batampos – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa hadiah jam tangan Rolex yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia tidak berasal dari uang negara.

Ia mengklaim bahwa jam tangan rolex dengan harga rata-rata ratusan juta itu diberikan dari kantong pribadi Presiden Prabowo.

Pemberian jam tangan mewah itu dilakukan saat para pemain Timnas Indonesia mengunjungi kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6).

Kunjungan dilakukan setelah Timnas Indonesia menang 1-0 melawan Tiongkok dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/6) malam.

“Pasti lho (uang pribadi),” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Politikus Partai Gerindra itu menampik isu bahwa hadiah jam tangan bermerk Rolex dengan kisaran harga Rp 181 juta hingga termahal Rp 300 juta itu dibiayai oleh negara. “Nggak ada (uang negara),” ucap Prasetyo.

Prasetyo menyatakan, hadiah itu merupakan bentuk apresiasi pribadi Kepala Negara kepada para pemain Timnas Indonesia.

Ia berharap, apresiasi itu mampu menambah semangat para pemain Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Kita berharap timnas main dengan penuh semangat juang,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Hadiah Jam Tangan Rolex Seharga Ratusan Juta Rupiah untuk Pemain Timnas Indonesia Dipastikan Berasal dari Kantong Pribadi Prabowo pertama kali tampil pada News.

batampos – Lima orang teknisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang sempat diduga terlibat dalam kasus pengambilan data sensitif Program kerja sama pesawat jet tempur KF-X/IF-X (KF-21) di Korea Selatan (Korsel) akhirnya dipulangkan ke Tanah Air. Mereka dipulangkan setelah Kejaksaan Korea Selatan menggugurkan tuntutan terhadap kelimanya.

“Repatriasi dari Korea Selatan ke Indonesia dilakukan pada 4 Juni,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha di Jakarta, Senin (9/6).

Sejak tudingan spionase pada Januari 2024 lalu, kelimanya telah menjalani proses investigasi intensif oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan Korea Selatan. Berbagai langkah dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait kasus tersebut.

Menurut Judha, sejak awal kasus KBRI Seoul telah memberikan pendampingan kekonsuleran pada setiap tahapan hukum dan pemeriksaan. Pendampingan hukum juga diberikan melalui penyediaan jasa pengacara oleh PT DI.

Selain itu, PTDI juga memberikan dukungan dari sisi kemanusiaan selama proses berlangsung. Pemenuhan kebutuhan dasar para engineer terus dipenuhi dan disediakan, mulai dari adanya psikolog dan kehadiran perwakilan dari PTDI sebagai bentuk kepedulian.

Hingga akhirnya, pada 29 Mei 2025, setelah melakukan pemeriksaan dan mereview berbagai keterangan yang didapat saat investigasi, Kejaksaan Korea Selatan menetapkan bahwa secara substansi, tuntutan terhadap kelima teknisi tersebut digugurkan. Sehingga, kasus tidak dilanjutkan ke persidangan.

“Kejaksaan tidak menemukan adanya tindakan melawan hukum terhadap peraturan perundangan terkait, dan untuk itu memutuskan tidak melanjutkan kasus ke tahap peradilan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, kelima teknisi PT DI tersebut telah berada di Indonesia dalam keadaan baik dan sehat. Kelimanya telah berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing.

Untuk diketahui, KF-21 merupakan program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan yang bermitra dengan Indonesia. Kerja sama ini dilakukan untuk menghasilkan pesawat tempur multi peran tingkat lanjut bagi Angkatan Udara Korea dan Angkatan Udara Indonesia.

Kasus ini cukup menyita perhatian di tahun lalu. Yonhap News Agency, saat itu, menyebut ada WNI yang diduga diam-diam menyimpan data-data pengembangan KF-21 di USB flash disk. WNI tersebut merupakan insinyur yang dikirim dari Indonesia untuk bekerja di fasilitas Korea Aerospace Industries (KAI). Atas dugaan tersebut, Badan senjata Korea Selatan meminta polisi menyelidiki dugaan kebocoran teknologi jet tempur yang diduga dilakukan insinyur WNI ini.

Bahkan, pada 15 Maret 2024, Reuters melaporkan, bahwa Polisi Korea Selatan telah menggerebek kantor pusat Korea Aerospace Industries (KAI) buntut dugaan pencurian data pengembangan proyek jet tempur KF-21 ini. Sejumlah insinyur Indonesia dituduh terlibat kasus pencurian data ini dan melanggar Undang-Undang Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan.

Saat itu, DAPA, Badan Intelijen Nasional dan Komando Kontra Intelijen Pertahanan Korea Selatan menyampaikan, bahwa perangkat USB yang coba diselundupkan oleh tersangka awal berisi antara 4.000 dan 6.600 file data. Data USB tersebut juga diduga berisi program pemodelan 3D untuk jet tempur KF-21, sebuah teknologi inti. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Tidak Terbukti Curi Data Jet KF-21, Kejaksaan Korsel Gugurkan Kasus 5 WNI, Kini Dipulangkan pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) meluruskan kabar yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya pungutan biaya dalam program safari wukuf khusus lansia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menegaskan bahwa seluruh layanan safari wukuf yang diselenggarakan pemerintah tidak memungut biaya sepeser pun dari para jemaah.

