sebab itu, Luhut menginstruksikan agar tim yang terbentuk nanti bekerja dengan matang, meninjau segala aspeknya.

“Masalah limbah ini harus difikirkan. Siapa yang bertanggungjawab nantinya, tim ini harus sudah memikirkannya. Intinya kita harus bekerja cepat,” pinta Luhut. (bni)

Air Terjun Jelutung Atasi Kekurangan Air Bersih

Putut A
-
0
Air Terjun Jelutung Atasi Kekurangan Air Bersih

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello yakin persoalan air baku kota Batam yang semakin menipis dapat diselesaikan dari Lingga. Solusi jitu tersebut kata Awe sapaan akrab Bupati Lingga mampu diselesaikan dengan satu air terjun Jelutung, desa Mentuda Lingga untuk kebutuhan seluruh kota Batam.

Bahkan, Awe optimis debit air Jelutung yang selama ini terbuang percuma ke laut tersebut mampu menjadi solusi. Sehingga Batam tidak perlu menambah pembangunan dam baru untuk kebutuhan air bersih.

“Kabupaten Lingga memiliki banyak air terjun yang belum dimanfaatkan. Untuk kebutuhan air baku Batam sebesar 3.250 liter per detik, cukup dipasok dari air terjun Jelutung,” kata Awe, Jumat (24/3).

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan sebuah perusahaan konsultan beberapa tahun lalu, lanjut Awe diketahui debit air terjun Jelutung, Desa Mentuda, Kecamatan Lingga yang mengalir langsung ke laut itu, mencapai 4.000 liter per detik.

“Ini baru satu air terjun saja sudah bisa mengatasi kebutuhan air baku Kota Batam dan sekitarnya. Bahkan, kalau kita lihat volumenya sudah berlebih,” imbuhnya.

Terkait cara mengalirkan air ke Batam, Awe mengatakan pemerintah tentu sudah memiliki pengalaman mengalirkan gas dengan pipa bawah laut dari Natuna ke Singapura. Jaraknya juga tak tanggung-tanggung mencapai 500 Kilometer. Jika kedepan jaringan air dibangun dari Jelutung ke Batam, pasokan air bersih ungkapnya bakal mampu diatasi dari Lingga. (mhb)

Polda Dalami Keterlibatan Asep

Putut A
-
0
Polda Dalami Keterlibatan Asep
Asep Nana Suryana. Foto: Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menyatakan pihaknya masih mendalami keterlibatan tersangka pungli Pasar Bintan Center, yakni Direktur BUMD Tanjungpinang Asep Nana Suryana. Polisi masih mencari modus dan aliran uang pungli ini mengalir kemana saja. “Masih kami selidiki,” kata Sam Budigusdian kepada Batam Pos, Jumat (24/3).

Asep akan diperiksa kembali, Senin (27/3) depan. Dimana pada Senin (20/3) lalu, saat pemanggilan pertama Asep berhalangan hadir. “Katanya lagi ada urusan yang penting,” tuturnya.

Mengenai kedatangan Asep pada Senin (27/3) depan sudah dipastikan oleh Kuasa Hukum BUMD dan Asep, Urip Santoso. “Pasti datang dan akan kooperativ,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Batam Pos, aliran dana pungli ini berdasarkan dari pengakuan Slamet ke penyidik. Disebut-disebut aliran uang itu dihantarkan langsung oleh Slamet ke Asep. Hal ini diduga praktik pungli ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, tanpa ada ketahuan.

Mengenai aliran uang ini, Urip Santoso memantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa tak mungkin kliennya menerima aliran dana itu. “Tak mungkin receh-receh begitu (dimainkan,red),” ungkapnya

Penetapan naiknya status tersangka Asep Nana Suryana oleh kepolisian semenjak Selasa (24/3). Lalu pengiriman surat pemanggilan pertama Asep selaku tersangka pungli BUMD pada Kamis (16/3). Surat tersebut meminta Asep untuk datang diperiksa pada Senin (20/3), tapi ia mangkir dari pemanggilan tersebut. Lalu tak berapa lama, pihak Asep mengatakan berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Kasus ini bermula dari ditangkapnya koordinator BUMD, Slamet di Pasar Bintan Center pada beberapa waktu lalu. Dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Slamet meminta uang sewa kios pada kisaran harga Rp 8-20 juta. Padahalan sesuai peraturan yang berlaku, uang sewa kios ini pada awalnya hanya Rp 5 juta. Selisih uang ini yang masuk ke kantung Slamet. Dan polisi menduga, uang itu juga mengalir ke tempat lain yakni Asep. (ska)

Optimis Poros Maritim Bagian Barat Berkembang

Putut A
-
0
Optimis Poros Maritim Bagian Barat Berkembang

batampos.co.id – Anggota DPR RI asal Kepril Dwi Ria Latifa sangat optimis terhadap poros maritim wilayah bagian Barat seperti Provinsi Kepri akan terus berkembang sesuai dengan misi Presiden RI Joko Widodo. Sehingga, antara poros maritim bagian Timur nantinya akan terkoneksi dengan bagian Barat yang menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi dunia.

