batampos.co.id – Badan Pengusaha (BP) Batam meminta masyarakat tidak perlu khawatir lagi saat akan membayar perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) jika tak memiliki dokumen Pecah Penetapan Lokasi (PL). Sepanjang memiliki dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka BP Batam akan mempermudah pengurusannya.
“Sepanjang ada HGB maka sudah sah, karena kita juga tahu pengurusan dokumen Pecah PL itu juga ribet,” ungkap Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Selasa (14/3) di Gedung Marketing BP Batam.
Ia kemudian menjelaskan persoalan ini bermula dari ketidaksinkronan data antara BP Batam dan BPN Batam. BPN Batam telah menerbitkan 230 ribu HGB. Sedangkan pada database terbaru BP Batam, hanya terdapat 36 ribu dokumen Pecah PL.
“Dulu banyak pengembang yang melewati proses Pecah PL dan langsung datang ke BPN urus HGB (baik HGB induk maupun HGB pecahan) tanpa meminta rekomendasi dari BP Batam. BPN pun malah melayani,” ucapnya.
Alasan utama pengembang enggan melakukan proses pecah PL adalah karena tak ingin membayar tarif Izin Peralihan Hak (IPH) senilai 2,5 persen dari tarif UWTO. Jika dalam satu lokasi ada 500 rumah, maka pengembang harus membayar IPH untuk 500 rumah itu. Selain itu pengembang juga enggan mengurus pecah PL untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) karena tidak dijual.
Namun sekarang BPN lebih tegas. BPN tidak akan mengeluarkan HGB tanpa rekomendasi. Walaupun begitu situasi sudah menjadi rumit karena banyak IPH tak terdaftar akibat pengembang tak mengurus pecah PL.
“Makanya kami harus mencari dulu data-datanya. Itulah penyebab IPH tak bisa keluar cepat-cepat,” pungkasnya. (leo)
Ilustrasi pengerjaan pernggantian Pipa jaringan milik ATB
batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) akan mengganti sejumlah pipa yang ada di Jalan Teuku Umar atau kawasan Kampung Utama, Batam.
Muflihin, Manager Project ATB saat ditemui mengatakan penggantian pipa ini sudah direncanakan, mengingat beberapa pipa-pipa yang ada di kawasan tersebut terbilang sudah mengalami korosi akibat termakan usia.
Sehingga penggantian pipa lama tersebut terbilang sangat perlu dan penting.
Tujuannya, untuk mengoptimalkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas suplai air.
“Nantinya akan kita ganti pipa lama dengan pipa PE ukuran 2 Inchi sekaligus mengganti DOP Galvanisnya. Dengan demikian kualitas dan suplai air akan semakin bagus nantinya,” terang Muflihin, Senin (6/3/2017).
Ia juga mengatakan, penggantian pipa lama ke baru sepanjang 512 meter ini diharapkan tidak akan mengganggu suplai air di kawasan tersebut.
Namun demikian, akan mengalami gangguan suplai air pada saat dilakukan penggantian pipa DOP Galvanisnya saja.
“Gangguan suplai hanya akan terjadi pada malam hari saja. Itupun hanya saat penggantian DOP Galvanisnya dan meteran saja,”terangnya.
Hal yang sama juga akan dilakukan untuk pipa DN 300 yang ada di Simpang Dotamana dan pengantian PRVC di kawasan mess Rumah Sakit Badan Penguasaan (RSBP) Sekupang.
Dikawasan ini, tim hanya mengganti bagian-bagian tertentu saja, sehingga tidak sampai menimbulkan penghentian penghentian suplai air ke pelanggan.
Sebelumnya, sebagai bentuk optimalisasi kualitas air bersih yang baik dan layak untuk pelanggan, ATB telah melakukan perawatan dan perbaikan (refurbishment) filter di IPA Sei Harapan, Sekupang, Batam.
“Pekerjaan perbaikan filter dilakukan agar kapasitas produksi IPA Sei Harapan dapat berjalan maksimal. Saat ini produksi sedikit terganggu, serta tidak bekerja secara maksimal pada filter,” ujar Muflikhin Manager Project ATB.
Perawatan filter berkala akan meningkatkan kualitas performa area produksi, dan juga di tunjang oleh kualitas air baku yang tersedia. Mengingat kualitas air baku yang kurang memadai, akan mempengaruhi kinerja filter dalam memproduksi air bersih.
