Selasa, 26 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13801

Banyak Perusahaan Belum Terapkan Safety Day

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun Hazmi Yulianzah mengaku masih banyak perusahaan di Kabupaten Karimun yang belum menerapkan safety day. Sebagai tindak lanjut, Disnaker akan menyurati perusahaan tersebut untuk menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Nomor 23 tahun 1992.

”Benar, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan K3. Dan kami akan surati keperusahaan-perusahaan tersebut, agar segera menerapkan K3 bagi karyawannya,” ujar Hazmi saat menghadiri pencanangan peringatan Hari K3 (safety day) di PT Oiltanking Karimun, Rabu (22/3) kemarin.

Tujuan penerapan K3 ini, kata Hazmi, untuk memberikan rasa aman kepada setiap karyawan dalam perusahaan. Di mana, perusahaan yang berdiri di atas 100 orang sudah wajib menerapkan K3. Begitu juga apabila karyawan yang di bawah 100 orang tapi risiko pekerjaannya cukup tinggi tetap juga wajib K3 dilaksanakan.

”Intinya, kita fokus pada upaya pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tapi secara tegas juga menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar norma-norma K3, serta memberikan penghargaan bagi perusahaan-perushaan yang sudah menerapkan K3,” kata Azmi lagi.

Peringatan hari K3 yang jatuh setiap 12 Januari, sudah memasuki tahun ketiga untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 pada tahun 2020 mendatang. Perlindungan K3 akan efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas, apabila dilaksanakan dan diterapkan melalui Sistem Manajemen K3 (SMK3). Sebagaimana amanat Pasal 87 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah dikembangkan pula pedoman penerapan SMK3 melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

”Pokoknya, perusahaan yang belum melaksanakan Safety Day kita surati mereka,” tegasnya.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tanjungbalai Karimun Muhamad Fajar ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan peringatan hari standar K3. Dan perlu diingkat, bahwa hampir perusahaan tambang yang ada di Karimun sudah tidak memenuhi persyaratan lagi di alat-alat berat.

”Tinggal ketegasan pemerintah lah. Selama ini, kita teriak-teriak cuman ditanggapi sebelah mata. Anda bisa lihat sendiri, ada karyawan meninggal di tempat kerja diperusahaan ternama lagi. Inikan sangat aneh, dimana pengawasan tenaga kerja?,” sergahnya. (tri)

Makin Nekat, Anak Punk Lempari Patroli Pamong Praja

0
Sejumlah anak punk diamankan Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Batuaji, Rabu (22/3/2017). Rambut mereka dicukur. Sebelum diamankan, anak-anak ini sempat melempari patroli Satpol PP. F. Eusebius Sara/Batam Pos

batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam mengamankan 17 orang anak punk di berbagai wilayah di Kota Batam. Kelompok anak punk itu diamankan karena melempari mobil dalmas milik Satpol PP saat melintas di daerah Jodoh, Jumat (17/3) malam. Mobil Satpol PP rusak. Kaca depan pecah.

Danki Satpol PP Batam Jondri menuturkan, kelompok anak Punk itu diamankan dari berbagai tempat sejak Sabtu (18/3) lalu. “Ada yang di Jodoh, Nagoya dan Tiban juga. Mereka berpencar setelah serang mobil dalmas kami,” ujar Jondri.

Dia menyebut tidak tahu secara pasti motif penyerangan itu. Namun Jondri menduga, kelompok anak punk itu merasa risih dengan penertiban terhadap gelandangan dan anak punk yang gencar dilakukan Satpol PP selama ini.

“Mungkin tak terima kali mereka kami tertibkan, makanya dilempari mobil kami,” ujarnya.

Aksi penyerangan itu terjadi saat anggotanya patroli rutin di wilayah Jodoh. “Kami coba kejar tapi kabur mereka malam itu,” ujarnya.

Tidak terima dengan aksi pelemparan itu, keesokan hari Satpol PP kembali memantau keberadaan kelompok anak punk itu dan hingga Senin (20/3/2017) mereka berhasil mengamankan 17 anak punk itu. “Mereka tak ngaku tapi kami tahu wajah-wajah orang ini,” ujarnya.

Kelompok anak punk yang diamankan itu sempat dibina dan diberi pengarahan di mako Satpol PP Sagulung sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kota Batam.

