Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. (X/@MarioNawfal)
batampos – Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi mengumumkan berakhirnya perang 12 hari antara Iran dan Israel. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi IRNA, Pezeshkian menyebut bahwa perang tersebut merupakan akibat dari provokasi dan tindakan agresif Israel, namun kini telah diakhiri melalui sebuah kesepakatan gencatan senjata.
“Hari ini, setelah perlawanan heroik dari bangsa besar kita, yang tekadnya mencetak sejarah, kita menyaksikan terciptanya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari yang dipicu oleh petualangan dan provokasi,” ujar Pezeshkian dalam pidatonya kepada rakyat Iran.
Sebelumnya, Pezeshkian menegaskan bahwa Israel gagal mencapai tujuannya dalam serangan terhadap Iran. Ia juga menambahkan bahwa Iran siap untuk berdialog dan membela hak rakyatnya di meja perundingan, selama kesepakatan gencatan senjata dihormati.
“Iran tidak akan melanggar perjanjian ini, kecuali pihak musuh melakukannya lebih dahulu,” ujarnya.
Dalam perkembangan lain, platform pelacakan penerbangan Flightradar24 menyampaikan bahwa wilayah udara Irak telah kembali dibuka.
Hal ini menandai pulihnya jalur penerbangan internasional di kawasan tersebut setelah sempat ditutup selama konflik berlangsung. “Wilayah udara Iran kini terbuka bagi penerbangan internasional masuk dan keluar dari Teheran, dengan izin terlebih dahulu,” tulis Flightradar24 di platform X.
Kabar mengenai gencatan senjata ini juga dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan penuh untuk mengakhiri konflik.
“SELAMAT UNTUK SEMUA! Telah disepakati secara penuh antara Israel dan Iran bahwa akan ada GENCATAN SENJATA TOTAL dan LENGKAP, dimulai sekitar enam jam dari sekarang… dan pada jam ke-24, akhir resmi dari PERANG 12 HARI ini akan dihormati oleh dunia,” tulisnya.
Gencatan senjata ini muncul setelah ketegangan yang sempat memuncak, termasuk serangan rudal Iran ke pangkalan udara AS di Al-Udeid, Qatar, yang terjadi hanya beberapa jam sebelum kesepakatan diumumkan.
Dengan dibukanya kembali wilayah udara dan sinyal positif dari kedua pihak, harapan akan stabilitas baru di Timur Tengah pun mulai menguat. Namun, tantangan diplomasi dan upaya perdamaian jangka panjang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi komunitas internasional.(*)
Pembersihan sampah di pinggir jalan Brigjend Katamso Tanjunguncang yang belum selesai. f.Eusebius Sara
batampos— Tumpukan sampah di pinggir Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, kembali menjadi sorotan warga. Hingga Rabu (16/6), tumpukan masih terlihat cukup banyak, meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan pembersihan dengan bantuan alat berat. Sayangnya, upaya itu belum maksimal karena keterbatasan armada pengangkut sampah.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sampah sudah diangkut, namun masih terlihat gundukan limbah rumah tangga dan sisa material lainnya di beberapa titik. DLH mengaku baru bisa membersihkan sekitar separuh dari total sampah yang menumpuk. Armada yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh area secara cepat dan merata.
Masalah sampah di Jalan Brigjen Katamso bukanlah hal baru. Persoalan ini sudah berlangsung lama dan terkesan sulit diatasi. Selain armada yang terbatas, antrean panjang di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengangkutan sampah.
Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara tertib memperparah keadaan. Tidak sedikit warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, meski telah tersedia fasilitas pembuangan yang semestinya digunakan bersama.
Pemerintah Kota Batam telah berulang kali mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi persoalan sampah. Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra kerap mengajak warga agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
“Tanpa kesadaran bersama, upaya kami tidak akan cukup. Kami butuh dukungan dari warga agar lingkungan tetap bersih,” ujar Amsakar dalam salah satu kesempatan saat di Batuaji beberapa waktu lalu.
