Senin, 4 Mei 2026
Beranda blog Halaman 1462

Longsor Ancam Permukiman di Kibing, Warga Minta Tindakan Nyata Pemerintah

0
Lokasi longsor di Batuaji yang belum diperbaiki. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Lokasi longsor di perbatasan RT 04/09 RW 001 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, belum juga mendapat penanganan hingga kini. Warga yang tinggal di sekitar tebing longsor hidup dalam kondisi penuh kekhawatiran, terutama saat hujan turun deras. Longsor awal yang terjadi pada Januari lalu, disusul dengan longsor susulan beberapa hari lalu, telah memutus akses jalan dan mengancam permukiman di kawasan tersebut.

Hamdan, warga yang rumahnya berada persis di tepi tebing, mengaku tak lagi bisa tidur tenang. “Setiap hujan deras saya dan anak harus keluar rumah, pindah ke ruko yang lebih aman. Sudah separuh rumah saya termakan longsor,” ujar Hamdan. Ia mengaku bingung karena belum ada kepastian kapan longsor ini akan ditangani.

Meski peristiwa ini telah diketahui oleh pihak kelurahan, kecamatan, hingga Pemko Batam melalui dinas terkait, belum ada tindakan nyata yang dilakukan di lapangan. Warga menyebut kondisi tebing makin tergerus, dan jika longsor besar kembali terjadi, ruko-ruko di bawah tebing pun terancam ikut tertimbun.

“Kalau tidak segera ditangani, bukan cuma rumah kami yang hilang, ruko-ruko di bawah pun bisa hancur. Kami mohon segera ada langkah nyata,” kata Ahmad, warga lainnya. Ia menambahkan bahwa setiap kali hujan, warga tak hanya waspada, tetapi juga merasa tidak aman untuk tinggal di rumah sendiri.

Sekretaris Camat Batuaji, Anwaruddin, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak kecamatan sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Bina Marga dan instansi terkait. Namun hingga kini, belum ada pengerjaan atau peninjauan ulang di lokasi yang terdampak.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan solusi nyata, seperti pembangunan penahan tanah atau penguatan struktur tebing. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerugian materil yang akan dirasakan, tapi juga potensi korban jiwa jika longsor besar kembali terjadi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Longsor Ancam Permukiman di Kibing, Warga Minta Tindakan Nyata Pemerintah pertama kali tampil pada Metropolis.

Terjaring Razia, 92 Kendaraan di Tanjungpinang Ketahuan Belum Bayar Pajak

0
Para pengendara penunggak pajak saat membayar PKB di lokasi razia Jalan D.I Panjaitan Tanjungpinang, Kamis (10/7). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Sebanyak 92 kendaraan roda dua dan roda empat terjaring razia pajak saat melintas di Jalan D.I Panjaitan dan Jalan Lapangan Pamedan, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (10/7). Kendaraan tersebut kedapatan menunggak pajak kendaraan bermotor.

Razia digelar oleh tim gabungan yang terdiri dari UPT Samsat Tanjungpinang, Satlantas Polresta Tanjungpinang, dan Polisi Militer (POM) AD.

Dari jumlah tersebut, 59 unit merupakan kendaraan roda dua, dan 33 unit lainnya adalah kendaraan roda empat.

“Namun kendaraan yang membayar pajak langsung di tempat razia ada 62 unit. Total penerimaan dari PKB, opsen pajak, dan Jasa Raharja mencapai Rp76.474.760,” ujar Kepala UPT Samsat Tanjungpinang, Muhammad Hanafi.

Selain pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan, petugas juga melakukan pengecekan fisik untuk memastikan kondisi kendaraan masih layak jalan.

Hanafi mengimbau kepada masyarakat, khususnya para penunggak pajak, agar segera memanfaatkan program pemutihan pajak yang tengah berlangsung.

“Program ini merupakan inisiatif dari Bapak Gubernur Kepri. Kami harap masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini, apalagi bagi yang belum sempat membayar pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Kanit Regident Satlantas Polresta Tanjungpinang, Ipda Dio Putra, menegaskan pentingnya ketaatan pengendara terhadap aturan lalu lintas, termasuk membawa dokumen kendaraan yang lengkap.

