batampos.co.id – Proses penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Batam dinilai rawan kebocoran. Selain tak memiliki data base kriteria masyarakat miskin, penujukan penerima bantuan RTLH masih berdasarkan laporan perangkat RT, RW yang diberikan ke pihak kelurahan.

“Kita terus soroti RTLH ini, karena sangat rawan kebocoran,” kata Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, kemarin.

Menurutnya, pemerintah Kota (Pemko) Batam belum memiliki data base masyarakat miskin. Begitu juga indikator-indikator masyarakat miskin seperti apa. Kalau mengacu standar nasional, tak ada lagi warga di Batam yang memiliki rumah beratap rumbia atau yang masih beralasakan tanah.

“karena diserahkan orang perorangan (perangkat RT dan RW) rawan kepentingan politik,” ucapnya.

Disampaikan Riky, Komisi IV pernah mengusulkan pemilihan bantuan RTLH dalam bentuk musyawarah yang komprehensif. Polanya sama seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RTLH.

“Yang bersama-sama kita usulkan siapa penerima, ini kriteriannya. Semua pihak diikutsertakan, sehingga penerima bantuan RTLH ini benar-benar mereka yang sangat butuh,” ujarnya.

Dalam usulan lain, politisi PKS itu mengaku penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk voucher belanja bahan bangunan. Melalui kerjasama pemko dan toko bangunan atau suplier material terdekat. Dan tentunya sesuai standar dan harga barang yang telah ditetapkan oleh walikota.

“Kalau hanya bantuan barang saja juga rawan permainan. Makanya kita usulkan lewat voucher belanja bahan bangunan ini,” kata Riky.

Ia mencontohkan, seorang warga menerima bantuan RTLH Rp 22 juta. Ketika diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bisa saja berkurang atau ada pihak yang memainkan. Sehingga harga barang tidak sesuai dengan nilai bantuan (disunat). Namun ketika diberikan dalam bentuk voucher, penerima bantuan RTLH bisa menukarkan voucher ini dengan keperluan bangunan yang dibutuhkan.

“Voucher diberikan ke toko bangunan. Dia bisa tukar namun tak bisa diuangkan,” paparnya.

Ditambahkan Riky, penerapan bantuan dalam bentuk voucher bahan bangunan ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang menerapkan. “Sehingga bantuan yang diterima benar-benar utuh dan tak ada lagi pemotongan seperti yang kita khawatirkan,” katanya.

Terkait seperti apa pengawasan, Riky mengaku dengan pola yang dilakukan dinas sosial tersebut lembaga legislasi tidak memiliki kontrol untuk mengawasi sampai ke bawah (si penerima). “Tapi kalau itu diterapkan, (voucher belanja bangunan) kami punya kontrol ke bawah,” tuturnya.

Seperti diketahui, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (program pengetasan kemiskinan) Pemko Batam tahun 2016 yang dianggarkan melalui dinas sosial sebesar Rp 7.987.180.000. Angka ini didapat dari laporan badan anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2016. (rng)

batampos.co.id – Ketua panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan retribusi parkir, Muhammad Yunus mempertanyakan jumlah dan verifikasi juru parkir (jukir) yang dilaporkan pemko Batam. Pasalnya, dalam draf usulan ranperda, hanya ada 477 orang jukir di 213 titik parkir yang tersebar di delapan kecamatan.

Kedelapan kecamatan ini ialah Lubukbaja 93 titik dengan jumlah 177 jukir, Batuampar 28 titik 72 orang jukir, Batamkota 55 titik 147 jukir, Bengkong enam titik 24 jukir, Batuaji 2 titik 10 orang jukir, Seibeduk 2 titik tujuh orang jukir, Sagulung tiga titik enam orang jukir serta Sekupang 14 titik dengan 34 orang jukir.

“Hanya ada delapan kecamatan saja. Dan jumlahnya 477 jukir,” kata Yunus, kemarin.

Selain jumlah jukir, politisi Golkar tersebut juga mempertanyakan kenapa Kecamatan Nongsa tidak dimasukan ke dalam wilayah retribusi pemko Batam. Padahal, menurutnya, titik potensial diwilayah tersebut sangat besar.

“Ruko-ruko wilayah Nongsa juga sudah banyak yang buka. Dan ini jelas retribusi parkir tepi jalan yang sangat potensi,” tutur anggota Komisi III tersebut.