“Penangkapan mereka ini bukan saja karena melempari mobil kami, tapi juga upaya penertiban anak gelandangan yang kerap berbuat onar selama ini,” tutur Jondri. (eja)

Jalan Utama Moro Rusak, Aktivitas Warga Terganggu

0
Kondisi Jalan di Moro rusak parah. Foto: Polister/batampos.

batampos.co.id– Kondisi jalan Kampung Gelugur Moro yang dibangun tahun 2004 silam, kondisinya memprihatikan. Ketika diguyur hujan, jalanan seperti kubangan sapi, bercampur tanah merah. Sehingga sangat menganggu pengguna kendaraan, dan harus berhati-hati melintasi jalan umum tersebut.

”Saya berharap Bupati Karimun agar diperbaiki jalan Gelugur ini. Sebab, jalan ini cukup banyak dilintasi warga,” harap Abdul Kadir, salah seorang tokoh masyarakat Moro, kemarin (22/3).

Jalan yang panjangnya mencapai 1 kilometer, merupakan jalan utama bagi masyarakat yang berada di kampung Kelanang maupun kampung Gelugur. Dengan kondisi jalan yang rusak, aktivitas masyarakat jadi terganggu terutama untuk membawa hasil pertanian maupun usaha di Kota Moro.

Masih kata Kadir lagi, jalan tersebut bisa menuju ke pelabuhan bongkar muat barang di pelabuhan Moro. Dan dapat melintasi jalan-jalan lainnya, artinya jalan itu sebagai jalan penghubung ke jalan lainnya. Sehingga, ketika kapal masuk yang seharusnya bisa mengangkut barang melalui darat, sekarang harus melalui laut.

”Jalan gelugur yang kondisinya memprihatinkan itu harusnya dapat menjadi skala prioritas untuk bangunan jalan aspal hotmix,” ungkapnya. (pst)

1.467 Warga Galang Terima Kartu Sakti dari Presiden Jokowi

0

batampos.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi kembali berkunjung ke Batam, Kamis (23/3) hari ini.

Orang nomor satu di Indonesia ini datang untuk meninjau progres pembangunan Waduk Seigong di Galang dan membagikan kartu “sakti” kepada 1.467 warga Galang.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  Kota Batam, Hasyimah mengatakan, kartu “sakti” dari Jokowi itu ada tiga macam.

Pertama, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 132 penerima.

Kedua, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 807 siswa.

Ketiga, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 528 keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Juga akan ada  Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

“Penerima kartu dan program tersebut mereka yang telah terdaftar di Kementerian Sosial. Secara simbolik diserahkan langsung oleh Pak Presiden,” ujarnya, Rabu (22/3).

Hasyimah menyebut untuk PKH, diberikan di tiga kelurahan yakni, Rempangcate, Sijantung, dan Sembulang, Kecamatan Galang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin menambahkan KIP merupakan program dari pusat. Pemerintah Kota hanya mendata anak yang berhak menerima bantuan KIP tersebut. Penerima KIP diprioritaskan siswa yatim atau piatu, dan masuk dalam kategori miskin. “Mereka yang membutuhkan itulah yang kami usulkan,” kata Muslim.

Muslim menyebutkan KIP dibagikan ke sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMA sederajat. “Setiap bulan mereka mendapatkan bantuan berbeda- beda. Untuk SD siswa diberikan bantuan sebesar Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA Rp 1 juta,” sebut Muslim.

* Pembangunan Waduk Seigong Sudah 20 Persen

Sementara itu, pembangunan waduk Seigong di Galang terus digesa. Pantauan Batam Pos, Rabu (22/3) waduk yang terletak di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, pembangunannya baru 20 persen.

“Masih belum apa-apa ini, baru sekitar 20 persen lebih. Pengerjaan baru sebatas penggalian dasar untuk pembangunan bendungan dan penyediaan material seperti batu dan lain sebagainya,” ujar Arifin, pengawas proyek dari PT Wijaya Karya (Wika) di depan pos masuk lokasi proyek pembangunan bendungan, Rabu (22/3).

Meskipun baru permulaan, namun proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijadwalkan akan rampung dan bisa dimanfaatkan tahun 2018 mendatang. Pembangunan bendungan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pasokan air bersih bagi warga Batam dan pulau-pulau sekitarnya.