“Ini bagian dari kesadaran hukum dan keamanan berkendara. Setiap pengendara wajib patuh,” tegas Dio. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Terjaring Razia, 92 Kendaraan di Tanjungpinang Ketahuan Belum Bayar Pajak pertama kali tampil pada Kepri.

Haji 2025 Tuntas, Ribuan Jemaah Pulang dengan Selamat dari Tanah Suci, Lima Masih Dirawat di Arab Saudi

0
Ilustrasi. Jemaah haji kloter pertama debarkasi Batam tiba di Asrama Haji Batam, Kamis (12/6) . Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos – Seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Batam resmi berakhir, Kamis (10/7) pagi. Tanda berakhirnya penyelenggaraan haji tahun ini ditandai dengan mendaratnya pesawat Saudi Arabian Airlines yang membawa Kloter 27 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 08.15 WIB.

Kloter 27 merupakan gabungan jemaah haji asal Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tibanya kloter terakhir ini, maka seluruh proses pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci ke tanah air melalui Debarkasi Batam dinyatakan selesai. Total sebanyak 11.803 jemaah telah tiba dengan selamat di Indonesia.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Batam, Zulkarnain Umar, menyampaikan bahwa pada musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini, Embarkasi Batam telah memberangkatkan 11.874 orang yang terdiri dari 11.766 jemaah dan 108 petugas kloter.

“Alhamdulillah seluruh proses pemulangan berjalan lancar. Kloter 27 ini menjadi penutup rangkaian pemulangan jemaah dari Embarkasi Batam,” ujar Zulkarnain, Kamis (10/7).

Ia menjelaskan bahwa Embarkasi Batam melayani jemaah dari empat provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Jumlah jemaah terbanyak berasal dari Provinsi Riau dengan total 5.092 jemaah, disusul Jambi 2.936 jemaah, Kalimantan Barat 2.534 jemaah, dan Kepulauan Riau 1.303 jemaah.

Zulkarnain juga mengungkapkan data jemaah wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tercatat sebanyak 30 orang jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Tanah Suci maupun di tanah air sebelum keberangkatan.

“Dari 30 jemaah wafat, tiga berasal dari Kepri, delapan dari Riau, 13 dari Jambi, dan tujuh dari Kalimantan Barat. Sebagian besar wafat di Makkah, Madinah, Arafah, dan Mina, sedangkan satu orang asal Riau wafat di embarkasi,” jelasnya.

Jumlah jemaah yang meninggal dunia tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni 30 orang. Namun, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan 50 jemaah wafat.

Zulkarnain juga menyampaikan bahwa hingga kloter terakhir tiba, masih ada lima jemaah dari Debarkasi Batam yang belum kembali ke tanah air karena tengah menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kelima jemaah tersebut terdiri dari satu orang asal Kepri, satu orang asal Jambi, dan tiga orang asal Kalimantan Barat.

“Kelima jemaah masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, sehingga secara keseluruhan yang sudah tiba kembali ke tanah air berjumlah 11.803 orang,” terangnya.

Ia menambahkan, PPIH Debarkasi Batam terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama di Arab Saudi untuk memantau kondisi jemaah yang masih dirawat dan mengupayakan kepulangan mereka setelah dinyatakan layak terbang.

Zulkarnain juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun ini, termasuk tim PPIH, maskapai, otoritas bandara, dan instansi terkait lainnya.

“Secara umum, penyelenggaraan haji melalui Debarkasi Batam berjalan sangat baik, lancar, dan tertib. Kami bersyukur tahun ini tidak ada kendala besar yang berarti, dan semua pihak menunjukkan kerja sama luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga menjadi pembelajaran penting untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah, mulai dari proses pemberangkatan, pemantauan kesehatan, hingga kepulangan.

“Semua masukan dan evaluasi akan kami catat sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Haji 2025 Tuntas, Ribuan Jemaah Pulang dengan Selamat dari Tanah Suci, Lima Masih Dirawat di Arab Saudi pertama kali tampil pada Metropolis.

