batampos— Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Teluk Padan, Kelurahan Tanjunguncang, Sabtu (29/6) siang.

Dapur umum yang dikelola oleh Yayasan Pasundan Pratiwi ini akan menyuplai makanan bergizi ke enam sekolah di kawasan Tanjunguncang mulai pertengahan Juli mendatang.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya peran dapur umum dalam menunjang program MBG. Ia berharap, keberadaan dapur ini benar-benar dapat membantu pemenuhan gizi bagi para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. “Dukung sepenuhnya program ini agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pesannya.

Usai memberi arahan, Amsakar juga menyempatkan diri meninjau langsung fasilitas dapur. Ia mengecek berbagai peralatan memasak serta sistem penyiapan makanan. Ia menyebutkan bahwa kesiapan fasilitas yang memadai akan sangat menentukan kelancaran program ini di lapangan.

BACA JUGA: Dapur Umum MBG Baru Beroperasi di Bengkong

“Semua yang saya lihat sudah cukup baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti. Saya harap ini bisa dijalankan dengan komitmen tinggi, demi kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” tambahnya.

Apeng, penanggung jawab dapur umum MBG Yayasan Pasundan Pratiwi, mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses persiapan telah selesai dan tinggal menunggu hari pelaksanaan.

“Mulai tanggal 14 Juli nanti, kami akan mulai menyuplai makanan bergizi ke enam sekolah. Totalnya mencapai 3.149 porsi per hari. Semua sudah siap, tinggal eksekusi di lapangan,” ujar Apeng.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin akses gizi seimbang bagi anak-anak sekolah. Program ini telah dijalankan secara bertahap di sejumlah wilayah di Batam dan akan terus diperluas. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Wali Kota Batam Resmikan Dapur Umum MBG untuk Enam Sekolah di Tanjunguncang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap dua terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan, yakni Hotman Nasip Parulian Nababan alias Hotman dan Dani Setiawan Sitorus alias Pak Kila alias Iwan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut keduanya dengan hukuman 3 tahun penjara.

“Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan terhadap kedua terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim Welly dalam sidang putusan yang digelar di PN Batam, Senin (30/6).

Kasus ini bermula pada Jumat, 27 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, Dani Setiawan menghubungi Hotman dan mengajaknya melakukan pencurian. Hotman menyetujui ajakan tersebut, dan Dani kemudian menyiapkan dua buah kunci L dan satu buah pahat sebagai alat bantu untuk melancarkan aksinya.

Sekitar pukul 11.00 WIB, keduanya bergerak menuju rumah pertama di Perumahan Bukit Asri Blok H No.13, Kelurahan Tiban Baru, Sekupang. Di lokasi tersebut, Hotman merusak jendela kamar menggunakan pahat dan masuk ke dalam rumah, sementara Dani berjaga di atas sepeda motor memantau situasi.

BACA JUGA: Ratusan Pencari Kerja di Batam Gigit Jari Sertifikat Tak Kunjung Tiba, Direktur LPK ARSI Disidang

Di dalam rumah milik korban Nurbayani, Hotman mencuri uang tunai sebesar Rp600.000 dan sebuah cincin emas 23 karat seberat 2 gram dari dalam lemari.

Tak berhenti di sana, keduanya kemudian melanjutkan aksinya ke rumah kedua milik korban Joni di Perumahan Tiban Indah Permai Blok F2 No.18, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang.

Kali ini, Dani berperan merusak kunci gembok rumah menggunakan pahat, sedangkan Hotman berjaga di luar. Setelah berhasil masuk, Dani mencuri sebuah tas hitam merek Eiger yang berisi laptop Acer One 14, charger, dan mouse.

Akibat aksi pencurian berencana tersebut, korban Nurbayani mengalami kerugian sebesar Rp2 juta, sedangkan korban Joni menderita kerugian senilai Rp3,5 juta.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan disertai pemberatan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dan dengan cara merusak bagian rumah untuk masuk ke dalam. (*)

Reporter: Azis

Artikel Curi Uang, Emas, dan Laptop, Hotman dan Dani Dihukum 2 Tahun 6 Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kedutaan Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan menjajaki peluang kerja sama baru.

