Kamis, 2 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13530

Warga Diimingi Miliaran Rupiah untuk Kuasai Pulau

Putut A
-
0
Warga Diimingi Miliaran Rupiah untuk Kuasai Pulau

batampos.co.id – Koordinator Ormas Gema Lingga Zuhardi menilai penguasaan salah satu pulau di Lingga dilakukan perusahaan tidak sesuai aturan. Ia meyakini sudah terjadi transaksi antara Kades dan Investor di Tanjungpinang. Ditaksir jumlah kedua pulau tersebut miliaran rupiah.

“Kades dan pengusaha sudah transaski di Tanjungpinang. Tanpa diketahui Pemda dan tidak prosedural,” ungkap Zuhardi saat hearing bersama Pemkab Lingga beberapa waktu lalu.

Dikatakan aktivis tersebut, setidaknya investor yang hendak berinvestasi minimal mengikuti prosedur yang berlaku di Lingga .

Sangat disayangkan, kata Zuhardi  investor  tersebut menjual nama bupati dan petinggi provinsi bahkan nama besar seperti nama Tomi Soeharto, Wiranto, dan Luhut.

Selain itu, pemda juga jelas pria yang akrab disapa Juai harus berkomitmen untuk tidak mudah menjual sejengkal tanahpun kepada investor maupun pihak asing tanpa komitmen yang jelas, terutama dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk dilibatkan dalam investasi.

“Kami minta pemerintah tunjukkan komitmennya. Jangan diamkan persoalan ini, selesaikan sampai tuntas,” kata Juai.

Sehubungan dengan dugaan kasus penjualan pulau ini, Wakil Ketua I DPRD Lingga Kamaruddin Ali minta Pemkab Lingga selesaikan persoalan dugaan jual beli pulau di Kecamatan Senayang. Pencatutan nama sejumlah pejebat mulai dari bupati Lingga, gubernur Kepri dan Menko Maritim beberapa waktu lalu menurut Kamarudin sangat fatal. Hal ini harus menjadi atensi khusus pemerintah.

“Saya sangat sayangkan hal ini. Bukan hanya soal jual beli pulau namun pencatutan nama pejabat, bahkan menteri. Ini bahaya. Pada gilirannya, kepala desa yang tertipu dengan modus itu,” kata Wakdin sapaan akrab politikus Golkar kabupaten Lingga kepada Batam Pos, Jumat (17/3).

Wakdin menilai, cara-cara investasi yang tidak sehat seperti ini tidak boleh terjadi di Lingga. Untuk bisa berinvestai haruslah mengikuti aturan yang ada. Baik itu pendekatan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan mengikuti syarat-syarat berinvestasi.

”Hari ini sejumlah kades tertipu oleh provokator investasi. Kami minta pak bupati panggil oknum-oknum kadesnya dan selesaikan masalah ini,” pungkas Wakdin.

Selain pihak desa dan calon investor lanjut Juai, di lapangan juga melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur lahan hutan tersebut kepada pihak investor.

“Ada enam buah pulau yang menjadi target investor. Untunya empat pulau lain, kades nya lebih paham dan tidak mau gegabah. Dilapangan nama Bupati dicatut oleh investor yang membuat kades setempat percaya. Kami akan melangsungkan aksi pekan depan. Kami minta DPRD juga melakukan kontrol dan BPN jangan coba-coba bermain,” jelasnya.

Sementara itu Camat Senayang, Rosmalisa yang dihubungi Batam Pos membenarkan peristiwa penjualan pulau dikawasannya. Hal ini kata Dia telah sampai langsung kepada Bupati untuk diselesaikan.

“Saya sudah ingkatkan kepada Kades jangan gegabah menjual tanah. Ini untuk anak cucu kita kedepan. Bukan kita tidak pro terhadap investor yang mau masuk. Harus ditanya dulu dokumen yang jelas, apa yang akan dibangun dan giring mereka kepada pemerintah daerah. Agar lebih jelas,” tuturnya.

