batampos.co.id – Senapan dengan kaliber 22 atau 5.56 mm ini dirintis oleh senjata M-16, kemudian menjadi Standard NATO. Di Eropa yang membuat adalah Pabrik FN di Belgia dengan produknya FN Herstal.
Pertanyaannya, apa itu kaliber senjata?
Trikora Ramai Disaat Nyepi
batampos.co.id – Libur hari raya Nyepi banyak dimanfaatkan masyarakat Tanjungpinang dan Bintan menyambangi sejumlah tempat wisata. Salah satunya Pantai Trikora, di Kecamatan Gunung Kijang.
Pantauan Batam Pos, hampir sejumlah Kawasan di Pantai Trikora, ramai dikunjungi masyarakat yang sudah dipadati sejak pukul 09.00 WIB.
“Rata-rata pengunjung yang datang kebanyakan keluarga. Ada yang dari Bintan, Tanjungpinang. Bahkan Batam,” ujar salah satu Pengelola Pantai Trikora III, Nong, Selasa (28/3).
Ristanty, 25, salah satu pengunjung yang berasal dari Batam, ini mengaku sering berlibur ke Pantai Trikora untuk menikmati keindahan pesona alam yang dimiliki Kabupaten Bintan, tersebut.
“Aku sering ke pantai ini (Trikora, red). Tempatnya bagus, keren. Gak kalah sama Bali,” ungkapnya.
Wanita berkulit putih ini menuturkan, liburan ke Pantai Trikora tersebut, sudah jauh hari direncanakan bersama keluarganya.
“Mumpung libur, ya dimanfaatkan untuk jalan-jalan sama keluarga,” sebutnya.
Menurutnya pantai Trikora tersebut, merupakan salah satu pantai yang memiliki keindahan yang luar biasa, dan juga eksotis.
“Tak salah, kalau pantai (Trikora, red) ini menjadi tujuan para turis dari negara luar untuk berlibur. Habisnya indah pemandangannya,” imbuhnya. (cr20)
Presiden Jokowi Harus Selesaikan Status Batam, Sekarang!
batampos.co.id – Sudah setahun berlalu, namun janji Dewan Kawasan (DK) mengubah status Batam dari status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum juga ada wujudnya. Agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan beberapa menteri terkait, Kamis (30/3/2017), diharapkan bisa membuat keputusan tentang arah masa depan Batam.
Rencana pertemuan ini diagendakan saat Jokowi berkunjung ke Batam, Kamis pekan lalu. Anggota Tim Teknis DK Batam, Taba Iskandar, mengatakan sejauh ini format KEK Batam belum jelas bentuknya. ”Bagaimana mau ada wujudnya, dibahas saja tidak,” ujar Taba, Selasa (28/3/2017).
Menurut Taba, seharusnya sudah ada gambaran dari DK tentang format Batam ke depannya. Apalagi Ketua DK yang juga Menko Perekonomian Darmin Nasution pernah menjanjikan pada Maret 2016 lalu.
Saat itu, Darmin berjanji akan menyelesaikan segala regulasi berkaitan dengan KEK dalam waktu 6 bulan. Pemerintah pusat dianggap tidak serius membenahi Batam.
”Kami hanya menuntut Ketua DK untuk segera melakukan penataan Batam. Sudah setahun, tapi belum ada gambaran,” katanya.
Di saat ekonomi lesu, kedua instansi pemerintahan yang ada seperti Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam masih saling menyalahkan akibat tumpang tindih kewenangan.
Hingga saat ini, memang sudah ada sejumlah keputusan penting yang sudah dihasilkan DK, antara lain hibah aset dan penentuan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun, kebijakan terkait KEK sama sekali belum ada.
Di tempat yang berbeda, Anggota DK, Jumaga Nadeak enggan berkomentar banyak. Sewaktu dikonfirmasi mengenai agenda rapat DK berikutnya, Jumaga hanya tersenyum.
”Semakin tak jelas,” ujarnya singkat.