Yang menjadi pertanyaan lainnya, meskipun tidak masuk wilayah retribusi, tapi kenyataan di lapangan masih ada jukir bodong yang masih mengutil di bernagai lokasi di Nongsa.

“Contohnya, parkiran di luar pelabuhan Punggur ada dan masih berjalan. Tapi kemana uangnya. Apakah Pemko Batam tidak tahu hal tersebut,” tanya Yunus.

Anggota pansus parkir lainnya, Jefri Simanjuntak mennyayangkan, banyaknya potensi titik parkir di Nongsa yang tidak menjadi bagian pendapatan retribusi di Batam. Menurutnya ini kelalaian dan ketidakmampuan unit pelayanan teknis (UPT) parkir melaksanakan tugas.

“Kita malu, satu kecamatan tidak masuk retribusi parkir,” ujarnya.

“Pertanyaannya, apakah itu uang masuk melalui pribadi setoran atau memperkaya orang lain,” sambungnya.

Ia berharap walikota dapat mengetahui permasalahan ini. Ada parkir di sejumlah titik wilayah Nongsa tapi tidak ada pendapatannya. Baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir.

“Kemana tugas mereka. Apakah mau mengenjot PAD, saya yakin pak walikota tak mengetahui ini, ada satu kecamatan tak ada pendapatan parkirnya,” tegasnya. (rng)

batampos.co.id – Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sudah mulai menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk dilanjutkan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Di Komisi IV, ada Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora). antor yang akan berganti menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengajukan rencana anggaran sebesar Rp 10 miliar. Kepala Kanpora Kota Batam, Syaiful Bahri mengatakan, dalam anggaran yang diajukan pihaknya sudah merangkum hasil pokok-pokok musrenbang yang disampaikan oleh masyarakat.

“Baik itu melalui musrenbang atau hasil reses dewan, sudah kita rangkum,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Batam Komisi IV Suhardi Tahirek menilai dispora juga harus membuat program RKA yang terukur dan merata. Sehingga pencapaian RPJMD Walikota Batam bisa dilaksanakan. Ia menyebutkan, realisasi anggaran yang telah dikucurkan kepada Dispora, juga harus merata. Sehingga mampu menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

“Ke depan dispora harus fokus meningkatkan olahraga di Batam,” tutur Suhardi.

Politisi Nasdem itu juga menilai, RKA yang telah diserahkan oleh Dispora tersebut dirasa kurang dan minim. Apalagi melihat fungsi kantor yang akan berubah menjadi dinas olahraga dan pemuda. “Makanya harus ada peninjauan ulang kembali. Kita harus menggali semua potensi. Kalau hanya diajukan segini tak bakalan cukup, minimal kalau sudah dinas Rp 20 miliar,” ucapnya.

Syaiful yang menerima masukan tersebut mengaku, angka ini masih usulan yang disampaikan ke dewan. “Anggaran sendiri nanti akan ada pembicaraan lanjutan bersama Bapeko berdasarkan rekomendasi dari dewan,” ujar dia.

Di Komisi sama, anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging juga menyoroti minimnya RKA yang diajukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Batam tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 10,8 miliar.

“Anggaran yang diajukan terlalu kecil. Bagaimana kita bisa berbicara target wisatawan macanegara yang tinggi, kalau tidak didukung anggaran,” ujar Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi IV DPRD Batam, Rabu (30/11).

Berbicara pariwisata, terang Uba, hubungannya adalah seni budaya dan ekonomi kreatif. Disinilah pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan berbagai even dan kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan wisatawan di Batam.

Menurut Uba, satu hari wisatawan bertahan di Batam, dampaknya sangat luar biasa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Ia menilai, Pemko Batam harus melihat ini sebagai suatu potensi dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Di bidang kebudayaan.

Di bidang kebudayaan misalnya, bagaimana meningkatkan kembali kenduri seni melayu atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjual seni dan budaya melayu di Batam. Begitu juga ekonomi kreatif, harus dibantu dan ditumbuhkembangkan, sehingga menjadi salah satu andalan masyarakat untuk menggaet wisatawan yang berkunjung.

“Makanya untuk pergelaran even dan kegiatan, sehingga membuat mereka betah di Batam. Yang jelas even-even ini perlu sokongan anggaran. Kalau hanya Rp 10,8 miliar hanya habis untuk belanja pegawai saja,” papar politisi Hanura tersebut. (rng)