Rosmalisa mengatakan pihak kecamatan tidak terlibat dalam hal ini apalagi membenarkan penjualan pulau yang dilakukan kades-kades di Senayang tersebut.

“Saya tidak terlibat. Yang jelas sudah berkali-kali kami ingatkan. Rapat Senin (6/3) kemarin di Daik bersama Pemkab, bupati berjanji akan selesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (mhb)

Pak Walikota Batam, Jalan Marina Rusak Parah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bagi pengendara yang melewati jalan raya Marina yang terletak di perbatasan Kecamatan Batuaji dan Sekupang harus berhati-hati. Pasalnya, jalan aspal tersebut rusak parah. Puluhan lobang di sejumlah titik mewarnai jalan yang sering dilalui warga Marina ini.

“Harus ekstra hati-hati. tak sedikit pengendara yang jatuh menghindari lubang,” kata Andika, warga Perumahan Jupiter, Jumat (17/3).

Apalagi jika hujan turun, maka jalan tersebut akan digenangi air karena lokasinya berada di dataran rendah. Meskipun sering dilakukan penutupan, dengan cara menambal dengan batu dan kerikil. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama, malah jalan raya itu semakin rusak.

“Makanya pemerintah harus turun tangan memperbaiki jalan ini,” sambung pria 29 tahun itu.

Nono, warga sekitar lainnya menambahkan, akibat jalan ini masyarakat sangat terganggu. Ketika musim kemarau, debu jalan akibat jalan rusak akan bertebangan. Namun kondisinya kian parah ketika musim hujan. Banyak pengendara jatuh akibat tak mengetahui lubang jalan tergenang air.

“di musrenbang kemarin sudah kita sampaikan, tapi belum ada hasil,” keluh Nono.

Ia meminta, pemerintah harus adil, jangan fokus memperbesar jalan Lubukbaja dan Nagoya saja. Sedangkan jalan di daerah lain masih banyak yang rusak.

“Ini kan Batam juga, masak perbaikan jalan cuma di kota dan kawasan ramai saja. Sedangkan jalan kami rusak parah,” ucap dia. (rng)

Promosi Wisata Anambas Harus Ditingkatkan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun, meminta Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengedepankan pariwisata. Pasalnya daerah ini sudah memiliki modal besar dibidang tersebut, mulai dari pantai hingga alam bawah lautnya yang menawan.

“Anambas memiliki keindahan yang alami, Anambas jangan mengejar modernisasi karena yang asli seperti ini lebih mahal, tinggal dipromosikan,” ungkapnya pada kunjungannya ke Anambas kemarin.

Jika wisata Anambas sudah berkembang, maka dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Seperti pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih terendah di Kepri. Jika pariwisata berkembang kata Nurdin, maka wisatawan banyak yang datang, maka yang diuntungkan masyarakat terutama yang menjalankan UMKM karena saat itu banyak permintaan.

“Perkembangan pariwisata paling berdampak pada masyarakat dibandingkan industri lain,” jelasnya.

Namun pemda harus melakukan pembenahan seperti infrastruktur yang memadai mulai dari jalan jembatan, bandara dan sebagainya sehingga akses trasportasi menjadi lancar. Dirinya juga menginginkan agar akses luar negeri bisa jalan karena di Anambas sendiri sudah ada entry dan exit point. Apalagi jika bandara Letung sudah bisa diperpanjang menjadi 2,2 km, maka diharapkan penerbangan luar negeri bisa langsung ke Anambas.

“Singapura, Malaysia itu dekat dan pasar yang bagus untuk menarik mereka datang ke Anambas,” ungkapnya lagi. (sya)

Benda Antik Ini Ada yang Ditawar Rp150 Juta

Putut A
-
0
Benda Antik Ini Ada yang Ditawar Rp150 Juta
Barang-barang antik ini masih banyak dimiliki warga secara pribadi. Foto: Syahid/batampos.

batampos.co.id – Di Kabupaten Kepulauan Anambas masih banyak barang-barang antik peninggalan dulu. Mulai dari piring anti basi, peti harta karun yang terbuat dari besi kuning, keris pusaka, pedang pusaka, seterika arang. Selain itu juga ada dokumen seperti ijazah dan passport pada zaman belanda dan barang-barang antik lainnya.

