Jumat, 17 April 2026
Beranda blog Halaman 1473

Kasus Pemukulan di Lokasi Tersus PT TBJ masih Dalam Tahap Pemeriksaan Saksi dan Melengkapi Alat Bukti

0
dugaan aksi pemukulan. f.ist

batampos– Insiden pemukulan yang dilakukan oleh AC terhadap NS yang terjadi di lokasi Terminal khusus (Tersus) milik PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) untuk aktivitas loading Stock Bauksit oleh PT Hermin Jaya di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga saat ini masih berjalan proses hukumnya.

Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Rabu 30 April 2025. Dalam rekaman video beberapa detik itu, tampak seorang pria bernama AC memukul Nasrullah warga asal Singkep Barat yang ikut menghentikan aktivitas Loading Stock Bauksit di Tersus TBJ.

Dari informasi yang didapatkan oleh Batampos, kejadian ini diduga dipicu karena ketidak puasan AC terhadap jawaban dari Nasrullah terkait pertanyaan darinya tentang kapasitas warga untuk menghentikan aktivitas Loading tersebut.

BACA JUGA: Polisi Periksa Terlapor Kasus Pemukulan di Tersus PT TBJ, Lingga

AKBP Pahala Martua Nababan, Kapolres Lingga, saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus ini menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemanggilan terhadap PT Hermina Jaya dan PT KRAP.

“Sementara kami masih memanggil pihak PT KRAP dan PT Hermina Jaya untuk pemenuhan alat bukti saksi,” ujar AKBP Pahala saat dikonfirmasi, Jumat (20/6).

Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Lingga saat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan secara detail berapa orang yang sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini masih belum memberikan tanggapan apapun.

Publik masih menunggu kelanjutan proses hukum terkait permasalahan ini. Publik berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dari kasus ini publik berharap agar menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang arogan dan melanggar hukum sehingga tidak ada ruang bagi tindakan premanisme di Kabupaten Lingga. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Kasus Pemukulan di Lokasi Tersus PT TBJ masih Dalam Tahap Pemeriksaan Saksi dan Melengkapi Alat Bukti pertama kali tampil pada Kepri.

Bareskrim Polri Sudah Tangani 189 Kasus TPPO dalam Enam Bulan, Jumlah Korban Mencapai 546 Orang

0
Ilustrasi perdagangan orang. (Dok.JawaPos.com)

batampos – Penindakan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus dilakukan oleh Bareskrim Polri. Sejak awal tahun sampai saat ini, Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri telah mengungkap 189 kasus.

Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan hal itu kepada awak media pada Jumat (20/6).

”Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Polri telah menangani 189 kasus TPPO dengan 546 korban-sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak,” ungkap dia.

Brigjen Nurul pun merinci ratusan korban tersebut terdiri atas perempuan dewasa sebanyak 260 orang, anak perempuan sebanyak 45 orang, laki-laki dewasa sebanyak 228 orang dan anak laki-laki sebanyak 23 orang.

Dalam aksinya, para pelaku TPPO kerap melancarkan berbagai modus operandi. Berdasar Laporan Polisi (LP) Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural sebanyak 117 LP, Eksploitasi Seksual Komersial sebanyak 48 LP, dan Eksploitasi terhadap Anak sebanyak 24 LP.

”Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini nyata, masif, dan terus mengincar kelompok paling rentan di negeri ini,” kaya Nurul.

Karena itu, jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Siapapun yang terlibat, baik calo, orang tua, hingga oknum pejabat, bakal ditindak tegas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Sejauh ini, Nurul menyebutkan bahwa kasus-kasus yang diungkap oleh polisi didominasi oleh modus pengiriman PMI secara non-prosedural. Para korban umumnya berasal dari Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, dan Sumatera Utara.

Sementara negara tujuan pengiriman PMI ilegal itu sebagian besar adalah Malaysia, Myanmar, Thailand, Suriah, Dubai, dan Korea Selatan. Para korban paling banyak dipekerjakan di sektor informal, perkebunan, hingga menjadi operator scam atau penipuan online.