DLH Batam juga menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembersihan secara berkala, meski dengan keterbatasan armada. Pihak kecamatan pun ikut berperan aktif mengajak masyarakat untuk tertib membuang sampah.
Sementara itu, Linda, salah satu warga Tanjunguncang, mengeluhkan sering macetnya jadwal pengangkutan sampah dari depan rumah warga. “Kadang sampah di depan rumah kami tidak diambil selama beberapa hari. Akhirnya orang-orang buang ke pinggir jalan karena sudah bau,” keluhnya.
DLH menyadari permasalahan ini dan tengah mencari solusi lebih permanen, termasuk menambah jumlah armada dan mempercepat proses pembuangan di TPA. Namun, mereka menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan berharap kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemerintah. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Rabu (25/6). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Kepri, terutama yang tidak berpenghuni bakal segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Mengingat, saat ini sudah ada empat Pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dijual melalui situs online.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan empat pulau yang dijual melalui website tersebut ialah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok, dengan total seluas 159 hektare. Kendati demikian, Ansar menyampaikan bahwa kabar tersebut masih perlu di dalami.
“Masih perlu kita dalami, apakah memang benar dijual atau cuma isu saja atau hoaks,” kata Ansar, Rabu (25/6).
Ansar menegaskan, bahwa ia telah meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Anambas guna mengecek kebenaran informasi tersebut.
Selain itu, kata Ansar Pemerintah pusat juga ikut turun tangan untuk menangani isu penjualan empat pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.
“Sesuai aturan, tidak ada pulau yang bisa dimiliki pribadi, melainkan ada batasan dan ketentuannya,” tambahnya.
Penguasaan pulau secara pribadi, juga dibatasi dengan aturan. Dimana, Ansar menerangkan bahwa maksimal dari luas pulau yang bisa dikuasai hanya 70 persen saja, sisanya 30 persen untuk akses pemerintah (negara) dan masyarakat.
“Sehingga pulau-pulau itu tetap bisa dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi sesuai ketentuan yang ada,” ungkapnya
Ansar menegaskan, bahwa Pemprov Kepri tetap terus memperhatikan pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Terutama pulau terluar yang berada di Natuna dan Anambas, khususnya untuk ditawarkan kepada investor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Untuk pulau berpenghuni saja masih banyak yang perlu dibangun, apalagi tidak berpenghuni. Jadi kita dorong pemanfaatan pulau-pulau tak berpenghuni untuk kegiatan investasi,” pungkasnya. (*)
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyerahkan dokumen persetujuan bersama Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 kepada Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti di kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu, Selasa (24/6/2025). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat digelar di kantor DPRD Kabupaten Bintan di Bintan Buyu pada Selasa (24/6/2025).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama DPRD Bintan dalam membahas dan menyetujui Ranperda tersebut.
Roby menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan dan penelitian bersama dengan pihak terkait telah dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
Hasil pembahasan dan penelitian badan anggaran yang mengemukakan beberapa saran dan koreksi akan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan.
Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
DPRD akan terus mendukung langkah-langkah perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Dengan telah disetujuinya Ranperda tersebut, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (*)
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto. (F.Arjuna)
batampos– Memasuki hari ketiga pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam, sebanyak 6.580 akun calon peserta telah berhasil diverifikasi. Rinciannya, sebanyak 6.552 akun mendaftar melalui jalur domisili dan 28 akun melalui jalur mutasi.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto memastikan proses pendaftaran yang dibuka secara daring ini berjalan lancar tanpa gangguan teknis yang berarti.
“Alhamdulillah server SPMB Batam berjalan stabil. Tidak ada overload karena kami telah menyiapkan tiga server untuk mengantisipasi lonjakan akses. Sejauh ini juga tidak ada gangguan jaringan,” ujar Tri Wahyu, Rabu (24/6).
