batampos.co.id – Banjir di Batam terjadi karena tidak adanya sinkronisasi drainase yang dibangun pemerintah dengan yang dibangun developer. Untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, Pemerintah Kota (Pemko) Batam diminta untuk mengawasi pembangunan lebih ketat lagi.

“Pengawasan pembangunan itu sebenarnya ada di kewenangan Dinas Tata Kota (Distako) karena Pemko Batam yang pegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata Kepala Sub Direktorat Pembangunan Sarana Gedung dan Utilitas BP Batam, Yudi Cahyono, kemarin (22/11) di gedung BP Batam.

Pengawasan sekarang sangat lemah. Pemberi IMB seharusnya mesti awasi semua pembangunan, baik itu jalan atau drainase.

“Ketika IMB masih di BP Batam, developer diawasi sampai pembangunan selesai. Setelah dianggap layak baru dijual ke masyarakat,” ungkapnya.

BP Batam memang masih berperan dalam perawatan dan normalisasi drainase yang ada.

“Tapi sebatas di kawasan industri dan jalan-jalan utama. Berbeda dengan Pemko Batam yang tangani drainase di pemukiman dan perkotaan,” jelasnya.

BP Batam membangun drainase awal di wilayah Jodoh, Nagoya, dan Batuampar pada tahun 1990-an. Drainase induk ada di seberang DC Mall yang menampung seluruh drainase cabang dari tiga wilayah pusat kota.

Sedangkan di wilayah Sekupang, drainase induk ada di Tiban Maseba, dimana seluruh drainase cabang di Sekupang mengalir ke dari sana.

Untuk wilayah Batamcentre, semua drainase mengalir ke Dam Duriangkang. Di wilayah Batuaji, seluruh drainase mengalir ke drainase induk di wilayah Tembesi.

Saat ini, perluasan drainase di seluruh wilayah ditangani oleh Direktorat Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera).

“Untuk memelihara drainase, tiap tahunnya BP Batam anggarkan Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk normalisasi dan menyewa alat untuk mengeruk sampah.

“Kebiasaan masyarakat yang suka buang sampah sembarangan dan banyaknya ruli di pinggir drainase merupakan kendala besar,” ujarnya.

Sampah yang menumpuk menyebabkan drainase macet. Walaupun tim penanganan banjir telah terbentuk sejak tahun 2000 dengan anggota dari BP Batam dan Pemko Batam, tidak ada perubahan berarti hingga saat ini.

Lalu apa langkah BP Batam untuk meminimalisir banjir di Batam. “Program perbaikan drainase di Sengkuang,” sebut Yudi.

Selain itu, setelah proyek flyover selesai, maka BP Batam akan meninggikan elevasi dari jalan dibawah flyover dengan tujuan untuk membuat drainase baru.”Sehingga banjir di Simpang Kabil dan Jam bisa teratasi,” pungkasnya. (leo)

batampos.co.id – Rencana kerjasama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Samsat dalam hal parkir langganan gagal. Alasanya belum ada ketentuan pasti mengenai sistem bagi hasil jika parkir langganan diterapkan. Dan dapat dipastikan rencana Pemko untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir langganan harus ditunda.

Kepala Dinas Perhubungan Zulhendri mengatakan akan tetap menerapkan sistem pemunggutan parkir langganan, meski tanpa kerjasama dengan Samsat. Apalagi, Walikota Batam sudah mewanti-wanti Dishub agar bisa menaikan PAD dari retribusi parkir.

“Langganan tetap, tapi kerjasama dengan Samsat yang belum bisa,” kata Zulhendri, kemarin.

Alasan gagalnya kerjasama karena belum ada ketentuan sistem bagi hasil antara Pemko dan Samsat. Padahal, Samsat sudah setuju tentang rencana kerjasama tersebut.

“Pola presentase belum ada aturan, Samsat sudah setuju tapi presentasenya tidak ada,” ujar Zulhendri.

Menurut dia, pihaknya akan menerapkan sistem parkir berlangganan dengan cara lama. Yakni menempelkan stiker khusus di setiap kendaraan yang telah berlangganan. Namun ia tak menjamin jika PAD akan naik dengan sistem tersebut.

