batampos– Selain menetapkan dua tersangka, yakni majikan dan sesame ART, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dalam kasus penganiayaan yang dialami Intan, Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah elit kawasan Sukajadi, Batam Kota. Kedua pelaku yakni R, majikan korban, dan M, rekan kerja sesama ART.

Sementara barang bukti lainnya ada ‘buku dosa’. Di buku itu polisi menemukan catatan tentang kesalahan yang dilakukan Intan selama bekerja. Dan dari rekap kesalahan itu,majikan Intan akan mengurangi atau memotong gajinya nantinya.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian mengatakan penganiayaan tersebut berawal dari kelalaian korban bekerja. Saat itu, korban lupa menutup pintu kandang hewan peliharaan majikannya.

BACA JUGA: Perkit Kepri Kutuk Penyiksaan ART di Batam: Ini Bukan Soal Asal-usul, Tapi Kemanusiaan

“Karena korban lupa menutupnya, anjing peliharaan milik majikannya berantam. Sehingga pelaku marah,” ujarnya di Mapolresta Barelang, Senin (23/6) sore.

Debby menjelaskan korban dianiaya setiap melakukan kesalahan. Penganiayaan tersebut berlangsung selama setahun atau sejak Juni 2024.

“Misalkan salah memotong daging, lupa memberi makan hewan peliharaan. Selama kerja juga korban tidak digaji,” katanya.

Dari keterangan Intan kepada polisi, ia pernah dipaksa untuk memakan kotoran hewan peliharaan tersebut. Bahkan, korban tidak diizinkan memegang ponsel, serta keluar rumah

“Korban pernah diminta memakan kotoran hewan. Untuk pelecehan seksual sejauh ini tidak ada,” ungkap Debby.

Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk menganiaya. Seperti raket nyamuk listrik, ember, serokan sampah, kursi lipat plastik, dan 3 buku.

“Buku ini buku dosa untuk mencatat kesalahan korban. Dengan ancaman gaji korban dipotong,” terang Debby.

Debby mengaku pihaknya tengah menelusuri kedatangan Intan ke Batam dan bekerja di rumah pelaku. Dalam sebulan, gadis 22 tahun tersebut digaji sebesar Rp 1,8 juta. “Sedang kita telusuri,” tegasnya.

Disinggung, adanya keterlibatan majikan laki-laki, Debby menegaskan tengah meyelidikinya. “Masih pengembangan. Suami pelaku di luar kota,” katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga jo pasal 55 ayat 1 ke 1 e dengan pidana penjara hingga 10 tahun. (*)

Reporter: Yofi

Artikel Majikan Intan Miliki ‘Buku Dosa’, Kasat Reskrim: Tiap Kesalahan Dicatat untuk Potong Gaji pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat capaian besar dalam penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing sepanjang lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2025. Sebanyak 920 kapal berhasil ditangkap dalam kurun waktu tersebut.

Dari jumlah tersebut, 736 kapal merupakan kapal ikan asal Indonesia yang beroperasi tidak sesuai aturan, sedangkan 184 lainnya merupakan kapal ikan asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Keberhasilan penindakan ini dinilai sangat signifikan dalam upaya menjaga kedaulatan laut dan sumber daya perikanan nasional.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang akrab disapa Ipunk, menjelaskan bahwa total potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari praktik IUU fishing mencapai Rp13,6 triliun. “Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dan perlindungan terhadap nelayan lokal,” ungkapnya saat menerima kunjungan kerja komisi IV DPR RI di pangkalan PSDKP Batam, Jumat (21/6).

Baca Juga: Jalur Lambat Anggrek Mas Rusak dan Gelap, Pengendara Was-was Melintas Malam Hari

Khusus di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dikenal sebagai salah satu titik rawan aktivitas illegal fishing, aparat berhasil menangkap 147 kapal pelanggar. Dari jumlah tersebut, 85 merupakan kapal Indonesia dan 62 kapal asing. Kepri menjadi perhatian khusus karena letaknya yang strategis di perbatasan dan kerap menjadi jalur keluar-masuk kapal asing pencuri ikan.

Keberhasilan operasi di wilayah Kepri ini saja telah menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar Rp2,1 triliun. Operasi penangkapan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pengawasan laut berbasis teknologi dan patroli rutin di wilayah perbatasan.