Diketahui, kuota jalur domisili yang tersedia mencapai 6.873 kursi atau sekitar 45 persen dari total keseluruhan kuota SMP. Sementara jalur mutasi tersedia untuk 750 siswa, atau 5 persen dari total kuota. Selain itu, terdapat juga jalur afirmasi dan jalur prestasi.
Pendaftaran untuk jalur domisili dibuka sejak 23 hingga 30 Juni 2025, dan seluruh proses dilakukan secara daring melalui laman resmi https://eis.spmbbatam.id. Syarat utama untuk jalur ini adalah Kartu Keluarga (KK) yang sudah diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran, yaitu sebelum 23 Juni 2024, untuk menghindari manipulasi data kependudukan.
“Kami minta orang tua dan siswa menyiapkan semua berkas dengan teliti. Pastikan alamat yang digunakan sesuai dengan KK, karena sistem akan memverifikasi jarak domisili melalui koordinat GPS,” tambah Tri.
Namun demikian, hingga hari ketiga pendaftaran, masih ditemukan beberapa kendala. Di antaranya, orang tua calon peserta yang menggunakan KK yang baru berusia di bawah satu tahun. Selain itu, ada juga yang gagal mengunggah file KK karena ukurannya terlalu besar.
“Juga ada kasus peserta yang sudah lulus di pilihan kedua melalui jalur prestasi, tapi tidak ingin melanjutkan dan memilih menunggu diterima di pilihan pertama. Bahkan, ada yang mencabut berkas karena merasa tidak cocok dengan sekolah penempatan. Tapi karena sistem sudah membaca statusnya mencabut berkas, maka tidak bisa lagi mendaftar di jalur domisili,” jelasnya.
Tri Wahyu pun mengimbau para orang tua untuk lebih cermat dalam mengikuti proses pendaftaran. Ia menekankan pentingnya memahami alur dan aturan seleksi untuk menghindari kekeliruan teknis yang dapat merugikan anak.
“Silakan konsultasikan ke sekolah terdekat atau ke Disdik jika ada kendala. Kita siap bantu. Yang penting ikuti aturan, jangan sampai karena kekeliruan teknis, anak menjadi korban,” pungkasnya. (*)
Seorang anak laki-laki Indonesia berusia lima tahun diduga dipukul di kepala dengan botol anggur oleh seorang pria di Singapura tanpa alasan yang jelas. (TheOnlineCitizen
batampos – iburan keluarga asal Indonesia di Singapura berubah menjadi pengalaman traumatis ketika seorang bocah laki-laki berusia lima tahun tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi di kawasan Arab Street, salah satu destinasi wisata populer di Singapura, pada Jumat, 20 Juni lalu. Kejadian tersebut viral di media sosial.
Menurut kesaksian sang ibu, Winda, mereka sekeluarga tengah duduk santai di area luar kafe % Arabica Singapore, menunggu waktu shalat Jumat di Masjid Sultan yang berada tak jauh dari lokasi. Saat itulah, secara tiba-tiba seorang pria datang dari belakang dan memukul kepala anaknya dengan botol wine.
“Semua terjadi begitu cepat,” ujar Winda, seperti dikutip dari Mothership, Rabu (25/6).
Bocah itu langsung menangis keras dan muntah akibat pukulan tersebut. Suaminya refleks mendorong pelaku menjauh untuk melindungi anak-anak mereka, sementara beberapa orang di sekitar langsung membantu menghubungi polisi dan ambulans.
Staf kafe pun sigap. Mereka segera menggiring Winda dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Ketegangan makin meningkat ketika Winda melihat pelaku berusaha mengeluarkan pisau dari dalam tasnya.
“Dia mau ambil pisau dari tasnya,” ujarnya masih syok.
Aksi tersebut sempat terekam dan videonya tersebar luas lewat akun Instagram @sgfollowsall. Untungnya, warga sekitar berhasil melumpuhkan pria tersebut sebelum ada korban lebih lanjut.
Insiden ini jelas meninggalkan luka, secara fisik maupun batin. Sang anak mengalami luka di bagian dahi, sementara sang ayah turut cedera ketika mencoba menghalau pelaku.