Sejauh ini pembangunan bendungan berjalan lancar adanya dan pihak pelaksana proyek yakni PT Wika (persero) dan PT Tunas Krida Utam-Kso terus ngebut menyelesaikan proyek yang menjadi perhatian pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Sesuai isi tulisan pada plang proyek yang ada di bagian depan, pembangunan bendungan Seigong ini merupakan proyek dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan biaya sebesar Rp 238,44 Miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Wika dan Tunas Krida dengan jadwal 1.440 hari kalender kerja dan masa kerja yang telah terlewati sebanyak 360 hari. Anggaran proyek tersebut dari APBN tahun 2015 hingga 2018 mendatang.

Aktivitas di proyek itu hingga kemarin masih tetap seperti biasa. Para pekerja tampak sibuk bekerja seperti biasa. Beberapa alat berat dikerahkan untuk membereskan jalan masuk ke lokasi bendungan untuk menyambut rombongan presiden. Jalan masuk yang belum tersentuh aspal diratakan oleh pihak proyek tersebut.

Spanduk dan umbul dengan berbagai tulisan juga dipasang di sepanjang jalan masuk ke dalam lokasi bendungan. Jarak lokasi proyek bendungan dengan jalan utama Trans Barelang sekitar 500 meter.

Begitu juga pengamanan dari aparat keamanan Polri dan TNI sudah dimaksimalkan sejak pagi kemarin. Lokasi jalan masuk hingga ke dalam kawasan proyekpun sudah diawasi dengan ketat oleh petugas keamanan.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono membenarkan waduk Seigong dibangun oleh Dirjen Sumber Daya Air dan pengelolaannya akan diserahkan kepada BP Batam. Pembangunannya diprediksi selesai pada 2025.

Waduk ini masuk bertipe medium dengan luas genangan mencapai 355 hektar. Panjangnya mencapai 1.280 meter. Dengan luas dan panjang tersebut, waduk ini mampu menampung air baku hingga 12 juta meter kubik. Volume penyediaan air bersihnya mencapai 400 liter perdetik.

“Pembangunan waduk ini merupakan langkah efektif daripada desalinasi air laut.” ujar Andi.

Sistem pengelolaan air dengan membangun waduk baru memang sangat penting di Batam mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Saat ini Batam punya delapan waduk, namun hanya enam yang bisa beroperasi optimal, karena Waduk Baloi dan Waduk Sei Harapan sudah kritis. Bahkan dam baloi sudah dialokasikan ke pihak ketiga, meski ini masih berpolemik.

Pembangunan waduk ini merupakan langkah cepat mengingat 4 tahun lagi masa kerjasama konsesi pengelolaan air dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) akan selesai. Sehingga pengelolaan air dan limbah akan kembali ke BP Batam.

* Warga Tagih Janji BP Batam
Sementara itu, sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan yang kena dampak pe?mbangunan proyek Waduk Seigong menagih janji BP Batam untuk memberikan ganti rugi. Hingga saat ini belum ada kepastian besaran ganti rugi dan waktu pembayaran, meski sudah beberapa kali bertemu.

“Terakhir kami ketemu di Kantor Ditpam, Baloi. Yang menerima Direktur Pengamanan BP Batam, Budi Santoso,” kata Andar Napitupulu, salah satu perwakilan warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Budi sendiri mengaku masih menunggu Peraturan Kepala (Perka) BP Batam mengenai besaran ganti rugi yang sesuai dengan kondisi sekarang.?

?

Namun menurut Andar, hingga saat ini, BP Batam sudah melewati waktu yang dijadwalkan untuk memberikan kepastian mengenai besaran ganti rugi.

?
“Kami masyarakat kecil meminta perhatian Pak Jokowi dalam masalah ini. Kami  mendukung proyek pemerintah dalam membangun Waduk Seigong tapi perhatikan juga nasib kami yang kena dampak,” kata Andar. (eja/leo/cr13)

Perairan Batam Jadi Tempat Pembuangan Limbah

0
 F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Perairan Batam dan sekitarnya selalu dijadikan tempat pembuangan limbah minyak atau sludge oil. Limbah tersebut berasal dari kapal yang melakukan pembersihan tangki atau tank cleaning di tengah laut.

“Hasil tank cleaning inilah yang dibuang ke laut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Dendi Purnomo.

