batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan program pembiayaan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga dan tanpa agunan. Program ini difasilitasi melalui kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, pada Senin (23/6) di Haris Hotel Batam Center.

Amsakar mengatakan, program ini merupakan wujud nyata dari komitmen politiknya bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Dalam skema ini, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dikenakan bunga dan tidak perlu memberikan jaminan atau agunan.

“Ini menjadi bagian dari prioritas kami. Kami ingin UMKM kita tumbuh subur dan tidak kesulitan dari sisi pendanaan. Kalau modal lancar, operasional mereka akan ikut lancar,” kata dia.

Kebijakan pembebasan bunga dan agunan ini lahir dari diskusi panjang antara Pemko Batam dan BTN. Ia bersyukur BTN menyambut baik niat tersebut dan langsung menindaklanjutinya dalam bentuk kesepakatan kerja sama.

Selain MoU, pada level teknis juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN dan Dinas Koperasi dan UKM Batam. Dalam kesempatan yang sama, secara simbolis juga diumumkan ada tiga debitur pertama telah memanfaatkan fasilitas pinjaman ini.

Adapun syarat utama untuk mengakses program ini relatif mudah. Debitur cukup ber-KTP Batam, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan administratif standar dari pihak perbankan. “Intinya, tidak ada syarat yang memberatkan,” tambah Amsakar.

Warga yang berminat bisa langsung mengajukan permohonan melalui BTN atau dinas terkait. Program ini ditujukan bagi sekitar 2.000 pelaku UMKM dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun. Total anggaran yang disiapkan Rp3,6 miliar.

Pemerintah ingin memastikan dana tersebut benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat. Ia membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha agar kebijakan ini tidak menjadi sekadar wacana.

“Saya justru lebih senang kalau uangnya habis. Artinya banyak yang manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau uangnya numpuk saja, malah mereka tetap pinjam ke tengkulak, itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Program ini juga dia harap dapat menjadi solusi konkret untuk melepaskan pelaku UMKM dari jeratan pinjaman informal yang kerap mencekik. Amsakar menyebut, kebijakan ini sebagai upaya membebaskan mereka dari “jebakan-jebakan” yang membuat napas ekonomi rakyat tersendat.

Amaakar yakin program ini akan menjadi titik balik bagi pelaku UMKM di Batam untuk berkembang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. “Kalau ini berhasil, maka ekonomi kerakyatan kita bisa lebih kokoh,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Kredit UMKM Tanpa Bunga Resmi Bergulir di Batam, Prioritaskan Warga Lokal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kepri bersama ketua organisasi serta beberapa ketua paguyuban Indonesia Timur di bawah naungan Perkit mengecam keras aksi penyiksaan terhadap Intan, 20, seorang asisten rumah tangga (ART) asal Indonesia Timur yang mengalami kekerasan tidak manusiawi di Batam.

Peristiwa ini terbongkar usai warga bersama komunitas Flobamora menggerebek rumah tempat korban bekerja, Minggu (22/6). Saat ditemukan, Intan dalam kondisi mengenaskan penuh luka, lemah tak berdaya, dan mengalami trauma berat. Ia langsung dirujuk ke RS Elisabeth Batam untuk penanganan intensif.

Ketua Perkit Kepri, Angelinus, menegaskan bahwa peristiwa ini telah melukai rasa kemanusiaan dan harga diri seluruh perantau Indonesia yang menggantungkan harapan hidup di Batam.

Baca Juga: Korban ART di Rumah Elit Sukajadi, Setahun Dianiaya dan Tak Digaji

“Ini bukan soal timur atau barat, bukan soal asal-usul, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya saat pertemuan bersama pengurus Perkit di Batam Center, Senin (23/6).

