Penyidik Polsek Bengkong memeriksa SM, pelaku pencabulan anak kandung di Mapolsek Bengkong, Foto. Jhon untuk Batam Pos
batampos – Kasus pencabulan ayah terhadap anak kandungnya sempat dirahasiakan oleh ibu korban atau istri pelaku, IY selama 4 bulan. Selama itu, IY diancam dan dianiaya oleh pelaku, SM.
“Pencabulan itu dipergoki pada bulan Februari, dan dilaporkan Juni. Ibu korban ini diancam agar tidak melapor, dan dianiaya,” ujar penyidik Reskrim Polsek Bengkong.
Kepada polisi, IY mengaku diancam akan dihabisi nyawanya. Bahkan, ia kerap dipukuli dan ditendang saat tidak mengikuti perkataan suaminya. “Istrinya tidak tahan, dan melaporkan kejadian ini. Pelaku langsung kita tangkap,” katanya.
Sementara Kanit Reskrim Polsek, Bengkong, Iptu Husnul Faikar mengatakan pelaku ditangkap setalah menerima laporan korban pada Rabu (25/6) dini hari. “Pelaku kita tangkap di kosnya dan sudah mengakui perbuatannya,” ujarnya.
Husnul menjelaskan pelaku melakukan pencabulan tersebut saat ditinggal istri ke pasar bersama anak bungsunya. Saat itu, ia meninggalkan anak sulungnya dan memergoki pelaku tanpa busana. “Saat pulang kamar kosnya terkunci, dan ibu kemudian mengintip dari jendela. Pelaku bersembunyi di belakang pintu kamar tanpa busana,” katanya.
Selain memergoki pelaku tanpa busana, IY juga menemukan anaknya menangis dan alat vitalnya yang terluka. Kepada ibunya, korban menyebut Papa. “Dari kejadian ini, ibu korban melapor ke Mapolsek Bengkong,” tutupnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara ditambah sepertiga masa hukuman tersebut. (*)
Peserta mengikuti Museum Bahari Bintan Fun Run 5K di jalan Pantai Trikora, Kilometer (Km) 36, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Sabtu (28/6/2025). F.Kiriman Zoko untuk Batam Pos.
batampos– Bupati Bintan, Roby Kurniawan melepas peserta lari dalam ajang Museum Bahari Bintan Fun Run 5K di jalan Pantai Trikora, Kilometer (Km) 36, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Sabtu (28/6/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 420 peserta dari berbagai kalangan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, acara ini menjadi momen penting untuk mempromosikan wisata dan budaya Bintan sebagai destinasi edukasi dan rekreasi yang menarik.
Selain itu, acara ini juga mendorong masyarakat Bintan untuk hidup sehat melalui olahraga.
Dengan adanya event ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sejarah dan budaya lokal.
Event ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dalam memajukan sektor kebudayaan dan pariwisata di Bintan. (*)
R, majikan korban sebagai pelaku utama penganiayaan ART.
batampos – Intan, Asisten Rumah Tangga (ART) korban penganiayaan oleh majikan dan rekannya di kawasan elit Sukajadi, Batam Kota, kini kondisinya mulai membaik.
Gadis berusia 22 tahun tersebut telah meninggalkan Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota dan kini menjalani pemulihan di tempat pengungsian milik Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus (Romo Paschal).
“Kondisinya sudah membaik, sekarang pemulihan di tempat Romo,” ujar Ketua Tim Flobamora Batam, Yulius, Minggu (29/6).
Menurut Yulius, Intan masih dalam tahap pemulihan baik secara fisik maupun mental. Selain mengalami lebam di sekujur tubuh, Intan juga mengalami trauma berat. “Untuk sekarang tidak bisa diganggu dulu,” tambahnya.
Romo Paschal sendiri mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh majikan korban, Rosalina (42), dan rekannya sesama ART, Merlin (20). “Penganiayaan ini sangat keji dan dilakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran,” ujarnya.