Sekadar mengingatkan, setahun lalu Darmin menegaskan perubahan status FTZ Batam menjadi KEK tak akan membuat Batam mundur. Darmin malah menyebutkan, Batam akan semakin istimewa dan ekonominya akan lebih bergairah setelah beralih menjadi KEK.
“Lihat saja nanti, Batam menjadi lebih berbeda dan lebih istimewa karena fasilitas yang kita berikan di kawasan ekonomi khusus itu jauh lebih baik dari FTZ,” tegas Darmin saat sosialisasi KEK di Swissbelhotel Harbour Bay, 14 Maret 2016 silam.
Logika sederhananya, kata Darmin, dengan fasilitas di FTZ saat ini, Batam bisa tumbuh meski tidak sekencang yang diharapkan. Nah, dengan status KEK dengan fasilitas yang jauh lebih baik dan lebih banyak dari FTZ, maka otomatis akan memiliki daya tarik dan daya saing yang jauh lebih baik lagi.
Saat itu, Darmin juga menegaskan, pemerintah melihat Batam sebagai kawasan yang sangat potensial sehingga mencurahkan perhatian serius untuk mengejar ketertinggalan Batam dari negara tetangga.
“Kami ini ingin berbuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa dibanggakan ke depan, sesuatu yang bisa membuat kehidupan anak cucu kita menjadi lebih baik. Ini harus dipahami,” tegas Darmin.
Darmin juga meyakinkan publik Batam saat itu bahwa keistimewaan yang di dapat Batam selama ini dengan status FTZ-nya tetap didapatkan. Namun jika ingin lebih, maka harus masuk ke zona KEK.
Ia juga mengungkapkan rumusan KEK yang saat itu disusun tim teknis DK, orientasinya memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang bisa mempercepat laju perekonomian Batam. (leo/nur/ian)
Flyover Simpang Jam Bisa Bertahan 1 Abad
batampos.co.id – Pembangunan jembatan layang atau flyover Simpang Jam, Batam, terus dikebut. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 180 miliar ini ditargetkan rampung pada 17 November tahun ini.
Jembatan layang dengan total panjang 460 meter dan lebar 32,2 meter ini akan dilengkapi dengan expantion joint untuk menahan getaran. Diperkirakan, jembatan layang pertama di Kepri ini akan mampu bertahan minimal 100 tahun.
”Tujuan utama pembangunan jembatan layang ini untuk mengatasi kemacetan di Batam yang semakin parah,” kata Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, akhir pekan lalu.
Andi merinci, 460 meter panjang jembatan ini terdiri dari 300 meter untuk turunan flyover. Kemudian dari pangkal jembatan (abuntment) ke pilar (pier) sepanjang 100 meter dan jarak antara pier kanan dan kiri adalah 60 meter.
Jembatan yang memiliki ketinggian 6,8 meter ini ditopang oleh empat pilar. Dua pilar di kanan dan dua pilar di kiri yang masing-masing membentuk huruf V. Setelah proses pembangunan pondasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembangunan empat frontage (jalan bawah, red).
Kepala Satuan Kerja (Satker) Flyover Simpang Jam dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera, Andre Sahat Tua Sirait, mengatakan saat ini proses pembangunan flyover sudah rampung sekitar 53 persen. Selain meninggikan elevasi jalan di sana, kontraktor akan segera membangun jembatan tengah flyover atau box girder yang berada di atas jalan raya. ”Sekarang sudah mulai dalam tahap pengecoran awal,” jelasnya.
Sahat menjelaskan, pembangunan jembatan akan menggunakan konsep traveller. Langkah pertama dalam konsep ini adalah dengan memasang dua jaring pengaman yang terdiri dari spandek dan plat baja sehingga tidak ada material yang akan jatuh ke tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. ”Membangunnya tidak pakai penyangga. Prosesnya akan bekerja membangun jalan per lima meter per harinya. Dan akan dikerjakan di malam hari,” imbuhnya.
Dia mengakui, pembangunan jembatan ini akan banyak berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Apalagi, nantinya jalur Simpang Jam akan ditutup dan arus lalu lintas akan dialihkan. Dampaknya, dipastikan akan terjadi kemacetan, terutama di Simpang Baloi dan Simpang Kabil.
