Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kepri, Muhammad Syafii. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Warga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berencana menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi diminta menunda keberangkatan sementara waktu menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kepri, Muhammad Syafii, mengatakan pihaknya telah menerima arahan dari pemerintah pusat untuk mengimbau biro perjalanan umrah agar menunda keberangkatan jemaah yang belum berangkat.
“Kalau bisa ditunda keberangkatannya. Sudah ada arahan dari pusat untuk menjaga keamanan warga RI yang akan umrah,” ujar Syafii, Rabu (4/3).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif demi keselamatan jemaah di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.
Meski demikian, Syafii memastikan hingga saat ini belum ada laporan jemaah asal Kepri yang tertahan di bandara Arab Saudi akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Sejauh ini belum ada yang tertahan. Jika diperbolehkan berangkat atau pulang, tentu tidak masalah. Namun jika diminta menunggu oleh otoritas setempat, maka harus mengikuti arahan tersebut,” tambahnya.
Pihaknya juga masih melakukan pendataan terhadap jumlah jemaah asal Kepri yang saat ini tengah menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi. Berdasarkan data sementara, jumlahnya diperkirakan lebih dari 100 orang.
Syafii menegaskan, hingga kini belum ada laporan jemaah Kepri yang terlambat kembali ke Tanah Air dari jadwal seharusnya.
Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kepri mengimbau seluruh biro perjalanan untuk terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta otoritas terkait guna memastikan keselamatan jemaah. (*)
Trailer Final One Piece Season 2 ungkap aksi Straw Hat di Grand Line. Sumber gambar: x.com/AlbertO285869.
batampos – Netflix resmi merilis trailer final untuk One Piece Season 2. Cuplikan terbaru ini menjadi hitung mundur menuju penayangan perdana yang dijadwalkan pada 10 Maret 2026.
Trailer berdurasi 1 menit 43 detik itu dirilis melalui kanal YouTube resmi Netflix pada Senin (2/3). Dalam video tersebut, penggemar mendapat gambaran lebih jelas mengenai perjalanan kru Straw Hat Pirates saat memasuki wilayah Grand Line.
Sejumlah adegan intens dan panorama lokasi baru dari saga Arabasta ditampilkan. Trailer final juga memperlihatkan berbagai adegan kunci serta kemunculan karakter-karakter baru dalam versi live action.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan Tony Tony Chopper dan anggota Baroque Works untuk pertama kalinya dalam format live action. Visual efek dan koreografi pertarungan terlihat lebih matang, mencerminkan tantangan yang semakin besar di Grand Line.
Adegan Roronoa Zoro beraksi di Whisky Peak bersama musuh-musuh baru turut ditampilkan. Trailer juga menyisipkan momen misterius yang memicu spekulasi penggemar, termasuk kemungkinan kemunculan Pirate Rumbar.
Musim kedua akan mengikuti perjalanan kru Topi Jerami dari Loguetown menuju Grand Line. Beragam karakter serta lokasi ikonik dari materi sumber asli dihadirkan dengan kualitas visual yang disebut meningkat dibanding musim sebelumnya.
Level produksi yang lebih tinggi terlihat dari detail latar, efek visual, hingga adegan aksi yang lebih intens. Trailer tersebut juga menegaskan ekspansi dunia naratif One Piece dengan konflik yang semakin kompleks.
Tim produksi disebut berkomitmen menghadirkan adaptasi yang setia pada karya asli Eiichiro Oda, sekaligus memberikan pengalaman sinematik yang lebih luas bagi penonton.
Cuplikan ini pun disambut antusias oleh penggemar karena dinilai berhasil menangkap esensi petualangan, humor, dan ketegangan yang menjadi ciri khas franchise One Piece.
Ekspektasi pun meningkat bahwa musim kedua akan membawa kru Topi Jerami menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. (*)
batampos – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersiap mengawal hak pekerja. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh atau karyawan yang mengalami keterlambatan atau tidak menerima haknya.
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan posko tersebut akan difungsikan sekitar tujuh hari sebelum Lebaran. Selain menerima laporan secara langsung, Disnaker juga akan mencantumkan nomor telepon dan alamat email pengawas untuk memudahkan pelapor.
“Paling tujuh hari sebelum Lebaran kami sudah mulai. Nanti ada pengawas juga, kami cantumkan nomor HP dan email untuk pelapor,” ujar Yudi.