”Kami ingin masyarakat lebih waspada. Jangan mudah percaya pada iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar. Cek legalitas perusahaan penempatan, pastikan ada kontrak kerja yang jelas, agar hak-hak sebagai pekerja migran terlindungi,” tegas dia. (*)

Artikel Bareskrim Polri Sudah Tangani 189 Kasus TPPO dalam Enam Bulan, Jumlah Korban Mencapai 546 Orang pertama kali tampil pada News.

Ada yang Terima 1.000 Orang Lebih, Ini 7 Sekolah Kedinasan yang Mau Buka Pendaftaran di Tahun 2025

0
Ilustrasi. Pemerintah mulai membuka pendaftaran tujuh sekolah kedinasan. Pendaftaran dimulai pada 29 Juni 2025. (Dok.JawaPos)

batampos – Pendaftaran sekolah kedinasan 2025 segera dibuka. Khusus tahun ini, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 3.252 formasi dengan pengumuman seleksi akan dilaksanakan mulai 29 Juni hingga 12 Juli 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan seleksi sekolah kedinasan tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami yakin dan memastikan seleksi sekolah kedinasan ini akan bersih dari praktik-praktik kecurangan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabel,” kata Rini dalam keterangannya, Jumat (20/6).

Lebih lanjut, Rini mengungkapkan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan akan dilakukan pada 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025, serta dibarengi dengan seleksi administrasi hingga 21 Juli 2025.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 22 sampai dengan 24 Juli 2025. Jika lolos, tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 26 Agustus 2025. Pengumuman hasil SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

“Usai SKD, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025. Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025,” jelasnya.

Rini menyampaikan, persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebanyak 3.252 formasi secara nasional. Jumlah itu tersebar di tujuh sekolah kedinasan di bawah naungan tujuh instansi.

Rini menegaskan dan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan seleksi sekolah kedinasan.

“Kami melakukan seleksi secara ketat dan menutup rapat celah kecurangan. Seleksi sekolah kedinasan ini akan menjaring individu yang berkualitas,” tegas Rini.

Berikut rincian jumlah formasi Sekolah Kedinasan Tahun 2025:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN (Kementerian Keuangan): 500 formasi
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri): 1.061 formasi
3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Badan Intelijen Negara): 100 formasi
4. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Badan Sandi dan Siber Negara): 50 formasi
5. Politeknik Statistika STIS (Badan Pusat Statistik): 400 formasi
6. Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan: 791 formasi
7. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika): 350 formasi

Artikel Ada yang Terima 1.000 Orang Lebih, Ini 7 Sekolah Kedinasan yang Mau Buka Pendaftaran di Tahun 2025 pertama kali tampil pada News.

PKK Kepri Kampanyekan Gerakan Lawan Pinjol Ilegal

0

batampos-Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kepulauan Riau mengkampanyekan gerakan melawan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal.

Kampanye melibatkan kader Kelompok Dasawisma sebagai ujung tombak gerakan PKK di tingkat masyarakat.

Pembinaan 10 program pokok PKK oleh Ketua PKk Kepri Dewi Ansar kepada Kelompok Dasawisma di Balai Adat pulau penyengat/ Sumber foto : Dilan- Adpim Prov Kepri

Gerakan ini salah satunya dilaksanakan di Balai Adat, Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kamis (19/6/2025).

Di hadapan puluhan ibu-ibu yang merupakan kader PKK serta masyarakat setempat, Hj Dewi Kumalasari Ansar selaku Ketua TP PKK Kepri memberikan pemaparan kenapa gerakan Lawan Judi Online Ilagel ini penting dilaksanakan.

“Pinjol ilegal banyak menjerat keluarga,” kata Dewi menegaskan.