Menurutnya, pencemaran laut Batam dari limbah sludge oil terjadi setiap tahun, terutama saat angin utara. Arus dengan mudah membawa limbah ke perairan Batam hingga ke bibir pantai.

Diduga, pembuangan limbah dilakukan malam hari, sehingga luput dari pengawasan aparat yang melakukan keamanan di laut.

“Musim angin utara pasti ada. Aparatur kita di laut mungkin tidak mengamati karena dibuang saat malam,  sampailah ke pantai kita,“ ujarnya.

Anehnya, kata Dendi, setiap angin selatan yang notabenenya ke arah Singapura pencemaran laut jarang terjadi.

“Kejadiannya satu banding sepuluh. Satu di Singapura, lalu sepuluh kali di kita, Batam dan Bintan,” ucapnya.

Untuk itu, terkait maraknya pembuangan limbah ini, pihaknya telah menyampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

Dia menambahkan, baru-baru ini perairan Batam kembali tercemar. Namun pencemaran kali ini karena kecelakaan murni, pihak kapal tidak sengaja membuang limbah di perairan Batam.

“Di Nongsa dugaan kita kecelakaan,  di nasional yakni Maritim (Kemenko Maritim) bentuk tim juga KLHK, kita daerah juga,” ucapnya.

Diketahui, akhir Januari lalu DLH mendapati limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) disepanjang 1,2 KM Pantai Nongsa. Ceceran limbah mencapai 40 hingga 60 ton. (cr1)

Tabrak Pemotor Hingga Tewas, WN Singapura Ngaku Habis Minum Wisky

0
Stanislaus Woels, warga negara (WN) Singapura saat sidang dengan agenda mendengar keterangan dirinya selaku terdakwa dalam kasus kecelakaan lalulintas di Batam pada November tahun lalu. Ia disidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (22/3). F. Yashinta/Batam Pos

batampos.co.id – Stanislaus Woels, warga negara (WN) Singapura nekat mengendarai mobil pick up Mistsubishi Strom BP 8673 ZN dalam kondisi mabuk di jalan raya Nagoya hingga Batamcenter. Akibatnya, ia menabrak beberapa kendaraan sepanjang jalan hingga mengakibatkan kecelakaan maut.

Mirisnya, pria berusia 63 tahun ini tetap memacu kendaraan meski korban terseret puluhan meter di kolong mobilnya. Ia mencoba melarikan diri, namun gagal karena ban mobilnya tersangkut sepeda motor korban. Tak ayal, pria tua ini pun menjadi bulan-bulanan warga pada November 2015 silam.

Atas perbuatannya itu, Stanislaus duduk sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (22/3). Dalam sidang beragendakan keterangan terdakwa, Stanislaus mengakui perbuataanya. Ia minum-minuman keras sebelum membawa mobil.

“Iya, saya minum wisky jalan dari Nagoya. Tak sadar kalau nabrak orang. Saya tidak mabuk,” kata Stanislaus di depan majelis hakim.

Stanislaus tak terlalu ingat bagaimana kejadian tersebut. Ia hanya ingat usai menabrak kemudian melarikan diri. Namun mobilnya terganjal sepeda motor korban yang ia tabrak. Saat berhenti, ia menjadi bulan-bulan warga yang marah.

“Saya tak sadar lagi. Saya takut, makanya tak berhenti. Saya tahu di rumah sakit saja,” jelas Stanislaus lagi. Usai mendengar keterangan terdakwa, sidang ditunda hingga minggu depan dengan agenda tuntutan.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Prasetio menjelaskan perbuatan terdakwa menyebabkan korban Jerry, pengendara sepeda motor Honda Vario tewas.

Terdakwa menabrak korban setelah melawan arus di depan Kopi Raya, Batamcenter. Bahkan sebelum menabrak Jerry, terdakwa sempat menabrak beberapa mobil dari kawasan Nagoya hingga Batamcenter. Perbuataan terdakwa dijerat dengan pasal 311 UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman 9 tahun penjara. (she)

Gunakan Stiker untuk Tutupi Aksi Curanmor

0
Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Dwihatmoko Wiroseno. Foto: Sandi/batampos.

batampos.co.id – Tim buru rergap (buser) Satreskrim Polres Karimun menangkap satu orang tersangka pencuri, Senin (20/3). Sepeda motor itu dicuri dari parkiran  salah satu pujasera di Tanjungbalai Karimun.