”Kami akan tetap lakukan penanganan berkesinambungan untuk penanganan di Simpang Baloi dan Kabil karena kemungkinan titik macet akan pindah kesana,” jelasnya.
Latar belakang pembangunan flyover di Simpang Jam ini karena ada sekitar 272.138 kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Sehingga sudah saatnya dibangun flyover di sana.
“Tujuannya untuk mengurai kemacetan,” imbuhnya.
Namun demikian, kehadiran flyover ini bukan satu-satunya solusi. Sebab apabila jumlah kendaraan selalu bertambah, maka kemacetan juga akan kembali terjadi di titik lainnya. Karenanya, KemenPU Pera berencana membangun flyover lagi di Simpang Kabil. Sebab di lokasi tersebut juga sering terjadi penumpukan kendaraan, terutama di jam-jam sibuk. Soal anggaran, diperkirakan mencapai Rp 200 miliar dan akan mulai dikerjakan pada tahun ini juga.
Selain untuk mengurai kemacetan, pembangunan flyover Simpang Jam diharapkan akan menhadirkan ikon baru di Kota Batam. Karenanya, sesuai dengan namanya, flyover ini nantinya akan dilengkapi dengan empat buah jam ukuran besar.
Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Ardiwinata, membenarkan jika flyover Simpang Jam nantinya akan dijadikan ikon baru di Kota Batam. Untuk itu, pihaknya akan ikut andil dalam mempercantik jembatan tersebut, salah satunya dengan menambahkan ornamen khas Melayu.
”Wali Kota minta masukan dari Lembaga Adat Melayu (LAM),” kata Ardi.
Hiasan khas Melayu di jembatan layang Simpang Jam ini nantinya akan menyentuh bagian pagar hingga pilarnya. Beragam motif ornamen Melayu itu antara lain pucuk rebung, setampuk manggis, lebah bergayut, dan julur kacang. Rencananya juga akan dibangun relief perahu elang laut di sana.
”Saat ini memang belum semua dibangun. Tapi kisi setampuk manggis dan pucuk rebung sudah mulai terlihat,” ujar dia. (leo)
Rumah Ketua Lembaga Adat Melayu, Natuna, Dihujani Peluru Kaliber 5,56
batampos.co.id – Rumah Wan Zawali warga di Desa Sungai Ulu Natuna menjadi target penembakan, sekitar pukul 00.00 WIB, Selasa (28/3).
Akibat penembakan tersebut, satu unit mobil dinas Ketua Lembaga Adat Melayu terkena satu peluru bagian kanan depan mobil yang sesang parkir dirumahnya. Serta mengenai atap rumah, lantai dan pot bunga. Tidak terdapat korban dalam insiden tersebut.
Polres Natuna yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan 10 selongsong peluru kaliber 5,56. Namun belum menemukan proyektil.
Hingga saat ini, Polres bekerjasama denga TNI AD melakukan penyelidikan kasus penembakan salah sagu rumah warga tersebut. Sementara kediaman rumah Wan Zawali masih dipasangi garis polisi.
Kapolres Natuna AKBP Charles Panuju Sinaga didampingi Dandim 0318 Natuna Letkol Inf Ucu Yustiana dan Dansubdenpom TNI AD Kapten Cpm SHM Sinaga dalam keterangan Pers di Mapolres Natuna mengatakan, saat ini Polres Natuna bersama Subdenpom TNI AD masih mendalami insidèn penembakan rumah Wan Zawali tersebut dan melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku.
Ditegaskan Charles, penembakan tersebut tidak terkait terorisme atau aksi teror lainnya. Namun masalah pribadi tapi bukan dengan Wan Zawalinya (Ketua LAM Natuna,red)
“Untuk sementara insiden penembakan ini bukan teroris, tapi masalah pribadi. Kami bersama Densubdenpom masih mencari pelaku. Kami juga belum memastikan pelakukan oknum TNI atau warga sipil,” sebut Charles.