Ia berharap proses hukum berjalan maksimal agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku maupun majikan ART lainnya. “Ini pidana murni. Harus dihukum maksimal,” tegas Romo Paschal.
Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, memastikan penanganan kasus ini mendapat perhatian serius. Saat video kondisi korban beredar, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan cepat dan menangkap kedua pelaku. “Kita tetapkan 2 tersangka dan lakukan penahanan,” katanya.
Kedua pelaku kini telah ditahan di Mapolresta Barelang dan proses hukum terus berjalan.(*)
Murid SD Tunas Indonesia tampak bahagia menerima bantuan buku tulis dari 68EA. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – 68EA, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi perdagangan digital mata uang kripto, seperti Bitcoin kembali menunjukkan kepeduliannya melalui program sosial bertajuk Gerakan Peduli Pendidikan 68EA. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pembagian buku tulis untuk siswa-siswi Sekolah Tunas Indonesia yang berada di kawasan Perumahan Puteri Tujuh, Batuaji, Kota Batam.
Sebanyak 1.330 buku tulis disalurkan langsung kepada 133 siswa, termasuk murid baru, di sekolah tersebut. Setiap anak mendapatkan masing-masing 10 buku tulis untuk digunakan menyambut tahun ajaran baru 2025/2026. Penyerahan bantuan 68EA dilakukan oleh Tim GS Investment secara langsung, Sabtu (28/6) pukul 14.00 WIB dan disambut hangat oleh pihak sekolah, guru, orang tua siswa, dan para siswa.
Simson Sigiro selaku panitia pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sosial 68EA, yang selama ini telah aktif berbagi di berbagai wilayah Indonesia. “Kami ingin berkontribusi nyata dalam meringankan beban orang tua siswa. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami kepada dunia pendidikan,” ujarnya.
Kepala Sekolah Tunas Indonesia, Nurani Sinuraya, menyampaikan apresiasinya atas bantuan dari GS Investment-68EA. Ia berharap sumbangan tersebut bisa menjadi penyemangat bagi siswa untuk belajar lebih giat dan bercita-cita tinggi. “Kami doakan agar 68EA semakin maju dan terus menjadi saluran berkat bagi masyarakat,” ungkapnya.
GS Investment dikenal sebagai lembaga manajemen investasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis profitabilitas, memberikan sinyal perdagangan kepada pengguna bursa 68EA untuk mencapai laba yang stabil, dan menciptakan nilai bagi pengguna 68EA. Dalam kiprahnya, perusahaan ini juga terus mendorong masyarakat untuk cakap dalam memanfaatkan peluang di era digital melalui edukasi dan akses investasi modern.
Menurut Simson, kegiatan amal ini bukan yang pertama, melainkan bagian dari rangkaian kepedulian 68EA yang sebelumnya juga telah menyentuh panti asuhan dan kelompok masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. “Meski sederhana, kami lakukan ini dengan tulus. Semoga bisa memberi semangat dan masa depan cerah bagi anak-anak,” tambahnya.
Para siswa terlihat antusias menerima bantuan buku tulis yang akan sangat membantu dalam kegiatan belajar sehari-hari. Bagi sebagian besar keluarga, bantuan ini menjadi penopang penting di tengah meningkatnya kebutuhan sekolah menjelang tahun ajaran baru.
Melalui Gerakan Peduli Pendidikan ini, GS Investment berharap 68EA bisa terus berkontribusi lebih luas ke depan. “Selama kami masih mampu dan diberi kesempatan oleh Tuhan, kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan,” tutup Simson Sigiro. (*)
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari. Foto: Ombudsman Kepri untuk Batam Pos
batampos– Ombudsman RI Perwakilan Kepri mencatat sejumlah persoalan dalam tahapan verifikasi dokumen calon peserta didik baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025. Temuan ini diperoleh melalui pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri.