Semua barang purbakala peninggalan nenek moyang tersebut merupakan barang milik warga yang ada di desa Piasan Kecamatan Palmatak. Warga yang memiliki barang-barang antik tersebut bukan hanya satu orang saja namun ada beberapa orang yang memiliki barang-barang itu.

Salah seorang penjaga stand Bazar dari kecamatan Palmatak Yeti, menjelaskan, barang-barang antik itu dikeluarkan untuk dipamerkan ketika ada acara pameran, seperti pembukaan bazar pada acara Seleksi Tilawatil Quran tahun ini yang dilaksanakan di lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa dari 13 hingga 17 Maret tahun 2017.

“Warga desa Piasan banyak yang memiliki benda-benda antik seperti ini, kalau dikumpulkan semuanya masih banyak,” ungkap Yeti salah seorang penjaga stand bazar dari kecamatan Palmatak Jumat (17/3).

Benda-benda peninggalan nenek moyang tersebut kata Yeti akan selalu dijaga dan tidak akan dijual meski ditawar dengan harga yang sangat tinggi seperti piring anti basi. Kata Yeti, piring anti basi itu pernah ditawar oleh warga Malaysia dengan harga Rp150 juta namun tidak dilepas karena benda itu akan dijadikan koleksi.

“Kami sudah tahu sendiri manfaat piring ini, nasi putih kalau ditaruh di piring ini bisa tahan tiga hari tidak basi, saya sudah saksikan sendiri, makanya tidak akan dijual meski ada yang mau membeli piring ini seharga Rp150 juta,” ungkapnya lagi.

Ketika ditanya kenapa tidak disimpan di museum penyimpanan benda purbakala, dirinya menyebut, pemiliknya masih ingin menyimpan benda-benda antik itu. “Pemiliknya tidak akan membolehkan benda-benda peninggalan diambil pihal lain,” tukasnya. (sya)

ATM Bank Mandiri Hadir dengan Sistem Lebih Optimal

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bank mandiri terus menerus melakukan upgrade sistem pelayan, salah satunya melalui channel ATM. Hal ini mengakibatkan sedikit ganggungan layanan di ATM Bank Mandiri.

“Nasabah banyak yang komplain dan protes terkait masalah gangguan layanan ATM. Bahkan ada nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi atau tarik tunai melalui ATM Bank Mandiri. Namun, gangguan itu akibat dilakukan upgrade sistem di seluruh Indonesia,” kata Brian A. Nugroho, Vice President Bank Mandiri Area Batam/Kepri pada sela-sela acara farewell amnesti pajak yang berlangsung Best Western Premier (BWP) Panbil, Rabu (15/3).

Ia menyebutkan, upgrade sistem yang dilakukan di seluruh Indonesia ini, merupakan salah satu upayab untuk meningkatkan layanan melalui ATM maupun secara teknologi.

“Banyak nasabah yang protes dan komplain karena tidak bisa melakukan transkasi atau tarik tunai melalui ATM Bank Mandiri. Namun, semuanya sudah bisa digunakan kembali dan mesin kembali normal tidak ada gangguan,” katanya.

Menurut Brian, Upgrade sistem yang dilakukan itu selain meningkatkan pelayanan, juga untuk keamanan.
“Jadi kita juga tingkatkan keamanan dari ganguan sistem. Keamanan kita perhatikan sekali, agar data nasabah atau uang milik nasabah juga aman,” katanya.

Dia mengatakan dalam gangguan layanan ATM itu, ada nasabah mengeluhkan saldonya sempat berkurang karena tidak bisa melakukan transaksi di ATM. Namun malamnya, saldonya kembali lagi, dan jumlahnya tidak ada yang kurang. “Karena gangguan sistem saat itu, jadi saldo yang sempat berkurang tadinya karena gagal transaksi melalui layanan ATM. Dikembalikan lagi pada malam hari. Jadi tidak hanya di Batam dan Kepri mengalami gangguanlayanan ATM, tapi di seluruh Indonesia,” katanya.