Angelinus menyatakan bahwa Perkit Kepri memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia menegaskan, pihaknya bahkan telah mendatangi Polresta Barelang untuk mengawal langsung penanganan kasus tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaku benar-benar ditahan dan diproses sesuai hukum. Kami juga menduga bisa saja ada lebih dari satu pelaku, karena di rumah itu tidak hanya satu orang. Maka kita minta kepolisian mendalami betul,” katanya.

Perkit Kepri juga menyatakan komitmen untuk mendampingi korban secara psikologis maupun hukum. Mereka berharap, peristiwa ini menjadi titik balik bagi peningkatan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga.“Kami tidak akan diam. Kami akan berdiri di belakang korban. Ini bentuk solidaritas, ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan,” tegas Angelinus.

Sementata itu tokoh masyarakat dan Penasehat Perkit Kepri, Datok Amat Tantoso, juga menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai tindakan majikan terhadap Intan telah melewati batas akal sehat dan rasa kemanusiaan.

“Kita sangat sedih. Kalau satu orang dicubit, maka semua ikut merasa sakit. Apalagi ini adik kita sendiri, anak perantau dari jauh yang datang ke Batam untuk mencari hidup,” ujarnya.

Amat menekankan, banyak warga Indonesia Timur datang ke Batam menempuh perjalanan berhari-hari lewat laut hanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Perlakuan seperti ini, menurutnya, sangat tidak pantas diterima oleh siapa pun, apalagi seorang pekerja yang melayani setiap hari di rumah majikannya.

“Dia masak untuk majikannya setiap hari, tapi justru diperlakukan seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Amat geram.

Amat juga menyampaikan bahwa Perkit Kepri telah mendatangi Polresta Barelang sebagai bentuk keseriusan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami datang langsung ke Polresta hari ini. Kami ingin pastikan kasus ini ditangani dengan serius. Kami percaya pada pihak kepolisian, tapi kami juga akan terus mengawalnya,” katanya.

Tak ketinggalan ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keluarga korban yang tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan. “Saya pribadi sangat menghargai keluarga korban yang tetap sabar. Tapi kita harus pastikan pelaku dihukum setimpal, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Perkit Kepri Kutuk Penyiksaan ART di Batam: Ini Bukan Soal Asal-usul, Tapi Kemanusiaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mengimbau para pelaku usaha reklame untuk mulai beralih ke media digital sebagai bagian dari penataan kota. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BO Batam, Amsakar Achmad, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Batam lebih tertata dan estetik.

Meski belum sempat berdialog langsung dengan para pengusaha periklanan, ia menyebut komunikasi sudah dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid. Aspirasi dari para pelaku usaha telah dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Saya pikir para pelaku usaha itu kemarin sudah bertemu dengan Pak Sekda, tentu hal itu sudah disampaikan. Menurut saya, apa yang menjadi aspirasi pengusaha sudah dibahas,” katanya, Senin (23/6).

Dia menilai, respons positif dari pelaku usaha terhadap penertiban reklame patut diapresiasi. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemko dan BP Batam dalam menjaga kebersihan dan kerapian wajah kota.

“Kita bersyukur kalau penertiban reklame yang kita lakukan ini dimaknai sebagai ikhtiar kita untuk membuat Batam ini menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi,” kata Amsakar.

Fasilitas promosi tetap tersedia bagi pengusaha, asalkan tidak melanggar zona yang telah ditetapkan. Katanya, penggunaan reklame digital bisa menjadi solusi alternatif yang lebih sesuai dengan arah penataan kota.

“Tentu kami sangat mengapresiasi bilamana rekan-rekan pelaku usaha ingin memanfaatkan fasilitas yang ada walaupun mungkin dalam bentuk yang lain dan tidak di zona yang dilarang oleh ketentuan,” ujar dia.

Amsakar menyebut, penertiban reklame saat ini berfokus pada upaya penataan visual kota, bukan sekadar penegakan aturan. Pemerintah ingin memastikan bahwa keberadaan reklame selaras dengan perencanaan tata ruang kota Batam.