Sejauh ini sebut Charles, dipastikan tidak ada korban jiwa. Namun terdapat kerugian materil, karena mengenai mobil dinas ketua LAM sedang parkir, atap rumah dan lantai.
Dikatakan Charles, pihaknya jga menerima informasi adanya keterkaitan keributan warga dengan seorang oknum TNI pada malam sebelumnya saat acarà hiburan warga. Dan terjadi kejar kejaran. Namun informasi tersebut masih didalami.
“Tapi sekarang belum jelas siapa orangnya, belum bisa buktikan pelakunya oknum TNI, masih dicari. Kejadian pertama di Natuna,” sebut Charles.
Dandim 0318 Natuna Letkol Ucu Yustiana menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan insiden tersebut kepada Densubdenpom TNI AD untuk dilakukan penyelidikan.
Dikatakan Dandim, 10 selonsong amunisi yang ditemukan di TKP adalah jenis 5,56 mili meter. Senjata yang digunakan laras panjang jenis SS 1 atau senapan serbu (SS) 2.
“Tapi insiden ini kami pastikan ada buntut panjang atau merembet ke pihak lain. Kondisi Natuna tetap kondusif,” tegas Dandim.
Dansubdenpom Ranai Kapten Cpm SHM Sinaga dalam pernyataannya menegaskan, pihaknya bersama Polres Natuna masih mencari pelaku dan mengumpulkan keterangan.
“Jika ditemukan bukti kuat mengarah ke oknum anggota TNI dilakukan penyidikam, penahanan, pemberkasan dan diserahkan ke pengadilan miiter,” tegas Dansubdenpom Ranai.
Insiden penembakan kediaman Ketua LAM Natuna Wan Zawali tersebut sontak membuat gegera warga setempat. Meski saat kejadian tidak ada warga keluar dari rumah, namun menyebabkan penghuni rumah kaget saat diberondong senjata laras panjang.(arn)
Apron Bandara Hang Nadim Kini Bisa Menampung 14 Pesawat Ukuran Besar
batampos.co.id – Apron baru Bandara Internasional Hang Nadim Batam resmi dioperasikan terhitung mulai Senin (27/3) lalu. Hal ini berdasarkan atas NOTAM nomor B 2133/17 tgl 24 maret 2017. Dengan adanya apron baru ini, banyak keuntungan yang didapat maskapai selain tak perlu lagi mengantre.
“Tak ada delayed, begitu datang masuk apron,” kata General Manager Operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso pada Batam Pos, Selasa (28/3/2017).
Dengan begitu dapat mengurangi pemborosan bahan bakar avtur pesawat. Karena pesawat tak perlu lagi berputar-putar di udara, sembari menunggu apron bandara kosong. “Selain hemat biaya, juga hemat waktu,” ucapnya.
Mengantre untuk masuk apron Bandara Internasional Hang Nadim biasa terjadi pada saat jam-jam sibuk. Sebelumnya, beberapa pesawat terpaksa berputar-putar di udara terlebih dahulu sebelum memasuki apron bandara. Atau juga harus antri di taxiway usai mendarat.
Dengan apron baru seluas 240×150 meter ini, daya tampung di bandara tersebut menjadi sebanyak 18 pesawat berukuran sedang. “Atau 14 pesawat berukuran besar,” tuturnya.
Suwarso sangat bersyukur apron baru ini sudah diresmikan. Sebab tak berapa lama lagi, Bandara Hang Nadim akan melayani mudik Lebaran. Dimana intensitas penerbangan jauh lebih banyak dari biasanya. “Saya berharap penambahan apron ini, dapat memperlancar penerbangan di Bandara Hang Nadim. Sebab ke depan, pertumbuhan penumpang makin meningkat,” ucapnya.
Apron baru ini dibangun pada pertengahan tahun lalu. Pengerjaanya selesai tepat waktu, yakni pada akhir tahun. Peresmian apron baru ini terkendala izin. Sebab padatnya jadwal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membuat beberapa kali peninjauan ke apron baru ini tertunda.