“Kami ke sini untuk liburan. Kami percaya Singapura adalah negara yang aman. Karena itu, sangat sulit bagi kami menerima kejadian ini,” kata Winda.
Keluarga tersebut sebenarnya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 22 Juni, hanya dua hari setelah insiden mengerikan itu terjadi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah menghubungi keluarga tersebut dan menyatakan siap memberikan bantuan. Media lokal melaporkan bahwa pelaku adalah pria berkewarganegaraan Tiongkok bernama Xu Chaoyu, 26. Ia telah didakwa di pengadilan pada Sabtu, 21 Juni, atas kepemilikan senjata tajam di tempat umum tanpa alasan yang sah.
Dalam dokumen dakwaan disebutkan, Xu membawa pisau dapur sepanjang 32 cm, dan kemudian juga ditemukan membawa pisau sayur sepanjang 30 cm di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, Xu juga diduga telah melanggar hukum imigrasi karena tinggal di Singapura melebihi batas waktu kunjungan yang diizinkan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bahaya bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang dianggap aman sekalipun. Bagi keluarga Winda, liburan yang semula dimaksudkan untuk bersantai justru meninggalkan kenangan yang tak akan mudah dilupakan. (*)
Kepala BPJSTK Batam, Suci Rahmad menjenguk para korban untuk memastikam hak korban terpenuhi. F. BPJS Ketenagakerjaan untuk Batam Pos
batampos – Kebakaran hebat yang terjadi di atas kapal tanker MT Federal II milik ASL Shipyard, Tanjung Uncang, Batam, Selasa (24/6) menewaskan empat pekerja dan melukai lima lainnya.
Empat korban jiwa diketahui bernama Gunawan Sinulingga (46) warga Batuaji, Hermansyah Putra (30) asal Tanjung Uban, Bintan dan dua pemuda asal Tapanuli Tengah, Berkat Setiawan Gulo (22 serta Janu Arius Silaban (24).
Selain korban jiwa, ada lima pekerja lainnya dilaporkan mengalami luka serius dan saat ini masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit, yakni RS Mutiara Aini, RS Graha Hermine, dan RS Elisabeth Batam Kota.
Merespon kejadian itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam, Suci Rahmad mengunjungi rumah sakit tempat korban jalani perawatan.
Ia ingin memastikan seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun yang terluka telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Dan setelah di pastikan seluruh korban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh dan korban meninggal akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
“Untuk peserta aktif, biaya pengobatan ditanggung 100 persen hingga sembuh. Sedangkan bagi korban meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, serta beasiswa pendidikan untuk dua anak dari tingkat TK hingga perguruan tinggi,” ujar Suci.
Selain itu, untuk memastikan hak dari para karyawan terpenuhi, tim BPJSTK telah membentuk tim layanan cepat tanggap.
“Kita ingin memastikan mereka mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan yang maksimal sampai dengan sembuh kembali,” ungkap Suci Rahmad.
Tak hanya fokus pada penanganan korban, BPJS Ketenagakerjaan juga mengapresiasi ASL Shipyard sebagai kontraktor utama, yang terbukti konsisten melakukan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para subkontraktor.
“Kami berterima kasih pada manajemen ASL Shipyard. Mereka tidak mengizinkan satu pun pekerja masuk area kerja tanpa bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi contoh yang baik,” lanjutnya.
Suci berharap sistem pengawasan ketat ini dapat menjadi model bagi kontraktor besar lainnya di Batam maupun kawasan industri nasional.
“Kita ingin semua pekerja terlindungi saat risiko sosial seperti ini terjadi. Jangan sampai ada lagi pekerja yang bekerja tanpa perlindungan,” ujarnya. (*)
Lokasi Galangan Kapal PT ASL Tanjunguncang, Batam .
batampos-Lima pekerja korban ledakan kapal Federal II di galangan kapal PT ASL Tanjunguncang masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Batam. Salah satu korban bahkan dirujuk ke RS Elisabeth Batamkota karena kondisinya kritis akibat luka bakar yang cukup parah.