Duta Besar Australia, Rod Brazier, bersama Business Champion Australia untuk Indonesia, Prof Jennifer Westacott AC, melakukan kunjungan kerja ke Batam, pada 29-30 Juni. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antara pelaku bisnis dan investor kedua negara.

Kunjungan ini juga memantapkan komitmen Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia, sekaligus menunjukkan kepercayaan investor Australia terhadap potensi Batam sebagai pusat pertumbuhan dan digitalisasi kawasan.

Selama di Batam, Brazier dan Westacott bertemu dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Mereka juga menyambangi Nongsa Digital Park (NDP) serta meninjau operasional tiga perusahaan Australia yang telah berinvestasi di Batam, yaitu Gelflex, Austin Engineering, dan Thiess.

BACA JUGA: Aktifkan 112 BTS untuk Dukung Ekonomi Digital, Telkomsel Perluas Layanan 5G di Batam

Prof Westacott menyebut potensi NDP sebagai magnet bagi investor digital Australia. Ia mengatakan, kawasan ini menawarkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung kolaborasi ekonomi digital.

“Pusat Data Nasional yang baru menjadi peluang kolaborasi besar bagi perusahaan Australia, terutama dalam transformasi digital Indonesia,” katanya, Senin (30/6).

Senada dengan itu, Duta Besar Brazier menyambut baik keberadaan sejumlah perusahaan Australia di Batam. Ia menyebut, kehadiran mereka tidak hanya membawa nilai investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi.

“Indonesia adalah mitra strategis kami. Kami senang melihat semakin banyak perusahaan Australia yang berinvestasi di Batam,” kata Brazier.

Kunjungan ini juga bertepatan dengan peringatan lima tahun penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Sejak diberlakukan pada 2020, perjanjian tersebut telah mendorong lonjakan dua kali lipat dalam volume perdagangan bilateral serta peningkatan signifikan investasi Australia ke Indonesia.

IA-CEPA menjadi landasan penting dalam memperluas kerja sama ekonomi kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya menghapus hambatan tarif dan non-tarif, tetapi juga membuka peluang kerja sama di sektor pendidikan, teknologi, serta pengembangan kapasitas SDM.

Pemerintah Australia juga tengah mendorong realisasi strategi Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi Australia di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif.

Dalam pelaksanaannya, Deal Team Investasi Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut berperan. Tim ini bekerja sama dengan pelaku usaha dan investor untuk menjaring peluang baru dan mendukung ekspansi bisnis Australia di Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan strategis seperti Batam. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dubes Australia untuk Indonesia dan Business Champion Tinjau Peluang Investasi Digital di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa kembali terjadi di industri galangan kapal Batam. Kali ini, ledakan kapal tanker Federal II di kawasan galangan PT ASL merenggut lima nyawa pekerja dan melukai empat lainnya. Peristiwa memilukan itu mengundang keprihatinan mendalam dari Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto.

Menurut Suprapto, insiden seperti ini tak bisa lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa. Ia menilai sudah terlalu banyak kasus kecelakaan kerja yang menewaskan buruh namun penyelesaiannya berhenti di santunan kepada korban.

“Ini harus diusut tuntas. Penyelidikan harus sampai ke titik keputusan. Sampai ada putusan hukum terhadap siapa saja yang lalai, termasuk manajemen atau bahkan pemilik perusahaan,” tegasnya, Minggu (29/6).

BACA JUGA: Penyelidikan Penyebab Kebakaran Kapal di PT ASL, Polisi Periksa 3 Saksi

Ia menyayangkan lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor industri perkapalan. Suprapto menduga kuat dalam kasus Federal II, ada unsur kelalaian serius yang melanggar prosedur standar operasional.

“Ini kapal tanker. Repair dan masih ada sisa minyak. Bisa terbakar lalu meledak. Jelas indikasi SOP diabaikan,” kata dia.

Suprapto menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan paralel dengan santunan kepada korban. Menurutnya, pemberian kompensasi adalah kewajiban, tapi tidak cukup tanpa proses hukum yang tuntas.