Dirinya juga memaparkan, regulasi terkait reklame sebenarnya sudah sangat jelas. Mulai dari besaran biaya, pajak, hingga penentuan titik pemasangan, semuanya diatur dan menjadi kewenangan BP Batam.

“Aturan soal reklame itu juga sudah ada. Titiknya itu, kalau tak salah saya, yang memutuskan adalah BP Batam. Setelah titik itu diputuskan, mereka membayar lahannya, juga membayar pajaknya, juga membayar tagihan iklannya,” kata Amsakar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Dorong Pengusaha Beralih ke Reklame Digital pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polda Kepri menggelar upacara ziarah dan tabur bunga, Senin (23/6). Kegiatan rutin ini dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pusara Bhakti Bulang Gebang, Batu Aji, yang diikuti sejumlah jajaran Polda Kepri.

Suasana ziarah berlangsung khidmat. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di tugu TMP, dan prosesi tabur bunga di atas pusara.

“Ziarah makam pahlawan ini adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa yang telah gugur mendahului kita. Ini menjadi momen untuk mengenang dan meneladani semangat juang mereka dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujar Wakapolda Kepri, Brigjen Anom.

Menurutnya, semangat para pahlawan harus menjadi pijakan moral bagi seluruh insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum reflektif untuk memperkuat komitmen pengabdian Polri terhadap bangsa dan negara.

“khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” tegasnya.

Ziarah ke makam pahlawan menjadi tradisi rutin yang digelar setiap menjelang Hari Bhayangkara oleh institusi Polri di seluruh wilayah, termasuk di jajaran Polda Kepri.

“Semangat perjuangan para pahlawan harus terus menginspirasi kami dalam memberikan pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang profesional, serta menjaga kondusivitas wilayah Kepri,” lanjutnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Ziarah ke Makam Pahlawan Sambut Hari Bhayangkara ke-79 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan Intan, Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah elit kawasan Sukajadi, Batam Kota. Kedua pelaku yakni R, majikan korban, dan M, rekan kerja sesama ART.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian mengatakan penganiayaan tersebut berawal dari kelalaian korban bekerja. Saat itu, korban lupa menutup pintu kandang hewan peliharaan majikannya.

“Karena korban lupa menutupnya, anjing peliharaan milik majikannya berantam. Sehingga pelaku marah,” ujarnya di Mapolresta Barelang, Senin (23/6) sore.

Debby menjelaskan korban dianiaya setiap melakukan kesalahan. Penganiayaan tersebut berlangsung selama setahun atau sejak Juni 2024.

“Misalkan salah memotong daging, lupa memberi makan hewan peliharaan. Selama kerja juga korban tidak digaji,” katanya.

Dari keterangan Intan kepada polisi, ia pernah dipaksa untuk memakan kotoran hewan peliharaan tersebut. Bahkan, korban tidak diizinkan memegang ponsel, serta keluar rumah

“Korban pernah diminta memakan kotoran hewan. Untuk pelecehan seksual sejauh ini tidak ada,” ungkap Debby.

Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk menganiaya. Seperti raket nyamuk listrik, ember, serokan sampah, kursi lipat plastik, dan 3 buku.

“Buku ini buku dosa untuk mencatat kesalahan korban. Dengan ancaman gaji korban dipotong,” terang Debby.

Debby mengaku pihaknya tengah menelusuri kedatangan Intan ke Batam dan bekerja di rumah pelaku. Dalam sebulan, gadis 22 tahun tersebut digaji sebesar Rp 1,8 juta. “Sedang kita telusuri,” tegasnya.

Disinggung, adanya keterlibatan majikan laki-laki, Debby menegaskan tengah meyelidikinya. “Masih pengembangan. Suami pelaku di luar kota,” katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga jo pasal 55 ayat 1 ke 1 e dengan pidana penjara hingga 10 tahun. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Korban ART di Rumah Elit Sukajadi, Setahun Dianiaya dan Tak Digaji pertama kali tampil pada Metropolis.