Untuk di Kepri sendiri ada 308 mesin ATM yang tersebar di beberapa wilayah. Semuanya mengalami gangguan saat dilakukan upgrade sisitem.

“Saya jamin saldo nasabah tidak berkurang saat gagal melakukan transaski melalui layanan ATM Bank Mandiri. Meski sempat berkurang, namun dikembalikan lagi hari itu juga. Kami yakin dengan sistem terbaru, kualitas layanan kami akan lebih maksimal.” jelas Brian. (rng)

DPRD Batam Desak Pemko Tegas soal Tambang Pasir Ilegal

Putut A
-
0
foto: Rezza Herdiyanto / batampos

batampos.co.id – Tambang pasir ilegal selama ini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Setiap kali ada penertiban, tak berselang lama muncul kembali penambang-penambang baru.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo menilai harus ada aturan yang jelas terkit tambang-tambang liar ini. Pemko Batam pun diminta lebih serius dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

“Bila memang ada terbukti melanggar. Harus ada sanksi yang tegas,” kata Sukaryo, Jumat (17/3).

Ia mengaku, DPRD sendiri juga masih menunggu tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum. Terutama dalam menyelidiki perusahaan dan gedung-gedung yang memakai jasa tambang ilegal ini.

“Sejauh mana hal tersebut dilakukan dan masyarakat juga mengharapkan hal yang baik,” tuturnya.

Dikatakan dia, hidup tak hanya untuk diri sendiri. Tetapi melainkan kepada keturunan yang akan diwarisi. Bisa dibayangkan bila anak cucu mendapati lingkungan yang rusak dan tak bersahabat.

“Maka kiranya juga kita himbau bagi masyarakat sadar akan hal tersebut,” jelasnya.

Dari pantauan Batam Pos, penambangan pasir ilegal hingga kini masih beroperasi di daerah Nongsa. Belum ada terlihat tindakan tegas pemerintah, untuk menindak penambangan pasir ilegal ini.

Kampung Panglong menjadi salah satu pusat peredaran pasir ilegal tersebut. Disekitaran daerah yang sudah menjadi seperti danau ini, kegiatan penambangan dan pencucian pasir ilegal terjadi.

Dari penuturan warga sekitar, danau itu dulunya kecil. Tapi karena ada pembiaraan, danau ini perlahan-lahan membesar. “Tak seberaba besar, tapi sekarang udah luas sekali,” ucap warga yang tak ingin namanya disebutkan tersebut, Jumat (17/3).

Ia mengatakan bila penambangan ini dibiarkan terus menerus, danau tersebut akan meluas dan mencapai daerah pemukiman warga. “Itu dulunya, sangat jauh dari ruko. Tapi sekarang jaraknya hanya beberapa meter saja,” terangnya.

Terlihat akibat penambangan pasir ini, tanah sekitarnya mengalami retak-retak. Selain itu penambangan ini membentuk seperti tebing, yang mana dari hari ke hari tanahnya terkikisa dan berjatuhan ke danau tersebut. (ska)

Warga Bengkong Ingin Jalan di Bengkong Dilebarkan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sejumlah masyarakat Bengkong menginginkan jalan di kawasan Bengkong diperlebar. Mengingat kawasan tersebut cukup padat dilalui kendaraan. Apalagi di jam-jam sibuk kerap terjadi macet.

Kondisi seperti itu disampaikan oleh masyarakat dalam Musrembang yang digelar di Kecamatan Bengkong. Akan tetapi, hal itu belum dapat dipenuhi karena terbatasnya anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Angggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan hampir 90 persen permintaan masyarakat untuk kegiatan fisik. Mulai dari pelebaran dan perbaikan jalan, drainase dan lainnya.