Setelah 2 Tahun Andalkan PNBP, Kini BP Batam Incar APBN, Ajukan Rp2,8 T ke Pusat

0
Kepala BP Batam, beserta jajaran saat RDP bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta. f. bp batam

batampos– BP Batam resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,88 triliun kepada pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).

Pengajuan anggaran tersebut bertujuan untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp2,447 triliun. Jika dikabulkan, total anggaran BP Batam pada tahun depan akan mencapai Rp5,328 triliun.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan dalam dua tahun terakhir lembaganya beroperasi tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja lembaga seluruhnya ditopang oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Selama ini belum ada rupiah murni yang kami terima dari APBN. Semua kegiatan pembangunan kami jalankan hanya dengan mengandalkan PNBP,” katanya, dihadapan para dewan.

Permintaan tambahan anggaran ini bukan tanpa dasar. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada BP Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Target nasional dalam RPJMN ditetapkan sebesar 8 persen. Namun, khusus untuk Batam, pertumbuhan ekonominya ditargetkan minimal mencapai 10 persen per tahun, mengingat peran strategis kawasan tersebut sebagai hub investasi dan industri.

Untuk mencapai target tersebut, BP Batam mengusulkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di berbagai sektor. Tanpa dukungan belanja negara, pertumbuhan yang lebih tinggi akan sulit dicapai.

BACA JUGA: Revisi Perwako Bankesda Permudah Akses JKN, Anggaran Capai Rp79 Miliar

“Kami butuh lompatan fiskal agar bisa menciptakan lompatan ekonomi. Ini bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.

Ia kemudian merinci enam sektor prioritas pembangunan yang akan didanai melalui anggaran tambahan tersebut. Pertama adalah konektivitas darat, seperti pembangunan jalan arteri dan fly over kawasan industri. Kedua, prasarana sumber daya air, termasuk jaringan distribusi air minum dan normalisasi waduk.

Ketiga, infrastruktur konektivitas laut, yang mencakup revitalisasi Dermaga Selatan dan peningkatan kapasitas Container Yard di Pelabuhan Batu Ampar. Keempat, pembangunan konektivitas udara, seperti jalan perimeter bandara dan akses logistik kargo baru.

Kelima, sektor kesehatan melalui revitalisasi gedung RSBP Batam dan penambahan peralatan medis. Terakhir, pengembangan kawasan berupa revitalisasi taman kota dan fasilitas pelayanan publik, termasuk pembangunan parkir dan peremajaan Mall Pelayanan Publik.

Permintaan ini disampaikan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Batam yang terus menguat. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,04 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya tertekan hingga 4,75 persen pada 2021 akibat pandemi.

Tak hanya itu, realisasi investasi di Batam sepanjang 2024 mencapai Rp43,26 triliun atau 108,15 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Batam tercatat USD 6,82 miliar dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,32 juta orang.

Dengan berbagai capaian tersebut, Amsakar menilai saat ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan fiskal tambahan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan strategis memerlukan fondasi anggaran yang lebih kuat.

“Kami harap Komisi VI DPR RI bisa menjembatani aspirasi ini ke kementerian terkait. Batam siap berlari lebih cepat jika negara hadir dan turut mendorong,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Setelah 2 Tahun Andalkan PNBP, Kini BP Batam Incar APBN, Ajukan Rp2,8 T ke Pusat pertama kali tampil pada Metropolis.

Setelah 2 Tahun Andalkan PNBP, Kini BP Batam Incar APBN, Ajukan Rp2,8 T ke Pusat

0
Kepala BP Batam, beserta jajaran saat RDP bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta. f. bp batam

batampos– BP Batam resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,88 triliun kepada pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).

Pengajuan anggaran tersebut bertujuan untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp2,447 triliun. Jika dikabulkan, total anggaran BP Batam pada tahun depan akan mencapai Rp5,328 triliun.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan dalam dua tahun terakhir lembaganya beroperasi tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja lembaga seluruhnya ditopang oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Selama ini belum ada rupiah murni yang kami terima dari APBN. Semua kegiatan pembangunan kami jalankan hanya dengan mengandalkan PNBP,” katanya, dihadapan para dewan.