Pengawasan dilakukan di beberapa titik posko verifikasi bersama di Kota Batam yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri. Adapun posko yang dimonitor meliputi SMAN 3 Batam, SMKN 7 Batam, SMAN 5 Batam, dan SMKN 1 Batam. Selain tingkat SMA/SMK, pengawasan juga menyasar proses verifikasi di tingkat SD dan SMP.
KepalaOmbudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyatakan secara umum pelaksanaan verifikasi SPMB tahun ini berjalan cukup baik dan lancar. “Dari hasil pengawasan kami, hingga saat ini SPMB masih berjalan dengan lancar dan baik,” katanya, Minggu (29/6).
Meski demikian, pihaknya menemukan sejumlah catatan penting yang dapat berpotensi menimbulkan maladministrasi. Salah satunya terkait perbedaan persepsi petugas verifikator dalam menilai dokumen pendaftaran.
“Perbedaan pemahaman ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian prosedur atau bahkan kelalaian, yang dapat menyebabkan calon murid kehilangan kesempatan untuk diverifikasi,” ujar Lagat.
Ombudsman menekankan agar petugas verifikator mengacu pada petunjuk teknis (juknis) resmi yang telah ditetapkan. Jika terdapat keraguan dalam validasi dokumen, verifikator diminta untuk berkonsultasi dengan panitia atau Dinas Pendidikan.
Catatan lainnya terkait juknis yang belum sepenuhnya mengakomodasi aturan yang tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Lagat mencontohkan ketentuan penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat utama pendaftaran.
“Menetapkan KK di bawah 1 tahun sebagai syarat utama tanpa mempertimbangkan pasal 18 Permendikdasmen yang memberikan pengecualian untuk kondisi penambahan anggota keluarga, pindah, atau kehilangan KK jelas tidak sesuai,” kata dia.
Ombudsman juga menemukan informasi yang beredar di masyarakat mengenai penggunaan surat keterangan domisili (suket) dari kelurahan sebagai dokumen alternatif pendaftaran. Hal ini dinilai menyesatkan.
“Sesuai aturan, yang bisa digunakan hanyalah KK yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran. Suket domisili hanya sah jika KK di bawah satu tahun disebabkan bencana alam atau bencana sosial,” katanya.
Di samping itu, Ombudsman menemukan indikasi adanya intervensi pihak luar dalam proses pendaftaran di beberapa sekolah. Mereka juga mencatat jumlah pendaftar di sejumlah sekolah negeri jauh melebihi daya tampung.
Sekolah-sekolah yang disebut antara lain SMAN 3 Batam, SMAN 5 Batam, SMAN 8 Batam, SMKN 1 Batam, SMKN 5 Batam, dan SMKN 7 Batam. Ombudsman meminta agar tidak ada penambahan Rencana Daya Tampung (RDT) di sekolah-sekolah tersebut.
“Dinas Pendidikan harus melakukan mitigasi dengan menyalurkan peserta ke sekolah negeri atau swasta lain yang masih memiliki kuota, sesuai Pasal 50 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025,” ujar Lagat.
Ia juga menggarisbawahi potensi maladministrasi bukan hanya terjadi di tahap verifikasi, tetapi bisa dimulai sejak tahap perencanaan awal SPMB. Ia menyebut, pemetaan calon peserta didik yang tidak maksimal sebagai salah satu faktor kunci.
“Pemetaan yang lemah menghambat penetapan daya tampung yang akurat, apalagi untuk peserta dari kategori afirmasi,” kata dia.
Koordinasi lintas instansi juga dinilai belum optimal. Disdik dinilai perlu memperkuat sinergi dengan instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dosdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), pihak kelurahan, dan kecamatan.
Ombudsman juga menyoroti kualitas penyusunan juknis yang masih belum sempurna. Beberapa ketentuan dinilai bertentangan dengan regulasi nasional atau kurang spesifik, sehingga menyulitkan proses validasi dokumen pendaftar.
Menanggapi hal ini, pihaknya menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan SPMB hingga selesai. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan masyarakat.