“Rata-rata pembangunan fisik, kalau dikalkulasi sekitar 90 persen. Namun APBD kita yang hanya Rp 2,5 triliun tak bisa melakukan pembangunan secara serentak,” terang Udin di Gedung DPRD Kota Batam, kemarin.

Dikatakannya, keterbatasan anggaran itu membuat sejumlah masyarakat kecewa. Padahal ada pembangunan fisik yang telah diprioritaskan untuk dibangun tahun 2018 nanti. Seperti tembusan jalan dari Bengkong Sadai ke Batamcenter. Dimana kedepannya akan dilakukan pengaspalan hingga jalan tersebut bisa dilalui masyarakat dengan nyaman.

“Harusnya masyarakat tidak proyek fisik saja. Tapi juga bagaimana mendapatkan modal atau meningkatkan UKM, agar bisa membuka lapangan kerja. Namun dalam musrembang, tak ada yang mengemukan itu. Mereka lebih fokus pembangunan fisik,” jelas Udin.

Disisi lain, Udin mengakui kondisi jalan di Bengkong cukup sembraut dan padat. Angka kecelakaan dan macet cukup tinggi karena jalur jalan padat dengan lalu lalang kendaraan.

“Memang sempit dan harusnya dibikin dua jalur. Seperti di Seibeduk dan Tanjunguncang itu jalannya sudah dua jalur dan dua lajur. Bengkong harusnya seperti itu, mengingat jumlah penduduk di Bengkong juga padat,” pungkas Udin. (she)

Hamid : Kebiasaan SKPD Suka Dinas Luar Daerah

Putut A
-
0
Hamid : Kebiasaan SKPD Suka Dinas Luar Daerah

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan, terdapat SKPD kurang memahami tugas pokok. Agar meningkatkan kinerja sebagai pelayan masyarakat.

Hamid mengatakan, ada kejanggalan terhadap kebiasaan pejabat SKPD saat ini. Sering dinas ke luar daerah, namun jarang dinas dalam daerah dan meninjau kondisi di lapangan.

“Saya sudah menerima laporan adanya kebiasaan aneh ini. Saya harap ke depan, pejabat jangan hanya dinas ke Jakarta atau ke Tanjungpinang. Tapi coba perbanyak ke Kecamatan dan Desa,” ujar Hamid kemarin.

Bahkan sambung Hamid, terdapat kepala UPTD selalu dinas luar daerah. Sehingga tidak mengetahui kondisi dilapangan dan keinginan masyarakat. Apalagi tidak hadir dalam Musrenbang Kecamatan.

“Ini aneh, kepala UPTD di SKPD terkait, jarang dinas dalam daerah. Tapi malah luar daerah. SPT yang teken itu selalu ke Tanjungpinang atau ke Jakarta. Tak pernah ke Midai, Pulau Laut atau Serasan,” ujar Hamid.

Hamid menegaskan, kepala SKPD menjngkatkan pengawasan terhadap bawahan terutama UPTD sebagai teknis lapangan.

“Saya ingatkan, jangan hanya minta jabatan saja. Setelah itu tidak tanggung jawab,” tegas Hamid.

Hamid menambahkan, dirinya juga akan mengurangi menghadiri agenda diluar daerah. Dan lebih memperbanyak melakukan pengawasan pembangunan dan pelayanan di masyarakat.

“Sekarang saya juga kurangi dinas luar daerah kalau tidak, hadir yang penting saja,” ujar Hamid. (arn)

Bulog Kerjasama dengan PT. Pembangunan Kepri

Putut A
-
0
Bulog Kerjasama dengan PT. Pembangunan Kepri

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog Divre Riau Kepri dan PT. Pembangunan Kepri terkait kerjasama Penyediaan Stok dan Pendistribusian Komoditi Pangan, Jumat (17/3) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Nurdin mengatakan bahwa dengan penandatanganan ini nantinya dapat menjamin ketersediaan suplai bahan pokok di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

