Di pasar tradisional, kedai kopi hingga ritel modern di Kepulauan Riau, aktivitas orang memindai barcode dengan ponsel untuk membayar sudah menjadi pemandangan umum. Mulai beli lontong pagi di Tanjungpinang sampai beli baju di Batam, semua kini tinggal pindai. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjelma menjadi kebutuhan wajib. 

Reporter: FISKA JUANDA

Di sebuah warung kopi sederhana di Tiban, Kota Batam, seorang ibu muda mengangkat ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu memindai barcode kode batang yang tertempel di sisi etalase. 

Dengan sekali klik, secangkir kopi hitam dan sepiring goreng pisang seharga Rp35.000 pun lunas dibayar. Tak ada uang tunai berpindah tangan, hanya bunyi notifikasi yang mengonfirmasi, transaksi berhasil.

“Tidak ribet. Saya tak perlu bawa uang tunai setiap hari,” kata Rahmawati, ibu muda tersebut, Rabu (25/6).

Kepada Batam Pos, dia mengatakan, sejak ada QRIS, hampir tak pernah membawa dompet atau pegang uang tunai.

“Semuanya tinggal tap-tap saja. Selesai semua pembayaran,” ujarnya. 

Hal yang senada diucapkan oleh Alamudin Hamapu, warga Kabil. Dia mengatakan, jarang membawa uang dalam bentuk fisik. Cukup bawa ponsel, semuanya sudah berada dalam genggaman. 

“Kemana-mana cukup bawa ponsel,” ucapnya. 

Alasannya, setiap tempat yang dikunjunginya menyediakan layanan QRIS.

“Di Batam saya tak khawatir tak bawa tunai. Di kedai kopi pun sudah ada QRIS, tinggal barcode (pindai) selesai sudah,” tuturnya. 

Odi Nazar, Warga Tanjungpinang, mengaku, kebiasaan itu juga dilakukannya. Kedai-kedai kopi yang disinggahinya usai bekerja, selalu menyediakan QRIS.

“Jadi tak usah bawa duit (uang kartal). Beli lontong aja bisa pakai QRIS,” ucapnya. 

Pemakaian QRIS bukan lagi sesuatu yang langka di Kepri. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan Kepri, di caturwulan pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS di Kepri sebanyak 539.337 pengguna.

Ada penambahan sebanyak 9.010 pengguna baru di periode Januari hingga April.

Tak hanya pengguna QRIS saja yang bertambah. Para pelaku usaha juga berbondong-bondong bergabung dalam ekosistem digital ini.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kepri, Adidoyo Prakoso, mengatakan, sebanyak 48.812 merchant baru terdaftar sepanjang Januari-April 2025.

Sehingga, total merchant di Kepri mencapai angka 628.056. Jika dibandingkan tahun lalu, naik hampir 20 persen. 

Sebagian besar berasal dari sektor mikro dan informal. Pedagang kaki lima, warung kecil, hingga toko kelontong di hinterland mulai mengenal kode QR sebagai alat transaksi sehari-hari. QRIS bukan lagi barang kota, tapi sudah menyentuh sudut-sudut terjauh di provinsi ini.

“Kami ingin siapa pun, dari warung kopi di hinterland sampai pelaku UMKM di kota, bisa terkoneksi dalam satu sistem pembayaran,” kata Adidoyo. 

Dari sisi transaksi, dampaknya terasa nyata. Dari Januari hingga April 2025, volume transaksi QRIS di Kepri telah mencapai 18 juta.

Tumbuh lebih dari 104 persen, dibanding tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp2,6 triliun, meningkat 345 persen secara tahunan.

Pertumbuhan ini bukan tanpa usaha dan kerja keras. Bank Indonesia Kepri membangun strategi literasi dan promosi yang masif. 

Mulai dari iklan QRIS di Bandara Hang Nadim, Trans Batam, bioskop, hingga edukasi dalam festival rakyat seperti Creative and Innovative Riau Islands Carnival (CERNIVAL).

CERNIVAL tak sekadar festival musik dan bazar UMKM. Di dalamnya, masyarakat diajak berinteraksi langsung dengan QRIS lewat aneka permainan, simulasi pembayaran, hingga kompetisi merchant. 

Bank Indonesia juga membawa QRIS masuk ke ruang-ruang yang sebelumnya tak tersentuh teknologi transaksi digital, rumah ibadah, sekolah, komunitas UMKM, hingga para pramuwisata.

Masyarakat diajak mengenal transaksi yang bukan hanya praktis, tapi juga aman dan tercatat.

Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto, mengatakan, QRIS menjadi alat baru yang menawarkan kemudahan dan kepercayaan. 

Meskipun begitu, belum semua pihak nyaman meninggalkan uang tunai. Di beberapa pulau, masih ada yang belum sepenuhnya paham manfaat QRIS.

Untuk itu, kata Rony, BI Kepri menempuh jalur kolaboratif, menggandeng pemerintah daerah, komunitas, hingga media lokal untuk menyebarkan pemahaman mengenai QRIS. 

Dia yakin, ke depan QRIS akan menjadi standar baru transaksi.

“Koordinasi antar pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi daerah menghadapi dinamika global,” ucap Rony. 

Saat ini, Kepri juga menjadi pelopor QRIS lintas negara (cross-border), sebuah inisiatif yang memudahkan wisatawan dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2023, transaksi lintas negara menggunakan QRIS terus menunjukkan geliat pertumbuhan yang menjanjikan. 

Tak sekadar menjadi alat pembayaran domestik, QRIS kini menembus batas negara dan memudahkan wisatawan mancanegara bertransaksi di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi wisata seperti Kepri.

Setahun terakhir, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mencatat total 21.715 transaksi yang dilakukan wisatawan asal Malaysia mencapai Rp6,96 miliar.

Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, tumbuh hingga 384 persen secara frekuensi dan 789 persen dari sisi nominal.

Sementara itu, wisatawan dari Singapura juga aktif memanfaatkan QRIS. Di periode yang sama, sebanyak 4.883 kali transaksi tercatat dengan nilai total Rp1,69 miliar.

Pertumbuhan penggunaannya bahkan lebih tinggi dalam hal jumlah transaksi, yakni 445 persen, dan ada peningkatan sebesar 412 persen dari sisi nominal.

Penggunaan QRIS oleh wisatawan asal Thailand mulai menunjukkan geliat. Meski masih terbatas, transaksi dari wisatawan Thailand mencapai 198 kali dengan nilai Rp14,76 juta.

Namun, jika melihat pertumbuhannya, justru inilah yang paling mencolok. Sebab, naik 761 persen dari sisi jumlah transaksi, dan 255 persen secara nominal dibanding tahun sebelumnya.

QRIS cross border dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Kepri. Apalagi Kepri merupakan salah satu wilayah perbatasan yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. 

Keberadaan QRIS cross border dapat menjadi jembatan perbedaan platform pembayaran antarnegara. Hal ini membuat transaksi lebih mudah serta efisien.

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Batam, Ardiwinata. Dia  membenarkan, bahwa QRIS memberikan dampak besar terhadap pariwisata. “Iya (saat ditanya Batam Pos mengenai transaksi QRIS yang memudahkan transaksi wisatawan saat berkunjung ke Batam),” ucap Ardi.

QRIS, kata Ardi, sangat memudahkan wisatawan nusantara, maupun mancanegara dalam bertransaksi. “Karena wisata itu identik dengan sesuatu yang seru, menyenangkan, dan bikin happy,” ujarnya. (*)

Artikel QRIS Menembus Batas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan berencana membangun Sekolah Rakyat di daerah Nongsa. Sekolah ini nantinya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang menyediakan akses pendidikan gratis dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa lahan seluas delapan hektare telah disiapkan untuk proyek tersebut. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menunggu data terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya DT-SEN 1 yang dirilis oleh Kementerian Sosial.

“Lahannya yang sudah disiapkan di Nongsa ada sekitar 8 hektare. Cuma kami masih menunggu data DT-SEN 1 yang baru dirilis oleh Kementerian Sosial,” ujar Tri, Selasa (1/7).

Tri menjelaskan, Sekolah Rakyat ini akan berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Selain kurikulum yang akan disusun secara khusus, sekolah ini juga akan menyesuaikan pendekatan pembelajarannya agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan siswa dari keluarga rentan.

BACA JUGA: Tahun ini, Diprioritaskan untuk Jenjang SMA, Sekolah Rakyat untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu

“Sekolah Rakyat ini akan memiliki pendekatan berbeda dari sekolah konvensional, terutama pada kurikulum dan segmentasi siswanya. Kurikulumnya dibuat berbeda, tapi kami tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikannya dan akan menyediakan tenaga pengajarnya,” terangnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Batam hanya akan bertanggung jawab dalam hal penyediaan lahan dan tenaga pendidik. Sementara pembangunan fisik akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pembangunan nanti melalui anggaran pusat, yakni Kementerian PUPR. Kami di daerah lebih fokus menyiapkan tenaga pendidik dan kurikulum,” jelasnya.