Meski capaian ini membanggakan, KKP menyoroti masih minimnya kemampuan operasional dalam pengawasan laut. Berdasarkan laporan Ditjen PSDKP, saat ini kapal pengawas hanya mampu beroperasi selama 28 hari dalam setahun. Jumlah ini sangat jauh dari target ideal sebanyak 180 hari.

“Hambatan utama kami adalah minimnya anggaran, terutama untuk bahan bakar, upah ABK, dan uang delegasi. Ini membuat patroli tidak bisa dijalankan secara maksimal,” kata Ipunk.

Selain itu, jumlah kapal pengawas yang tersedia juga belum memadai, hanya 34 unit dari kebutuhan minimal 70 kapal.

Baca Juga: Kejari Batam Belum Terima Surat Penghentian Kasus Dua WN Vietnam

Kondisi infrastruktur pengawasan juga belum mendukung. Dari kebutuhan ideal, baru sekitar 40 persen infrastruktur seperti dermaga, kantor, mess ABK, bengkel, dan gudang yang tersedia. Ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di laut.

KKP menegaskan pentingnya peningkatan tiga aspek utama yaitu jumlah hari operasi kapal, jumlah kapal pengawas, dan pembangunan infrastruktur. Tanpa penguatan minimum essential force (MEF), laut Indonesia akan tetap rentan terhadap praktik IUU fishing. Penguatan ini juga penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan terhadap mata pencaharian nelayan Indonesia. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel 920 Kapal Ilegal Ditangkap, Negara Selamatkan Rp13,6 Triliun dari Pencurian Ikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan program pembiayaan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga dan tanpa agunan. Program ini difasilitasi melalui kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, pada Senin (23/6) di Haris Hotel Batam Center.

Amsakar mengatakan, program ini merupakan wujud nyata dari komitmen politiknya bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Dalam skema ini, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dikenakan bunga dan tidak perlu memberikan jaminan atau agunan.

“Ini menjadi bagian dari prioritas kami. Kami ingin UMKM kita tumbuh subur dan tidak kesulitan dari sisi pendanaan. Kalau modal lancar, operasional mereka akan ikut lancar,” kata dia.

Kebijakan pembebasan bunga dan agunan ini lahir dari diskusi panjang antara Pemko Batam dan BTN. Ia bersyukur BTN menyambut baik niat tersebut dan langsung menindaklanjutinya dalam bentuk kesepakatan kerja sama.

BACA JUGA: Kredit UMKM Tanpa Bunga Resmi Bergulir di Batam, Prioritaskan Warga Lokal

Selain MoU, pada level teknis juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN dan Dinas Koperasi dan UKM Batam. Dalam kesempatan yang sama, secara simbolis juga diumumkan ada tiga debitur pertama telah memanfaatkan fasilitas pinjaman ini.

Adapun syarat utama untuk mengakses program ini relatif mudah. Debitur cukup ber-KTP Batam, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan administratif standar dari pihak perbankan. “Intinya, tidak ada syarat yang memberatkan,” tambah Amsakar.

Warga yang berminat bisa langsung mengajukan permohonan melalui BTN atau dinas terkait. Program ini ditujukan bagi sekitar 2.000 pelaku UMKM dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun. Total anggaran yang disiapkan Rp3,6 miliar.

Pemerintah ingin memastikan dana tersebut benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat. Ia membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha agar kebijakan ini tidak menjadi sekadar wacana.

“Saya justru lebih senang kalau uangnya habis. Artinya banyak yang manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau uangnya numpuk saja, malah mereka tetap pinjam ke tengkulak, itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Program ini juga dia harap dapat menjadi solusi konkret untuk melepaskan pelaku UMKM dari jeratan pinjaman informal yang kerap mencekik. Amsakar menyebut, kebijakan ini sebagai upaya membebaskan mereka dari “jebakan-jebakan” yang membuat napas ekonomi rakyat tersendat.

Amaakar yakin program ini akan menjadi titik balik bagi pelaku UMKM di Batam untuk berkembang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. “Kalau ini berhasil, maka ekonomi kerakyatan kita bisa lebih kokoh,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Kredit UMKM Tanpa Bunga Resmi Bergulir di Batam, Pelaku Usaha Bisa Pinjam Rp20 Juta pertama kali tampil pada Metropolis.