batampos– Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam terus memperkuat infrastruktur pendidikan sebagai respon atas lonjakan jumlah penduduk. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan yakni membangun tiga unit sekolah baru pada tahun 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan pembangunan tersebut akan mencakup dua Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lokasinya direncanakan berada di dua kawasan padat, yakni Sagulung dan Batam Kota.

“Di tahun 2026, kita akan bangun SD di Sungai Langkai, Sagulung, dan satu SD serta satu SMP di kawasan Botania, Batam Kota. Sekolah di Botania ini akan berdekatan dengan SMA Negeri 26,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, pembangunan ini merupakan bagian dari program jangka menengah Disdik Batam untuk menyesuaikan ketersediaan ruang belajar dengan pertumbuhan jumlah siswa. Menurutnya, Batam Kota dan Sagulung termasuk wilayah dengan peningkatan populasi yang cukup signifikan.

“Makanya kita fokus di sana dulu, karena kebutuhan ruang kelas dan unit sekolah baru sangat mendesak,” katanya.

Untuk mendukung pembangunan, Disdik telah menyiapkan lahan sesuai standar kebutuhan. Tri merinci, SMP membutuhkan lahan antara 4.500 hingga 6.000 meter persegi, sementara SD antara 2.000 hingga 3.000 meter persegi.

“Lahan di Sei Binti, Batam Kota, sedang dalam proses finalisasi karena berada di kawasan kampung tua. Sisanya sudah aman, tidak ada kendala,” tambahnya.

Sementara itu, pada tahun 2025 ini Disdik Batam juga membangun dua unit sekolah baru, yakni SMP di kawasan Panglong dan SD di Sungai Langkai. Satu unit sekolah lainnya masih dalam tahap pematangan lahan dan akan dilanjutkan pembangunannya tahun depan.

“Rencananya ada tiga sekolah tahun ini, tapi satu USB kita geser ke 2026 karena lahannya belum siap,” jelasnya.

Selain pembangunan unit sekolah baru, Disdik juga sedang menyelesaikan proyek pembangunan 34 ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang TK, SD, dan SMP di sejumlah sekolah yang kekurangan ruang belajar.

Tri menyebut pembangunan sekolah dan ruang kelas ini bertujuan memberikan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa.

“Kita berharap tender berjalan lancar agar pembangunan bisa segera dimulai. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendukung akses dan mutu pendidikan di Batam,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 3 Sekolah Baru Disiapkan pada 2026, Disdik Batam Fokus Perluas Akses Pendidikan di Wilayah Padat Penduduk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat nilai impor Kota Batam pada April 2025 mencapai US$ 1.498,31 juta, meningkat sebesar US$ 180,32 juta atau 13,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi pada sektor migas maupun nonmigas.

Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyampaikan bahwa impor migas mengalami peningkatan sebesar 6,34 persen atau US$ 0,46 juta, sementara impor nonmigas meningkat sebesar 13,72 persen atau US$ 179,87 juta.

“Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga April 2025, nilai impor Kota Batam mencapai US$ 5.511,28 juta, meningkat US$ 1.106,63 juta atau 25,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Eko.

Peningkatan impor secara kumulatif tersebut didorong oleh naiknya nilai impor komoditas hasil industri manufaktur, yaitu sebesar US$ 977,98 juta atau 22,85 persen dibandingkan periode Januari–April 2024.

Golongan barang impor nonmigas dengan nilai terbesar pada April 2025 adalah Mesin/peralatan listrik (HS 85) dengan nilai US$ 747,54 juta, yang berkontribusi sebesar 50,15 persen terhadap total impor nonmigas. Komoditas ini juga mendominasi impor sepanjang Januari–April 2025, dengan nilai mencapai US$ 2.483,57 juta atau 45,35 persen dari total impor nonmigas.

Beberapa golongan barang nonmigas lainnya yang turut memberikan kontribusi besar selama Januari–April 2025 antara lain mMlesin/pesawat mekanik (HS 84): US$ 609,51 juta (11,13 persen), besi dan baja (HS 72): US$ 362,85 juta (6,63 persen), benda dari besi dan baja (HS 73): US$ 349,83 juta (6,39 persen) dan berbagai produk kimia (HS 38): US$ 288,39 juta (5,27 persen).