Tri menambahkan, konsep Sekolah Rakyat yang menggabungkan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Namun hal ini masih dalam tahap kajian, mengingat ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Konsepnya seperti kawasan pendidikan terpadu. Di sana all in, dari SD, SMP, sampai SMA. Tapi tentu saja ini harus dikaji dulu. Jangan sampai ketika semua jenjang digabung dalam satu lokasi justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kami harus pastikan konsep ini matang sebelum diterapkan,” kata dia.

Lebih jauh, Tri berharap kehadiran Sekolah Rakyat nantinya bisa menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sekolah ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di Kota Batam.

“Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi alternatif pendidikan inklusif yang menjangkau siswa dari latar belakang ekonomi rentan dan menurunkan angka putus sekolah,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Nongsa, Sediakan Pendidikan Gratis Terpadu dari SD hingga SMA pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, mengusulkan penghentian sementara atau moratorium terhadap pungutan parkir tepi jalan umum. Usulan ini didasari atas temuan dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang dinilai tidak optimal.

Dia menjelaskan, dari total 985 titik parkir tepi jalan yang ada di Batam, capaian pendapatan sejauh ini hanya sekitar 38 sampai 40 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

“Per hari ini baru Rp11 miliar. Artinya ada kebocoran pendapatan,” katanya, Selasa (1/7).

Menurut Mustofa, kebocoran tersebut diduga terjadi di lapangan, khususnya pada pola pengelolaan antara juru parkir (jukir) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Batam. Ia menyebut, ada pihak ketiga yang ikut bermain di antara keduanya sehingga pendapatan tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah.

BACA JUGA: Kehilangan Motor di Luar Area Parkir Resmi, PN Batam Evaluasi Sistem Keamanan

“Jukir itu harusnya langsung ke koordinator Dishub, tapi ternyata ada pihak ketiga di tengah ini. Kami menduga kebocorannya ada di situ,” kata dia.

Untuk itu, ia bersama Komisi I telah mendiskusikan persoalan ini dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Biro Hukum Provinsi Kepri. Ia menegaskan perlunya perubahan sistem yang menyeluruh agar PAD dari parkir tepi jalan bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Perubahan ini kalau hanya menyangkut kepala dinas saja tidak akan sanggup. Maka harus ada support dari kepala daerah. Kami usulkan moratorium dua bulan, kita nol-kan dulu, lalu masukkan sistem baru yang lebih baik,” katanya.

Retribusi parkir menjadi salah satu sektor potensial dalam menyumbang PAD Kota Batam. Karena itu, perbaikan sistem mutlak dilakukan, apalagi banyak keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan parkir saat ini.

Mustofa berharap, melalui moratorium dan pembenahan sistem, target PAD dari parkir yang semula ditetapkan Rp70 miliar bisa tercapai. Namun jika tidak memungkinkan, DPRD dan Pemko Batam bisa menyepakati target baru yang lebih realistis.

“Contohnya 2025 kita sepakati Rp30 miliar, minimal mendekati angka itu,” ujarnya.

Ia pun merekomendasikan secara langsung kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk mengambil langkah tegas dan segera memberlakukan moratorium. Menurutnya, ini menjadi momentum tepat untuk merombak sistem parkir tepi jalan dari hulu ke hilir.

Ia juga menyarankan agar pengelolaan parkir dilakukan secara profesional, baik melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dishub maupun sistem pihak ketiga yang taat regulasi.

“Kalau memang ratusan titik itu di pihak ketigakan, ya dilakukan sesuai regulasi,” kata Mustofa.

Ia turut mengingatkan bahwa retribusi parkir yang dipungut dari masyarakat sejatinya harus masuk ke kas daerah. “Sekarang sudah dipungut di masyarakat, tapi tak masuk ke daerah. Karena itu masuk ke ‘raja-raja kecil’. Ini yang harus kita hentikan,” tambahnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Sentil Kebocoran Pendapatan dari Retribusi Parkir, DPRD Usulan Moratorium Parkir Tepi Jalan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terjadi di kawasan Tiban, persis di depan Perumahan Taman Sari, Selasa (1/7) pagi. Dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu, sebuah mobil Honda WRV BP 1314 YY berwarna silver terbalik setelah dihantam truk pengangkut pasir yang melaju kencang dari arah Tiban Center. Satu orang pengemudi dilaporkan mengalami luka-luka.

