Rabu, 27 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13688

KPK Perintahkan BPK dan BPKP Audit Dana Desa

0

batampos.co.id – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas terancam masuk bui jika terindikasi menyalahgunakan anggaran. Beberapa dari mereka sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bila terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran, yang disebabkan unsur kesengajaan maka akan berurusan dengan penegak hukum.

Celakanya lagi lemahnya pembinaan yang di Lakukan oleh Dinas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, yang seharusnya jadi mentor kinerjanya lamban, dan terkesan apriori kebijakan yang di ambil desa.

Ody Karyadi Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memerintahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit bukan hanya di Anambas namun seluruh desa yang ada di Indonesia.

“Hal ini karena adanya indikasi penyelahgunaan keuangan desa secara nasional, bahkan di Kabupaten Bintan sudah ada kejadian Kades yang ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Ody Senin (24/4)

Audit yang di lakukan BPK ataupun BPKP merupakan audit kinerja tambah inspektorat itu, karena yang diminta merupakan akuntabilitas, karena saat ini anggaran itu berorientasi hasil kinerja lalu manfaatnya. “Misalnya pembangunan gedung, manfaatnya apa bagi masyarakat, dipergunakan atau tidak gedung tersebut,” tegasnya.

Pihaknya lanjut Ody sangat-sangat intens mengingatkan kepada desa-kepala desa untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran desa. Meski sudah diingatkan berkali-kali tapi masih ada sejumlah desa yang belum menyelesaikan SPJ. “Setelah BPK turun lakukan Audit baru sibuk membuat SPJ nya, dan ketahuan banyak yang belum menyampaikan SPJ itu. Rata-rata yang belum menyampaikan SPJ itu adalah kepala desa yang jabatannya akan berakhir,” katanya.

Menurutnya, ada kesalahan mendasar dalam penggunaan keuangan desa yang terjadi saat ini, salah satunya adalah terdapat sejumlah kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dengan skal besar, bahkan melaksanakan pembangunan lebih dari Rp500 juta. Selain itu ada, pengerjaan pembangunan didesa yang dilakukan secara bertahap. “Pembangunan yang dilakukan oleh Desa itu berskala kecil bukan seperti yang terjadi saat ini,” tukasnya. (sya)

DPRD Harus Bentuk Pansus Cawagub

0

batampos.co.id – Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi mempertanyakan alasan DPRD Kepri mengembalikan berkas calon wakil gubernur Kepri. Padahal, DPRD Kepri sendiri belum membentuk panitia khusus (pansus) yang memeriksa berkas kelengkapan calon wakil gubernur.

“Kita tak pernah menyalahi gubernur, karena beliau sudah menyerahkan nama calon wakilnya ke DPRD. Yang kita pertanyakan kenapa sampai sekarang belum dibentuk pansus. Namun tiba-tiba berkas dikembalikan. Jadi yang periksa (berkas) siapa,” ujar Apri, Senin (24/4).

Menurut Bupati Bintan tersebut, berkas diberikan atas nama lembaga dan dikirim kepada DPRD atas nama lembaga juga. Sehingga memang harus diperlukan langkah lanjutan ketika berkas sudah dikirimkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun kepada DPRD Kepri secara lembaganya juga.

“Tak mungkin orang per orang memeriksa berkas ini. DPRD seyogyanya mem-bamus (badan musyawarah)kan dulu untuk selanjutnya dirapatkan dan diagendakan untuk pembentukan pansus,” paparnya.

Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, lanjutnya, yang memerika administrasi berkas bukan orang per orang melainkan tim atau pansus yang dibentuk DPRD sendiri. “Sebenarnya gampang kok, kita bisa mencontoh Pekanbaru dan Sumatera Utara, tidak harus dikembalikan, sementara pansus belum ada. Dasarnya apa, yang melakukan proses kan pansus,” tegasnya.

Apalagi, surat dan berkas tersebut ditujukan kepada DPRD secara kelembagaan.

“Jadi dasar pengembaliannya apa. Kalau tak lengkap. Itu pansus yang mengatur nanti untuk selanjutnya menyurati ke partai pengusung,” imbuh Apri.