Permintaan tambahan anggaran ini bukan tanpa dasar. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada BP Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Target nasional dalam RPJMN ditetapkan sebesar 8 persen. Namun, khusus untuk Batam, pertumbuhan ekonominya ditargetkan minimal mencapai 10 persen per tahun, mengingat peran strategis kawasan tersebut sebagai hub investasi dan industri.

Untuk mencapai target tersebut, BP Batam mengusulkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di berbagai sektor. Tanpa dukungan belanja negara, pertumbuhan yang lebih tinggi akan sulit dicapai.

BACA JUGA: Revisi Perwako Bankesda Permudah Akses JKN, Anggaran Capai Rp79 Miliar

“Kami butuh lompatan fiskal agar bisa menciptakan lompatan ekonomi. Ini bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.

Ia kemudian merinci enam sektor prioritas pembangunan yang akan didanai melalui anggaran tambahan tersebut. Pertama adalah konektivitas darat, seperti pembangunan jalan arteri dan fly over kawasan industri. Kedua, prasarana sumber daya air, termasuk jaringan distribusi air minum dan normalisasi waduk.

Ketiga, infrastruktur konektivitas laut, yang mencakup revitalisasi Dermaga Selatan dan peningkatan kapasitas Container Yard di Pelabuhan Batu Ampar. Keempat, pembangunan konektivitas udara, seperti jalan perimeter bandara dan akses logistik kargo baru.

Kelima, sektor kesehatan melalui revitalisasi gedung RSBP Batam dan penambahan peralatan medis. Terakhir, pengembangan kawasan berupa revitalisasi taman kota dan fasilitas pelayanan publik, termasuk pembangunan parkir dan peremajaan Mall Pelayanan Publik.

Permintaan ini disampaikan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Batam yang terus menguat. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,04 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya tertekan hingga 4,75 persen pada 2021 akibat pandemi.

Tak hanya itu, realisasi investasi di Batam sepanjang 2024 mencapai Rp43,26 triliun atau 108,15 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Batam tercatat USD 6,82 miliar dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,32 juta orang.

Dengan berbagai capaian tersebut, Amsakar menilai saat ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan fiskal tambahan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan strategis memerlukan fondasi anggaran yang lebih kuat.

“Kami harap Komisi VI DPR RI bisa menjembatani aspirasi ini ke kementerian terkait. Batam siap berlari lebih cepat jika negara hadir dan turut mendorong,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Setelah 2 Tahun Andalkan PNBP, Kini BP Batam Incar APBN, Ajukan Rp2,8 T ke Pusat pertama kali tampil pada Metropolis.

Dua Konsultan Pengawas Proyek Pelabuhan Dompak Ditangkap di Jakarta, Terkait Korupsi Rp35 Miliar

0
Pelabuhan Dompak Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar/Batam Pos.

batampos – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Tanjungpinang menangkap dua orang konsultan pengawas proyek pembangunan Pelabuhan Dompak Tahap VI tahun 2015.

Keduanya dibekuk di dua lokasi berbeda di Jakarta, Sabtu (5/7/2025), dan langsung dibawa ke Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut kedua tersangka kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp35 miliar.

“Betul, dua orang konsultan pengawas yang terlibat kasus korupsi ditangkap saat keduanya berada di Jakarta,” ujar Agung, Kamis (10/7).

Identitas keduanya diketahui sebagai Hadiyat, warga Bandung, Jawa Barat, dan Kennedy, warga Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Keduanya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Satreskrim Polresta Tanjungpinang.

“Mereka sudah ditahan dan kini dalam proses penyidikan lebih lanjut,” tambah Agung.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Dompak Tahap VI tahun 2015, yang sebelumnya telah menjerat dua pelaku utama yakni Hariyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M Noor Ichsan sebagai kontraktor proyek.

Hariyadi telah divonis lima tahun penjara, sementara M Noor Ichsan meninggal dunia saat menjalani hukuman atas kasus yang sama.

