batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin mengaku sudah menerima laporan dugaan pengeroyokan terhadap Ketua PWI Batam, M Khafi Ashary. Ia menegaskan laporan ini menjadi atensi.

“Laporan sudah kita terima, kami gas ini. Ini atensi, prioritas dari jajaran Polresta Barelang untuk mengungkap ini,” ujarnya di Mapolsek Batam Kota, Senin (16/6).

Zaenal mengatakan pihaknya tengah menyelidiki laporan ini. Dengan meminta keterangan saksi-saksi dan korban.

“Memang ada tindak pidana disitu. Hari ini kami minta ketengan korban, karena saat kejadian belum bisa dimintai keterangan,” katanya.

Zaenal menjelaskan dugaan pengeroyokan ini berawal dari kegiatan acara bertajuk Klarifikasi Pers di Hotel Swiss-Bel Batam. Dalam diskusi tersebut terjadi kericuhan hingga penganiayaan.

“Ini awalnya ada diskusi penolakan bahwa jurnalis itu pelaku premanisme. Dri penyelidikan dan informasi awal ada 4 orang (pelaku), korban 2 orang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Kepri Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan yang juga menjadi bagian dari tim pelapor, Zabur Anjasfianto mengatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan terhadap insan pers tidak dianggap sepele.

“Kami dari tim hukum telah melaporkan peristiwa pengeroyokan ini sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan,” ujarnya.

Zabur menjelsskan laporan ini bukan hanya untuk melindungi Ketua PWI Batam secara pribadi, tetapi juga menjaga marwah profesi wartawan yang sedang diuji oleh tindakan-tindakan yang tak pantas.

“Tindakan seperti itu bukan hanya tidak etis, tapi juga melanggar hukum. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk menindaklanjuti laporan ini,” katanya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Laporan PWI Dugaan Pengeroyokan, Kapolresta: Ini Jadi Atensi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Bupati Malang, M Sanusi, beserta rombongan di Kantor Wali Kota Batam, Senin (16/6). Kunjungan ini dalam sangka silaturahmi sekaligus forum strategis pertukaran informasi dan penjajakan kerja sama antara dua daerah yang tengah gencar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, rombongan dari Kabupaten Malang dijadwalkan meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung perkembangan kawasan ekonomi digital yang menjadi salah satu unggulan Kota Batam dan model masa depan pengembangan industri kreatif dan teknologi.

“Selamat datang di Batam, kunjungan ini membesarkan hati kami. Kita bisa saling berbagi informasi, dan jika ada hal-hal teknis yang ingin didalami lebih lanjut, kami sangat terbuka,” kata Amsakar, menyambut rombongan dari pemerintahan Malang.

Dalam pertemuan tersebut, dia memaparkan perjalanan sejarah Batam, mulai dari fase awal pembangunan hingga menjadi kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat saat ini. Katanya, Batam memiliki keunikan dalam struktur pemerintahannya, dengan dua entitas utama yang bersinergi: Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.

Amsakar yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam itu menjelaskan, dualisme kelembagaan ini kini dipimpin secara terpadu, baik di tingkat pimpinan utama maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, sinergi itu menjadi kunci percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Batam.

Kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan DPRD Malang ini bertujuan untuk mempelajari keberhasilan Batam dalam mengembangkan sektor pariwisata, investasi, dan industri. Malang berambisi memperkuat potensi-potensi serupa di wilayahnya dengan menimba pengalaman dari kota yang berada di jantung Kepulauan Riau ini.

Amsakar melihat momentum ini sebagai peluang untuk menjalin kolaborasi konkret antar daerah. Salah satu sektor yang dibahas secara serius adalah pertanian, terutama dalam konteks pasokan komoditas pangan ke Batam, seperti cabai. Ia menilai kerja sama di sektor ini berpotensi menguntungkan kedua belah pihak.

“Mudah-mudahan ke depan dibuka ruang kerja sama yang diawali oleh pemerintah daerah dan nantinya bisa dilanjutkan dengan kolaborasi antar pelaku usaha,” kata Amsakar.

Pertemuan ini juga diisi dengan diskusi terbuka antara jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemkab Malang dan Pemko Batam. Diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Malang, M Sanusi, yang ingin mendalami aspek teknis dari keberhasilan Batam di berbagai sektor.

Dalam kesempatan itu, Sanusi menyampaikan bahwa pihaknya sangat tertarik mengembangkan pariwisata, investasi, dan industri di Malang. Menurutnya, Batam adalah salah satu kota yang layak dijadikan referensi dalam strategi pembangunan daerah.

“Kami ke sini ingin pariwisata, investasi, dan industri bisa berkembang di Malang,” ujar dia.

Ia menambahkan, Pemkab Malang tengah mencari model pengembangan ekonomi yang bisa diterapkan secara adaptif di daerahnya.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, Bupati Sanusi juga menaruh perhatian khusus terhadap penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang telah diterapkan di Batam. Ia pun menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malang untuk mendalami sistem tersebut dalam sesi diskusi teknis. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Batam-Malang Perkuat Sinergi Daerah, Bahas Investasi hingga Pertanian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat tindak pidana. Hal ini disampaikan menyusul vonis seumur hidup terhadap 10 mantan anggota Satuan Narkoba Polresta Barelang dalam kasus peredaran sabu seberat 76 kilogram.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku,” kata Asep, Senin (16/6).