Korban yang dirujuk ke RS Elisabeth diketahui bernama Upik Abdul Wahib. Ia menjadi satu-satunya korban dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit dengan fasilitas luka bakar yang lebih lengkap. Empat korban lainnya masih dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni RS Graha Hermine Batuaji dan RS Mutiara Aini.
Tiga korban yang saat ini ditangani di RS Graha Hermine adalah Amel Rivensky Gembiran Nababan, Benni Silaban, dan Reki Harianto Butarbutar.
Humas RS Graha Hermine menyebutkan bahwa ketiganya mengalami luka bakar dan masih berada di ruang ICU hingga Rabu (25/6) siang. “Ketiganya sudah kami tangani dengan baik, fokus utama penanganan adalah pada luka bakar,” ungkapnya.
Sementara itu, satu korban lainnya, Atalas Manopan Silaban, masih dirawat di RS Mutiara Aini Batuaji. Kondisi Atalas disebut lebih stabil dibandingkan korban lain, meski masih membutuhkan observasi dan perawatan intensif. Saat dikunjungi, korban tampak masih lemah dengan luka di bagian telinga dan lengan.
Kapolsek Batuaji AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan pihaknya masih terus mendalami penyebab ledakan yang menewaskan lima pekerja lainnya dalam insiden tragis tersebut. Ia juga memastikan bahwa keluarga korban yang selamat telah mendapatkan akses untuk menjenguk dan mendampingi proses perawatan.
Hingga kini, suasana duka masih menyelimuti keluarga para korban, terutama bagi keluarga korban kritis yang harus dirujuk. Pihak rumah sakit dan kepolisian mengimbau masyarakat agar menunggu informasi resmi terkait perkembangan kondisi para korban dan penyelidikan penyebab kebakaran.
Ledakan kapal Federal II yang terjadi Selasa lalu menjadi tragedi kecelakaan kerja terparah sepanjang tahun ini di Batam. Tragedi ini memicu sorotan tajam terhadap penerapan standar keselamatan kerja di sektor industri galangan kapal. (*)
Perwakilan DPP Hipmi saat memberi sambutan dalampembukaan Musda Hipmi Kepri ke VII.
batampos-BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kepri menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke VII HIPMI Kepri tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Radisson Golf & Convention Center Batam, Rabu (25/6/2025).
Dalam kegiatan Musda ke VII HIPMI Kepri tahun 2025 ini, pihak penyelenggara mengangkat tema yang diselaraskan dengan cita-cita mulia para pelaku usaha muda yakni, Optimalisasi pengusaha muda Kepri menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Tri Damu Febrianto beserta jajaran pengurus pusat, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Kepri, Huzeir Zul, Ketua DPRD Kota Batam Kamaluddin dan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin.
Lalu, hadir juga Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, Sari Dwi Mulyaty beserta ketua-ketua BPC dari 7 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Panitia Pelaksana atau Ketua OC, Mardiansyah dan Ketua SC Dr. Rachmad Chartady serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Kepri, Huzeir Zul berharap pelaksanaan Musda kali ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sampai dengan terpilihnya ketua baru pilihan masyarakat Kepulauan Riau.
“Dalam setiap pemilihan ketua umum, selalu ada dinamikanya. Nah, dinamika ini harus bisa kita sikapi dengan lebih bijaksana dan lebih damai,” ucap Huzeir Zul.
Menurut dia, sejarahnya di HIPMI Kepri itu sejak pertama kali musda di gelar, belum pernah ada sekalipun terjadi keributan antar sesama calon ketua umum ketika pemilihan berlangsung, semuanya berjalan sesuai yang diharapkan.