Terkait dua calon wakil gubernur Kepri yang diusulkan Nurdin, yakni Isdianto, dan Agus Wibowo, diakui Apri sudah memberikan berkasnya. Disinggung mengenai apakah kedua calon ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya, mantan wakil ketua DPRD Kepri itu enggan menjawab.

“itu silakan mereka (Isdianto dan Agus) sendiri yang melakukannya (pengunduran diri). Sama seperti saya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kepri, saya mencalonkan sebagai Bupati Bintan. Pertama saya buat surat bersedia mengundurkan diri dari kemendagri,” jawab Apri.

Surat pengunduran diri, lanjutnya, menjadi salah satu kewajiban seseorang calon gubernur.

“Yang jelas, begitu diterapkan calon oleh pansus sudah ada surat pengunduran diri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengaku sudah menyerahkan berkas calon wakilnya ke DPRD Kepri. Ia menyebutkan, penetapan wakil bukan semata wewenanya. Ada proses dan ketentuan yang harus dilalui. Baik secara politisi maupun secara undang-undang.

“Saya sudah lakukan langkah-langkah itu,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan, tidak alasan bagi dirinya mengulur-ulur waktu memilih wakil gubernur. “Tidak ada niat saya melambatkan ini. Bukan tugas saya juga,” tuturnya. (rng)

Wonderful Indonesia Harum di Spanyol

0

Pameran B-Travel di Barcelona, Spanyol, 21 – 23 April 2017 jadi pembuktian “Wonderful Indonesia” sebagai primadona.

Film promosi pariwisata Indonesia yang telah memenangi beberapa penghargaan sebagai film promosi pariwisata terbaik.

Sejumlah pujian mengalir dari para pengunjung profesional.

Salah satunya dari Jordi Clos i Llombart, CEO Fira Barcelona, penyelenggara B-Travel. Ketika mengunjungi Paviliun Indonesia pada rangkaian acara pembukaan, Jordi menyatakan bahwa ketika memasuki area peserta internasional, pihaknya sangat terkesan dengan alunan lagu Wonderful World dari Paviliun Indonesia. Oleh karena itu diputuskannya untuk mengunjungi Paviliun Indonesia sebagai titik pertama kunjungannya ke area peserta internasional.

Ternyata pilihannya tidak salah. Karena katanya, Paviliun Indonesia yang berdekorasi umbul-umbul warna-warni dan prada Bali serta menyajikan kue-kue tradisional Indonesia memang sangat menarik.

KBRI Madrid yang tampil di pameran tersebut dengan membuka satu paviliun seluas 50 m2 memang menayangkan film “Wonderful Indonesia” tersebut. Bergantian dengan film-film promosi pariwisata dari berbagai daerah destinasi di Indonesia. Penayangan film di bagian depan Paviliun merupakan keputusan jitu karena terbukti mengundang perhatian pengunjung profesional.

Pada penampilan pertamanya ini, Paviliun Indonesia memilih tema “Wonderful Indonesia” untuk memenuhi 5 konsep pariwisata yang menjadi filosofi B-Travel.  Yakni B-Happy (wisata dengan keluarga, teman, dan saudara); B-Culture (wisata seni, sejarah dan budaya); B-Special (wisata khusus seperti wisata belanja, wisata mewah); B-Adventure (wisata bagi pecinta petualangan dan alam); serta B-Delicious (wisata kuliner).

Pameran B-Travel edisi ke-25 tahun 2017 ini diikuti oleh 1.060 industri pariwisata dari 56 negara seperti Argentina, Tiongkok, Ekuador, Jamaika, Jerman, Indonesia, India, Iran, Italia, Kroasia, Kuba, Kyrgistan, Maroko, Perancis, Peru, Portugal, Singapura, dan Tunisia.

Ikut berpartisipasi pula 10 provinsi di Spanyol seperti Andalusia, Catalunya, Castilla y Leon, Galicia, Rioja, dan Valencia. Mereka menampilkan perusahaan-perusahaan industri pariwisata seperti transportasi, maskapai penerbangan, kapal pesiar, perhotelan, restoran, pusat belanja dan operator perjalanan.

