batampos – Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengunjungi kawasan relokasi Tanjung Banon, Selasa (12/8). Dalam kunjungan itu, ia menyerahkan 94 sertifikat tanah kepada warga yang telah menempati hunian baru sebagai bagian dari program transmigrasi lokal.

Iftitah hadir didampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, serta sejumlah pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Ia menyebut penyerahan sertifikat ini merupakan tindak lanjut dari program Trans Tuntas yang menjamin kepastian hukum bagi warga yang direlokasi.

“Hari ini kami menyerahkan sekitar 94 sertifikat dari total 162 kepala keluarga yang sudah pindah ke sini. Sebelumnya, sebanyak 68 sertifikat juga sudah kami serahkan,” ujarnya.

Proses penyerahan sertifikat dilakukan bertahap. BP Batam bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ATR/BPN akan memastikan seluruh warga yang telah pindah ke Tanjung Banon mendapatkan dokumen tersebut. Program Trans Tuntas, lanjutnya, tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga memastikan mereka mendapat hak atas tanah yang ditempati.

“Setelah masuk kawasan, mereka langsung memiliki kepastian hukum,” tambahnya.

Meski sudah berjalan, Tanjung Banon belum resmi ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Status itu menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 rampung.

“Kami masih merevisi satu pasal untuk memperkuat proses pendampingan di kawasan transmigrasi. Nanti akan ada patriot-patriot yang mendampingi warga sehingga mereka tidak sendirian,” kata Iftitah.

Baca Juga: Kak Seto: Batam Harus Jadi Kota Ramah Anak, Bukan Panggung Kekerasan

Transmigrasi ke depan diarahkan menjadi program transformasi sosial-ekonomi. Target revisi PP tersebut, lanjutnya, diupayakan rampung pada bulan ini. Setelah itu, pemerintah akan mengoptimalkan peran daerah sebagai pelaksana utama program transmigrasi.

“Bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi benar-benar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah daerah menjadi leading sector. Bahkan, lebih dari setengah anggaran Kementerian Transmigrasi diserahkan ke daerah,” ujarnya.

Di sela kunjungan, muncul usulan warga agar nama Tanjung Banon diganti menjadi “Kampung Rempang Eco City”. Menanggapi hal itu, Amsakar Achmad memilih bersikap terbuka, tetapi realistis.

“Itu biar mengalir saja. Menurut saya, nama Tanjung Banon lebih membumi dan sesuai tradisi adat-istiadat, sehingga lebih mudah diterima,” katanya.

Ia menambahkan, semua ide boleh disampaikan, namun nantinya akan dipilih nama yang paling tepat. “Yang penting diterima masyarakat dan mengakar di sini,” lanjutnya.

Kawasan Tanjung Banon dirancang terintegrasi. Di sana terdapat 250 unit rumah, dermaga sandar kapal, fasilitas BBM, sekolah, musala, serta sarana-prasarana perkantoran.

Seluruh fasilitas itu ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Setelah tahap pertama rampung, akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan lanjutan sesuai rencana yang telah disusun.

“Banyak lagi yang mau disiapkan, tetapi karena waktu yang tersisa hanya sekitar lima bulan tahun ini, maka yang kami plot baru itu,” ujar Amsakar.

Soal sertifikat yang baru diserahkan, Amsakar mengingatkan warga untuk menjaganya baik-baik. “Jangan gampang melepasnya. Karena mendapatkan lahan 500 meter persegi di Batam itu tidak mudah,” katanya.

Masuk Rencana Transmigrasi, Utamakan Warga Lokal

Selain itu, Pulau Galang, Batam, bakal dijadikan kawasan transmigrasi. Rencana tersebut diungkapkan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang memastikan sudah ada Surat Keputusan (SK) pencadangan lahan dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Program ini bukan untuk menyelesaikan konflik sosial yang pernah muncul, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghubungkan Batam sebagai kota investasi dan industri dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin masyarakat ikut mendapatkan manfaat dari investasi tersebut,” ujarnya, Selasa (12/8).

Baca Juga: 194 Kasus Kekerasan di Batam, 125 Korban adalah Anak Perempuan

Menurutnya, transmigrasi bukan hanya soal insentif sosial, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat. Ia menilai meningkatnya kemiskinan kerap terjadi di daerah yang menerima investasi besar karena warga lokal tidak terserap oleh lapangan kerja yang dibuka investor.

“Oleh karena itu, kita ingin memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat agar terserap oleh lapangan kerja,” kata Iftitah.

Warga lokal akan menjadi prioritas utama dalam penempatan transmigran di Pulau Galang. Rencana ini disebutnya akan dikaji lebih lanjut bersama berbagai pihak. Pemerintah juga mempertimbangkan adanya rencana investasi di wilayah Galang, yang disebut sebagai bagian terintegrasi dari pengembangan Batam, Rempang, dan Galang.