“Kalau air baku kurang memadai, tentunya akan berpengaruh kepada produksi air yang tidak maksimal,” ujar Mufhlikin lagi. (rilis)
batampos.co.id – Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) V tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas dimeriahkan dengan pawai taaruf. Pawai yang dilepas Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, sejak Pukul 08.00 WIB itu diikuti 1845 orang perserta yang terdiri dari kafilah utusan tujuh kecamatan yang diramaikan oleh para pelajar dari mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMU sederajat bahkan dari tujuh desa yang ada di kecamatan siantan.
Pawai yang dilepas Bupati Anambas Abdul Haris,SH, Selasa (14/3) diikuti Kafilah dari Kecamatan Siantan menjadi rombongan terbesar dengan 750 orang peserta pawai sedangkan Kecamatan Jemaja Timur paling sedikit yakni hanya 100 orang. Rute Pawai dimulai dari jalan Imam Bonjol, jalan Hang Tuah memutar ke Raden Shaleh dan finish di Lapangan Sepak Bola Sulaiman Abdullah.
Bukan hanya pawai saja, sejumlah peserta pawai juga menampilkan berbagai atraksi menarik mulai dari atraksi tari Gobang yang ditampilkan kafila Jemaja, sampai dengan Miniatur speed boat yang menjadi kendaraan khas Anambas untuk tujuan antar pulau.
Bupati mengungkapkan pawai Ta’ruf merupakan ajang silahturahmi dan saling memupuk rasa persatuan antar sesama dan kekompakan dalam membangun Anambas. “Ini ajang untuk meningkatkan tali silahturahmi dan mempererat tali persaudaraan,” tuturnya.
Haris juga menyampikan kepada masyarakat, pembukaan STQ V akan dilaksanakan pada malam pukul 20.00WIB dan langsung dibuka oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirur. (sya)
batampos.co.id – Petugas kas keliling Bank Indonesia (BI) Cabang Batam bekerja sama PD BPR Karimun cabang Moro, melakukan penukaran uang lama dengan uang baru pada masyarakat Moro. Penukarang uang mulai nominal Rp 1.000 – Rp 10 ribu.
“Penukaran uang baru mengambil tempat di halaman Kantor PD BPR Moro, Senin(13/3), dan Selasa (14/3),” ujar Wassis dari BI Cabang Batam didampingi Kepala PD BPR Karimun Cabang Moro, Azlan SE.
Menurut Wassis, pertukaran uang dijalankan kas keliling BI Cabang Batam, khusus untuk Kecamatan Moro, dan Kecamatan Kundur. Untuk masyarakat Kecamatan Moro telah disediakan tukaran uang baru senilai Rp2 miliar. Ini termasuk untuk masyarakat yang berdomisili di pedesaan.
“Bagi masyarakat yang mempunyai uang lama, boleh saja menukarkannya di Kantor PD BPR Cabang Moro,” ujarnya.
Selanjutnya, kas keliling BI cabang Batam melanjutkan perjalanan ke masyarakat Kecamatan Kundur sekitarnya.
Sementara Kepala PD.BPR Karimun Cabang Moro Azlan mengatakan jauh sebelum petugas BI Cabang Batam turun ke Moro, pihaknya telah lebih dulu memberitahukan pada masyarakat Moro. Makanya, masyarakat begitu antusias datang menukarkan uang lama ke uang baru di halaman Kantor PD.BPR Moro.
“Kami juga siap melayani masyarakat yang ingin menukarkan uang baru di Kantor PD BPR Moro,” ujarnya. (pst)
bandarabatampos.co.id– PT Bintan Resort Cakrawala menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sriwijaya Air Group di Ruang Banda, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (14/3).
MoU yang diteken kedua perusahaan itu berisikan tiga poin kesepakatan dalam rangka peningkatkan program pariwisata Indonesia, khususnya Kabupaten Bintan. Diantaranya melakukan promosi dan pemasaran destinasi kepariwisataan, pengoperasian infrastruktur kebandaraudaraan Bintan Aviation Investement dan mengembangkan fasilitas perawatan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul.
Vice President PT BRC, Frans Gunara mengatakan Pemerintah Pusat menargetkan seluruh daerah mampu menyumbang angka kunjungan wisatawan sebanyak 20 juta orang pertahun mulai 2020 mendatang. Dari total itu, Bintan diberikan target 10 persen atau harus menyumbang kedatangan wisatawan sebanyak 2 juta orang pertahun.