“Kami membuka pengaduan SPMB Tahun 2025 melalui WhatsApp di nomor 08119813737. Masyarakat yang mengalami atau menemukan dugaan penyimpangan bisa melapor dengan menyertakan identitas dan kronologis kejadian,” ujar Lagat. (*)
Anggota Satpolairud dan Basarnas melakukan SAR terkait kapal pompong pembawa kayu teki tenggelam di Perairan Selat Gelam. f. satpolairud Karimun
batampos– Kapal pompong yang bermuatan kayu pancang atau kayu teki tenggelam setelah dihantam ombak di Perairan Karimun. Tepatnya di Selat Gelam yang merupakan selat yang berada diantara Pulau Karimun Besar dengan Pulau Paret, pada Sabtu (28/6) pukul 23.00 WIB.
Kasat Polairud Polres Karimun, Iptu Sarianto melalui Kanit Patroli, Ipda Kennedy membenarkan bahwa kapal pompong yang bermuatan kayu teki tersebut tenggelam setelah mengalami cuaca buruk dalam perjalanan dari Parit 3 menuju ke Meral.
”Kapal tenggelam setelah dihantam ombak dan cuaca buruk,” ujarnya.
Dikatakannya, ada tiga orang di dalam kapal tersebut semuanya selamat. Meski satu diantaranya sempat hilang, namun akhirnya diselamatkan nelayan yang melintas di lokasi kejadian. Ketiganya adalah Sulaiman, 62, M Nur, 60 dan Ruslan, 42. Untuk Sulaiman dan M Nur menyelamatkan diri menggunakan kotak styrofoam dan hanyut sampai ke Pantai Coastal Area pada pukul 01.00 WIB. Kemudian, diselamatkan warga untuk dibawa ke rumah sakit.
”Sedangkan, untuk Ruslan yang dilaporkan sempat hilang akhirnya baru baru ditemukan pukul oleh kapal pompong nelayan yang melayari perairan tersebut. Dengan demikian, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Sedangkan, untuk sarana angkutan tenggelam tidak bisa diselamatkan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, lanjutnya, pada Jumat (27/6) pukul 21.00 WIB kapal yang dibawa oleh Sulaiman, M Nur dan Ruslan berangkat dari Meral menuju ke Paret 3, Kecamatan Selat Gelam untuk mencari kayu. Pada hari berikutnya, Sabtu (28/6) setelah selesai menebang kayu sebanyak 30 batang ketiga menunggu air laut pasang untuk berlayar kembali pulang ke Meral. Dan, setelah air laut pasang, pukul 21.00 WIB kapal berangkat. Namun, di tengah perjalanan dihantam, ombak dan cuaca buruk. (*)
Peluncuran OH BAHAGIA SEAWEED di Batam, pada Jumat, (27/6), di Mall Park Avenue Batam Centre.
batampos – OH BAHAGIA SEAWEED diperkenalkan kepada publik Batam pada Jumat, (27/6), di Mall Park Avenue Batam Centre. OH BAHAGIA SEAWEED adalah camilan sehat berbahan dasar rumput laut dengan cita rasa autentik Korea, tanpa tambahan MSG, dan tanpa bau amis.
Diselenggarakan oleh PT Paju Bina Batam sebagai distributor resmi, peluncuran produk ini tidak hanya menandai hadirnya pilihan snack sehat bagi masyarakat Batam, tapi juga membawa semangat baru dalam gaya hidup modern dan natural.
Hadir langsung dalam seremoni launching, Sriwati, Direktur PT Paju Bina Batam, bersama perwakilan perusahaan Korea, Oh Hyung Kyu yang memperkenalkan latar belakang dan keunggulan OH BAHAGIA SEAWEED sebagai produk yang mengedepankan kualitas, rasa, dan kesehatan. “Kami ingin masyarakat Indonesia, khususnya Batam, bisa menikmati camilan rumput laut yang sehat, alami, dan tetap lezat,” ujar Sriwati dalam sambutannya.