“Safari wukuf ini program yang sudah lama. Kita tidak memungut biaya apapun dari pasien ataupun dari jemaah safari wukuf itu,” kata Hilman saat ditemui di hotel transit untuk safari wukuf, Makkah, Minggu (10/6).

Hilman mengatakan, ada dua penyelenggara safari wukuf. Yakni, safari wukuf yang diselenggarakan oleh Kemenag, dan oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Namun, dia menegaskan bahwa kedua penyelenggara itu sama sekali tidak menarik biaya alias gratis.

Hilman menyebut, dugaan adanya pungutan kemungkinan berasal dari hubungan personal antara jemaah dengan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).

Dalam beberapa kasus, sejumlah jemaah mungkin melakukan komunikasi pribadi dengan pembimbingnya untuk keperluan tertentu, seperti penggunaan kursi roda saat umrah wajib atau sunnah.

“Kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jemaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya, dan itu konteksnya tidak dalam safari wukuf,” ujarnya.

Ada dugaan, jemaah yang sudah membayar ke pembimbing di KBIH itu ternyata masuk dalam peserta safari wukuf. Sehingga ada laporan, bahwa jemaah tersebut mengeluarkan uang agar masuk safari wukuf. Padahal, sejak awal dia memang peserta safari wukuf.

Lebih lanjut Hilman menjelaskan, menyewa kursi roda dengan membayar secara langsung memang ada. Tetapi, itu saat di kawasan Masjidil Haram. Misalnya untuk tawaf atau sai. “Tapi untuk safari wukuf, pemerintah, Kementerian Agama, maupun petugas tidak memungut biaya apapun,” tegasnya.

Diberangkatkan dengan 16 Bus

Menurut Kasi PKP2JH Daker Makkah, Susilowati, sebanyak 2.032 jemaah mendaftar untuk mengikuti program safari wukuf pada Kamis, 5 Juni 2025. Namun, karena keterbatasan kapasitas dan hasil seleksi medis, hanya 500 jemaah yang akhirnya bisa diberangkatkan menggunakan 16 bus khusus.

Dari jumlah pendaftar, 18 jemaah batal berangkat karena kondisi fisik tidak memungkinkan, empat dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dan dua jemaah meninggal dunia sebelum sempat diberangkatkan.

Safari wukuf dilakukan dengan membawa jemaah ke Arafah menjelang waktu wukuf, membiarkan mereka tetap berada di dalam bus selama prosesi wukuf berlangsung, dan setelahnya langsung diarahkan ke Mina tanpa turun di Muzdalifah (mekanisme murur).

“Kami membawa jemaah dari hotel, dan kita akan mengembalikan ke hotelnya masing-masing. Tanpa biaya,” jelasnya.

Editor: PARNA

Sumber: JP Group

Artikel Kemenag Tegaskan Tidak Ada Pungutan Biaya soal Isu Safari Wukuf Berbayar pertama kali tampil pada News.

batampos – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merespon keputusan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan dari empat perusahaan yang dicabut izinnya itu, sudah melakukan eksploitasi. Sehingga sudah ada lahan hutan yang terbuka akibat penambangan.

Dia menyorot masih ada perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang belum dicabut izinnya. Yaitu PT Gag Nikel (GN) anak usaha dari BUMN Aneka Tambang. “Semua izin tambang di Raja Ampat harus dicabut. Serta aktivitas tambang dihentikan permanen,” katanya saat dihubungi kemarin (10/6).

Zenzi mengatakan seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat harus dicabut, karena bertentangan dengan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil dan UU Lingkungan Hidup. Sesuai dengan paparan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat memang beroperasi di pulau-pulau kecil. Apalagi Raja Ampat sendiri berupa gugusan pulau-pulau kecil.

Misalnya PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas area tambang 187 hektar lebih. Kemudian PT Anugerah Surya Pratama (ASP) menggali di Pulau Manuran seluas 109 hektar. Lalu PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) juga menambang di Pulau Manuran dengan luasan 89 hektar.

Dari foto-foto yang didapat tim KLH di lapangan, usaha tambang dari ketiga perusahaan itu sudah membabat hutan. Terlihat area tambang terbuka begitu saja. Zenzi mengatakan ketika IUP dicabut, maka pemulihan hutan harus dilakukan.

Hutan harus tertutup seperti sebelumnya. “Pemulihan harus dibebankan ke perusahaan,” katanya. Dia menegaskan sengkarut perizinan tambang nikel di Raja Ampat harus ditelisik lebih dalam. Kenapa izin sampai bisa keluar, di area konservasi hutan. Kemudian juga penerbitan izin dilakukan oleh Menteri.

Seperti diketahui empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa. Tidak ada nama PT Gag Nikel dalam daftar empat perusahaan yang dicabut izinnya. Padahal di dalam paparan KLH sebelumnya, PT Gag Nikel ikut dalam pengawasan. Dari foto yang didapat KLH, hutan jadi gundul akibat penambangan PT Gag Nikel cukup luas. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Walhi Minta Semua Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut pertama kali tampil pada News.