Dubes RI di Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, menyatakan bahwa selama ini KBRI Madrid berpartisipasi bersama agen perjalanan Spanyol yang membuka stand. Namun untuk edisi 2017 ini, KBRI Madrid untuk pertama  kalinya membuka Paviliun Indonesia dan bahkan mengundang operator dan agen perjalanan dari Indonesia untuk berpartisipasi  agar lebih banyak lagi destinasi yang dapat dipasarkan dan diminati wisatawan mancanegara. Hal ini  melaksanakan keputusan Presiden RI yang mentargetkan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta pada 2019.

Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh KBRI Madrid adalah ”jemput bola” seperti di B-Travel ini. Lalu mengundang operator dan agen perjalanan dari Indonesia untuk berpartisipasi, mengisi lahan KBRI, sehingga dapat langsung terjadi transaksi. Paviliun Indonesia diisi oleh stand KBRI Madrid; agen perjalanan Hindia Indonesia Tourism (Jakarta) dan Catur Expediciones (Bali).

Selain itu masih terdapat stand Come2 Indonesia (Bali) yang letaknya di depan Paviliun Indonesia, sehingga hampir semua destinasi di Indonesia yang merupakan endless destinations dapat dipasarkan oleh ketiga perusahaan tersebut.

J. Ramon Ussia pemilik Ussia Tours, Barcelona, kepada Dubes RI menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai inisiatif KBRI Madrid yang menyediakan lahan untuk agen perjalanan Indonesia membuka stand di Paviliun Indonesia sehingga pihaknya dapat langsung bertransaksi dengan agen perjalanan dari Indonesia.

Pada Pameran yang dikunjungi oleh lebih dari 25 ribu profesional dari berbagai negara tersebut, KBRI Madrid telah menyelenggarakan cocktail menyajikan jajan pasar Indonesia seperti lumpia sayur, bakwan, pisang goreng dan putu ayu, mengundang operator perjalanan dari Barcelona, Madrid dan kota-kota lain di Spanyol Utara. Paviliun Indonesia juga menyebarkan nyebarkan booklet, leaflet, dan CD film promosi pariwisata Indonesia.

Mukti dari Hindia Indonesia Tourism  menyatakan pihaknya akan semaksimal mungkin memanfaatkan ajang yang sangat baik tersebut, untuk bertemu dan memperkenalkan produk-produk paket perjalanan ke beberapa perusahaan dari negara lain yang membuka stand di B-Travel.

Sementara itu Obdulia Gonzalez Llamoc, Manajer Penjualan Mi Gran Viaje dari Peru menyatakan pihaknya sangat ingin menjalin kerjasama dengan agen perjalanan dari Indonesia karena sebagai sesama negara anggota APEC, di antara kedua negara telah diberlakukan fasilitas bebas visa sehingga potensi dan peluangnya sangat besar.

KBRI Madrid mengharapkan, Kementerian Pariwisata RI dapat mendorong kalangan operator dan agen perjalanan atau industri pariwisata lainnya di Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan temu bisnis pariwisata yang diselenggarakan oleh KBRI Madrid maupun Perwakilan Indonesia lainnya di luar negeri.

Sesuai taktik ”jemput bola”. KBRI Madrid mengharapkan di masa mendatang akan lebih banyak lagi agen dan operator perjalanan serta industri pariwisata dari Indonesia yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan oleh KBRI Madrid, untuk meningkatkan jumlah wisatawan Spanyol ke Indonesia.

Berdasarkan data UNWTO, pada tahun 2016 tercatat 65.000 kunjungan warga Spanyol ke Indonesia. Dibandingkan tahun 2015, naik 4%.

KBRI Madrid memandang B-Travel merupakan langkah konkrit dalam memasarkan berbagai destinasi pariwisata di Indonesia kepada pasar Eropa dan Amerika Latin mengingat B-Travel merupakan pameran pariwisata yang strategis ategis setelah FITUR setiap Januari di Madrid.