“Kami yakin melalui MoU antara Bintan Resort dengan Sriwijaya Air Group. Target 2 juta wisatawan pertahun yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Bintan dapat tercapai,” ujar Frans.
Dengan MoU itu, kata Frans, Sriwijaya Air Group telah resmi menjadi patner bisnis Bintan Resort Cakrawala. Maka tahap awal untuk mensukseskan kerjasama itu akan dilakukan beberapa langkah strategis demi menjadikan Kabupaten Bintan sebagai destinasi wisata dunia dan memiliki bandara berkelas internasional.
Untuk mencapai keinginan itu, lanjut Frans, Bintan Resorts Cakrawala telah mengembangkan infrastruktur Bandara Bintan Aviation Investement. Sedangkan Sriwijaya Air Group akan menjadikan bandara tersebut sebagai salah satu lokasi pelayanan rute penerbangan internasional dan perawatan pesawat secara efisien.
“Sriwijaya Air Group akan memperkuat kapabilitas dan kapasitas layanan penerbangan pariwisata internasional melalui Bandara Bintan Aviation Investement ini. Bahkan juga menghadirkan armada pesawat berbodi lebih panjang dan besar,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden dan CEO Sriwijaya Air Group, Chandra Lie mengatakan perusahaannya akan menjadi patner terbaik Bintan Resort Cakrawala untuk mendukung meningkatnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Bintan. Bahkan dengan MoU ini akan menjadikan Kabupaten Bintan sebagai gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia.
“Armada pesawat Sriwijaya akan melayani seluruh rute penerbangan didunia melalui Bandara Bintan Aviation Investement tersebut,” akunya.
Sriwijaya Air Group, kata Chandra, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan angkutan udara. Mulai dari pesawat berbadan sedang sampai besar. Kemudian juga telah melayani rute internasional.
Maka melalui sinergitas kedua perusahaan, kata Chandra, akan dilaksanakan beberapa poin kerjasama untuk menunjang semuanya. Mulai dari pengembangan bidang pariwisata, pengoperasian kebandaraudaraan dan pusat perawatan pesawat.
“Kami yakin kunjungan wisatawan ke Bintan akan terus bertambah. Sebab selain memiliki fasilitas hotel dan alam nan indah juga akan memiliki bandara dengan armada yang melayani rute didunia,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Pedagang yang berjualan di tepi laut Jalan H Arab, mendapat surat peringatan pertama (SP 1) dari Pemerintah Kabupaten Karimun. Surat peringatan yang diterima 58 pedagang kebutuhan pokok itu, merupakan langkah awal sebelum penertiban. Mengigat, sepanjang Jalan H Arab merupakan area bebas pedagang kaki lima.
”Tahap awal kita berika SP-1 dulu, sesuai SK Bupati. Di mana, SP-1 tersebut berbunyi bahwa kawasan tersebut bebas dari pedagang kaki lima,” ungkap Asisten I Setkab Karimun, M Tang, Selasa (14/3) kemarin.
SP-1 tersebut, lanjut Tang, berlaku selama sepekan. Apabila masih tetap berjualan para pedagang tersebut, maka diberikan SP-2 untuk tiga hari kemudian. Selanjutnya masih juga kedapatan berjualan, diberikan SP-3 yang terakhir selama tiga hari.
”Mudah-mudahan, mereka (pedagang kaki lima-red) ikut aturan kita. Sebab, disana tidak layak untuk berjualan dan menganggu kenyamanan pengguna jalan raya,” ujarnya.
Dikatakan, rencana relokasi para pedagang tersebut Pemda Karimun nantinya akan ada beberapa alternatif. Nanti, akan dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan lokasi pedagang untuk melanjutkan jualannya. Dengan demikian, kedepan jalan H Arab benar-benar bebas dari lapak-lapak pedagang.
”Intinya, relokasi pedagang sudah dilakukan secara bertahap. Dengan pendekatan, diberikan surat peringatan dan sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu Kasatpol PP Karimun TA Rahman ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya siap menjalankan tugas untuk penertiban para pedagang yang ada di jalan H Arah. Namun, demikian saat ini masih dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim yang telah ditunjuk Bupati Karimun.