Selain membahas Galang, Iftitah juga menyinggung perkembangan investasi di kawasan Sembulang, Batam. Tempo lalu, ia sempat menyebut adanya usulan penundaan investasi di sana.

“Soal investasinya itu biar Kementerian Investasi. Kami hanya mengusulkan, dan pada saat itu konteksnya adalah kita kedepankan dialog terlebih dahulu supaya tidak ada penolakan berarti dari masyarakat,” ujarnya.

Pada wilayah Rempang lain yang sudah berstatus clean and clear, pihaknya justru mendorong percepatan investasi. Hal itu digalakkan demi membuka lapangan kerja lebih cepat dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin memastikan setiap langkah investasi dan transmigrasi selaras dengan kepentingan masyarakat, khususnya agar warga lokal tidak tertinggal dari arus pembangunan.

“Kalau investasi sudah jalan, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat kita terserap, maka itu baru bisa kita katakan pembangunan yang adil,” tutupnya. (*)

Artikel Mentrans Iftitah Serahkan 94 Sertifikat Tanah yang Tempati Hunian Baru di Tanjung Banon pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– SMK Negeri 10 Batam, Sekolah Menengah Kejuruan yang baru berkembang sejak didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 341 Tahun 2024, terus memantapkan langkah mempersiapkan siswanya untuk menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di sektor perkapalan, migas, dan teknologi digital.

Sejak awal berdiri, sekolah ini aktif menjalin kemitraan dengan dunia industri agar lulusannya memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Salah satu mitra strategis adalah PT BBS, perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal. Kemitraan ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) pada 16 Juli 2024.

Direktur PT BBS, Yahya Bin Usman, menegaskan pihaknya berkomitmen membimbing siswa berbakat di jurusan Teknik Pengelasan. “Kami ingin lulusan SMK Negeri 10 Batam mampu berkarya di industri galangan kapal maupun migas, baik di PT BBS maupun perusahaan sejenis lainnya. Saya tidak mau lulusan SMK ini menjadi penyumbang angka pengangguran di Kota Batam,” tegas Yahya.

Bentuk nyata dari kerja sama itu adalah Program Murid Belajar di Industri (PMBdI) yang mulai dilaksanakan pada 25 Juli 2025. Kepala SMK Negeri 10 Batam, Herlina Dwi Kurnia, S.E., M.M., menjelaskan program ini berlangsung selama satu tahun dan dibagi menjadi empat gelombang. Setiap gelombang diikuti 20 siswa selama kurang lebih tiga bulan.

BACA JUGA: Disdik Batam Tunggu Laporan Resmi dari Sekolah Swasta untuk Penerima Bantuan Pendidikan

Siswa akan dibimbing tenaga ahli bersertifikat kompetensi nasional dan internasional. “Materi yang diberikan adalah keterampilan pengelasan yang benar-benar dibutuhkan industri. Siswa wajib praktik langsung di proses fabrikasi, selain mendapat teori tambahan dari industri,” jelas Yahya.

Menurutnya, kolaborasi sekolah dan industri sangat penting karena kebutuhan industri terus berkembang sesuai teknologi dan standar global. “Link and match harus berjalan. Kalau tidak, lulusan akan ketinggalan,” ujarnya.

Kerja sama ini juga mencakup Program Magang Guru agar pendidik dapat mengikuti perkembangan dunia industri sehingga materi pembelajaran di sekolah selalu relevan.

Selain fokus di bidang pengelasan, SMK Negeri 10 Batam juga mengembangkan kompetensi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) melalui kerja sama dengan Infinite Learning yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park. Program ini mencakup penyelarasan kurikulum, pelatihan siswa dan guru, hingga ekstrakurikuler cyber security.

Kegiatan ekstrakurikuler cyber security dibuka langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Kota Batam, Kasdianto, S.Pd., pada Jumat, 8 Agustus 2025, di Lab RPL SMK Negeri 10 Batam. Acara tersebut dihadiri pengawas SMK, ketua komite sekolah, kepala sekolah, majelis guru, mentor Infinite Learning, serta 20 siswa peserta ekskul.

Kasdianto mengapresiasi kemajuan SMK Negeri 10 Batam yang baru memasuki tahun kedua. “Sekolah ini sudah mampu menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan besar, termasuk yang ada di KEK Nongsa Digital Park. Ini pencapaian yang patut dibanggakan,” katanya. Ia berpesan agar siswa memanfaatkan kesempatan belajar teknologi canggih, menjaga sikap, menghormati guru dan orang tua, serta menyiapkan diri menghadapi peluang kerja di Batam maupun luar negeri.