Tahun ini, Disnaker Batam menyiapkan tiga titik posko pengaduan. Posko pertama berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di Sekupang. Posko kedua di UPT Pengawasan Provinsi kawasan KBC Batam Center. Sementara posko ketiga diupayakan berada di kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning.
Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Pemko Batam berharap tidak ada lagi pekerja yang terpaksa berlebaran tanpa kepastian hak. Pemerintah ingin memastikan, menjelang hari raya, hubungan industrial tetap kondusif dan hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan.
Yudi menegaskan, seluruh perusahaan di Kota Batam wajib membayarkan THR keagamaan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan 2026, atau maksimal pada 14 Maret 2026.
Ketentuan tersebut, lanjutnya, tetap mengacu pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
“Untuk aturan pokoknya tidak ada perubahan. Namun ada klausul baru berupa imbauan agar THR keagamaan dibayarkan 14 hari sebelum Hari Raya,” jelasnya.
Meski demikian, Disnaker Batam masih menunggu surat edaran resmi serta petunjuk teknis (juknis) dari kementerian terkait pelaksanaan THR dan Bonus Hari Raya (BHR) tahun 2026. Surat edaran dari Disnaker Kota Batam akan diterbitkan setelah edaran dari kementerian resmi keluar.
“Kami menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga juknisnya seperti apa nanti,” kata Yudi.(*)
Situasi Asia Barat yang berkecamuk membuat Pemprov Kepri menelusuri keberadaan warganya di Iran. F. via JawaPos.com.
batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan penelusuran terkait kemungkinan adanya warga Kepri yang masih berada di Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Kepala Biro Penghubung Pemprov Kepri, Sentot Faisal, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Iran guna memastikan ada atau tidaknya warga asal Kepri di negara tersebut.
“Kita masih mencari data, apakah ada kemungkinan warga kita yang masih di sana,” ujar Sentot, Rabu (4/3).
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan keberadaan warga Kepri di Iran, baik untuk keperluan studi maupun pekerjaan.
“Untuk mahasiswa Kepri yang sempat berkuliah di sana, kita belum mengetahui apakah yang bersangkutan kembali ke Iran atau tidak,” tambahnya.
Sentot menegaskan, jika nantinya ditemukan warga Kepri yang berada di Iran, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kedubes RI untuk proses pemulangan demi menjamin keselamatan mereka di tengah situasi konflik.
Sementara itu, Ketua Tim Perlindungan BP3MI Kepri, Darman Sagala, menyebut hingga kini belum ada data resmi terkait pekerja migran asal Kepri yang berada di Iran.
Menurutnya, Iran juga bukan termasuk negara penempatan pekerja migran Indonesia.
“Dari Kepri, sejauh ini tidak ada yang bekerja di Iran,” tegas Darman.
Pemprov Kepri memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri guna mengantisipasi kemungkinan adanya warga daerah yang terdampak konflik di Timur Tengah. (*)
Protagonis game baru Santa Monica bocor, Faye disebut jadi karakter utama God of War. Sumber Foto: x.com/Komedias1.
batampos – Dunia gim diramaikan bocoran terbaru terkait proyek anyar yang tengah dikembangkan Santa Monica Studio, studio di balik franchise God of War.
Proyek yang belum diumumkan secara resmi itu diduga masih berada dalam semesta God of War, namun akan menghadirkan protagonis berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya kisah berfokus pada Kratos dan Atreus, kali ini karakter Faye diperkirakan menjadi tokoh utama.
Faye merupakan istri Kratos dan ibu dari Atreus. Karakter tersebut sebelumnya hanya muncul melalui kilas balik dalam God of War dan God of War Ragnarök. Dalam lore cerita, Faye diketahui sebagai seorang Giant dari Jotunheim dengan nama asli Laufey.
Informasi ini pertama kali diungkap leaker NateTheHate melalui media sosial. Ia menyebut gameplay proyek baru tersebut akan lebih berfokus pada aksi dibandingkan pendekatan naratif dalam saga Nordik sebelumnya.
Sejumlah sumber industri juga menyebutkan proyek ini berpotensi diumumkan pada 2026 dengan target rilis paruh pertama 2027, selama tidak mengalami penundaan.
Bocoran tersebut dinilai selaras dengan rumor bahwa Sony tengah mengembangkan perluasan IP God of War menjadi semacam universe, mirip strategi yang dilakukan Marvel Studios dalam membangun jagat sinematiknya.