”Memang benar, ada kabar Tiongkok akan membangun Kra Canal atau alur lalulintas kapal yang memotong langsung jalur Selat Malaka,” kata Dwi Ria Latifa melakukan kunjungan kerja ke Tanjungbalai Karimun, pekan lalu.

Walaupun baru wacana Kra Canal akan dibangun, akan tetapi apa salahnya kita berikan masukan kepada Pemerintah Pusat. Dan di daerah juga, harus proaktif untuk memberikan informasi yang benar kepada Pemerintah Pusat. Sehingga, poros maritim bagi Barat tetap berjalan seiring dengan perkembangan dunia terutama bagi Singapura.

”Daerah kita inilah, yang sangat strategis jalur ekonomi dunia. Anda bisa liat sendiri, potensinya sangat luar biasa. Paling penting Pemerintah Daerah harus benar-benar mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama aparatur negera yang baru bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi,” tuturnya.

Jadi lanjut Ria lagi, tidak usah khawatir kali terhadap wacana pembangunan Kra Canal tersebut. Yang perlu dilakukan meningkatkan penjagaan dan pengawasan di kawasan Kepri khususnya Natuna dan Anambas karena jalur tersebut akan banyak dilalui oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Indocina, India, Jepang dan Eropa jika Kra canal eksis.
Sebab, tren geopolitik dunia saat ini akan berkiblat ke Asia termasuk Indonesia. Dimana yang paling penting Pemerintah Indonesia harus berkonsentrasi pada penguatan pertahanan dan keamanan maritim di kawasan Kepri khususnya Natuna, Anambas, Kalimantan dan Sulawesi Utara.

”Semuanya harus bersama-sama, jangan menyerahkan ke Pemerintah Pusat. Tapi semua elemen masyarakat yang ada di Kepri harus bahu-membahu untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada,” ucapnya. (tri)

Hari Ini, PT Sumber Marine Shipyard Luncurkan MV Iriana

Putut A
-
0
Hari Ini, PT Sumber Marine Shipyard Luncurkan MV Iriana

batampos.co.id – Perusahaan galangan kapal PT Sumber Marine Shipyard, Tanjunguncang, Batam, akan meluncurkan MV Iriana hari ini, Sabtu (25/3). Kapal yang mengabadikan nama Ibu Negara, Iriana Jokowi, ini merupakan kapal angkut semen curah berteknologi electric propulsion pertama yang dibuat di Indonesia.

Kapal dengan kapasitas cargo 10.000 DWT ini merupakan pesanan PT Pelayaran Andalas Bahtera Baruna (ABB) Jakarta. Selain Batam (Indonesia), di Asia baru Jepang dan Taiwan yang sebelumnya telah memproduksi kapal sejenis.

Dengan teknologi electric propulsion, kapal ini lebih hemat bahan bakar minyak (BBM) dan ramah lingkungan. Sebab baling-baling kapal akan digerakkan oleh tenaga listrik yang dihasilkan dari electric motor.

“Saya bangga galangan Sumber Marine Shipyard sudah sekaliber internasional, mampu memproduksi kapal besar. Saya juga menyaksikan pemakaian bahan baku, 100 persen baja lokal produksi PT Krakatau Posco, Cilegon,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Industri Logam, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, saat meninjau kapal MV Iriana di Sumber Marine Shipyard, awal bulan lalu.

Setelah diresmikan pada hari ini, MV Iriana dijadwalkan akan dikirimkan (delivery ceremony) kepada pemesannya pada Mei mendatang. Kapal dengan spesifikasi panjang 117 meter, lebar 25,5 meter, tinggi 9 meter, kedalaman ke air (draft) 6,3 meter, dan kecepatan 10 knot tersebut dikerjakan pekerja lokal.

Dalam kesempatan itu Dirjen juga memuji galangan di Batam memberi peluang lapangan kerja sangat besar. Karena membuat kapal tak bisa diotomatisasi seperti membuat telepon selules yang bisa dikerjakan oleh robot. Sedangkan membangun kapal memerlukan tenaga manusia yang juga memiliki keahlian khusus.