Dalam kesempatan ini Dewi Ansar mengingatkan agar masyarakat secara umum tidak tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan. Edukasi literasi keuangan menurutnya harus terus dilakukan.

BACA JUGA: Rapat Pembinaan Posyandu Oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lingga

“Kader Dasawisma sebagai agen perubahan di masyarakat punya peran penting di situ,” tegasnya lagi.

Selain mengkampanyekan gerakan Lawan Pinjol Ilegal, Dewi Ansar memberikan pembinaan 10 Program Pokok PKK bertajuk: “Bersama PKK Kita Tingkatkan Literasi Keluarga, Cegah Stunting, Lawan Pinjol Ilegal serta Wujudkan Ekonomi Mandiri”.

Materi disampaikan mencakup isu-isu aktual yang sedang dihadapi masyarakat lainnya, seperti rendahnya literasi keluarga, pencegahan stunting pada anak, hingga upaya membangun ekonomi keluarga yang mandiri.

Edukasi gizi dan pola hidup sehat disebut Dewi harus dilakukan secara masiv dan konsisten dalam menekan tingginya angka stunting di beberapa daerah.

“Stunting bukan hanya soal fisik, tapi juga berdampak pada kecerdasan dan produktivitas anak ke depan,” jelasnya.

Dewi Ansar juga mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM dan usaha produktif rumah tangga. Kemandirian ekonomi akan melahirkan keluarga yang sejahtera dan tidak mudah terguncang oleh tekanan ekonomi.

“PKK Kepri berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam membangun keluarga yang cerdas, sehat, dan mandiri. Kita mulai dari Dasawisma, dari hal-hal kecil yang berdampak besar,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dewi mengapresiasi inovasi mencampurkan tepung ikan dalam proses pembuatan kue khas Kepulauan Riau Deram Deram.

“Ikan sangat melimpah di daerah kita. Ini contoh konkret bagaimana kita bisa mengangkat potensi lokal menjadi produk unggulan keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan olahan makanan lokal berbasis ikan sangat relevan dengan program pencegahan stunting dan penguatan ekonomi keluarga.

“Selain sehat dan kaya protein, ini bisa dikembangkan sebagai produk UMKM yang bernilai jual tinggi,” imbuhnya. (*)

Artikel PKK Kepri Kampanyekan Gerakan Lawan Pinjol Ilegal pertama kali tampil pada Kepri.

Resmikan Genset Pulau Bahan, Gubernur Ansar: “Kita Ingin Warga Pulau Merasakan Layanan Seperti di Kota”

0
Peresmian pembangunan genset 80kva beserta jaringan listrik di Lulau Bahan , Desa Keban Kecamatan Sugi Besar Kabupaten Karimun. (Diskominfo Kepri/Harun)

batampos-Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kebutuhan dasar bagi masyarakat pulau-pulau terluar dengan meresmikan pembangunan Genset 80 kVA beserta jaringan listrik di Pulau Bahan, Desa Keban, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Jumat (20/6/2025).

Peresmian ini menjadi bagian penting dari Program Kepri Terang, inisiatif unggulan yang telah dirintis Gubernur Ansar sejak periode pertama kepemimpinannya.

Program ini bertujuan menghadirkan akses listrik merata hingga ke pelosok Kepri, sebagai upaya strategis dalam mendorong pembangunan berkeadilan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyaksikan satu titik terang dari perjuangan panjang menghadirkan listrik ke pulau-pulau. Listrik bukan sekadar penerangan, tapi sumber peradaban dan kemajuan,” ujar Gubernur Ansar dalam sambutannya.

BACA JUGA: Mesin PLTU Unit 1 Rusak, PLN Imbah Hotel Pakai Genset

Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Pulau Bahan meliputi rumah genset berukuran 8 x 7 meter, genset berkapasitas 80 kVA, jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah sepanjang ±1 km, serta penyambungan ke 127 rumah warga, 2 masjid, dan 1 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

Seluruh proyek menelan anggaran sebesar Rp892.822.459,84.