Peluncuran ini dikemas semarak dengan balutan budaya dan kreativitas. Dua lomba turut meramaikan suasana: Lomba Mewarnai tingkat SD dan Lomba Dance K-Pop tingkat SMP, yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah. Mall pun dipenuhi oleh gelak tawa anak-anak, irama musik, dan warna-warni karya seni yang menghiasi setiap sudut acara.
Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta mendapatkan pembagian seaweed gratis, menciptakan antusiasme luar biasa di tengah keramaian. Banyak pengunjung yang langsung jatuh cinta pada kelezatan produk ini.
Pada kesempatan itu panitia memberikan santunan untuk anak Yatimn serta penyerahan 20 boks seaweed untuk panti asihan senilai Rp 7 juta.
“Rasanya sangat enak, tidak ada MSG dan tidak berbau amis,” ungkap Fanny, salah satu orang tua peserta lomba, yang ikut mencicipi camilan OH BAHAGIA SEAWEED.
Dengan peluncuran ini, PT Paju Bina Batam optimis OH BAHAGIA SEAWEED akan menjadi pilihan utama camilan sehat masyarakat. Hadirnya produk ini tak hanya menghadirkan sensasi rasa khas Korea, tapi juga menanamkan semangat hidup sehat sejak dini, dengan cara yang menyenangkan.
Selamat datang OH BAHAGIA SEAWEED, snack sehat pilihan keluarga Batam. (*/adv)
batampos – Menjelang berakhirnya masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, sejumlah calon siswa di Batam masih belum mendapatkan sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam, yang menyatakan kesiapan sekolah swasta untuk menjadi solusi.
Wakil Ketua BMPS Kota Batam, Jogie Suaduon, mengatakan bahwa sekolah swasta memiliki peran strategis dalam mendukung sistem pendidikan di Batam, khususnya dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru.
“Secara umum, sekolah swasta memiliki peran vital dalam sistem pendidikan di Kota Batam, terutama dalam mengatasi masalah daya tampung. Dengan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, diharapkan setiap calon siswa di Batam dapat memperoleh akses pendidikan yang layak,” ujarnya, Minggu (29/6).
Ia menegaskan bahwa kesiapan sekolah swasta bukan hanya dari sisi jumlah ruang kelas dan tenaga pengajar, tetapi juga komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Namun, Jogie menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak sekolah swasta kepada masyarakat.
“Penting untuk terus memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai daya tampung, biaya pendidikan, serta kualitas setiap sekolah swasta,” tuturnya.
BMPS juga berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk mendorong peningkatan mutu sekolah swasta. Baik melalui pembinaan, pelatihan guru, bantuan fasilitas, hingga program subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan mutu sekolah swasta, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pengajar, akan membuat sekolah swasta lebih diminati. Jika ini didorong, masyarakat akan semakin yakin menyekolahkan anaknya di swasta,” lanjut Jogie.
Tak hanya itu, menurutnya, persepsi masyarakat tentang sekolah swasta yang dianggap mahal juga harus diluruskan. Ia mengatakan saat ini banyak sekolah swasta yang memiliki program bantuan, beasiswa, atau subsidi silang bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Dukungan dan peran serta stakeholder bisa mengubah paradigma masyarakat bahwa sekolah swasta mahal. Dengan program bantuan atau subsidi, sekolah swasta bisa sangat terjangkau. Dan yang paling penting, anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Terkait kondisi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, Jogie menegaskan bahwa sekolah swasta di Batam sangat siap untuk menampung mereka. Namun, ia mendorong agar koordinasi antara BMPS dan Dinas Pendidikan bisa ditingkatkan untuk memastikan distribusi siswa berjalan adil dan tepat sasaran.