Berbeda jika penerapan parkir langganan bekerjasama dengan Samsat. Setiap kendaraan diharuskan berlangganan dan setiap pemilik kendaraan membayar retribusi parkir bersamaan dengan pajak kendaraan.

“Berlangganan tetap, tapi (dengan cara lama) tidak efektif. Kalau dengan cara lama masih berpotensi kehilangan (retribusi),” katanya.

Meski begitu, lanjut Zulhendri pihaknya akan menyiasati peningkatan retribusi parkir dengan cara parkir elektronik. Penerapan sistem yang diprakarsai oleh perusahaan swasta di Palembang itu tahun ini sedang menggarap e-Parking di Kota Padang. Dengan parkir meter, Pemerintah menerima bersih 30 persen penarikan retribusi parkir di Batam.

“Kita mensiasatinya parkir meter (e-Parkirng) seperti Jakarta. Nanti sistem tender, pola bagi hasil 70-30,” jelasnya.

Pemerintah menerima bersih 30 persen karena seluruh peralatan yang dibutuhkan, sumber daya manusia semua akan ditanggung oleh pihak swasta. Bahkan jika sudah beberapa tahun sesuai kesepakatan, Pemerintah bisa menjalankan e-Parking dengan membeli semua peralatan yang ada. Untuk menerapkan ini, pemerintah sudah merancang Peraturan Daerah (Perda) soal parkir.

“Awalnya Ahok (Gubernur Jakarta) juga begitu, kita melihat besar untungnya. Yang ini sudah dirancang kita bahas perda dulu,”pungkas Zulhendri. (she)

batampos.co.id  – Pemerintah Kota berencana menerapkan sistem online di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batam. Namun keterbatasan anggaran membuat sistem online itu tak bisa dilaksanakan menyeluruh.

Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan sistem online yang akan diterapkan diseluruh OPD terbentur dana. Yang mana dana itu digunakan untuk penyediaan alat pendukung sistem online.

“Meski terbentur, paling tidak setengah dari OPD bisa memakai sistem online tahun depan,” kata Rudi di Batam Center, kemarin.

Dikatakan Rudi, pihaknya akan memprioritas sistem online pada sektor pelayanan dan pendapatan. Diantaranya adalah Dinas Pendapatan dan Badan Penanaman Modal.

“Dinas yang mendukung penerimaan dan pelayanan ini jadi prioritas,” terang Rudi.

Beberapa waktu lalu DPRD Batam pernah menyurati Pemko agar konsisten menjalankan sistem online. Karena itu, pada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Pemko Batam mengajukan semua dinas untuk bisa menjalankan sistem online.

“Tapi mungkin akan karena anggaran terbatas tak semua dapat dimasukan. Di APBD ada koreksi, jadi hanya setengah yang online, setengah dilanjutkan kedepan,” imbuh Rudi.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Batam Gustian Riau mengaku pihaknya termasuk  pihak yang mengajukan anggaran untuk sistem online. Anggaran yang diajukan senilai Rp 200 juta untuk persiapan pengadaan sistem online keseluruh perizinan.

“Untuk software, komputer,” kata Gustian.

Menurut dia, tahun 2017 mendatang, BPM menargetkan pengurusan permohonan seluruh perizinan dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin melalui aplikasi di gawainya.
“Dimana pun mereka berada, mereka dapat mengurus perizinan,” terang  Gustian.

Meski tak perlu lagi datang ke kantor dan bertemu petugas. Pengurus izin harus melengkapai persyaratan dan diunggah melalui aplikasi tersebut setelah disalin dengan scanner.

“Waktu pengambilan (izin) dilakukan (uji) keabsahan. Karena kan kami tidak tahu dokumen itu benar atau tidak,” ujarnya.

Pembayaran langsung dilakukan di bank. Petugas tidak akan melayani pembayaran. Ada empat jenis perizinan yang membutuhkan perizinan. Yakni, pengurusan izin membuat bangunan (IMB), izin gangguan (HO – Hinderordonnantie), izin perdagangan minuman beralkohol (mikol), dan IMTA.

“Selama ini memang sudah dilakukan di bank tapi penerbitan retribusinya masih manual. Kalau nanti, sudah langsung muncul di aplikasi itu,” pungkas Gustian. (she)