Pada 2016 Spanyol dikunjungi oleh 77 juta wisatawan mancanegara, meningkat 12% dibanding tahun 2015 yang tercatat 66 juta. Jumlah wisatawan asing di Spanyol yang sangat besar tersebut (nomor dua terbesar di dunia setelah Perancis) membuka peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan daya tarik pariwisata Indonesia di Spanyol.

Menpar Arief Yahya sering menyebut teknik marketing dengan “mengail” di kolam tetangga yang sudah pasti banyak ikannya. Mempromosikan Wonderful Indonesia di kota atau negara yang sudah banyak wisatawannya.

“Konsep ini sering dilakukan di market Singapore, selain ada 1,5 juta ekspatriat di sana, juga ada 15,5 juta wisman setiap tahunnya, maka berpromosi di sana, bukan saja menjaring Singaporean di sana, tapi juga wisatawan yang sedang berada di sana,” ungkap Menteri Arief Yahya.

“Ini tidak hanya akan menarik wisatawan Spanyol melainkan juga wisatawa asing yang sedang berkunjung ke Spanyol,” tandas Yuli Mumpuni. (*)

Penggunaan Anggaran Harus Diperketat

0

batampos.co.id – Kepala Ditjen Perbedaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengingatkan Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri untuk menekankan penggunaan anggaran yang ada. Karena, apabila penerimaan negara tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Konsekuensinya adalah akan terjadinya pemangkasan anggaran daerah.

“Pemangkasan anggaran daerah oleh Pemerintah Pusat sangat besar potensinya. Karena semua tergantung pada penerimaan negara, kalau tidak tercapai otomatis terkena dampaknya,” ujar Heru Pudyo Nugroho menjawab pertanyaan media, Senin (24/4) di Tanjungpinang.

Menurutnya, terjadi atau tidaknya pemangkasan anggaran akan terlihat pada APBN Perubahan nanti. Ia berharap penerimaan negara sesuai dengan target. Sehingga keuangan daerah tidak terganggu. Akan tetapi, Pemerintah Daerah juga diharapkan siap siaga. Yakni memanfaatkan potensi yang ada bagi meningkatnya pendapatan daerah.

“Sehingga daerah tidak terlalu ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. Sektor-sektor yang ada harus kita manfaatkan. Karena apabila anggaran dipangkas, rencana pembangunan yang ada menjadi korban,” papar Heru.

Masih kata Heru, transfer ke daerah dan dana desa merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa saat ini semakin didorong untuk mendukung efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD diperkuat dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

“Adanya pengalokasian anggaran pusat ke daerah, menjadi suntikan pembangunan didaerah tentunya. Struktur ini juga harus dioptimalkan, sehingga tujuan pembangunan menjadi terarah,” paparnya lagi.

Disebutkannya, sampai dengan tanggal 20 April 2017 lalu, KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam telah melakukan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp199,04 miliar. Sedangkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp96,51 miliar. Dijelaskannya, berdasarkan rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan hasil evaluasi penyaluran DAK Fisik, terdapat DAK Fisik yang belum bisa disalurkan.

” Yakni, DAK Fisik Bidang Pertanian pada Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna. Hal tersebut dikarenakan DAK Fisik dimaksud termasuk ke dalam jenis penyaluran secara sekaligus atau 100 persen,” jelasnya.

Ditambahkannya, adapun persyaratkan daftar kontrak untuk pencairannya sesuai dengan PMK No. 50 Tahun 2017. Dengan ini, diharapkan Pemda bersangkutan dapat dengan segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa serta menyampaikan daftar kontrak kegiatan dimaksud ke KPPN. Sehingga proses penyaluran bisa segera dilakukan.

“Seharusnya percepatan pembangunan bisa terlaksana sesuai jadwal. Tetapi dengan persoalan ini, menjadi sedikit tertunda,” tutup Heru Pudyo Nugroho.(jpg)

Industri Pariwisata dan Maritim Harus Dikelola Optimal

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat membuka Seminar Industri Pariwisata dan Maritim Indonesia di Kantor Bank Indonesia, Batam, Sabtu (22/4). F. Batampos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan industri pariwisata dan maritim memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi Kepri. Dua sektor itu merupakan sumber ekonomi yang harus dikelola dengan optimal.