”Sehari setelah laporan pencurian motor masuk, anggota langsung menyelidiki dan mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor yang sedang dimodifikasi. Kemudian, Tim Buser mendatangi lokasi rumah Indra Jaya, 37 di Kecamatan Karimun. Pada saat anggota kita sampai de lapangan memang ditemukan satu unit sepeda motor Honda Beat sedang dimodifikasi,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwihatmoko Wiroseno kepada Batam Pos, Rabu (22/3).

Saat didatangi tim buser, Indra Jaya sedang memasang stiker disepeda motor yang diduga hasil pencurian. Ia sengaja menempeli stiker di motor curian tersebut agar tidak dikenali. Ditanya tentang kelengkapan surat bermotor. Ketika itu, pelaku mulai gelisah. Karena, tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan sepeda motor. Kemudian, anggota melakukan pengecekan terhadap nomor mesin.

”Dalam laporan polisi ada nomor mesin sepeda motor yang hilang. Dan, ternyata memang sesuai dengan yang hilang. Setelah dicek, nomor mesinnya memang sesuai dengan motor yang dilaporkan hilang di pujasera,” jelas Dwihatmoko.

Setelah diinterograsi, Indra mengakui kalau sepeda motor yang ditempeli stiker itu motor yang ia curi dai areal parkir pujasera. atas pengakuannya, Indra langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. (san)

Dimodifikasi, Timbangan Langsung Disegel

0
Petugas metrologi Karimun ketika melakukan tera ulang timbangan di Kecamatan Kundur. Foto: batampos.

batampos.co.id – Tera ulang yang dilakukanDinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun terhadap 700 timbangan milik pedagang di Karimun, ditemukan satu timbangan ukuran 300 kilogram (kg) yang dimodofikasi untuk berbuat curang.

Temuan timbangan yang sengaja dimodifikasi oleh pemiliknya sengaja dikasih gemuk minyak. Cara ini bisa mengurangi timbangan dengan selisih 7 kg dari berat sebenarnya.

”Timbangan tersebut milik pedagang yang digunakan untuk menimbang barang bekas. Gemuk minyak sudah kita buang dan dilakukan penyegelan terhadap timbangan tersebut, agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari,” jelas Kadis Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, M Yosli, Selasa (22/3).

Selanjutnya pemilik timbangan yang disegel tersebut diberkan surat peringatan. Isi surat itu kalau sampai kedapatan lagi mencurangi takaran timbangan akan langsung dilaporkan ke polisi.

Tera ulang timbangan yang dilakukan Bidang Metrologi Dinas perdagangan, Lanjut  Yosli untuk memberikan perlindungan pada konsumen ketika belanja yang menggunakan timbangan.

”Jika setelah ini masih kedapatan melakukan curi timbangan lagi, kita laporkan ke pihak berwajib. Karena, kasus ini bisa diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Setelah tera ulang timbangan pedagang, pemerintah akan melanjutkan tera ulang terhadap SPBU.

”Setelah seluruh kecamatan telah dilakukan tera ulang timbangan, kami lanjutkan dengan SPBU maupun yang lainnya. Agar, timbangan di Kabupaten Karimun benar-benar layak dipergunakan dan tidak ada lagi kecurangan,” kata Yosli.

Beberapa pedagang menanggapi positif tera ulang yang dilakukan pemerintah. ”Baguslah, jadi kita sebagai pedagang tidak dicurigai oleh konsumen. Maklum, mana tau ada yang ngetes kita, beli sesuai ditimbang sampai rumah berkurang tidak sesuai. Nanti dikomplain pula kita, timbangan tidak beres,” ujar salah satu pedagang di Pasar Karimun, Udin. (tri)

Pelayanan Kurang Baik, Apri Rapat dengan BPJS

0
Bupati Bintan, Apri Sujadi (kedua kanan) memimpin rapat dengan BPJS membahas keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit rujuk di Kantor Bupati Bintan, Rabu (22/3). Foto: Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi didampingi Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam memimpin rapat pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tanjungpinang-Bintan di kantor Bupati Bintan, Rabu (22/3), terkait banyaknya keluhan masyarakat ke Pemkab Bintan.