“Jangan sampai budaya aman dan tertib itu tidak lagi menjadi bagian dari semangat HIPMI Kepri. Harapan saya cuma satu, semoga terpilih pemimpin yang amanah, dan bisa membawa HIPMI Kepri ini semakin maju kedepannya,” sambungnya.
Senada, Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, Sari Dwi Mulyawaty mengatakan sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kegiatan musda ini supaya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPMI.
Lebih lanjut Sari mengatakan, musda kali ini sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Selain itu, pihaknya juga sudah melaksanakan serangkaian kegiatan Pra Musda yakni kegiatan silaturahmi daerah antar senior – senior HIPMI seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri.
“Kami juga sudah melaksanakan kegiatan Debat Visi dan Seminar Kewirausahaan. Kegiatan itu dilaksanakan di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang beberapa waktu yang lalu,” sebutnya.
Lebih lanjut Sari mengatakan, pada era kepemimpinannya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, jumlah pengusaha muda yang tergabung menjadi anggota HIPMI berjumlah sebanyak 700 sampai 800 pengusaha muda.
Kemudian, berdasarkan database Kartu Tanda Anggota (KTA) di akhir masa kepemimpinannya, saat ini jumlah anggota yang sudah tergabung ke dalam organisasi HIPMI Kepri, jumlahnya naik dua kali lipat dari jumlah awal pada saat ia memimpin HIPMI Kepri.
Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART HIPMI yakni bagaimana kecakapan seorang pemimpin mampu mencetak pengusaha-pengusaha muda untuk bisa bergabung ke HIPMI, untuk bisa lebih maju dan berkembang dalam membangun daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dicintai ini.
“Di era akhir periode kami tercatat di KTA, jumlah anggota sekarang sebanyak 1.500 anggota yang berasal dari para pengusaha muda di Provinsi Kepulauan Riau,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu Sari berpesan kepada dua calon yang akan bersaing memperebutkan jabatan Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, agar selalu menjunjung tinggi sportifitas. Keluarkan ide-ide kreatif untuk membangun Provinsi Kepri menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
“Meskipun kedua calon nanti saling bersaing, pesan saya bersainglah dengan sportif. Bagaimana caranya kita bisa bertanding untuk bersanding,” pesannya.
Sementara, Ketua Umum BPP HIPMI yang diwakili oleh Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Tri Damu Febrianto mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musda Ke VII BPD HIPMI Kepri tahun 2025 dengan aman dan lancar.
“Mewakili Ketua Umum HIPMI yang berhalangan hadir dikarenakan anaknya sedang sakit, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musda ke,-VII BPD HIPMI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini,” ujar Buyung panggilan akrab Tri Damu Febrianto dalam sambutannya.
Lebih lanjut pria yang murah senyum ini mengatakan, esensi dari dilaksanakannya musda ini ada tiga. Pertama, Evaluasi. Kedua, Proyeksi dan Ketiga Pemilihan Ketua Umum.
“Dan, yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari esensi ketiga dari AD/ART yang telah ditetapkan,” sebutnya.
Bang Buyung berpesan kepada siapapun yang akan terlilih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Kepri selanjutnya, agar bisa menambah lagi Badan Otonom – Badan Otonom di BPD HIPMI Kepri.
Menurutnya, Badan Otonom atau Banom ini menjadi ujung tombak dalam membuat kegiatan di BPD itu menjadi lebih variatif.
“Di Banom itu ada dua. Banom Profesi dan Banom Hobi, sehingga teman-teman HIPMI yang ingin menyalurkan hobinya bisa ke HIPMI BANOM Hobi. Dan, jika ingin lebih teknis, bisa disalurkan ke Banom Profesi,” imbuhnya.
Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan mengatakan sangat mengapresiasi atas hadirnya BPD HIPMI di Provinsi Kepulauan Riau ini.
“Kami DPRD sangat mengapresiasi kontribusi HIPMI Kepri dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kepri, meningkatkan daya saing usaha serta mendorong innovasi dan kreatifitas pengusaha muda – pengusaha muda yang ada di Kepri,” ujar Iman dalam sambutannya
Menurutnya, Musda ini menjadi momen yang sangat penting untuk menjalin komunikasi dan konsolidasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dan juga evaluasi program-program kerja, yang tentunya akan disinergikan dengan program pemerintah daerah.