“Kita sangat siap sekali. Hanya perlu menguatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), agar proses ini berjalan lancar dan semua anak mendapatkan tempat belajar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, setiap tahun ajaran baru, jumlah pendaftar ke sekolah negeri di Batam kerap melebihi daya tampung. Pemerintah Kota Batam pun tengah mencari solusi untuk siswa yang belum tertampung, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan sekolah swasta sebagai alternatif yang setara dan terjangkau. (*)
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung.
Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun ajaran 2025/2026 telah rampung diumumkan pada Sabtu (28/6). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, menegaskan bahwa pengumuman tersebut sudah melalui tahapan rapat pleno bersama berbagai stakeholder dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
“Semua sudah diplenokan. Mulai dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Balai Jaminan Mutu, Inspektorat, Ombudsman, hingga Inspektorat Wilayah Daerah (Iswarda) sudah turun langsung ke lapangan,” kata Andi Agung kepada Batam Pos, Minggu (29/6).
Ia menjelaskan, dari sekitar 29 ribuan siswa yang mendaftar di seluruh Kepri, baik yang diterima maupun belum diterima, seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Meski begitu, Andi mengakui bahwa dinamika di lapangan tetap ada, mulai dari kekurangan dokumen hingga kendala administratif lainnya.
“Banyak juga ditemukan orang tua atau murid yang secara administrasi belum memenuhi syarat, misalnya Kartu Keluarga (KK) yang terbit kurang dari satu tahun. Ada juga yang tidak mendaftar karena ketidaktahuan atau kurang informasi. Tapi pada prinsipnya, semua itu sudah didata dan kami minimalisir permasalahannya,” ujarnya.
Kondisi khusus terjadi di Kota Batam. Andi mengungkapkan bahwa minat siswa untuk masuk ke SMK di Batam saat ini sangat tinggi, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Sementara itu, di sisi lain, daya tampung untuk SMA justru masih belum terpenuhi di beberapa sekolah.
“Di Batam, tren sekarang anak-anak lebih banyak memilih SMK. Padahal jumlah SMA dan SMK tidak jauh berbeda, SMA ada 9 sekolah, SMK ada 11. Namun jumlah peminat SMK jauh lebih banyak,” kata Andi.
Ia menyebutkan, beberapa SMA yang sudah penuh dan tidak dapat lagi menampung siswa karena Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dikunci, yakni SMA Negeri 1, 3, 5, 8, dan 16. “Data dapodik sudah terkunci, jadi tidak bisa ditambah lagi siswa baru di sekolah-sekolah itu. Tapi masih banyak SMA lain yang masih memiliki kuota,” lanjutnya.
Contohnya, SMA Negeri 1 Batam saat ini sudah terisi penuh dengan 300 lebih siswa. Namun, SMA Negeri 4, SMA 24, dan SMA 29 masih memiliki ruang daya tampung. SMA 20 dan SMA 26 juga bahkan masih kekurangan sekitar 80 siswa.
SMK Kekurangan Kuota, Solusi dengan Konversi Sekolah
Permasalahan yang lebih menonjol justru terjadi pada tingkat SMK. Beberapa sekolah seperti SMK Negeri 1, SMK 4, SMK 5, SMK 6, dan SMK 7 sudah penuh. Sementara SMK Negeri 2, 3, 8, 9, 10, dan 11 masih belum terpenuhi daya tampungnya.
“SMK Negeri 1 memang menjadi yang paling banyak diminati, dan saat ini sudah kelebihan daya tampung. Maka, kami arahkan ke SMK yang masih kosong, seperti SMK 8 dan SMK 11 yang masih bisa menerima siswa baru,” katanya.
Untuk jangka pendek, Dinas Pendidikan Kepri merencanakan langkah solutif dengan mengonversi salah satu SMA di Batuaji menjadi SMK. Ini dilakukan untuk menampung lonjakan peminat SMK yang tidak tertampung.