“Saya berjanji akan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian agar setiap pengadaan kapal dikerjakan di Batam. Supaya industri galangan kapal hidup kembali,” katanya.

Engineering Manager Sumber Marine Shipyard, M Subhan Fauzi, menjelaskan pembuatan MV Iriana melibatkan 800-an tenaga kerja lokal.

“Kami di Sumber Marine Shipyard siap membuat kapal-kapal dalam dan luar negeri lebih banyak lagi. Kami mohon Pak Dirjen membantu kami supaya mendapatkan order pembuatan kapal sebanyak-banyaknya,” katanya.

Dirinya meyakinkan bangsa Indonesia harus bangga, karena kapal buatan Sumber Marine Shipyard mampu bersaing di dunia internasional. “Seperti electric propulsion belum banyak negara membuatnya, tapi Sumber Marine Shipyard bisa. Keuntungannya, selain lebih irit bahan bakar dan lebih ramah lingkungan, perawatan electric motor-nya juga lebih gampang,” jelasnya.

Sementara owner PT Sumber Marine Shipyard, Haneco W. L, juga bangga pihaknya mampu menyelesaikan kapal angkut semen curah yang canggih ini. Hal ini mempertegas bahwa tenaga kerja dan galangan kapal di Batam mampu membuat kapal canggih kelas dunia.

“Yang harus kita acungi jempol pembuatan MV Iriana memakai plat baja produk lokal. Ini tentunya akan membantu industri produksi baja dalam negeri dalam kondisi ekonomi yang lesu ini. Dengan demikian efek dominonya turut menggerakkan ekonomi Indonesia,” kata Haneco.

Haneco juga sempat mengucapkan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan MV Iriana di PT Sumber Marine Shipyard. “Berkat koordinasi dan kontribusi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam project ini, kecelakaan kerja dari awal sampai sekarang nol,” katanya.

Selain itu, dia menyatakan Sumber Marine Shipyard siap untuk memproduksi kapal angkut aspal curah untuk dipakai Pertamina. Kapal angkut aspal curah ini juga belum pernah dibangun di Indonesia.

“Sumber Marine Shipyard sudah menyiapkan desain-desain internasional untuk pembangunan kapal tersebut. Kalau Pertamina memberikan order kepada Sumber Marine Shipyard, kami sudah siap mengerjakannya,” ujarnya. (ash)

INSA Batam tentang Tarif Pelabuhan

Putut A
-
0
Aktifitas bongkar muat kontainer di Pelabuhan Batu Ampar, Foto: M Noor Kanwa/dok.Batam Pos

batampos.co.id – Indonesian National Shipowners Association (INSA) atau Batam meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam meninjau kembali tarif jasa kepelabuhanan. Saat ini, tarif yang dikenakan terlalu mahal.

“Kami berharap penetapan tarifnya mempertimbangkan banyak aspek supaya kegiatan usaha pelayaran tetap jalan dan adil,” ujar Osman Hasyim, sekretaris II INSA Batam, usai bertemu dengan pihak BP Batam, Jumat (24/3).

Osman mengatakan, tarif jasa pelabuhan sangat berpengaruh dengan iklim investasi di Batam. Jika tarifnya tidak kompetitif, maka investasi bisa terganggu.

Ia mengaku memahami keinginan BP Batam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan pelabuhan. Namun, kelanjutan usaha pelayaran juga tak bisa diabaikan.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, menegaskan rapat lanjutan BP dengan perwakilan pengusaha pelayaran seperti Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), INSA, dan Pelabuhan Rakyat (Pelra) Batam, baru sebatas mendengarkan usulan dan masukan.

Rapat tersebut juga lanjutan pertemuan pihak Kementerian Koordinator dan Kemaritiman (Kemenkomar), Kemenkeu, Pemprov Kepri, dan Kadin Kepri di Hotel Syahid Batam,Jumat (24/3).

“Fokusnya masih pada Perka BP Batam Nomor 17/2016 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan dan sistem host to host. Tapi belum final, masih ada pertemuan lanjutan,” ujar Andi.

Perka 17/2016 dan sistem host to host memang banyak diprotes oleh para pengusaha pelayaran. Osman sebelumnya menyebut tarif pelabuhan di Batam rata-rata 2.000 persen lebih mahal jika dibandingkan dengan Johor dan Singapura. Tarif ini tertuang dalam Perka 17 Tahun 2016

“Dengan keluarnya Perka itu, tarif semakin tinggi dan ini tidak baik bagi Batam,” kata Osman.

Contohnya tarif labuh tambat (Port Dues) untuk kegiatan kapal sandar dengan tujuan bongkar muat barang. Di Batam dikenakan tarif hingga 11.394 dolar Amerika untuk kapal dengan gross tonnage (GT) 10.000. Tarif tersebut berlaku untuk tiga hari sandar.