“Sementara itu, komoditas ikan dan udang tercatat mengalami peningkatan signifikan sebesar 303,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan nilai mencapai US$ 1,30 juta, ” tambah Eko.

Negara asal impor terbesar Kota Batam pada April 2025 adalah Tiongkok, dengan nilai US$ 540,06 juta, meningkat 6,20 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dan naik 28,20 persen dibandingkan April 2024. Secara kumulatif, nilai impor dari Tiongkok sepanjang Januari–April 2025 mencapai US$ 2.109,85 juta.

Negara asal impor utama lainnya pada periode yang sama antara lain, Singapura US$ 595,20 juta, Jepang US$ 425,04 juta, Taiwan US$ 390,61 juta, Amerika Serikat US$ 314,07 juta, Malaysia US$ 274,22 juta, Korea Selatan US$ 234,48 juta, Jerman US$ 156,83 juta, Filipina: US$ 140,37 juta dan Ekuador US$ 106,29 juta.

Nilai impor terbesar menurut pelabuhan bongkar di Kota Batam pada April 2025 berasal dari Pelabuhan Batu Ampar, dengan nilai mencapai US$ 972,50 juta. Angka ini meningkat 11,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 8,82 persen dibandingkan April 2024.

“Secara kumulatif, nilai impor melalui Pelabuhan Batu Ampar selama Januari–April 2025 mencapai US$ 3.513,87 juta, menjadikannya pelabuhan utama dalam aktivitas impor di Batam, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Impor Kota Batam Naik 13,68 Persen pada April 2025, Didominasi Barang Nonmigas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam mencetak sejarah baru dengan meluncurkan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 6.945 pekerja rentan di sektor informal, seperti pengemudi ojek online, penambang boat pancung, dan penarik becak kayuh. Program ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan kolektif bagi ribuan pekerja informal dalam satu kebijakan terintegrasi.

Peluncuran program digelar meriah di Golden Prawn, Rabu (11/6), yang ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan kepada para penerima manfaat.

Para penerima terdiri dari pengemudi Gojek (2.639 orang), Grab (3.910 orang), Maxim (297 orang), Shopee (229 orang), penambang boat pancung (21 orang), dan penarik becak kayuh (49 orang). Mereka kini terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran masing-masing hanya Rp10.000 dan Rp6.800 per bulan.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, dalam keterangannya kepada pers menyampaikan apresiasi mendalam terhadap langkah progresif Pemko Batam.

Baca Juga: Perdana di Indonesia, Ribuan Pekerja Informal di Batam Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

“Ini adalah inisiatif luar biasa. Batam menjadi kota pertama di Indonesia yang secara kolektif melindungi ribuan pekerja informal. Ini adalah langkah konkret dalam membangun sistem jaminan sosial yang merata dan inklusif,” ujar Pramudya.

Pramudya menambahkan, saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Batam telah mendekati 70 persen, namun sektor informal masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis yang patut ditiru daerah lain.

“Kami berharap program ini berkelanjutan, karena perlindungan jaminan sosial merupakan fondasi menuju masa depan yang aman, sejahtera, dan terlindungi hingga hari tua,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji kampanye yang kini direalisasikan.

“Ini bukan sekadar bantuan biasa, tapi perlindungan yang bisa menyelamatkan keluarga ketika kepala rumah tangga mengalami musibah. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan juga mendampingi peserta sampai sembuh, seperti yang dialami oleh salah satu pengemudi yang sedang dirawat saat ini,” ujar Li Claudia.

Dirinya juga menegaskan, program ini akan digulirkan setiap tahun selama masa jabatan lima tahun. Seluruh pembiayaan berasal dari APBD Kota Batam, sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap warganya yang belum terlindungi secara formal.

“Uang rakyat kembali untuk rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: SPMB 2025 di Kepri Terapkan Sistem Gabungan Daring-Luring, Ini Jadwal Lengkapnya

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, menyebut Batam sebagai kota yang sangat progresif dalam menyerap program perlindungan ketenagakerjaan. Sebelumnya, Pemko Batam juga telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 2.600 petani.

