batampos.co.id – Dua pegawai PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Telagapunggur-Batam, Fendy Rhofiek Nugroho dan Defi Andri, yang ditangkap pada Rabu (20/4) lalu mampu mengumpulkan uang pungli sebesar Rp 4 juta per hari. Uang hasil pungli itu diduga disetorkan ke atasan kedua pelaku.

“Mereka memberikannya setiap bulan. Saat ini masih kita dalami keterangan mereka terkait aliran dana itu,” ujar Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian saat ekspos kasus tersebut di Mapolresta Barelang, Kamis (20/4) siang.

Uang tersebut dipungut dari sopir angkutan barang yang hendak menyeberang dengan kapal roll on-roll off (roro).

“Korbannya pihak ASDP sendiri dan juga masyarakat,” katanya.

Sam menjelaskan, kronologis penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi indikasi pungli di Pelabuhan Penyeberangan Roro Telagapunggur. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Saber Pungli.

“Sehingga pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, penyidik melakukan tangkap tangan terhadap Fendy setelah menerima uang dari saksi,” katanya.

Uang yang diserahkan saksi itu merupakan uang pembayaran tarif muat kendaraan yang sebelumnya telah masuk terlebih dahulu tanpa menggunakan tiket ke kapal roro KMP Lome tujuan Tanjungbalai Karimun. Selanjutnya, petugas menggeledah dan menemukan dokumen manifes dan laporan pendapatan yang tidak sesuai.

Selain itu, petugas juga menemukan uang hasil pungli selama sembilan hari, mulai dari 11 April sampai 18 April yang disimpan dalam berangkas sebesar Rp 37 juta. Artinya, rata-rata per hari kedua pelaku mampu mengumpulkan uang pungli sebesar Rp 4 juta. Kemudian petugas kembali melakukan pengembangan dan mengamankan supervisor pelabuhan penyebrangan, Defi Andri.

“Saudara Defi Andri ini merupakan atasan yang menyuruh (Fendy) melakukan pungli yang dimaksud,” tuturnya.

Dari hasil penangkapan ini diamankan barang bukti berupa uang pembayaran dari saksi sebesar Rp 4.800.000 yang merupakan pembayaran dari saksi tanpa menggunakan tiket, Rp 3.352.000 yang merupakan pembayaran tidak menggunakan tiket, dan manifes kapal tujuan Tanjungbalai Karimun. Kemudian uang hasil pungli sebesar Rp 37.000.000 dan satu buah brankas penyimpanan uang.

“Saksi yang telah kita periksa sebanyak enam orang. Baik itu dari saksi penumpang maupun saksi penangkap. Uang sebesar Rp 37 juta itu didapatkan kedua tersangka selama sembilan hari,” katanya.

Lebih lanjut Sam mengatakan, modus operandi dalam melakukan praktik pungli itu ialah dengan cara menilai golongan kendaraan atau angkutan menjadi lebih tinggi dan memaksa pengguna jasa membayar sesuai keinginan dari oknum tersebut. Selain itu, kedua oknum itu juga melakukan modus dengan melaporkan jumlah pendapatan tiket yang tidak sebenarnya, dan kemudian dimuat di dalam manifes kapal.

“Jadi modusnya ada dua, yang pertama dengan menaikkan golongan kendaraan dan yang kedua dengan tidak melaporkan jumlah tiket yang sebenarnya,” terangnya.

Saat ditanya apakah uang hasil pungli itu mengalir ke atasan kedua pelaku, Sam mengaku belum bisa menjawabnya. Sebab, saat ini penyidik masih melakukan pengembangan terkait aliran dana kepada atasan mereka.

Sam menambahkan, kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

“Hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” imbuhnya.

Sumber Batam Pos menyebut, praktik pungli di Pelabuhan ASDP Telagapungur ini sudah berlangsung sejak lama. Para sopir angkutan barang yang hendak menyeberang dengan kapal roro terpaksa mengikuti permainan oknum ini supaya urusan mereka lancar.

“Sebab kalau tidak bayar, akan lama bisa masuk ke kapal roro,” kata sumber.

Pecat Pelaku Pungli

Kasus pungli di pelabuhan ASDP Telagapunggur membuat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, gerah. Dia meminta kedua pelaku dihukum dan dipecat.

“Pungli dia. Berhentikan saja. Kan sanksinya ada,” jelas Hatanto di Gedung BP Batam, Kamis (20/4).

Hatanto tidak ingin ada lagi praktik pungli ataupun korupsi terjadi di aset yang masih mereka kelola seperti Pelabuhan Telagapunggur. Meskipun ASDP adalah Persero yang tidak memiliki hubungan langsung dengan BP Batam, sekecil apapun tindakan negatif harus segera disingkirkan karena bisa merusak citra Batam di mata dunia luar.

Pria nomor satu di BP Batam ini mengambil contoh pembenahan yang sudah dilakukan BP Batam di Bandara Hang Nadim. “Sudah banyak pembenahan di bandara. Ada yang saya kembalikan ke Kementerian Perhubungan, ada yang saya turunkan pangkatnya, ada yang saya turunkan gajinya. Bukan baru sekarang saya lakukan pembenahan,” tambahnya.

Ia meminta ASDP segera melaksanakan prosedur yang berlaku. “Laksanakan saja. Kalau berbuat harus tahu konsekuensinya,” pungkasnya. (cr1/ska/leo)