Sementara di Johor, untuk berat kapal dan durasi yang sama, tarifnya hanya 649 dolar Amerika. Di pelabuhan Singapura tarifnya jauh lebih murah lagi, yakni hanya sekitar 604 dolar Amerika.

Sedangkan laid up atau parkir kapal, tarifnya jauh lebih mahal lagi. Di pelabuhan Batam, parkir kapal dengan GT 100.000 ke atas dikenakan tarif sebesar 209.434 dolar Amerika per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di Johor yang hanya 29.269 dolar Amerika.

“Singapura lebih murah lagi. Tarifnya, untuk skala yang sama, hanya 6.164 dolar Amerika per tahun,” jelasnya.

Untuk bisa menghitung berapa tarif yang dikenakan ketika berlabuh di pelabuhan Singapura, Osman mengatakan bisa mengeceknya di website NPA Port Dues Calculator. Dan untuk bisa melihat kepadatan arus lalu lintas kapal bisa dicek di website Marine Traffic.

“Maka kita dapat mengetahui angkanya dan bagaimana lalu lintas kapal di Selat Malaka. Batam itu sangat sepi,” ungkapnya.

Karena tarif yang murah tersebut, tidak heran banyak kapal yang mampir ke Singapura. Dalam setahunnya ada 201.198 kali kunjungan kapal yang bersandar ke negeri jiran tersebut. Sedangkan kapal yang mampir ke Batam hanya 6.894 kali kunjungan.

Selain berpengaruh kepada kunjungan, tarif murah tersebut mempengaruhi pemasukan. Pada tahun 2015, pelabuhan di Singapura menghasilkan Rp 2,7 triliun. Sedangkan pelabuhan di Batam hanya Rp 250 miliar.

“Masih jauh dengan Port Klang di Malaysia yang bisa meraup Rp 912 miliar,” imbuhnya. (leo)

Sekretariat Wakil Presiden Gali Informasi Perkembangan Industrialisasi Pulau Batam

Putut A
-
0
Sekretariat Wakil Presiden Gali Informasi Perkembangan Industrialisasi Pulau Batam
foto: humas BP Batam

batampos.co.id – Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Kementerian Sekretaris Negara ingin mengetahui lebih jauh terkait Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Diketuai oleh Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, M. Zulkarnain tim Set Wapres berkunjung ke BP Batam Kamis (23/3/2017). Salah satu isu yang juga ingin mereka ketahui ialah sejauh mana peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional.

“Sektor Industri itu berperan sekitar 60 % terhadap product domestic regional bruto Batam. Industri dipengaruhi oleh perkembangan dunia sehingga apa yang harus diperbaiki sekarang adalah menyiapkan Batam agar bisa siap di saat perekonomian global kembali baik,” ujar Zulkarnain.

Untuk itu pihaknya berharap agar investasi dapat menggeliat dengan catatan ekonomi di luar juga membaik. Pemerintah akan terus berupaya mendorong pertumbuhan industri terutama Batam yang memiliki industri galangan kapal terbanyak.

“Sekarang BP Batam harus menyiapkan konsep kedepan dengan menata industri-industri terutama galangan agar  dapat memberi nilai tambah bagi Kota Batam,” katanya.

Diterima oleh Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana dan jajaran, Agus menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan kedatangan Tim Sekretariat Wakil Presiden akan membawa signal positif bagi perkembangan Batam dan nasional secara keseluruhan sebagai bahan pertimbangan pusat untuk memutuskan kebijakan percepatan ekonomi.

Ia menjelaskan perkembangan Batam dan Kepri sangat rentan dengan pengaruh turunnya perekonomian dunia. Menurutnya apabila ekonomi dunia mulai membaik pihaknya selalu siap, dan dalam beberapa bulan kedepan pihaknya akan lebih aktif memasarkan Batam keluar.

“BP Batam selalu berupaya untuk terus berakselerasi baik pada sektor galangan maupun lainnya, menciptakan dan memberi nilai tambah  bagi Kota Batam dan tentunya akan memberi multi effect bagi daerah sekelilingnya,” harapnya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya tetap optimis dan akan terus memperbaiki sistem yang baru dan sarana serta kenyamanan dan keamanan bagi para pelaku bisnis maupun calon investor.

Setelah dari BP Batam, Tim Sekretariat Wakil Presiden melanjutkan kunjungan ke industri shipyard di Batam. (rilis)

1...13,50313,50413,505...14,086Halaman 13,504 dari 14,086

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000