Menutup keterangannya, Suci menegaskan bahwa program ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ia menyebut Batam sebagai daerah aspiratif yang berani dan responsif terhadap tantangan di sektor informal.

“Dengan perlindungan ini, para pekerja bisa bekerja keras dan bebas cemas, lebih produktif, dan mampu membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya,” tutupnya. (*)

Artikel Batam Inisiasi Perlindungan Sosial bagi 6.945 Pekerja Rentan, Jadi Model Nasional untuk Sektor Informal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua mantan pegawai RSUD Embung Fatimah, Batam, Kepulauan Riau, yakni Maswardi dan Debswati, resmi dituntut hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2016.

Keduanya dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp 800 juta.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Gilang Prasetyo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (11/6).

Dalam surat tuntutan, Debswati disebut berperan melakukan mark-up anggaran belanja di lingkungan BLUD RSUD Embung Fatimah saat menjabat sebagai Bendahara dari Januari hingga April 2016, dan Pembantu Bendahara pada Mei hingga Desember 2016. Sedangkan Maswardi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, dinilai lalai karena tetap memverifikasi laporan keuangan yang tidak sesuai ketentuan.

“Telah terjadi pencatatan ganda, pengeluaran fiktif, serta transaksi keuangan tanpa dokumen pertanggungjawaban,” ujar jaksa Gilang di persidangan.

Debswati dituntut hukuman pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 670.535.700. Apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang, atau ia harus menjalani tambahan hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan.

Sementara itu, Maswardi dituntut hukuman pidana selama satu tahun tiga bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Ia diketahui telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 168 juta lebih ke kas negara.

Kedua terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2023 setelah Kejaksaan Negeri Batam melakukan penyelidikan berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan RSUD Embung Fatimah tahun 2016. Mereka langsung ditahan setelah diperiksa dan hingga kini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kasus korupsi di RSUD Embung Fatimah bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2016, Kejari Batam juga menangani kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2014 yang menyeret Direktur RSUD kala itu, Fadila RD Malarangeng, sebagai tersangka. Satu tahun kemudian, Mabes Polri kembali mengusut dugaan korupsi pengadaan alkes tahun 2011 senilai Rp 18 miliar.

Kejaksaan menegaskan, lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas pengelolaan keuangan di BLUD menjadi pemicu berulangnya praktik korupsi di institusi layanan kesehatan milik pemerintah tersebut.

Menanggapi tuntutan jaksa, tim kuasa hukum kedua terdakwa, Faris Lasenda dan Husni Mubarak, menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi secara tertulis.

“Kami mohon waktu satu minggu untuk menyampaikan pleidoi,” ujar Faris usai sidang.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Korupsi Dana BLUD RSUD Embung Fatimah, Dua PNS Dituntut 3 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali memperluas jaringannya dengan meresmikan dealer terbarunya, Hyundai Botania yang berlokasi di Jalan Orchard Boulevard, Kelurahan Belian, Batam Kota, Kamis (12/6). Kehadiran dealer ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Pionir Auto Mobil sebagai mitra strategis Hyundai di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Direktur Hyundai Botania dan PT Pionir Auto Mobil, Lediati Tan mengatakan kehadiran dealer ini menjadi wujud komitmen Hyundai untuk lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan konsumen di Batam dan sekitarnya.

“Hyundai Botania hadir sebagai bukti keseriusan kami dalam memfasilitasi pelanggan secara optimal. Kami berharap, konsumen dapat lebih mudah menjangkau produk Hyundai, sejalan dengan visi kami untuk menjadi brand yang customer-centric,” ujar Lediati.

Hyundai Botania mengusung konsep modern dan mengedepankan kenyamanan pelanggan. Dealer ini juga telah mengintegrasikan layanan Click-to-Buy yakni platform penjualan daring resmi Hyundai yang memberikan pengalaman berbelanja mobil secara online melalui situs [www.hyundai.com/id/id](http://www.hyundai.com/id/id).

CEO Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee dalam peresmian tersebut menyampaikan bahwa pembukaan dealer Hyundai Botania menjadi langkah penting dalam menghadirkan aksesibilitas dan kenyamanan layanan bagi masyarakat Batam.