Kejadian bermula saat sebuah mobil Toyota Inova hitam dengan nomor polisi BP 1779 CO keluar dari gerbang Perumahan Taman Sari menuju jalan utama. Dalam waktu bersamaan, dari arah atas, yakni Tiban Center, sebuah truk tanpa muatan datang meluncur kencang menuruni jalan.

“Truk itu dari atas sudah bunyikan klakson keras karena memang jalannya turunan. Tapi mungkin karena kaget ada mobil keluar dari simpang, dia langsung banting setir ke kanan,” kata Ani, salah satu warga yang menyaksikan kejadian.

BACA JUGA: 3 Mobil Tabrakan Beruntun di Tiban Kampung, Kasubnit Laka: Tidak Jaga Jarak

Akibat manuver mendadak tersebut, truk tidak hanya menyerempet mobil Inova hitam yang baru keluar dari perumahan, tetapi juga menghantam mobil Honda WRV silver yang berada tepat di depannya. Benturan keras menyebabkan mobil WRV terbalik beberapa kali di tengah jalan.

“Mobil WRV sempat terguling-guling, lumayan parah. Pengemudinya laki-laki, luka di bagian kaki dan tangan,” tambah Yudi, warga lainnya.

Warga sekitar langsung berhamburan ke lokasi untuk menolong korban dan mengatur lalu lintas yang sempat tersendat parah. Kemacetan panjang tak terhindarkan karena posisi kendaraan yang melintang di jalan dan menarik perhatian pengendara yang melintas.

Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang turun ke lokasi tak lama kemudian. Mereka langsung melakukan untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Mobil WRV yang mengalami kerusakan paling parah telah dibawa ke Mapolresta Barelang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

“Sekitar satu jam macet total. Setelah petugas datang, lalu lintas mulai kembali normal,” tambah Yudi. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Ditabrak Truk, Mobil WR-V Terbalik  di Tiban, Satu Korban Luka  pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam menuntut Wita, Direktur PT Wahana Mitra Prima Internasional, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam kasus penggelapan dana program pelatihan kerja bersertifikat. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (30/6), yang menyebut kerugian korban mencapai 385 juta rupiah.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 372 KUHP,” ujar Jaksa Abdullah di hadapan majelis hakim yang dipimpin Welly Irdianto.

Jaksa menyatakan, perbuatan Wita menimbulkan keresahan publik dan mengakibatkan kerugian besar bagi peserta pelatihan.

Meski demikian, sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, termasuk pengakuan dan penyesalannya, menjadi pertimbangan yang meringankan dalam tuntutan jaksa.

Baca Juga: Lewat Kuasa Hukum, Roslina Bantah Lakukan Penganiayaan ART

Kasus ini bermula dari program pelatihan kerja di bawah LPK ARSI Learning Centre—lembaga yang berada di bawah naungan PT Wahana Mitra Prima Internasional—yang dilaksanakan sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024. Pelatihan mencakup bidang keselamatan kerja (K3), teknisi perancah, konstruksi, hingga penanggulangan kebakaran.

Setiap peserta dikenai biaya pendaftaran sekitar Rp3,5 juta. Namun, banyak dari mereka yang tidak pernah mengikuti ujian resmi dan tidak memperoleh sertifikat kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagaimana dijanjikan.

“Yang diberikan kepada peserta hanya surat rekomendasi, dan itu tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan,” ungkap Jaksa Abdullah.

Dari hasil penyelidikan, dana pendaftaran peserta langsung ditransfer ke rekening perusahaan milik terdakwa. Dana itu kemudian dipakai untuk membiayai operasional kantor, menggaji karyawan, hingga menutupi utang pelatihan sebelumnya. Akibatnya, peserta dari gelombang ke-52 hingga ke-70 mengalami kerugian total sebesar Rp385 juta.

Baca Juga: Polda Kepri Ungkap Penyelundupan Vape Bernilai Miliaran

Dalam sidang sebelumnya, Wita sempat menyampaikan keinginannya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Ia menyatakan telah mengembalikan sebagian dana sebesar Rp200 juta dan berjanji mencicil sisanya dalam jangka waktu enam bulan.

Namun, majelis hakim menegaskan bahwa niat tersebut tidak menggugurkan unsur pidana. “Janji pengembalian uang bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan,” tegas Ketua Majelis Hakim, Welly Irdianto.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Gelapkan Dana Pelatihan Kerja Ratusan Juta, Dirut LPK di NBatam Dituntut 1,5 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.