“Dengan penandatangan nota kesepahaman ini merupakan bentuk terobosan yang harus terus di lakukan guna mewujudkan pembangunan kesejahteraan. Untuk itu sinkronisasi antar pihak yang duduk bersama saat ini sangat dibutuhkan,” ujar Nurdin

Kadisperindag Provinsi Kepri Burhanuddin dalam laporannya mengatakan bahwa Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2016. Oleh sebab itu ketersediaan bahan pokok menjadi prioritas pemerintah pada 2017 sebagai upaya untuk menekan laju inflasi.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara intensif melakukan berbagai kerjasama yang melibatkan pelaku usaha untuk menjamin pasokan barang kebutuhan pokok dan penting untuk masyarakat,” kata Burhanuddin.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Perpres ini menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itulah diharapakan sinergisitas peran Bulog dan BUMD atau dalan hal ini PT. Pembangunan Kepri dapat maksimal dalam menyediakan pasokan terutama beras, gula dan daging.

Diakhir acara Gubernur memadang bahwa Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki nilai yang sangat penting, sebagai salah satu upaya untuk memantapkan dan menguatkan BUMD Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan daerah demi memaksimalkan potensi pertumbuhan perekonomian di Kepri.

Hadir pada kesempatan ini Asisten I Pemerintah Provinsi Kepri Raja Ariza, Kepala Divre BULOG Riau Kepri Awaluddin Iqbal dan Komisaris Utama PT. Pembangunan Kepri Huzrin Hood. (jpg)

Pemprov Fasilitasi Kesepakatan Wilayah Perbatasan

Putut A
-
0
Pemprov Fasilitasi Kesepakatan Wilayah Perbatasan
Plt Sekda Bintan Adi Prihantara dan Sekda Tanjungpinang Riono disaksikan Sekda Kepri Arif Fadilla menandatangani Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Perbatasan Tanjungpinang Bintan di Kantor Gubkepri Dompak, Jumat (17/3). F. Humas Pemkab Bintan

batampos.co.id – Pemkab Bintan, dan Pemko Tanjungpinang resmi melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan rencana pemanfaatan ruang wilayah perbatasan kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Arif Fadillah, diruang rapat Sekda Provinsi Kepri, Kamis (16/3) lalu.

Hasil dari kesepakatan yang difasilitasi oleh Pemprov Kepri ini dilakukan oleh masing-masing pejabat tinggi daerah diantaranya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Adi Prihantara, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono.

Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah, mengatakan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota, beserta rincinya, dimana setiap RTR harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan salah satu persyaratan pengajuan substansi tersebut adalah tentang kesepakatan pemanfaatan kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

“Jadi kesepakatan ini merupakan bagian dari persyaratan pengajuan substansi. Dalam hal ini Kota Tanjungpinang, berbatasan langsung melalui jalur darat dengan Kabupaten Bintan, sehingga perlu disepakati tataruang kawasan perbatasan tersebut,” katanya, usai menyaksikan penandatangan nota kesepakatan.

Menurutnya dalam hal ini Provinsi Kepri, juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Pemko Tanjungpinang, dan Pemkab Bintan, dengan mengarahkan pada pemanfaatan area tataruang ruang perbatasan.

Dimana acuan dalam pemanfaatan tataruang harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017, tentang RT/RW Provinsi Kepri tahun 2017 – 2037, dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 76/LHK/2017, dan perubahan kawasan hutan di Kepri.

“Kami perlu informasikan kesepakatan hari ini (kemarin, red) tidak ada hubungannya dengan kesepakatan tapal batas. Adapun kesepakatan batas wilayah akan digesa penyelesaiannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Sekda Bintan, Adi Prihantara, mengatakan pemkab Bintan, tentunya mendukung penuh dalam pemanfaatan tataruang yang berada di kawasan perbatasan. Dimana hal ini akan memberikan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mendukung rencana pemanfaatan ini, karena berujung pada kepntingan masyarakat banyak,” imbuhnya. (cr20)

1...13,52913,53013,531...14,085Halaman 13,530 dari 14,085

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000