“Kami ingin memastikan kebutuhan mobilitas pelanggan dapat terpenuhi melalui jaringan dealer yang tersebar dan mudah dijangkau. Kehadiran Hyundai Botania adalah bagian dari upaya tersebut,” kata Ju Hun Lee.

Selain itu, Ju Hun Lee juga mengucapkan apresiasi kepada para mitra yang telah mendukung pertumbuhan Hyundai di Indonesia, khususnya PT Pionir Auto Mobil yang turut mendorong pengembangan jaringan dealer Hyundai.

“Kami menyambut baik semangat luar biasa dari mitra kami. Bersama, kami optimistis memperkuat posisi Hyundai sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia dalam solusi mobilitas,” tambahnya.

Dengan pembukaan Hyundai Botania, masyarakat Batam kini memiliki pilihan layanan yang lengkap mulai dari penjualan unit, layanan purna jual, hingga ketersediaan suku cadang resmi.

Dealer ini diharapkan dapat menjadi pusat mobilitas baru yang menjawab kebutuhan konsumen dengan cepat, nyaman, dan profesional. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Hyundai Resmikan Dealer Baru di Batam, Tingkatkan Layanan dan Akses Mobilitas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Warga Kecamatan Sei Beduk kembali mengeluhkan padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan utama S Parman, mulai dari kawasan Mukakuning hingga Kampung Bagan. Kondisi ini membuat akses jalan tersebut gelap gulita pada malam hari dan dinilai sangat membahayakan pengguna jalan.

Padamnya lampu jalan di jalur utama ini menjadi keluhan serius masyarakat, terutama para pekerja yang setiap hari harus melewati jalan tersebut. Jalan S Parman dikenal sebagai akses vital satu-satunya bagi masyarakat Sei Beduk menuju kawasan industri Mukakuning, yang menjadi pusat berbagai pabrik dan perusahaan. Banyak warga setempat bekerja sebagai buruh dan harus berangkat ataupun pulang kerja di malam hari.

“Sudah sering lampu padam, kadang bisa sampai sebulan. Ini jalur ramai malam hari karena banyak karyawan yang kerja shift malam. Tolong ini diperhatikan betul, karena selain gelap, kondisi jalannya juga rusak,” ujar Anita, salah seorang pengguna jalan yang mengaku khawatir dengan kondisi tersebut.

BACA JUGA: Dinas Marga Langsung Jawab Keluhan Warga Tanjunguncang, Soal Lampu Jalan Minin

Selain soal penerangan, kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang juga memperparah situasi. Di malam hari, tanpa pencahayaan yang memadai, pengguna jalan harus ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Tidak sedikit pengendara sepeda motor, khususnya wanita, yang merasa was was akan potensi tindak kejahatan seperti begal maupun perampokan karena gelapnya lingkungan sekitar.

Yanti, warga lainnya, berharap agar permasalahan ini tidak hanya ditangani sementara, namun dicarikan solusi permanen. Ia menilai perlunya peningkatan pengawasan dan pengelolaan lampu PJU agar tidak mudah rusak atau menjadi sasaran pencurian. “Jangan cuma perbaiki kalau sudah padam. Harus ada tindakan permanen supaya lampunya tidak terus mati,” ujarnya.

Upaya pencegahan terhadap pencurian kabel dan gangguan teknis pun dinilai penting. Sejumlah warga meminta agar pihak terkait memperkuat keamanan instalasi lampu dan menggunakan teknologi lebih tahan gangguan alam atau tindakan kriminal.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Gatot Marwanto, saat dikonfirmasi belum memberikan respons. Namun dalam keterangan sebelumnya, ia mengakui bahwa wilayah Sei Beduk memang menjadi salah satu titik rawan gangguan PJU. “Masalah di lapangan bermacam-macam, mulai dari pencurian kabel, korsleting listrik, hingga panel utama yang rusak karena tersambar petir,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Masyarakat berharap Pemerintah Kota Batam segera mengambil langkah cepat dan strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Selain menjamin keselamatan pengguna jalan, penerangan yang baik juga merupakan hak dasar warga dalam memperoleh rasa aman di ruang publik. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lapor PakWali…, Lampu PJU Padam, Pengguna Jalan S Parman Seibeduk Mengeluh pertama kali tampil pada Metropolis.