Dalam rapat yang juga dihadiri Komisi 3 DPRD Bintan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, dan Badan Kepegawaian juga membahas laporkan masyarakat seperti korban tabrakan yang tidak ditanggung BPJS termasuk keterbatasan ruang kelas tiga dibeberapa rumah sakit rujukan.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan Kabupaten Bintan adalah daerah percontohan dalam pelayanan masyarakat khususnya di bidang Kesehatan. Untuk itu, dirinya terus melakukan pembenahan birokrasi dan pemutakhirkan data kependudukan yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan menyangkut pelaksanaan e-puskesmas di program Smart City nantinya.

“Ada perbedaan persepsi. Sebenarnya permasalahan bukan hanya di BPJS nya. Tapi akses komunikasi rumah sakit rujukan juga harus diperbanyak. Supaya pasien tidak terfokus di rumah sakit tertentu saja,” ungkapnya.

“Ini solusi yang kami tawarkan untuk melayani pasien dalam situasi darurat. Alternatifnya bisa saja di rumah sakit wilayah Bintan. Pemkab Bintan terus melakukan pembenahan baik infrastruktur maupun pelayanan di rumah sakit,” tambahnya.

Solusi tersebut kata Apri, karena sering ditemukan daftar antrian panjang di rumah sakit rujukan. Sehingga perlu diberikan alternatif rumah sakit rujukan.

“Karena yang langsung menerima komplen dari masyarakat adalah Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Kepala BPJS Tanjungpinang-Bintan, dr. Leny Marlina mengatakan terkait keluhan masyarakat terhadap korban laka lantas yang tidak termasuk program BPJS di rumah sakit, seyogyanya menjadi tanggung jawab Jasa Raharja, bukan pihak BPJS.

“Karena ketentuan tersebut sudah diatur undang-undang. Pihak BPJS hanya melakukan prosedur sesuai ketentuan tersebut,” katanya.

Sementara soal keluhan masyarakat tentang pelayanan kelas tiga yang sering penuh, Leny mengatakan beberapa alternatif telah diatur seperti opsi pertama bila di rumah sakit ruang kelas tiga yang menjadi hak pasien bila dalam kondisi penuh, maka pihak rumah sakit wajib menyediakan ruang satu tingkat diatas ruang kelas tiga maksimal 3 hari.

“Rumah sakit yang tersedia sekarang adalah Rumah Sakit Pemerintah serta Rumah Sakit TNI/Polri. Jadi bila masyarakat dirujuk ke kelas tiga yang merupakan subsidi Pemerintah Daerah, ada ketentuan, bila penuh maka rumah sakit rujukan itu wajib memberikan ruang satu tingkat diatas kepada pasien maksimal selama 3 hari,” jelasnya. (cca)

 

Presiden Tak Mau Tanah Dikuasai Segelintir Orang Saja

0
Presiden RI Jokowi
foto: setkab

batampos.co.id – Reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah harus menjadi dasar semua regulasi tentang pertanahan.

Demikian penegasan Presiden Jokowi.

Semangat yang dibangun dalam reforma agraria, menurut Presiden, adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

“Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang tajam,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

Presiden juga menekankan, bahwa setiap regulasi tentang pertanahan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang semakin hari semakin meningkat. Ia mengingatkan, sudah sering dijumpai di beberapa proyek pembangunan strategis yang berdampak bagi rakyat harus tertunda, bahkan mangkrak akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung bisa teratasi.

“Saya ingin agar dalam mengatur pertanahan dibutuhkan sistem hukum, sistem administrasi pertanahan yang komprehensif, yang visioner, yang tidak tambal sulam dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama,” kata Presiden seraya menambahkan,  agar pengaturan pertanahan harus mampu keluar dari sektoralisme, tidak tumpang tindih, dan tidak saling berbenturan.

Tanah Terlantar

Presiden Jokowi menegaskan, pengaturan tentang pertanahan juga harus dapat mengatur pemanfaatan tanah yang terlantar secara maksimal, sehingga tidak ada lagi tanah-tanah yang menganggur apalagi sampai terlantar.

Untuk itu, lanjut Presiden, perlu diatur kewenangan untuk mencabut, untuk mengambil izin hak guna lahan yang terbukti tidak produktif, tidak dimanfaatkan. Dan untuk selanjutnya dilakukan redistribusi untuk dikelola, dimanfaatkan secara maksimal yang produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (DNA/RAH/ES)