Fasilitas Lab RPL SMK Negeri 10 Batam kini dilengkapi 32 komputer, dua unit AC bantuan Universitas Internasional Batam (UIB), instalasi listrik dari PT Bintan Offshore Marine Center (BOMC), serta teralis hasil karya siswa Teknik Pengelasan dengan dukungan bahan dari PT BBS. Fasilitas ini digunakan untuk pembelajaran praktik, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) perdana sekolah.

Marsani, mentor Infinite Learning, menyebut cyber security sebagai bidang vital di era digital, baik untuk kepentingan negara, pendidikan, maupun perlindungan individu. “Kesempatan belajar seperti ini harus dimanfaatkan maksimal oleh siswa,” ujarnya.

Kepala SMK Negeri 10 Batam, Herlina, menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, mitra industri, instansi, universitas, masyarakat, para guru, dan orang tua/wali murid atas dukungan membangun sekolah baru ini. “Kami ingin mencetak lulusan yang beradab, berprestasi, dan kompeten, sehingga siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga

Artikel SMK Negeri 10 Batam Siapkan Siswa Hadapi Tantangan Industri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Peran perempuan dalam menjaga integritas demokrasi mendapat sorotan khusus dalam peluncuran dan bedah buku Srikandi Mengawasi Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Ballroom Hotel Asia Link, Batam, Selasa (12/8). Buku ini tak hanya mengisahkan kiprah para perempuan pengawas pemilu, tetapi juga menjadi upaya merekonstruksi sejarah yang kerap bias patriarki dan kolonialisme.

Ketua Panitia, Haryo Sudrajat, mengatakan bedah buku ini menjadi ajang refleksi sekaligus apresiasi terhadap peran penting perempuan dalam pengawasan pemilu. “Perempuan bukan sekadar pemilih. Mereka juga pelopor, penggerak, dan pengawas demokrasi,” ujarnya.

Menurut Haryo, kegiatan ini tidak hanya membedah isi buku, tetapi juga menyebarluaskan nilai dan pengalaman yang terkandung di dalamnya untuk mendorong partisipasi aktif perempuan di pemilu mendatang.

Baca Juga: Kak Seto: Batam Harus Jadi Kota Ramah Anak, Bukan Panggung Kekerasan

Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, menyebut Batam dipilih sebagai lokasi bedah buku karena memiliki posisi strategis dan baru pertama kali menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. “Kami ingin memberikan fasilitasi terbaik agar kegiatan ini bermanfaat dan menyemangati kawan-kawan pengawas di daerah,” katanya.

Sementara, Tenaga Ahli Bawaslu RI sekaligus editor buku, Apriyanti Marwah, menyebut Batam sebagai lokasi strategis yang menyimpan banyak kisah perjuangan perempuan yang belum banyak terungkap.

“Buku ini mengingatkan kita pada peran besar perempuan yang ikut berpikir, bergerak di masyarakat, bahkan berjuang di medan perang. Mereka bukan sekadar objek, tetapi subjek sejarah,” ujar Apriyanti.

Buku ini ditulis oleh 30 penulis, termasuk dua perempuan Bawaslu Kepri, yakni Maryamah, Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, serta Rosnawati, Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi.

Maryamah mengungkap tantangan ganda yang dihadapi perempuan pengawas pemilu. Selain harus berhadapan dengan dinamika politik di lapangan, mereka juga memikul “perang domestik” di rumah.

“Kita harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Saat tugas mendadak datang, kita wajib profesional, menyimpan masalah pribadi di ‘peti ajaib’ untuk diselesaikan nanti,” kata Maryamah.

Baca Juga: Pohon Tumbang Tutup Total Jalan di Sekupang, Pengendara Terpaksa Putar Balik

Sementara itu, Rosnawati menceritakan pengalamannya menembus stigma di dunia pengawasan pemilu. Sebagai perempuan berhijab syar’i, ia mengaku sering mendapat cibiran, bahkan dari sesama rekan kerja.

“Banyak yang meragukan kemampuan saya memimpin divisi penanganan pelanggaran. Tapi saya memilih membuktikan dengan kerja nyata, profesional, dan kolaborasi yang kuat,” tutur Ka Ros, sapaan akrabnya.

Menurut Rosnawati, kehadiran perempuan di posisi strategis pengawasan pemilu membuktikan bahwa demokrasi membutuhkan keberagaman perspektif. “Kerja keras adalah jawaban terbaik untuk semua keraguan,” tegasnya.

Bedah buku ini menjadi bagian dari rangkaian peluncuran Srikandi Mengawasi Pemilu yang sebelumnya telah digelar di Aceh dan Sumatera Selatan. Setelah Batam, kegiatan serupa akan dilanjutkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Buku “Srikandi Mengawasi Pemilu” Dibedah di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.