”Saya yakin tidak secara paksa. Mereka para pedagang lambat laun tidak akan berjualan lagi, semuanya sedang berproses,” singkatnya. (tri)
Warga pasang batang kelapa tepat di tengah jalan karena gorong-gorong yang jebol. Foto : batampos.
batampos.co.id – Sejumlah pengguna jalan terganggu akibat jebolnya jembatan yang menghubungkan masyarakat Teluk Dalam Desa Kundur dengan Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat. Jebolnya gorong-gorong ini persis di tengah jalan aspal, sehingga menghambat laju kendaraan yang lewat. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas masyarakat setempat memasang batang kelapa.
Andi, 38 salah satu pengendara mengakui khawatir melihat kondisi gorong-gorong yang jembol tersebut. Kondisi ini bisa menyebabkan kecelakaan mengingat jebolnya gorong-gorong berada di tengah jalan. Beruntung warga setempat memasang batang kelapa sebagai tanda rusaknya gorong-gorong tersebut.
“Nasib baik warga memberikan tanda batang kelapa pada gorong-gorong yang jebol tersebut untuk memberikan rambu-rambu. Dikhawatirkan kalau malam hari kondisi jalan gelap sehingga bisa membahayakan setiap pengendara yang lewat,” terang Andi.
Rusaknya gorong-gorong dibenarkan camat Kundur Barat Anjitrisno saat dikonfirmasi Batam Pos Selesa 14/3 kemarin. Menurutnya jebolnya gorong-gorong disebabkan tekanan air saat hujan lebat belum lama ini. Kita minta masyarakat hati-hati saat melintas di jembatan tersebut, kita akan koordinasi dengan desa setempat agar segera dilakukan perbaikan. (ims)
Presiden Direktur Jawa Pos Koran Azrul Ananda (kiri) menyerahkan plakat kerjasama kepada Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson (kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman antara Jawa Pos Group dan UNICEF Indonesia di Kantor UNICEF, Jakarta, Selasa (14/3/2017). Kerjasama Jawa Pos dan UNICEF Indonesia akan fokus terhadap program yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Indonesia. Foto: Imam Husein/Jawa Pos
batampos.co.id – Jawa Pos Group (JPG) bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Dengan jaringan media paling luas di tanah Air, JPG dan UNICEF percaya kerja sama yang mereka tanda tangani Selasa (14/3) bakal bermanfaat banyak.
CEO JPG Azrul Ananda mengungkapkan, dirinya sangat senang dengan kerja sama antara JPG dengan UNICEF. Sebab, keduanya punya misi sama. Yakni memberikan ruang dan kesempatan untuk generasi muda. ”Filosofi Jawa Pos sendiri adalah power of youth. Jadi, yang utama adalah anak muda dan lebih jauh anak-anak,” ungkap Azrul diwawancarai usai menandatangani perjanjian kerja sama di kantor UNICEF Indonesia, Jakarta, kemarin.
JPG bakal menggunakan jaringan medianya mereka untuk menjalankan misi yang berorientasi pada kebutuhan anak dan perempuan. Menurut Azrul, itu perlu dilakukan mengingat data UNICEF menyebutkan bahwa pertumbuhan 37 persen anak Indonesia tidak sesuai harapan.
”Di beberapa daerah bahkan sampai 70 persen lebih,” jelas dia. Untuk itu, JPG mengambil sikap untuk turut bergerak bersama UNICEF.
Kontribusi JPG terhadap generasi muda selama ini memang sudah banyak. Mereka memiliki banyak program yang berjalan konsisten.
”Kalau JPG bekerja sendirian mungkin ada dampaknya. Tapi, kalau bekerja sama dengan UNICEF dampaknya lebih besar lagi,” terang Azrul. Pascapenandatanganan perjanjian kerja sama kemarin, sambung dia, JPG bakal lebih serius menggarap isu anak dan perempuan.
Tentu saja bukan hanya dalam bentuk pemberitaan, melainkan juga dalam berbagai kegiatan. Baik yang sudah berjalan seiring program JPG maupun kegiatan baru. Azrul optimis banyak hal bisa dikerjakan oleh JPG bersama UNICEF.
”Saya rasa kolaborasi (dengan UNICEF) punya harapan besar untuk masa depan Indonesia,” ujarnya. Dia berharap kerja sama tersebut berjalan sesuai rencana. ”Semoga kami bisa berbuat lebih,” tegas dia.
Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson mengungkapkan, kerja sama UNICEF dengan JPG merupakan kolaborasi penting. Khususnya pada beberapa isu berkaitan anak dan perempuan. Dia ingin, kerja sama itu memancing masyarakat lebih peduli terhadap isu tersebut.
”Serta menciptakan kesempatan agar semua anak Indonesia memiliki kehidupan yang baik,” harap dia.
Perempuan yang akrab dipanggil Gunilla itu menyebutkan, bersama JPG langkah UNICEF dalam mengupayakan kesejahteraan anak Indonesia semakin kuat. Sehingga berbagai persoalan yang selama ini belum tuntas dapat diselesaikan. Misalnya ancaman kekerasan terhadap anak. Sampai saat ini, kata dia, masih banyak anak yang belum benar-benar aman.
”Jadi, kami ingin memastikan semua anak Indonesia mendapat hak mereka,” jelasnya.
Senada, Corporate Communication Manager JPG Lucia Cicilia dan Kepala Bidang Komunikasi dan Advokasi Publik UNICEF Indonesia Michael Klaus menjelaskan, kerja sama JPG dengan UNICEF fokus pada isu anak dan perempuan. Michael mengungkapkan, setidaknya ada empat program yang sudah mereka rancang. Di antaranya adalah program TANGKIS yang beberapa tahun belakangan tayang di Jawa Pos.
”Kami lihat Jawa Pos fokus pada hal itu,” ungkap dia.
Cicilia menambahkan, komitmen JPG mendalami isu perempuan dan anak bakal ditunjukan melalui liputan khusus yang terbit di Jawa Pos setiap bulan. Tepatnya, setiap Kamis pada minggu pertama.
”Liputannya (tayang) mulai bulan depan di koran (JPG). Jawa Pos TV mengikuti,” ungkap dia.
Untuk sementara, kerja sama JPG dengan UNICEF berlangsung selama satu tahun. Namun, sangat mungkin berlanjut. ” Ke depan kami lihat lagi apa yang bisa dikerjakan bersama,” ujarnya. (syn/jpgroup)
batampos.co.id – Masyarakat Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, memberi nama jembatan mereka dengan sebutan sedikit nyeleneh yakni “Jembatan Anak Tiri”. Papan nama sepanjang 2,5 meter itu terpajang seadanya dengan tulisan tidak rapih dengan menggunakan cat warna hitam yang langsung terlihat bagi siapa saja yang hendak memasuki jembatan tersebut.
Pemberian nama jembatan itu bukan tidak ada alasan mendasar, masyarakat Desa Marok Tua berjumlah 702 KK tersebut kesal karena jembatan satu-satunya akses masuk dan keluar, dari dan ke desa mereka tidak dapat perhatian dari Pemkab Lingga walau telah diusulkan dalam musrenbang sejak 2012.
“Nama itu muncul dari masyarakat desa karena kesal,” ujar Kades Marok Tua Safarudin ketika dihubungi Batam Pos, Selasa (14/3) pagi.
Warga Desa Marok Tua juga sudah jenuh menunggu bantuan dari Pemerintah Daerah, saat ini jembatan sepanjang 220 meter itu tidak lagi diusulkan dalam musrenbang. Warga dan pengurus desa saat ini menunggu dana desa untuk perawatan dan perbaikan jembatan itu.
Saat ini kondisi jembatan yang memiliki lebar 2,5 meter tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat mengangkut barang dalam kafasitas banyak. Pasalnya, sejumlah tiang dan lantai papan jembatan sudah rapuh dan goyang. Namun dalam kondisi mendesak seperti membawa orang sakit dengan kendaraan roda tiga, warga harus mengawal jembatan itu agar tidak rubuh.
“Kalau sepeda motor bisa lah lewat, tapi harus satu persatu. Takut bahaya kalau roboh,” ujar Safarudin.
Jembatan anak tiri itu adalah satu-satunya akses masuk dan keluar warga Desa Marok Tua. Sehingga sangat dibutuhkan warga sebagai jembatan penghubung desa mereka dengan kota Dabo Singkep. Di Desa mereka juga belum terdapat fasilitas pelayanan umum yang memadai seperti pasar, kesehatan dan sebagainya, sehingga mengharuskan mereka untuk keluar desa menuju Dabo Singkep.