“Dengan jaringan yang kita resmikan hari ini, insyaallah anak-anak bisa belajar lebih lama di malam hari, para ibu bisa lebih nyaman mengurus rumah tangga, dan para nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan mereka lebih baik,” kata Gubernur Ansar. Warga menyambut tepuk tangan.

Konsistensi Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur listrik di Kepri terus dilanjutkan secara berkelanjutan.

Pada tahun anggaran 2024 saja, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas ESDM telah menyalurkan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi 744 rumah tangga tidak mampu, termasuk di Kota Batam, Bintan, Lingga, dan Natuna. Sejak tahun 2021 hingga 2024, total penerima manfaat program ini telah mencapai 12.764 rumah tangga.

Selain itu, Pemprov Kepri juga melaksanakan revitalisasi jaringan distribusi listrik di kawasan heritage Kota Lama Tanjungpinang, Pulau Penyengat, serta menyediakan genset di Pulau Nuja, Kabupaten Lingga sebagai back-up PLTS komunal.

“Pemerataan listrik bukan hanya kerja teknis, ini adalah wujud keadilan sosial. Kita ingin masyarakat di pulau terpencil merasakan layanan yang sama seperti saudara-saudara mereka di pusat kota,” tegas Gubernur Ansar.

Di akhir acara, Gubernur Ansar berpesan kepada masyarakat agar menjaga dan merawat fasilitas listrik yang telah dibangun pemerintah. Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan listrik secara bijak untuk mendukung keberlanjutan energi.

“Jangan hanya disyukuri, tapi juga dijaga. Ini aset kita bersama,” pungkasnya.

Dengan semangat Kepri Terang, Gubernur Ansar terus melangkah menyalakan harapan di setiap jengkal wilayah Kepulauan Riau—dari kota hingga ke pulau-pulau terpencil. (*)

Artikel Resmikan Genset Pulau Bahan, Gubernur Ansar: “Kita Ingin Warga Pulau Merasakan Layanan Seperti di Kota” pertama kali tampil pada Kepri.

Polda Kepri Pastikan Penyidikan Korupsi Batuampar Berjalan Sampai Tuntas

0
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) menggeledah kantor BP Batam. Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Polda Kepri memastikan proses penyidikan dugaan korupsi proyek Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar terus berjalan dan akan tuntas. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menanggapi pertanyaan atas perkembangan kasus yang telah bergulir sejak Februari lalu.

“Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri tetap on the track. Proses penyidikan ini tidak berhenti dan tetap berjalan sesuai aturan. Kami pastikan komitmen penyidik untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya,” ujar Pandra, Jumat (20/6).

Ia juga tak membantah berkas perkara tahap pertama belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal itu menurutnya adalah bagian dari kewenangan penyidik yang sedang melengkapi alat bukti.

“Yang perlu dipahami masyarakat, penyidikan adalah proses yang memerlukan kehati-hatian. Jangan sampai ada prasangka yang tidak sesuai dengan pembuktiannya nanti di pengadilan,” ucapnya.

Menurut Pandra, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi mengenai penyidikan yang masih berjalan tidak semuanya dapat dibuka ke publik. Dimana penyidik juga butuh waktu dan ruang dalam proses pengembangan perkara.

“Semua tentu ingin transparansi, tapi dalam proses hukum, ada batasan-batasan yang harus dijaga demi kelancaran penyidikan dan keadilan hukum,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat untuk percaya bahwa penyidik bekerja secara independen dan profesional, tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Penyidik bekerja berdasarkan prinsip equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai aturan dan pertanggungjawaban hukumnya,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai status saksi maupun nama-nama terlapor, Pandra menyatakan bahwa hal itu menjadi domain penyidik. Ia mengimbau publik untuk menunggu hasil resmi yang akan disampaikan setelah proses penyidikan selesai.

“Mohon bersabar, biarkan penyidik menyelesaikan tugasnya. Yang jelas, kami akan transparan pada waktunya,” pungkasnya.