Proyek pembangunan pelabuhan Dompak ini merupakan proyek strategis Kementerian Perhubungan melalui KSOP Tanjungpinang, yang didanai APBN hingga ratusan miliar rupiah. Namun, akibat dugaan korupsi dalam pelaksanaannya, pelabuhan tersebut hingga kini tidak difungsikan dan terbengkalai. (*)

Reporter: Yusnadi Nazar 

Artikel Dua Konsultan Pengawas Proyek Pelabuhan Dompak Ditangkap di Jakarta, Terkait Korupsi Rp35 Miliar pertama kali tampil pada Kepri.

Temui Direktur PNBP Kemenkeu, Wagub Nyanyang Bahas Upaya Peningkatan Ekonomi Regional

0
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bertemu Direktur PNBP Kemenkeu RI Ririn Kadariyah, Rabu (9/7/2025). (Diskominfo Kepri)

batampos-Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura beraudiensi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Rabu (9/7) di Jakarta, membahas upaya peningkatan perekonomian regional.

Dalam audiensi ini Wagub Nyanyang didampingi oleh Plt Sekretaris Dewan Kawasan (DK) Luki Zaiman Prawira, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, serta pejabat terkait.

Pada kesempatan ini Wagub Nyanyang diterima oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ririn Kadariyah, membahas sejumlah hal terkait upaya meningkatkan perekonomian regional.

Salah satunya adalah potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektoral di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) / Free Trade Zone (FTZ) Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.

BACA JUGA: Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang Hadiri Bhayangkara Golf Charity Tournament 2025

Wagub Nyanyang mengatakan audiensi ini dilakukan untuk menindaklanjuti beberapa isu terkait kegiatan teknis di lapangan dalam rangka berupaya untuk percepatan proses pelayanan publik di KPBPB tiga kawasan tersebut.

“Kita ingin pertumbuhan perekonomian regional kita bisa tumbuh. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kepri bersama DK dan BP. Adapun audiensi kali ini juga bagian dari upaya tersebut,” ujar Nyanyang singkat. (*)

Artikel Temui Direktur PNBP Kemenkeu, Wagub Nyanyang Bahas Upaya Peningkatan Ekonomi Regional pertama kali tampil pada Kepri.

5 ASN Anambas Resmi Bercerai hingga Pertengahan 2025, Mayoritas karena Sudah Tak Cocok

0
Tampak depan Kantor Pengadilan Agama (PA) Tarempa. Berdasarkan data BKPSDM, hingga pertengahan tahun 2025 sudah 5 ASN Pemkab Anambas yang bercerai. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos

batampos – Sebanyak lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas resmi bercerai hingga pertengahan tahun 2025. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak tujuh orang.

Dari informasi yang dihimpun, mayoritas perceraian ASN ini disebabkan oleh alasan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan di BKPSDM Anambas, Doni Warjianto, mengatakan bahwa seluruh proses perceraian telah melalui jalur administrasi sesuai ketentuan.

“Sebagian besar karena alasan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. Mereka sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun akhirnya memilih berpisah,” ujar Doni, Kamis (10/7/2025).

Menurut Doni, proses pengajuan perceraian ASN tidak serta merta bisa langsung dikabulkan. Ada serangkaian tahapan mediasi dan klarifikasi yang harus dilalui. Awalnya, mediasi dilakukan secara internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau mediasi di OPD tidak membuahkan hasil, barulah permohonan perceraian dan berita acara mediasi disampaikan ke BKPSDM,” jelasnya.

BKPSDM kemudian menggelar mediasi lanjutan bersama Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Kepala OPD, dan pasangan ASN yang mengajukan cerai. Jika tetap tidak ditemukan jalan tengah, barulah rekomendasi perceraian diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur ketat prosedur cerai untuk ASN.

“Tidak bisa langsung cerai begitu saja. Ada tahapan pembinaan, klarifikasi, dan mediasi terlebih dahulu. Ini demi menjaga integritas dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional ASN,” tegas Doni.

Ia menambahkan, meskipun angka perceraian tersebut tergolong kecil dibanding total ASN aktif yang berjumlah lebih dari seribu orang, pihaknya tetap berharap para pegawai dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Kami tidak berharap perceraian terjadi, tapi jika itu sudah menjadi pilihan terakhir, yang penting semua sesuai aturan,” tutupnya. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel 5 ASN Anambas Resmi Bercerai hingga Pertengahan 2025, Mayoritas karena Sudah Tak Cocok pertama kali tampil pada Kepri.