Safarudin menceritakan, jembatan itu pernah dihantam puting beliung dan roboh sepanjang 64 meter. Karena satu-satunya akses, seluruh warga turut bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Selama tiga bulan, aku Safrudin, warga terisolir tidak dapat melakukan aktifitas keperluan ke luar desa begitu juga sebaliknya.
Safarudin menambahkan semua perbaikan jembatan anak tiri itu murni dari swadaya masyarakat, tanpa sepeserpun dana bantuan pemerintah. Akhirnya, setelah bersusah payah selama tiga bulan, jembatan tersebut dapat digunakan kembali walau dengan kondisi seadanya.
“Kami sudah jera mengusulkan bantuan jembatan itu, yah sekarang nunggu dana desa saja untuk perawatan dan perbaikan,” kata Safarudin. (wsa)
Dataran Engkuputri, Batam Center. Foto: dok humas Pemko Batam/istimewa
batampos.co.id – Walau mendapat ‘lampu hijau’ terkait peralihan 11 aset dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan terus berupaya melobi peralihan aset lain, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dan kepentingan publik.
“Belum cukup (11 aset, red). Kalau aset yang berhubungan dengan pelayanan dan tidak punya nilai ekomomis untuk mereka (BP Batam) ya (serahkan) ke kami saja,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam Jefridin, Selasa (14/3) pagi.
Jefridin mencontohkan, aset-aset yang juga diinginkan Pemko Batam yang berkaitan dengan publik seperti Dataran Engkuputri Batam, kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Seipanas. Termasuk Stadion Seiharapan.
Sampai detik ini Pemko Batam belum punya sarana stadion olahraga, padahal Pemko Batam ingin meningkatkan prestasi olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
“Kami tak minta yang aneh aneh, tak minta emas, yang kami minta yang ada kaitannya dengan pelayanan dasar,” ujarnya.
Aset lain yang juga dinginkan Pemko Batam adalah gedung beringin, bumi perkemahan, rumah dinas walikota dan Sekda di Tanjungpinggir juga Perumahan Pejabat Pemko di Kartini Sekupang.
Dia menuturkan, Pemko Batam untuk beberapa aset tidak ingin memaksakan kehendak, karena pertimbangan aset yang diminta mendatangkan nilai ekonomi bagi BP Batam.
“Awalnya Temenggung Abdul Jamal dan Asrama Haji kami minta, tapi mereka anggap punya nilai ekonomi, silakan (tidak diberi), tak masalah,” terangnya.
Selain itu, aset yang memang tidak diminta oleh Pemko Batam yakni bandara dan pelabuhan.
“Tidak minta karena kami paham. Kalau kami minta sama saja matikan BP Batam, karena mereka dapat pemasukan dari situ,” katanya.
Untuk mendapatkan aset yang diinginkan, Pemko terus melakukan lobi.
“Ya lobi-lobi, kalau kami minta lalu tak kasih ya biar saja,” katanya.
Terkait aset yang disetujui, Jefridin merinci diantaranya
Kantor Walikota Batam, Kantor DPRD Batam,
Masjid Raya Batam,
Masjid Baiturahman,
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur,
Pasar Induk,
Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),
Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan
Komplek Pemakaman Seitemiang.
“Dua lainnya saya lupa,” ujarnya.
Sementara itu anggota tim teknis Dewan Kawasan (DK) Wan Darusalam mengatakan tim teknis merekomendasikan terkait peralihan aset antara BP Batam dan pemko Batam. Pertama, aset yang berkaitan dengan pemerintah kota seperti Kantor walikota, Kantor DPRD.
Kedua, aset yang berkaitan dengan pelayanan untuk pembangunan kota diserahkan ke Pemko dan ketiga aset yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahakan tetap dikelola BP Batam.
“Kalau alun-alun engkuputri, belum. Tapi kami tim teknis merekomendasikan ini diberikan ke Pemko,” ucapnya.
Dia mengatakan, tindak lanjut 11 aset yang telah disepakati akan diserahkan ke Kementrian Keuangan. Hasil akan ditunggu, sembari BP Batam dan Pemko Batam kembali berunding terkait kesepakatan aset yang lain.
“Kami ikuti prosedur agar percepatan dilakukan. Prosedur pertama kami teruskan ke Kementrian Keuangan, ” ujarnya. (cr13)