“Santunan wajib, tapi tidak menggugurkan proses hukum. Evaluasi dan sanksi tegas harus diberlakukan agar jadi efek jera,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penyebab teknis, tetapi juga menggali akar persoalan yang memungkinkan kelalaian terus berulang.

“Sanksi pidana, administratif, termasuk pencabutan izin usaha bisa diterapkan jika terbukti ada pelanggaran berat terhadap aturan K3,” katanya.

Insiden tragis ini terjadi pada Selasa (24/6) lalu. Ledakan terjadi saat proses perbaikan kapal minyak Federal II. Kapal tersebut diduga masih menyimpan sisa bahan bakar yang memicu kebakaran hebat dan ledakan. Empat pekerja tewas di tempat, sementara satu lagi meninggal dunia setelah sempat dirawat dalam kondisi kritis.

Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini. Pihak manajemen perusahaan tempat kejadian belum memberikan keterangan resmi ke publik. Tim investigasi dari kepolisian dan instansi terkait telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.

Suprapto meminta pengawasan terhadap implementasi K3 di kawasan industri Batam ditingkatkan secara serius.

“Jangan tunggu jatuh korban dulu baru bergerak. Fungsi pengawasan internal dan eksternal harus berjalan. Jangan sampai industri menjadi ladang kematian bagi buruh,” tegasnya.

Ia juga mendesak agar instansi perizinan dan pengawasan ketenagakerjaan bertindak lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh aturan.

“Kalau ada perusahaan melanggar, berikan sanksi. Cabut izinnya kalau perlu. Karena nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan profit,” tutupnya.

Kecelakaan kerja yang berulang di kawasan industri Batam harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Keselamatan buruh harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses produksi dan perbaikan kapal. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Panglima Garda Metal FSPMI: Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal PT ASL Harus Diusut Tuntas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menggencarkan penertiban reklame ilegal sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kota yang lebih rapi dan estetis. Hingga akhir Juni ini, tercatat sebanyak 864 reklame tanpa izin telah ditertibkan dari berbagai titik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan kegiatan penertiban reklame ini dilakukan sejak 27 Mei. Mulanya, tenggat waktu ditetapkan selama 30 hari.

“Sudah ada 864 reklame ilegal yang kami tertibkan. Di wilayah Kecamatan Batam Kota, progresnya sudah mencapai 98 persen,” ujar Jefridin, Senin (30/6).

Ia menambahkan, reklame yang ditertibkan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari spanduk, baliho, banner, hingga billboard yang dipasang tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Penertiban ini dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), dan lain-lain.

BACA JUGA: Belasan Papan Reklame yang Dibongkar Tergeletak di Pinggir Jalan

Menurutnya, reklame ilegal selain merusak keindahan kota juga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan merusak fasilitas umum. “Kami tidak ingin ada kesan semrawut di kawasan-kawasan strategis Batam. Apalagi reklame yang dipasang tanpa standar keselamatan dan estetika,” tambahnya.

Penertiban ini menjadi bagian dari program besar Pemko Batam dalam menata wajah kota yang modern dan berdaya saing. Selain itu, upaya ini juga bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Jefridin mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memasang reklame sembarangan. Ia mengarahkan untuk mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Silakan beriklan, tapi harus sesuai ketentuan. Jangan sampai melanggar aturan,” kata dia.

Ke depan, Pemko Batam akan terus melanjutkan kegiatan penertiban ini secara berkelanjutan. Kecamatan lain di luar Batam Kota juga akan menjadi sasaran selanjutnya demi pemerataan penataan ruang kota. Pihaknya memastikan langkah ini bukan semata-mata tindakan represif, tetapi bagian dari upaya edukatif kepada publik.

“Batam adalah kota yang terus berkembang. Penataan reklame adalah bagian dari menjaga wajah kota agar tetap bersih, nyaman, dan layak ditinggali,” ujarnya.(*)

Reporter: Arjuna

Artikel Sudah 864 Reklame Ditertibkan, Penataan Wajah Batam Terus Digencarkan pertama kali tampil pada Metropolis.