“Negeri kita negeri bahari, bangun kejayaan dari laut,” kata Nurdin saat membuka Seminar Industri Pariwisata dan Maritim Indonesia di Kantor Bank Indonesia, Batam, Sabtu (22/4).

Seminar dengan tema Industri Pariwisata dan Maritim sebagai Sumber Ekonomi Baru yang Berkelanjutan dan Inklusif ini digelar Alumni Universitas Andalas di Kepri.

Tampil sebagai pembicara kunci pada seminar itu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. Sementara, deputi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Kementerian Pariwisata ikut menjadi pembicara. Hadir juga Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal.

Gubernur menegas segala sektor yang berpotensi haris digarap untuk menunjang perekonomian daerah. Apalagi semua aktivitas itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Maritim ini dunia saya, bukan dunia teori. Saya praktik langsung. Ini sumber ekonomi lama. Cuma kita baru bangun tidur,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan pariwisata di Kepri harus digarap maksimal. Karena pariwisata tak ada musim. Tidak memerlukan modal banyak. Masyarakat bisa menikmati langsung hasilnya. Potensi itu, kata Nurdin, ada di banyak daerah di Kepri.

“Tinggal bagaimana mengelola, bagaimana menjualnya,” kata mantan Bupati Karimun ini.

Kepada generasi muda Kepri, Gubernur berharap bisa memanfaatkan potensi besar maritim dan pariwisata. Jangan begitu selesai pendidikan, hanya fokus ingin jadi tenaga honorer di pemerintahan.

Kepada para pemuda, Gubernur menyampaikan penting menanamkan semangat orang bahari. Orang maritim itu, kata mantan nakhoda kapal ini adalah pekerja keras. Selain itu mereka juga memiliki disiplin yang tinggi dan jujur.

“Mereka punya visi dan pikiran ke depan. Cakrawala jauh yang dipandang,” kata Nurdin.

Prinsip manajemen POAC, kata Nurdin, juga menjadi panduan orang bahari. POAC itu adalah planing (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). Hal itu, tegas Nurdin, membuat orang maritim meraih kesuksesan.

“Terakhir, mereka biasanya tawadhu atau rendah hati. Ketika badai menghantam di lautan, kepada Yang Maha Kuasa mereka berserah,” kata Nurdin. (bni)

Polda Kepri Kirimkan Berkas Dua Tersangka Pungli Pasar

0
Suasana jual beli di Pasar Bintan Centre Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Pasar ini dikelola oleh BUMD Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Polda Kepri kirimkan berkas dua tersangka pungli Pasar Bintancenter, Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Saat ini untuk prosesnya, Polda Kepri masih menunggu arahan dari pihak kejaksaan. “Sudah tahap I, minggu lalu,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol, Budi Suryanto, Sabtu (22/4).

Dua berkas yang dikirimkan tersebut dari tersangka Slamet dan Asep Nana Suryana. Slamet merupakan tersangka pertama yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Slamet selaku karyawan BUMD Tanjungpinang, meminta uang pembayaran awal penyewaan kios di Pasar Bintancenter, lebih mahal dibandingkah harga seharusnya. Dimana untuk satu kios, Slamet bisa meminta uang hingga Rp 8-20 juta.

“Padahal sewa kios tak segitu juga,” ucap Budi.

Asep Nana Suryana,Direktur Umum BUMD Tanjungpinang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian. Dimana berdasarkan pengakuan Slamet, diduga uang pungli mengalir ke Asep.

Budi mengatakan pihaknya masih terus memproses kasus ini. “Saat ini masih menunggu koordinasi dari kejaksaan saja,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa Hukum BUMD dan Asep Nana Suryana, Urip Santoso membantah tak ada aliran pungli itu ke kliennya. Dan ia mengatakan akan melaporkan Slamet (tersangka pertama pungli Pasar Bintancenter,red), atas pencemaran nama baik dan penghinaan. “Pasal 310 dan 311 (KUHP,red),” ungkapnya. (ska)

Dongkrak PAD Status Samsat Ditingkatkan

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan status Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang saat ini masih berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) agar nantinya bisa dijadikan menjadi kantor samsat. Pasalnya, sudah 8 tahun Anambas mekar menjadi kabupaten, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan masih dibagi dua, dengan Kabupaten Natuna.