Perbaikan Pipa di Sei Ladi, Warga Diminta Tampung Air

0

batampos — Pembaca Batam Pos yang budiman, Air Batam Hilir mengumumkan terjadinya gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah akibat pekerjaan perbaikan kebocoran pipa utama di jalur distribusi Sei Ladi–Tanjung Uma. Proses perbaikan saat ini tengah berlangsung.

Dalam keterangan resmi yang dirilis, gangguan layanan akan berdampak pada aliran air yang melemah hingga terhenti sementara waktu selama pekerjaan berlangsung. Beberapa kawasan terdampak antara lain

  • Baloi View
  • Kezia
  • Sandona
  • Pura
  • Taman Kota Mas Baloi
  • Permata Regency
  • Ruko Pantai Permata
  • Bukit Permata Baloi
  • Lili Garden
  • Palm Beach
  • Pantai Nelayan
  • Tanjung Tritip
  • Tanjung Uma sekitarnya.

Air Batam Hilir mengimbau pelanggan untuk melakukan penampungan air sebagai antisipasi kebutuhan harian selama gangguan berlangsung.

Sebagai bentuk layanan alternatif, perusahaan juga menyiagakan mobil tangki air bersih bagi pelanggan yang terdampak gangguan lebih dari 1×24 jam. Layanan ini dapat dimanfaatkan melalui koordinasi Ketua RT, RW, atau pihak kelurahan setempat, dan disampaikan melalui saluran resmi pelanggan Air Batam Hilir, antara lain:

Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) di Bengkong, Batu Aji, dan Kantor Pusat Batam Center

  • Call Center: (0778) 5700 000
  • WhatsApp: 0811 778 0155

Perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin guna memulihkan layanan. (*)

Artikel Perbaikan Pipa di Sei Ladi, Warga Diminta Tampung Air pertama kali tampil pada Metropolis.

Biar Dapat Dilalui Mobil, Warga Desa Ekang Anculai Timbun Tanah 35 Lori Disamping Jalan Amblas

0
Pekerjaan perbaikan gorong-gorong yang amblas di RT 12 RW 05, Dusun Purwodadi, Kampung Juko, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, masih terus dilakukan. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos– Pekerjaan perbaikan gorong-gorong yang amblas di RT 12 RW 05, Dusun Purwodadi, Kampung Juko, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, masih terus dilakukan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar gorong-gorong baru telah terpasang dan lantai di atasnya juga telah dicor.

Ketua RW 05, Sutarman menjelaskan, gorong-gorong di Kampung Juko amblas akibat banjir yang terjadi sekitar setahun yang lalu.

Amblasnya gorong-gorong menyebabkan lubang yang sangat berbahaya bagi warga yang melintas.

BACA JUGA: Gorong-gorong Amblas di Desa Ekang Anculai Diperbaiki, Kendaraan Berat Dilarang Melintas

”Gorong-gorong yang amblas di Kampung Juko berusia sekitar 30 tahun dan sudah tidak layak lagi digunakan,” ujar Sutarman.

Sebagai wakil dari masyarakat, ia mengungkapkan rasa senangnya atas perbaikan gorong-gorong yang amblas.

Awalnya selama gorong-gorong diperbaiki untuk sementara waktu akan dibuka akses alternatif yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

”Berkat swadaya dari masyarakat, mereka membantu menyediakan 35 lori tanah timbunan di lokasi sebelah proyek sehingga akses jalan dapat dilalui kendaraan roda empat,” bebernya.

Dikatakannya, pekerjaan perbaikan gorong-gorong telah dimulai sekitar sebulan yang lalu dan berjalan lancar akibat cuaca yang mendukung.

Saat ini, menurut pendapatnya, progres pekerjaan proyek sudah mencapai 70 persen.

Ia berharap, proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu sebulan lagi sehingga jalan dapat dilalui kembali oleh masyarakat. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Biar Dapat Dilalui Mobil, Warga Desa Ekang Anculai Timbun Tanah 35 Lori Disamping Jalan Amblas pertama kali tampil pada Kepri.