“Salah satu SMA akan kita alihkan menjadi SMK. Kita siapkan guru-gurunya, sarana praktik seperti workshop akan sementara dititipkan di SMK 1 dan SMK 5 sesuai jurusannya. Namanya sekolah baru tentu bertahap penyesuaiannya,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan, terdapat dua alasan utama mengapa ada siswa yang tidak diterima. Pertama, karena tidak lolos seleksi berdasarkan peringkat nilai atau zonasi. Kedua, karena dokumen tidak lengkap, seperti KK yang belum satu tahun.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa seluruh anak tetap harus mendapatkan hak pendidikan. Pemerintah pusat hingga Gubernur Kepri juga telah menginstruksikan agar tidak ada satu pun anak yang tidak mendapatkan bangku sekolah.
“Semua anak harus sekolah. Kalau RDT (Ruang Daya Tampung) suatu sekolah sudah penuh, tidak bisa dipaksakan. Tapi kami pastikan ada alternatif sekolah lain yang masih bisa menampung,” tegasnya.
Dinas Pendidikan juga mengimbau orang tua agar tidak memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah tertentu yang sudah penuh. Andi menyebut, pilihan sekolah masih terbuka luas di banyak titik di Batam, khususnya di SMA dan SMK yang belum penuh.
“Tolong disampaikan ke masyarakat, tidak ada anak yang tidak bisa sekolah. Hanya saja jangan memaksakan di sekolah-sekolah favorit tertentu. Kami sudah siapkan solusinya dan akan terus pantau perkembangan ini,” pungkasnya. (*)
batampos– Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Armia, menanggapi sorotan publik terkait tidaknya adanya fasilitas toilet di SD Negeri 005 Kelurahan Berlian, Kecamatan Singkep Selatan. Ia menegaskan bahwa pembangunan toilet sekolah akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026.
Saat ini, kata Armia, pengajuan pembangunan toilet belum bisa diakomodir dalam APBD-P 2025, mengingat seluruh kegiatan pembangunan sudah memasuki tahap lelang dan finalisasi perencanaan.
“Untuk tahun ini sudah tidak bisa dimasukkan lagi dalam plot anggaran, termasuk APBD-P. Tapi tahun 2026 akan kami prioritaskan. Setiap sekolah wajib memiliki WC atau toilet sebagai fasilitas penunjang,” ujar Armia, Minggu (29/6).
Armia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, saat dirinya masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan, pihaknya sudah pernah membangun fasilitas toilet di SDN 005 Berlian. Namun karena keterbatasan lahan di lingkungan sekolah, toilet dibangun di seberang lokasi sekolah.
“Waktu saya jadi Kadis Pendidikan, WC pernah dibangun di seberang sekolah. Tapi sekarang katanya rusak. Saya sempat kaget juga saat membaca pemberitaan itu,” katanya.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, Armia langsung menghubungi Lurah Kelurahan Berlian untuk memverifikasi. Berdasarkan keterangan dari lurah, toilet memang ada, namun dalam kondisi rusak dan tak bisa digunakan.
“WC itu bukan dibangun oleh Pemkab, melainkan oleh TNI dalam kegiatan TNI Masuk Desa. Saat ini memang rusak dan tidak berfungsi,” jelas Armia.
Selain masalah toilet, Sekda Lingga juga menyebut bahwa pemerintah daerah sudah melakukan rehabilitasi total beberapa ruang kelas di SDN 005 Berlian pada 2023 dan 2024, karena kondisi kelas yang sebelumnya tidak layak digunakan.
“Kami sudah prioritaskan perbaikan ruang kelas tahun lalu, dan sekarang giliran toilet yang akan kami anggarkan,” imbuhnya.
Dengan pernyataan ini, Pemerintah Kabupaten Lingga memastikan pembangunan toilet akan dimasukkan dalam rencana prioritas tahun 2026. Sekda menegaskan bahwa fasilitas sanitasi adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan, terutama bagi lingkungan pendidikan.
Masalah sanitasi di sekolah bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut kesehatan dan martabat para siswa serta guru. Pemerintah daerah dituntut lebih responsif agar kasus serupa tidak terus terulang. (*)