Pihak kemenhub baru melakukan peninjauan dan pengecekan kelayakan fisik apron itu pada Februari tahun ini. Sebulan setelah itu, Kemenhub menyatakan apron tersebut layak dioperasikan. (ska)
Nasib Asep Tunggu Keputusan Hukum
batampos.co.id – Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang belum membuat keputusan untuk mengganti posisi Direktur BUMD Tanjungpinang, Asep Nana Surya. Meskipun Polda Kepri sudah menetapkan Asep sebagai tersangka dalam kasus pungli kapal di Pasar Bintan Centre, Tanjungpinang.
“Kita masih menunggu adanya kepastian hukum terkait persoalan ini. Setelah itu, baru kita ambil keputusan,” ujar Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul Senin (28/3).
Menurut Syahrul, belum lama ini, Sekda Tanjungpinang, Riono selaku Komisaris BUMD Tanjungpinang sudah melakukan rapat evaluasi, paska ditetapkannya Asep sebagai tersangka. Ditegaskan Syahrul, untuk sementara waktu ini, Asep diingatkan untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan penting. Tetapi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan komisaris.
“Apa yang terjadi hari ini tentunya menjadi media evaluasi. Semoga kedepan persoalan yang sama tidak terulang lagi,” papar Syahrul.
Disinggung apakah Asep sudah ada mengajukan pengunduran diri, karena terlibat dalam tindakan pungli lapak di Pasar Bintan Centre. Mengenai hal itu, Syahrul menegaskan belum ada melihat surat tersebut. Artinya sampai saat ini, Asep masih tetap sebagai Direktur BMUD Tanjungpinang.
“Keputusan yang akan kita laksanakan tentunya adalah yang terbaik. Karena harapan kita, BMUD Tanjungpinang terus berkarya dalam mengisi Pembangunan di Tanjungpinang ini,” tutup Syahrul.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang, Jasman menyarankan Asep Nana Surya untuk segera mengundurkan diri. Meskipun masih belum ada kepastian hukum. Akan tetapi penyidik Polda Kepri sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka.
“Saya pikir tindakan profesional yang bisa dilakukan Direktur BMUD Tanjungpinang sekarang ini adalah mengundurkan diri. Sehingga bisa fokus mempertanggungjawabkan apa yang dituduh,” ujar Jasman.(jpg)
Warga Temukan Buaya Ukuran 4,2 Meter
batampos.co.id – Warga Daik, Kabupaten Lingga menemukan buaya sepanjang 4,20 meter. Buaya jantan dengan bobot yang diperkirakan lebih dari 200 Kilogram ini berhasil ditangkap warga pada dini hari sekitar pukul 00.30 WIB malam, Selasa (28/3), di bantaran sungai Daik.
Buaya tersebut awalnya ditemukan Cik Mot. Ukuran buaya yang cukup besar, saat proses evakuasi naik ke darat Cik Mot dibantu oleh enam warga lainnya. “Rumah kami di tepi Sungai, dan sungai ini masih banyak buaya di dalamnya. Kemarin sampai masuk ke kandang itik dan kambing,” ujar Cik Mot saat ditemui di rumahnya kemarin.
Diungkapkan Cik Mot, sejak 3 tahun terakhir ini banyak betul buaya yang ditemukan, lebih dari 10 ekor. Bahkan dipastikan saat ini masih ada buaya-buaya yang berukuran kecil dan besar di sekitar sungai tersebut.
Pantauan di lapangan, setelah berhasil ditangkap ratusan warga berbondong-bondong datang. Ada yang ingin melihat langsung dan ada juga yang sengaja ingin mengabadikan foto bersama buaya muara besar tersebut.
“Kami tau dari Radio lokal disini. Penasaran juga. Ternyata lumayan besar,” ungkap Angga salah seorang warga dilokasi.
Warga berharap ada langkah penanganan buaya oleh pemerintah yang sangat meresahkan warga. Jika tetap dibiarkan, warga mengaku tak punya pilihan lain selain menangkap dan menyembelih buaya-buaya muara tersebut. (mhb)
Semua Usaha Sepi, Apindo Kepri Frustasi
batampos.co.id – Pengusaha dan masyarakat Batam, Kepulauan Riau, tengah frustasi menghadapi kelesuan ekonomi saat ini.