Laporan lain menyebut proyek ini akan mengeksplorasi kehidupan dan latar belakang Faye sebelum peristiwa utama dalam perjalanan Kratos. Hal ini diyakini akan membuka perspektif baru dalam semesta God of War, termasuk pendalaman lore para Giant dan dunia Jotunheim.
Sebuah profil LinkedIn yang kini telah dihapus milik mantan penulis senior studio juga sempat menyebut kontribusinya dalam mengembangkan visi naratif untuk judul baru yang memperluas karakter, alur, dan dunia dalam IP tersebut.
Proyek ini disebut bukan sekadar remake atau sekuel biasa, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Sony untuk memperluas franchise God of War melalui spin-off dan judul mandiri yang tetap terhubung secara naratif.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Sony maupun Santa Monica Studio. Hingga kini, detail final proyek masih sebatas rumor dan bocoran dari leaker serta sumber industri.
Penggemar disarankan menunggu pengumuman resmi yang kemungkinan disampaikan melalui trailer atau event besar pada musim panas mendatang. (*)
Mobil yang digunakan pencuri anjing di Batuaji menabrak rumah warga. F.Istimewa
batampos – Penyelidikan kasus komplotan pencuri anjing yang juga diduga terlibat dalam pembobolan rumah dan ruko di Kota Batam terus dikembangkan jajaran Polsek Sagulung. Hingga kini, polisi masih memburu satu pelaku berinisial A yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).
Dalam kasus ini, tiga pelaku telah diamankan, masing-masing berinisial DIP (22), DD (27), dan IL (39). Ketiganya sebelumnya ditangkap warga di Perumahan Permata Laguna, Batuaji.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris mengatakan, satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
“Satu pelaku masih dalam pengejaran dan sudah kami tetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO),” ujar Anwar, Rabu (4/3).
Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pencurian tersebut diduga diotaki oleh DIP. Para pelaku berkeliling menggunakan mobil rental untuk menyasar kawasan perumahan dan ruko yang dinilai minim pengawasan.
“Peran masing-masing pelaku berbeda. Ada yang bertugas mengawasi situasi sekitar, ada yang mengeksekusi pencurian,” jelasnya.
Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Afkar mengimbau para pelaku usaha agar meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang Lebaran yang rawan tindak kejahatan.
“Kami mengimbau pemilik usaha untuk melengkapi tempat usahanya dengan CCTV dan memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Menurut Husnul, pemasangan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan, tetapi juga dapat membantu aparat kepolisian dalam proses penyelidikan apabila terjadi tindak pidana.
“Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar bisa segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.(*)
Petugas Dinas Lingkungan Hidup Karimun menurunkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah beberapa waktu lalu. F. Sandi Pramosinto/Batam Pos.
batampos – Produksi sampah di Pulau Karimun selama Ramadan tahun ini terpantau stabil dan tidak mengalami peningkatan signifikan. Dalam sehari, rata-rata sampah yang diangkut dari permukiman warga dan tempat pembuangan sementara (TPS) mencapai 60 hingga 70 ton.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun, Ahmadi, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima sejak awal hingga pertengahan Ramadan, volume sampah masih dalam batas normal.
“Kalau melihat jumlah sampah yang diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sememal di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, masih stabil. Per hari sekitar 60 sampai 70 ton,” ujar Ahmadi, Rabu (4/3).
Menurutnya, angka tersebut tidak berbeda jauh dibanding hari-hari biasa di luar Ramadan. Mayoritas sampah yang diangkut berasal dari rumah tangga, mengingat kontainer TPS tersebar di kawasan permukiman warga.
Dalam sehari, pengangkutan sampah dilakukan dua kali untuk memastikan tidak terjadi penumpukan di TPS.
Ahmadi mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal guna meminimalisir volume yang dibuang ke TPA.
Hal itu merujuk pada Peraturan Kepala DLH Kabupaten Karimun Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS).
“LPS bisa dibentuk di setiap lingkungan permukiman dengan berkoordinasi bersama RT dan RW. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menentukan penanggung jawab LPS,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan LPS di tingkat lingkungan diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Saat ini, sistem pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan metode sanitary landfill, yakni sampah digali dalam lubang dan kemudian ditimbun.
DLH berharap kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya dapat terus meningkat, terutama selama Ramadan yang identik dengan peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga. (*)
Bibir pantai di nongsa tercemar dan berbau. f Istimewa
batampos –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bergerak cepat menyikapi pencemaran limbah cair berbau menyengat yang kembali terjadi di Pantai Nongsa, Kecamatan Nongsa. Tim DLH langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel di sejumlah titik terdampak.
Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, IP, mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di bibir Pantai Nongsa, tetapi juga meluas hingga kawasan Nongsa Point.
“Iya, di Pantai Nongsa. Kemarin tim kita sudah ngecek semuanya dan mengambil beberapa sampel. Bahkan sampai ke Nongsa Point juga kita turun mengambil sampel,” ujarnya, Rabu (4/3).
Menurutnya, dari hasil pantauan awal di lapangan, limbah diduga menyebar mengikuti arus laut. Meski di beberapa titik kondisi sudah mulai relatif bersih, bau yang tercium mengarah pada dugaan kandungan hidrokarbon.
“Asimilasi minyaknya ada ke mana-mana. Dari baunya, teman-teman menduga semacam solar atau sejenisnya. Tapi kita belum tahu lagi sumbernya dari mana. Ini masih kita cari dan kita diskusikan dengan KSOP dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.
IP menegaskan, apabila limbah tersebut benar mengandung hidrokarbon, dampaknya dapat merusak biota laut serta ekosistem pesisir, termasuk mangrove.
“Oh iya, pasti berdampak. Kalau hidrokarbon ini, biota dan ekosistem bisa terdampak. Kalau pesisir pantai ada mangrove, itu bisa rusak. Banyak dampaknya,” katanya.
Selain ancaman terhadap lingkungan, DLH juga menyoroti dampak sosial ekonomi yang bisa timbul, khususnya terhadap nelayan setempat.
“Nelayan pasti terganggu kegiatan mereka,” tambahnya.
Sebagai langkah awal penanganan, sejumlah pengelola kawasan wisata disebut telah melakukan upaya darurat secara mandiri dengan menggunakan bahan penyerap (absorban) untuk mengurangi sisa minyak di permukaan.
“Teman-teman seperti di Nongsa Point sudah melakukan recovery sendiri, menggunakan absorban. Minyaknya bukan minyak berat, jadi dilakukan upaya darurat seperti itu,” jelasnya.
Terkait penyelidikan lebih lanjut, DLH telah mengumpulkan bahan keterangan dari pengelola wisata serta mengamankan sampel untuk diuji. Hasil uji tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengingat kewenangan pengawasan ruang laut berada di tingkat pusat.
“Kita sudah kumpul bahan keterangan dari beberapa sumber dan mengambil sampel. Nanti akan kita komunikasikan dengan KLHK. Ini karena kewenangannya di ruang laut,” tegas IP.
DLH memastikan proses penelusuran sumber limbah masih terus dilakukan bersama instansi terkait guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di kawasan pesisir Nongsa.
Di sisi lain, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau turut melakukan penyelidikan. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Dharma Praditya Negara, mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mendokumentasikan dampak pencemaran di lapangan.
“Kami masih melakukan penyelidikan. Saksi-saksi sudah kami mintai keterangan. Dampaknya juga sudah kami dokumentasikan semua,” ujarnya.
Namun hingga kini, sumber pasti limbah tersebut belum dapat dipastikan. Informasi awal mengarah pada aktivitas kapal yang melintas di perairan sekitar Nongsa, tetapi jenis maupun identitas kapal yang diduga membuang limbah belum diketahui.
“Informasinya dari kapal-kapal. Tapi kapal apa, itu yang belum tahu. Kapal yang melintas banyak, jadi kami masih dalami,” jelasnya.
Menurut Dharma, kejadian serupa disebut-sebut hampir terjadi setiap tahun, khususnya pada awal tahun. Meski demikian, pihaknya masih mendalami apakah pola tersebut benar dan apa penyebab utamanya.
“Informasinya memang tiap tahun ada, biasanya di awal tahun. Tapi sumbernya ini yang masih kita cari,” katanya.
Sebelumnya, Pantai Nongsa kembali tercemar limbah cair berwarna kehitaman dan berbau menyengat. Pantauan Batam Pos, Senin (2/3) pagi, sisa limbah tampak menempel di batu-batu miring di bibir pantai. Air laut terlihat keruh dan mengeluarkan aroma tak sedap.
Warga setempat mengeluhkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas harian. Nelayan dan ibu rumah tangga yang biasa mencari gonggong di pesisir juga terdampak karena khawatir hasil tangkapan tercemar dan berbahaya untuk dikonsumsi.
Penyelidikan kini difokuskan pada penelusuran sumber pencemaran, termasuk kemungkinan limbah dibuang di tengah laut lalu terbawa arus hingga ke pesisir Nongsa.