Diketahui, tim Ditkrimsus Polda Kepri telah menanggani dugaan korupsi sejak Februari lalu. Bahkan pada Maret 2025, tim Polda Kepri juga melakukan pengeledahan di Kantor BP Batak, bahkan memeriksa mantan Kepala BP Batam Muhammad Rudi beserta beberapa Deputi BP Batam.

Kasi penkum kajati Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima berkas penyidikan dari polda kepri. Padahal SPDP sudah diterima sejak Februari.

“Kami belum terima berkas, hanya spdp yang kami terima pada akhir Februari. Intinya kami masih menunggu,” pungkasnya.

Diketahui, pada Rabu (19/3), penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman atas dugaan korupsi dalam proyek yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi logistik di wilayah perbatasan tersebut.

Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian pada akhir Februari lalu. Dalam SPDP tersebut, tercantum tujuh nama terlapor, yakni AM (aparatur sipil negara di BP Batam), IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU, yang diketahui merupakan gabungan dari pegawai BUMN dan pihak swasta.

Meskipun SPDP telah diterbitkan, ketujuh orang tersebut masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.

Sebagai informasi, proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar adalah bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang di Batam. Namun, pelaksanaannya yang terhenti di tengah jalan menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan anggaran, yang kini tengah dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Pastikan Penyidikan Korupsi Batuampar Berjalan Sampai Tuntas pertama kali tampil pada Metropolis.

2 Rumah Habis Terbakar di Meral, Satu Orang Tewas

0

batampos– Kebakaran terjadi Gang Asoka, RT 001/RW 003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral pada Jumat (20/6) pukul 18.20 WIB. Dalam peristiwa ini, dua rumah semi permanen habis terbakar dan satu orang dilaporkan tewas terbakar.

Kapolsek Meral, AKP Hadi Chandra membenarkan bahwa ada kebakaran rumah dan menyebabkan satu orang pemilik rumah meninggal dunia. ”Korban yang meninggal Morita, 62 sudah lama sakit dan tidak bisa bangun. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Kebakaran Toko Bangunan di Bintan: Warga Berteriak Kebakaran, Penghuni Toko Malah Mengira Ada Maling

Dalam kejadian ini, lanjutnya, kebakaran berhasil dipadamkan. Sebelum mobil Damkar tiba, warga Kecamatan Meral dengan sukarela telah membantu memadamkan kebakaran. Dia mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah ikut serta memberikan bantuan.

Kabid Damkar dan BPBD, Hendra Hidayat secara terpisah, dalam waktu lebih dua jam kebakaran dua rumah semi permanen berhasil dipadamkan. ”Memang, api cukup besar karena bangunan semi permanen. Dalam kejadian ini ada satu korban jiwa yang tidak bisa menyelamatkan diri karena mengalami sakit stroke,” ungkapnya.

Salah seorang saksi, Tengku Jujlnizar mengatakan, awalnya dia mendengar orang berteriak-teriak minta tolong. ”Waktu mendengar orang berteriak dia sedang berada di dalam kamar. Pas keluar rumah melihat ada kebakaran. Saya langsung menghubungi pemadam kebakaran,” jelasnya.

Erik, salah seorang saksi mata di lapangan menyebutkan bahwa pada saat kejadian kebakaran dia mendengar suara ledakan.

”Mungkin ledakan berasal dari tabung gas yang ada di dalam rumah. Warga yang mengetahui ada kebakaran langsung datang untuk memadamkan api,” paparnya. (*)

Reporter: Sandi P

Artikel 2 Rumah Habis Terbakar di Meral, Satu Orang Tewas pertama kali tampil pada Kepri.

Batam Siap Jadi Magnet Investasi dengan Fasilitas Golden Visa

0

batampos – Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis mengunjungi Kantor Pelayanan Imigrasi Kota Batam di Mal Pelayanan Publik, pada Jumat (20/6).

Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membahas isu keimigrasian, khususnya perihal visa bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam rangka meningkatkan dan memajukan industri di Kota Batam.

Kegiatan diawali dengan diskusi bersama para pengguna jasa keimigrasian, sekaligus menjadi momentum penting untuk melihat langsung pelayanan di lapangan dan menyerap masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad mengatakan, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program yang diusung Presiden RI melalui BP Batam, pemerintah telah memberlakukan skema Golden Visa yang mulai diterapkan sejak Juli 2024.

Golden Visa sendiri merupakan sebuah fasilitas khusus bagi pelancong atau investor berkualitas yang memenuhi kriteria tertentu, dengan masa tinggal 5 hingga 10 tahun.

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan izin tinggal jangka panjang bagi investor, profesional, dan tokoh global yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Batam sebagai kawasan strategis dengan ribuan Penanaman Modal Asing (PMA) sebenarnya memiliki potensi besar untuk pemanfaatan program Golden Visa. Namun, sejauh ini jumlah pemegang Golden Visa di Batam masih sangat terbatas,” ujar Hajar.

Oleh karena itu, ia mengajak BP Batam untuk berkolaborasi guna membantu penyebarluasan mekanisme dan manfaat Golden Visa kepada para investor dan pelaku usaha yang berpotensi memenuhi persyaratan.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya sinergi antara BP Batam dan Imigrasi Batam dalam mendukung program ramah investor.

Fary juga meyakini, kolaborasi ini dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi dan memperkuat iklim usaha yang kondusif.

“Dengan penguatan kerja sama lintas instansi, fasilitas seperti Golden Visa bisa menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menarik investor berkualitas ke Batam,” tutupnya

Artikel Batam Siap Jadi Magnet Investasi dengan Fasilitas Golden Visa pertama kali tampil pada Metropolis.

Batam Siap Jadi Magnet Investasi dengan Fasilitas Golden Visa

0

batampos – Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis mengunjungi Kantor Pelayanan Imigrasi Kota Batam di Mal Pelayanan Publik, pada Jumat (20/6).

Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membahas isu keimigrasian, khususnya perihal visa bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam rangka meningkatkan dan memajukan industri di Kota Batam.

Kegiatan diawali dengan diskusi bersama para pengguna jasa keimigrasian, sekaligus menjadi momentum penting untuk melihat langsung pelayanan di lapangan dan menyerap masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad mengatakan, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program yang diusung Presiden RI melalui BP Batam, pemerintah telah memberlakukan skema Golden Visa yang mulai diterapkan sejak Juli 2024.

Golden Visa sendiri merupakan sebuah fasilitas khusus bagi pelancong atau investor berkualitas yang memenuhi kriteria tertentu, dengan masa tinggal 5 hingga 10 tahun.

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan izin tinggal jangka panjang bagi investor, profesional, dan tokoh global yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Batam sebagai kawasan strategis dengan ribuan Penanaman Modal Asing (PMA) sebenarnya memiliki potensi besar untuk pemanfaatan program Golden Visa. Namun, sejauh ini jumlah pemegang Golden Visa di Batam masih sangat terbatas,” ujar Hajar.

Oleh karena itu, ia mengajak BP Batam untuk berkolaborasi guna membantu penyebarluasan mekanisme dan manfaat Golden Visa kepada para investor dan pelaku usaha yang berpotensi memenuhi persyaratan.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya sinergi antara BP Batam dan Imigrasi Batam dalam mendukung program ramah investor.

Fary juga meyakini, kolaborasi ini dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi dan memperkuat iklim usaha yang kondusif.

“Dengan penguatan kerja sama lintas instansi, fasilitas seperti Golden Visa bisa menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menarik investor berkualitas ke Batam,” tutupnya

Artikel Batam Siap Jadi Magnet Investasi dengan Fasilitas Golden Visa pertama kali tampil pada Metropolis.