Kondisi tersebut semakin berat karena ditambah kebijakan BP Batam dan Pemkot Batam yang tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi yang tengah terpuruk.
Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya kepada Batam Pos, Rabu (23/3/2017.
”Tolong para pimpinan turun ke lapangan dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Keluhan-keluhan yang masuk ke kami sudah menjurus ke kekecewaan yang mendalam. Dan jujur kami sendiri juga merasakan. Sudah sangat-sangat memprihatikan,” ungkapnya.
Sekarang, lanjut Cahya, semua usaha sepi, mal-mal sepi, restoran sepi, rumah makan sepi. Semua pengusaha retail di Nagoya, Batamcenter sampai Batuaji, dan Sagulung semua mengeluh sepi.
Yang dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini, selain perijinan yang berbelit-belit, birokrasi yang panjang, pernyataan para pimpinan yang sering membuat kegaduhan dan keresahan.
Tidak hanya itu, sejumlah beban yang semakin hari semakin berat dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini.
”Tarif UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) naik, tarif pelabuhan naik, tarif di bandara naik, tarif listrik naik, tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik. Semua naik,” sebutnya.
”Kami minta para pimpinan Kota Batam tolong pegang dada dulu sebelum menentukan kebijakan (sesuai hati nurani). Batam kita bangun dengan susah payah, dengan keringat darah. Tolong jangan dihancurkan seperti ini caranya,” ujarnya.
Menurut Cahya, semua kebijakan harus diterapkan sesuai kondisi di lapangan dan secara perlahan agar tidak kaget.
”Kini Batam memang dibuat kaget. Sampai yang paling sederhana, pembuatan paspor dan KTP pun sangat sulit dan masyarakat banyak mengeluh. Inikah kebijakan yang diinginkan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)?” tuturnya.
Tadinya, kata Cahya lagi, pengusaha mengira setelah ikut tax amnesty, mereka bisa berbisnis dengan lega. Bahkan, ke depannya dapat membayar setiap kewajiban pajak atas keuntungannya. Tapi tidak disangka, sekarang mau berbisnis saja malah serba susah. Izin tak kunjung diberikan, yang ada hanya ancaman-ancaman.
”Mana janji pemerintah memberi izin cukup 3 jam? Bagaimana kita bisa membangun Batam jika semua saling curiga seperti ini,” ujarnya. (mta)
1.150 Pelajar Hinterland Dapat Uang Transport dari Disdik
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak menyediakan angkutan laut khusus pelajar hinterland atau pulau. Sebagai gantinya, pelajar-pelajar itu diberi uang transportasi setiap bulan.
“Tahun ini sekitar 1.150 pelajar. Setiap siswa, kami kasih Rp 78 ribu perbulan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Muslim Bidin, Selasa (28/3).
Jumlah penerima tersebut, dipastikan naik dibanding tahun sebelumnya. “Dibanding tahun kemarin (2016) naik sekitar 50 orang, setiap tahun itu naik,” imbuhnya.
Menurut Muslim, uang transportasi Rp 78 ribu ini tidak memandang tingkatan sekolah, artinya jumlah yang diterima dari SD hingga SMA sama. Dengan uang tersebut, pelajar bebas memilih transportasi. “Mau pakai kapal, pompong atau apa, boleh saja,” ucapnya.
Dia mengatakan, pengadaan angkutan laut khusus pelajar memang tidak pernah dilakuakan, karena membutuhkan anggaran yang lumayan besar. “Ke pusat juga belum pernah kita ajukan,” katanya.
Lanjut Muslim, cara ini tetap dilakukan setiap tahun. Seiring demikian, pihaknya kan terus melakukan pendataan, sehingga pelajar penerima manfaat tetap sasaran.
“Tiap tahun dianggarkan, tidak boleh berhenti,” tutup Muslim.(cr13)