“Kami belum bisa menyimpulkan dari mana asalnya. Semua kemungkinan masih kami dalami,” tegas Dharma.(*)
Dapur SPPG wilayah 3T di Desa Benan yang telah rampung hampir tiga bulan namun belum beroperasi, Rabu (4/3). F. Alpin untuk Batam Pos.
batampos – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Benan, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, hingga kini belum juga beroperasi meski pembangunannya telah rampung hampir tiga bulan lalu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait kepastian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desa Benan diketahui menjadi salah satu wilayah penerima pembangunan dapur SPPG kategori 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) di Lingga. Namun, meski bangunan fisik telah selesai, aktivitas pelayanan gizi untuk pelajar belum berjalan.
Alpin, warga Desa Benan, mengatakan dapur tersebut sudah siap digunakan, tetapi belum ada kejelasan jadwal operasional.
“Sudah hampir tiga bulan dapur selesai dibangun, tapi belum ada kejelasan kapan MBG dijalankan,” ujar Alpin, Rabu (4/3).
Menurutnya, para pelajar di desa itu telah lama menantikan program MBG seperti yang sudah berjalan di wilayah lain di Lingga. Bahkan, sejumlah siswa SD Negeri 006 Senayang sempat membuat video dan mengunggahnya ke media sosial untuk menanyakan kepastian program tersebut.
“Kasihan anak-anak di sini. Mereka menunggu dengan penuh harap. Sempat juga membuat video dan diunggah ke TikTok,” katanya.
Alpin menambahkan, saat ini sudah ada lima dapur SPPG yang beroperasi di Lingga, yakni tiga dapur di Kecamatan Singkep, satu di Singkep Barat, dan satu di Kecamatan Lingga.
“Kenapa hanya daerah tertentu yang sudah menikmati program ini? Apakah tempat kami tidak menjadi prioritas?” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Percepatan MBG Kabupaten Lingga, Novrizal, memastikan dapur SPPG Desa Benan akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Namun, masih ada sejumlah proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Kami masih menunggu proses pembayaran dari BGN kepada yayasan. Jika sudah selesai, dapur akan segera beroperasi,” ujar Novrizal.
Ia menjelaskan, dapur SPPG yang telah selesai dibangun tidak otomatis langsung beroperasi karena harus menunggu petunjuk teknis (juknis) dan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami di daerah hanya melakukan pengecekan dan kontrol. Untuk jadwal operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BGN,” jelasnya.
Novrizal meminta masyarakat bersabar dan memastikan seluruh penerima manfaat yang telah terdaftar di Kabupaten Lingga akan mendapatkan haknya.
“Tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua akan menerima manfaat sesuai ketentuan dan instruksi dari BGN,” pungkasnya. (*)
batampos – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau mencatat masih maraknya praktik pinjaman online ilegal dan investasi bodong sepanjang 2025. OJK menerima ratusan laporan dari masyarakat yang mengaku dirugikan oleh aktivitas keuangan ilegal tersebut.
Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan hingga akhir 2025 pihaknya menerima 280 laporan terkait pinjaman online ilegal serta 88 laporan dugaan investasi ilegal.
“Laporan ini menunjukkan masih adanya aktivitas pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang merugikan masyarakat,” kata Sinar, Rabu (4/3).
Selain pengaduan di tingkat daerah, OJK juga menerima laporan penipuan keuangan melalui sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Modus yang dilaporkan beragam, mulai dari penipuan belanja daring, penipuan melalui telepon, investasi fiktif, hingga penipuan berkedok lowongan kerja.
Secara nasional, tercatat sekitar 417 ribu laporan penipuan keuangan yang masuk ke OJK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 416 ribu rekening telah diblokir dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp 511 miliar.
“Melalui Indonesia Anti-Scam Centre, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan keuangan agar rekening pelaku segera diblokir dan dana yang masih tersisa berpeluang diselamatkan,” ujar Sinar.
Ia menjelaskan, korban penipuan dapat mengajukan laporan melalui situs resmi IASC dengan melampirkan data diri, bukti kepemilikan rekening, kronologi kejadian, serta bukti transfer.
Program IASC merupakan bagian dari kerja Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta instansi terkait lainnya.
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas jasa keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi.
Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat yang kerap menjadi ciri investasi ilegal.
Menurut Sinar, penguatan literasi dan kewaspadaan publik menjadi kunci untuk menekan laju kejahatan keuangan digital yang terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan layanan berbasis daring.(*)