“Saya berharap melalui musda ini dapat melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan program-program yang innofativ, dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
Penertiban reklame di simpang Franki Batam Center, Jumat (20/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengintensifkan langkah penataan ruang publik dengan menertibkan reklame yang tidak berizin atau melanggar ketentuan.
Hingga 21 Juni 2025, sebanyak 519 titik reklame telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Ketua Tim Task Force Penertiban Reklame, Jefridin Hamid, Rabu (25/6).
Ia menyebut, pembongkaran mandiri dilakukan oleh 32 biro reklame berbeda, menyusul surat pemberitahuan yang dilayangkan pemerintah daerah. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai 681 titik reklame bermasalah di Batam.
“Kami mengapresiasi sikap kooperatif para pemilik reklame yang merespons surat pemberitahuan dengan membongkar sendiri papan reklamenya. Tenggat waktu 30 hari sejak surat dikirimkan akan berakhir pada akhir Juni. Setelah itu, sisanya akan ditertibkan oleh tim,” ujarnya.
Penertiban reklame ini tidak hanya soal pelanggaran administratif, melainkan juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai kota dengan penataan ruang publik yang modern dan tertib. Kesadaran pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan wajah kota yang lebih baik.
Langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, yang merujuk pada instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan kepala daerah di Magelang tempo lalu, Prabowo menekankan penataan kota sebagai cerminan wajah negara.
“Ini bukan hanya urusan reklame, tapi mencerminkan keseriusan kita dalam memperbaiki tata kota. Batam harus menjadi contoh penataan yang berkelas dan terukur,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, Jefridin melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik. Rute pemantauan dimulai dari Simpang Lampu Merah Hotel Kaliban, menuju kawasan PT Sincom, Perumahan Duta Mas, Legenda Malaka, hingga Simpang Bandara Hang Nadim.
Dari hasil pemantauan, dia menemukan sebagian besar reklame di ruas-ruas jalan tersebut sudah dibongkar, meskipun masih ada sisa material bekas reklame. Sesuai arahan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sisa-sisa tersebut kini diamankan ke Gedung Bersama, Jalan Raja Isa, untuk ditata lebih lanjut.
“Ini bagian dari ketertiban. Jangan sampai sisa reklame malah menciptakan kesan semrawut baru. Semuanya harus dikendalikan dengan baik,” katanya.
Peninjauan juga dilakukan di kawasan Simpang Rumah Sakit Elisabeth, Batam Center. Di lokasi tersebut, Jefridin menyaksikan langsung proses pembongkaran satu unit reklame oleh tim di lapangan.
Selain itu, tim Task Force juga berhasil menertibkan sebanyak 63 titik reklame lainnya di sepanjang jalur dari Cikitsu hingga depan Botania 2. Capaian ini menandai kerja simultan dari tim di berbagai titik strategis kota.
Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen untuk tertib, tidak hanya dengan membongkar reklame, tetapi juga mengangkut sisa materialnya secara mandiri. Hal ini, menurutnya, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penataan kota.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, saya menyampaikan apresiasi kepada para pemilik reklame yang telah secara sukarela melakukan pembongkaran. Ini kontribusi besar dalam menciptakan kota yang lebih tertib dan estetis,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan penertiban reklame ini juga menjadi bagian dari transformasi Batam sebagai kota digital. Ke depan, pemasangan reklame akan mengacu pada masterplan yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah daerah.
Dalam rancangan masterplan tersebut, pemasangan reklame di ruas-ruas jalan utama akan diatur ulang. Pemerintah mendorong penggunaan media iklan modern seperti videotron dan neonbox untuk menggantikan baliho konvensional yang kerap mendominasi ruang publik secara semrawut. (*)