“Saat ini kami mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semua lini akan kami genjot. Target kami saat ini, yaitu meminta Pemprov Kepri meningkatkan status Samsat, karena saat ini Polres Anambas sudah berdiri. Sementara DBH dari pajak kendaraan masih bagi dua dengan Natuna,” kata Azwandi, Kepada Badan Keuangan Daerah (BKD), Minggu (23/4).

Menurutnya, Anambas sudah layak didukung Samsat untuk pengurusan bea balik nama dan perpanjangan STNK. Samsat yang berdiri di Anambas saat ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jika ada kendaraan yang berasal dari Batam atau kota lain, ma bayar pajaknya tetap dikota asal, bukan masuk ke Anambas. Diakuinya masuk ke daerah lain dan Anambas akan tetap mendapatkan bagi hasil tapi tidak seperti kalau uang itu masuk langsung ke Anambas sehingga Anambas bisa disebut daerah penghasil.

“Sepeda motor yang di Anambas berasal dari Batam maupun Tanjungpinang, tentu pajaknya lari kekota asal. Sementara kendaraannya ada di Anambas. Ini yang perlu digesa, untuk meningkatkan PAD. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolres Anambas,” tegasnya.

Sementara, Kapolres Anambas, AKBP Junoto mengakui pihaknya sudah melakukan koordinasi mengenai pembuatan SIM dan bea balik nama kendaraan bermotor di Anambas.

“Koordinasi dengan Pemda sudah ada, alatnya juga sudah ada. Tetapi infrastrukturnya yang kurang mendukung. Seperti sinyal internet,
karena proses registrasi STNK sistemnya online semua. Ini yang kita butuhkan,” ungkapnya.

Diakuinya saat ini pihaknya masih mengalami keterbatasan terutama lahan karena dengan kantor yang sekarang itu belum memungkinkan untuk didirikan kantor samsat. “Mungkin tahun 2018 mendatang Samsat sudah bisa beroperasi untuk pengurusan SIM dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor,” ujarnya. (sya)

1 Juni, Tarif Listrik Batam Naik Lagi

0

batampos.co.id – Pelanggan PT PLN Batam diminta untuk lebih berhemat memanfaatkan aliran listrik di rumah baik untuk daya 1300 VA, 2200 VA dan daya hingga 3500 VA. Pasalnya setelah kenaikan tahap I pada April ini, maka per tanggal 1 Juni 2017 tarif akan kembali dinaikkan.

Kenaikan per 1 Juni 2017 ini menurut Kepala Departemen Komersial Tata Niaga Penjualan Tenaga Listrik Bright PLN Batam, Solider Sinaga sesuai Pergub Kepri Nomor 21 Tahun 2017 yakni untuk golongan R1 1300 VA sebesar Rp1.352 per.kwh lalu R2 2200 VA sebesar Rp1.360 per kwh.

“Kenaikan ini dikarenakan ada kenaikan biaya pokok yakni kenaikan kurs dollar Amerika dimana dalam belanja operasionalnya 70%nya dipengaruhi dollar baik sparepart, gas dan lainnya kemudian harga energi primer (bahan bakar gas) lalu tingkat inflasi,” ujar Solider dalam acara Focus Group Discussion membedah tarif listrik Batam di Harmoni One hotel, siang inu, Selasa (25/4/2017).

FGD ini dipimpin langsung Dirut Batam Pos Marganas Nainggolan yang turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri Amjon, anggota DPRD Batam Asmin Patros dan tamu undangan lainnya. (spt)

Dinkes Imbau Toko Kelontong Tak Jual Obat Sembarangan

0

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun mengingatkan kepada toko kelontong atau warung agar tidak menjual obat sembarangan kepada masyarakat. Sehingga, penggunaannya tidak disalahgunakan. Karena, meski beberapa jenis obat dapat dijual bebas tanpa resep dokter, jika dikonsomsi berlebihan bisa memberikan efek negatif.

