batampos-Dalam perjanjian antara Pemerintah VOC/Hindia Belanda dengan Kesultanan Riau tahun 1748-1909, Pulau Pekajang masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Lingga Riau.

Perjanjian itu, sebagaimana disampaikan Dedi Arman, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN, dipertegas lagi dalam Peta Riaow-(Rijau) en Lingga Archipel dan peta Residentie Riouw En Onderhoorghiedden Blad: 1 tahun 1922; Afdelling Toedjoh.

“Dari peta sangat terlihat Pulau Tujuh atau Pulau Pekajang di bawah Pulau Singkep,” kata Dedi, Kamis (19/6/2025).

Ia juga menegaskan jika masuknya Pulau Pekajang dalam Wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau diperkuat dari sisi histori.

Nama Pulau Pekajang sendiri berasal dari kata ‘kajang’ – sejenis tikar dari daun nipah yang dianyam yang berfungsi sebagai atap perahu atau sampan.

Dulu, ketika orang-orang yang mermukim di Daik, Lingga hendak menuju Pulau Pekajang atau sebaliknya, mereka harus menempuh perjalanan laut berhari-hari.

BACA JUGA: Pemprov Tegaskan Pulau Pekajang di Lingga Milik Kepri

Dalam perjalanan itu masyarakat melengkapi sampan atau perahu mereka dengan kajang.

“Aktivitas ini lantas memunculkan istilah berkajang yang melahirkan nama pekajang untuk pulau tersebut,” kata Dedi.

Pulau Pekajang juga memiliki nama lain, yakni Cebia. Nama itu lahir dari orang-orang Belanda, setelah sebuah kapal Belanda bernama Cebia terdampar di pulau tersebut.

Namun, ketika Belanda membuat peta, pulau itu dinamai Pulau Pulau Tujuh. In karena Pulau Pekajang berada dalam gugusan pulau berkelompok berjumlah tujuh pulau.

Pada masa Sultan Riau Lingga, Pulau Pekajang dipimpin oleh Kepala suku bernama Encek Diah yang mendapat anugerah Sultan berupa pedang berkepala naga dan sepasang tombah berambu.

Kedua Pusaka itu hingga kini masih dipegang oleh Encek di Pulau tersebut.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Pekajang berstatus sebagai desa definitif yang berada dalam Kecamatan Lingga yang dikenal dengan kebatinan.

“Desa dipimpin oleh seorang batin,” terang Dedi.

Adapun sejumlah Batin yang pernah memimpin Pekajang, yakni: Batin Encik Idris’ (1945 sampai dengan 1 Desember 1953), Dul Ali (1 Desember 1953 sampai dengan 1 November 1964), Dul Said (1 November sampai dengan 16 Juni1975).

Kepala Desa bernama Bujang Ayub (16 Juni 1975 – 25 Februari 1999), Pjs Amin Komeng (25 Februari 1999 – 11 juliv2003, Kamis (11 juli 2003 s/d 1 Desember 2003, Pjs Siman (1 Desember 2003), Abdul Sadar. (*)

Artikel Melihat Pekajang, Pulau yang Pada Zaman Belanda Masuk Wilayah Kekuasaan Kerajaan Riau Lingga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Kondisi memprihatinkan rumah seorang lansia bernama Kasmawati, warga Desa Selayar, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kasmawati tinggal bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dalam rumah berdinding keropos, atap seng yang berlubang, dan tanpa pintu. Rumah yang berada persis di tepi pantai itu tak layak huni.

Saat hujan, air masuk membasahi rumah, sementara ketika panas, sinar matahari langsung menerobos masuk. Dalam kondisi seperti itu, nenek Kasmawati kadang terpaksa mengungsi ke rumah anaknya.

BACA JUGA: Kisah Pilu Joni, Warga Desa Marok Tua Hidup di Rumah yang Nyaris Roboh

Kepala Desa Selayar, Miskar, mengatakan pihak desa tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan anggaran. Namun ia memastikan ada solusi sementara yang akan ditempuh.

“Alhamdulillah, dapat juga sumbangan dari Pak Sekda Lingga sebesar Rp2 juta. Dari Dinas Perkim Lingga juga ada bantuan material senilai Rp10 juta. Kalau nanti masih kurang, akan kami bantu secara pribadi,” kata Miskar, Kamis (19/6)

Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Dinas Perkim Lingga untuk mulai pengerjaan perbaikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Dinas Perkim Lingga meninjau langsung kondisi rumah Kasmawati dan rumah tersebut sangat tidak layak untuk dihuni.

“Atapnya bolong, dinding keropos, dan rumah itu tidak ada pintu. Jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan,” ujar Armia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan perbaikan rumah Kasmawati dalam waktu dekat.

“Apakah nanti lewat APBD-P atau skema lain, intinya kami siap memperbaiki rumah tersebut. Yang penting kebutuhan mendesak nenek ini harus segera dibantu,” ujarnya.