Ia mengaku tak akan ada toleransi bagi anggota yang terlibat pidana apapun. Apalagi yang terjerat dalam pidana narkotika. “Yang pasti kami akan tindak tegas untuk anggota yang terlibat tindak pidana apapun, apalagi narkoba,” tegasnya.

Menurutnya, jajaran Polda Kepri menghormati keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menjatuhkan hukuman berat kepada 10 mantan polisi tersebut. Ia menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan melindungi anggotanya yang menyalahi sumpah dan tugas sebagai penegak hukum.

“Kalau sudah terbukti bersalah, ya harus dihukum. Sekali lagi, tidak ada perlindungan bagi pelaku kejahatan meski itu anggota kami sendiri,” tegas jenderal bintang dua itu.

Terkait satu nama lain dalam perkara yang sama, Satria Nanda, yang hingga kini masih aktif sebagai anggota Polri, Asep menyatakan pihaknya menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan. “Kami tunggu juga prosesnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan tengah mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh para terpidana. Ia menyebut penyelidikan dilakukan bertahap dan hati-hati.

“Ya, sedang kami selidiki terkait TPPU,” tegasnya.

Dugaan TPPU ini mencuat setelah dalam persidangan ditemukan fakta bahwa para terpidana diduga menikmati hasil dari penjualan narkoba yang semestinya dimusnahkan. Tidak menutup kemungkinan ada aset atau kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut.

Sebelumnya, sepuluh eks anggota Satnarkoba Polresta Barelang dijatuhi vonis seumur hidup karena terbukti menyalahgunakan barang bukti sabu. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi institusi Polri di Kepri, sekaligus momentum untuk membenahi sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tak terulang. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kapolda: Anggota Terlibat Hukum Tak Ada Ampun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara judi online (judol) yang beroperasi di Ruko Tiban Residence, Senin (16/6). Dalam sidang ini, lima orang terdakwa dihadirkan untuk saling memberikan kesaksian terkait peran masing-masing dalam jaringan perjudian daring yang telah beroperasi sejak September 2024.

Kelima terdakwa yakni Herjanto (manajer keuangan), Hendra Naga Sakti (leader/pengawas), serta tiga operator yaitu Surijanto, Ivan Sopnir, dan Ramendra menjalani persidangan dengan agenda saling bersaksi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Douglas Napitupulu.

Dalam persidangan, ketiga operator mengaku hanya bertugas mengoperasikan sistem dan memposting konten perjudian daring. Mereka menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tampilan situs web.

Baca Juga: Sidang Kasus Judi Online di Ruko Tiban, Saksi dari Mabes Polri Ungkap Cara Top Up

“Kami melaporkan hasil kerja langsung ke Hendra dan gaji kami Rp5 juta dibayar tunai setiap bulan,” ujar Surijanto saat memberikan kesaksian.

Para operator juga menjelaskan bahwa jika terjadi kendala teknis atau operasional, penyelesaiannya selalu ditangani oleh Hendra selaku pengawas.

Sementara itu, Herjanto dalam keterangannya membeberkan bahwa dirinya direkrut langsung oleh Hendra di kawasan Nagoya Newton dengan tawaran gaji sebesar Rp15 juta per bulan. Ia bertanggung jawab atas keuangan dan operasional harian situs-situs judi online yang dijalankan.

Menurutnya, setidaknya terdapat enam website judi daring yang dioperasikan, dengan omzet mencapai Rp100 juta per hari. Website tersebut dibeli dari Kamboja dengan harga sekitar USD 1.000 per server.

“Kami membeli server dari Kamboja dan mengelola enam situs. Semua komunikasi kami lakukan melalui grup WhatsApp,” jelas Herjanto.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa Herjanto sempat melarikan diri ke Malaysia. Ia ditangkap saat membawa uang tunai hasil perjudian senilai hampir Rp1 miliar, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar.

Ia juga mengaku memiliki dua paspor, namun beralasan lupa mengembalikan paspor pertama saat mengurus yang baru. Hal ini memunculkan dugaan bahwa terdakwa berusaha menyulitkan proses pelacakan keberadaan dan aliran dananya.

Sementara itu, Hendra mengakui memiliki pengalaman bekerja di industri judi online saat berada di Filipina, sebelum menerapkannya di Batam. Ia juga disebut mengelola salah satu situs dengan tampilan berbeda dari lima situs lainnya.

Majelis hakim menunda sidang untuk agenda pemeriksaan lanjutan dan pengembangan aliran dana dari jaringan judi online tersebut. Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa kasus ini berpotensi membuka keterlibatan pelaku lainnya serta jaringan lintas negara.

“Kami akan mendalami lebih lanjut struktur jaringan dan kemungkinan adanya aliran dana ke luar negeri,” ujar jaksa. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Omzet Capai Rp100 Juta per Hari, Sidang Kasus Judi Online di Ruko Tiban Kembali Digelar pertama kali tampil pada Metropolis.