Untuk mengatasi penjualan obat agar tidak disalahgunakan, beberapa waktu lalu, Dinkes sudah membuat surat edaran ke Puskesmas yang ada di setiap kecamatan untuk diteruskan ke toko obat, toko kelontong dan juga warung.

“Tujuannya, untuk mengingatkan agar yang bukan toko obat dilarang menjual obat sembarangan. Memang, kita tahu ada toko kelontong yang menjual obat bebas resep dokter. Khususnya obat ada logo lingkaran warna hijau,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Karimun, Rahmadi kepada Batam Pos, Sabtu (22/4).

Meski bisa dijual tanpa resep dokter untuk obat yang bertanda logo hijau, tapi dalam melakukan penjualannya tetap harus seletif. Termasuk juga, toko obat atau apotek kalau menjual obat dapat melihat kondisi pembelinya. Misalnya, ada seorang warga mau membeli sekotak obat batuk jenis tertentu, maka toko obat atau apotek jangan langsung menjual, ditanyakan lebih dulu untuk apa membeli sebanyak itu.

”Karena, kita sudah sering terima laporan dan juga mendapatkan informasi untuk salah satu jenis obat batuk cair dalam bentuk sachet banyak disalahgunakan. Sebagian besar digunakan untuk campuran mengkonsumsi minuman beralkohol atau anggur. Padahal, obat batuk tersebut memiliki logo bertanda biru. Yang artinya, bebas dibeli tanpa resep dokter, tapi penggunaannya diawasi, karena termasuk obat keras. Bahkan, selain toko obat atau apotik tidak boleh menjual obat batuk yang dimaksud,” jelasnya.

Intinya, lanjut Ramhadi, dalam melakukan penjualan jangan hanya menacari keuntungan dari penjualan obat. Tapi, penjual bisa juga bertindak sebagai pengawas. Karena, sudah mendapatkan surat edaran dari pihaknya. Selain itu, dalam waktu tertentu pihaknya bersama dengan satpol PP juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Khususnya, di toko kelontong yang ada di lingkungan pemukiman masyarakat. (san)

Polsek Cek Senpi dan SIM Anggota

0
Kapolsek Kota Balai Karimun, AKP Lulik Febyantara sedang memeriksa Senpi yang digunakan salah seorang anggotanya. F.Sandi/batampos.

batampos.co.id – Polsek Kota Balai Karimun, Sabtu (22/4) pagi melakukan pemeriksaan senjata api (Senpi) jenis pistol yang dibawa para anggota. Tujuannya memastikan senpi tersebut dapat berfungsi dengan baik, dan juga tidak disalahgunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

”Pemeriksaan Senpi yang kita lakukan ini merupakan kegiatan rutin. Hanya saja, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Untuk jajaran Mapolsek Kota, jumlah anggota yang mempunyai surat izin untuk membawa senpi ada 4 orang. Hasil pemeriksaan yang kita lakukan, seluruhnya lengkap, termasuk amunisi atau peluru tidak ada yang kurang. Hanya saja, satu senpi ditemukan dalam keadaan kotor,” ujar Kapolsek Kota Balai Karimun, AKP Lulik Febyantara kepada Batam Pos, Sabtu (22/4).

Dengan ditemukannya Senpi milik satu orang anggota yang tidak bersih, kata Lulik, maka pihaknya telah memberikan teguran dan juga tindakan fisik. Tindakan fisik yang diberikan dalam bentuk lari dalam waktu satu minggu. Ini merupakan peringatan kepada anggota yang memegang atau membawa Senpi aghar menjaga kebersihan barang milik negara atau onventaris yang dipinjamkan kepada anggota Polri.

”Selain melakukan pemeriksaan Senpi bersama dengan surat-suratnya, kita juga melakukan pemeriksaan surat izin mengemudi atau SIM. Artinya, melalui pemeriksaan SIM ini kita membenahi dulu ke dalam sebelum melakukan pemeriksaan kepada masyarakat. Alhamdulillah, semua anggota kita memiliki SIM. Selain itu, saya juga bnerpesan agar dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri harus humanis. Karena, tugas sebagai polisi yang utama adalah melayani masyarakat,” papar Lulik. (san)