Armia juga menyebutkan bahwa bantuan awal berupa uang tunai Rp2 juta telah diserahkan melalui Dinas Perkim, dan pihak desa diminta segera melakukan rehabilitasi sesuai kemampuan anggaran.

“Kalau melihat kondisinya, memang rumah ini seharusnya dibangun ulang. Tapi karena anggaran terbatas, kita fokuskan dulu untuk rehab agar bisa segera ditempati dengan lebih layak,” katanya mengakhiri. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Akhirnya Pemkab Lingga Bantu Perbaiki Rumah Kasmawati di Desa Selayar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Untuk pertama kalinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun, Kamis (19/6) menggelar kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dan partisipasi (KIEP) di aula pertemuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun.

Tujuannya peningkatan kompetensi public relation pada birokrasi pemerintah dalam meningkatkan citra positif organisasi. Narasumber yang dihadirkan merupakan salah seroang ahli public speaking Indonesia dari Bandung, Hendra Gunawan.

Pada sesi pertama kegiatan ini tidak saja melibatkan staf kehumasan di internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun. Tapi, juga melibatkan 15 instansi pemerintah lainnya. Seperti, Humas Pemerintah Kabupaten Karimun, Polres Karimun, KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Bakamla RI, BC dan lainnya.

Pada Sesi kedua kegiatan KIEP dilaksanakan melibatkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang yang menghadirkan DWP dari berbagai instansi pemerintah daerah dan vertikal. Tema yang diangkat untuk DWP peningkatan kualitas public speaking and communication skill untuk memperkuat organisasi DWP.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun, Dwi Avandho Farid yang dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, kegiatan ini tidak hanya untuk internal Imigrasi, tapi juga mengundang humas dari instansi pemerintahan lainnya agar bisa bersinergi.

”Upgrade your grade tema yang kita angkat untuk meningkatkan bidang kehumasan. Kenapa humas paling penting, karena dalam memberikan informasi kepada publik penyampaiannya harus tepat. Misalnya, informasi yang disampaikan tidak membuat resah masyarakat,” ujarnya.

Apalagi, katanya, di era keterbukaan informasi yang sudah dijamin dengan undang-undang saat ini memang perlu untuk meningkatkan kemampuan public speaking atau berbicara dimuka umum agar informasi yang disampaikan jelas. Sehingga, bisa diterima dengan mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat.

”Organisasi pemerintah yang memiliki bidang pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus memiliki kemampuan berbicara di muka umum. Seperti imigrasi yang sehari-hari memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pelayanan pembuatan paspor dan pelayanan tenaga kerja asing (TKA). Tentunya dalam memberikan pelayanan petugas kita harus humasi kepada siapa pun, sehingga kinerja dinilai prima,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, Octavia Farid secara terpisah menyebutkan, dharma wanita (DW) ini erat hubungannya dengan wanita dan salah satu tugasnya adalah mendampingi suami. ”Selain itu, sebagai DW juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi atau bertutur kata yang baik,” ujarnya.

Fungsi dari kemampuan berkomunikasi ini, katanya, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, dalam mendampingi suami menjalankan tugas. Sehingga, dalam menyampaikan suatu informasi jangan sampai menimbulkan gagal paham. Meski maksudnya menyampaikan informasi tersebut baik, namun cara penyampaiannya yang tidak tepat. Makanya, meski sebagai DW harus mampu bertutur kata yang baik dan profesional. (*)

Reporter: Sandi

Artikel Imigrasi Karimun Gelar KIEP Menuju Pelayanan Prima pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Bupati Anambas, Aneng mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk masyarakat setempat.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), Anambas harus diberi perlakuan khusus oleh Pertamina dalam hal pembagian kuota BBM bersubsidi.

“Karena 98 persen wilayah kami adalah lautan, dan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup di laut sebagai nelayan,” ujar Aneng, Kamis, (19/6).

BACA JUGA: Pasokan BBM di Anambas Kembali Tersedia, Warga Langsung Serbu Kios Minyak

Selain itu, ketersediaan BBM juga harus diperhatikan oleh Pertamina. Selama ini, diwaktu-waktu tertentu beragam jenis minyak terutama solar dan pertalite langka.

“Minimal ada depot minyak yang stand by di Anambas. Sehingga kami tidak perlu lagi mengambil minyak ke Selat Lampa, Natuna,” kata Aneng.

Selama ini, pasokan BBM di Anambas selalu mengandalkan dari Natuna. Jika cuaca ektrem, maka ketersedian minyak menjadi terganggu.

“Saya akan temui Pertamina baik wilayan Sumatera maupun Pusat agar menjadi perhatian khusus bagi mereka,” pungkas Aneng. (*)

Reporter: Ihsan

Artikel Selalu Kesulitan BBM, Bupati Aneng Dorong Pertamina Evaluasi Kuota BBM Subsidi Untuk Anambas pertama kali tampil pada Kepri.