batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tak ingin proses penerimaan murid baru dicederai oleh praktik tidak sehat seperti pungutan liar (pungli). Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi SPMB SDN dan SMPN Kota Batam di Kantor Wali Kota, Rabu (4/6).

“Sudah ditegaskan batas maksimum jumlah siswa per rombongan belajar, yakni 40 siswa untuk SD dan 45 siswa untuk SMP. Jangan coba-coba melebihi kuota yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan pelarangan keras terhadap praktik pungli dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan murid berlangsung. “Saya tidak mau dengar ada pungli,” tambahnya.

Dia meminta agar seluruh jajaran pendidikan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB dan menindak tegas oknum yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

Bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemko Batam menyediakan jalur alternatif bagi warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemko akan memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp300 ribu untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk siswa SMP.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada anak-anak Batam yang tidak bersekolah pada usia wajib belajar,” ujar Amsakar.

Ia juga menyoroti praktik sekolah swasta yang masih menahan siswa mengikuti ujian akibat tunggakan SPP. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak atas pendidikan.

“Ini tidak boleh terjadi. Pendidikan adalah hak semua anak,” katanya.

Amsakar pun mengecam penyelenggaraan acara perpisahan sekolah yang digelar secara mewah di hotel atau tempat mahal. Ia meminta agar kegiatan semacam itu dihentikan demi menciptakan pendidikan yang sederhana dan berorientasi pada esensi.

“Saya tidak mau dengar lagi ada acara perpisahan mewah,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak bekerja sama menjaga marwah dunia pendidikan di Batam agar tetap bersih, transparan, dan inklusif. Menurutnya, pendidikan yang baik hanya bisa terwujud jika semua elemen berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip integritas.

Kepala BP Batam itu juga turut mengapresiasi peran para tenaga pendidik, kepala sekolah, dan komite yang telah mendukung berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan Pemko ke depan akan memberikan porsi besar pada pembangunan sumber daya manusia.

“Kami memberikan tumpuan besar pada SDM. Para kepala sekolah sangat berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Qurniadi, menyampaikan SPMB tingkat SDN jalur afirmasi dan disabilitas dilaksanakan pada 2-10 Juni, dan pendaftaran ulang dilakukan 17-19 Juni. Jalur domisili dan mutasi dibuka pada 11-15 Juni dengan pendaftaran ulang di tanggal yang sama.

“Untuk tingkat SDN total ada 145 sekolah dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 419. Total daya tampung mencapai 15.636 siswa baru,” katanya.

Untuk tingkat SMPN, jalur afirmasi dan prestasi dilaksanakan pada 16-22 Juni dengan pendaftaran ulang 2-4 Juli. Jalur domisili dan mutasi dibuka pada 23-30 Juni, juga dengan pendaftaran ulang di 2-4 Juli.

“Total ada 65 SMPN dengan 376 rombongan belajar dan daya tampung sebanyak 16.566 siswa,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Bebas Pungli, Amsakar Perketat SPMB 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jalan Raya Pangeran Diponegoro, tepatnya di kawasan Seitemiang, Batam, menjadi sorotan lantaran minimnya fasilitas putar balik atau U-Turn. Akibatnya, banyak pengendara motor terpaksa melawan arus demi mempersingkat jarak tempuh, meskipun hal tersebut sangat berisiko bagi keselamatan.

Salah satu titik krusial berada di pertigaan Jalan Ahmad Dahlan, Seitemiang. Pengendara yang hendak menuju arah Simpang Basecamp harus memutar jauh hingga ke kawasan hutan Mata Kucing karena hanya di sanalah U-Turn terdekat tersedia. Tak heran jika banyak pemotor memilih jalur berlawanan arah menuju Simpang Tobing sebagai solusi cepat meski membahayakan.

“Tiap pagi memang saya harus lawan arus karena buru-buru antar anak ke sekolah. Kalau ke Mata Kucing dulu, itu makan waktu,” keluh Anggriani, warga Seitemiang, yang mengaku tak punya pilihan lain demi efisiensi waktu.

Hal serupa dialami Iwan, warga Perumahan Permata Hijau. Ia juga rutin melawan arus setiap pagi untuk mengantar anak ke kawasan Sekupang. Menurutnya, U-Turn di Bundaran Basecamp terlalu jauh dan tidak efisien hanya untuk berpindah ke jalur seberangnya.

“Semenjak rampung proyek jalan dua jalur itu, kondisi jadi begini. Pemotor banyak yang nekat lawan arus karena tidak ada pilihan lain selain putar jauh,” ujarnya.

Iwan menyebut, sepanjang jalan Diponegoro dari Simpang Basecamp hingga Simpang Sei Harapan, hanya tersedia tiga U-Turn, yaitu di Simpang Tobing, hutan Mata Kucing, dan dekat Perumahan Delta, Sungai Harapan Sekupang.

Permintaan masyarakat agar pemerintah menambah U-Turn di sepanjang jalur tersebut, terutama di sekitar TPU Seitemiang atau simpang masuk Jalan Ahmad Dahlan, sudah berulang kali disampaikan. Namun hingga kini, Dinas Perhubungan Kota Batam belum mengabulkan permintaan itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, belum lama ini menjelaskan bahwa permintaan tersebut sudah dibahas bersama Dinas Bina Marga dan Satlantas Polresta Barelang. Namun penambahan U-Turn belum dapat direalisasikan karena pertimbangan keselamatan pengendara yang lebih utama.

“Elevasi jalan Diponegoro tidak rata, ada yang lebih tinggi dan rendah. Banyak pula tikungan dan tanjakan. Kalau kita buat U-Turn di lokasi-lokasi seperti persimpangan Jalan Ahmad Dahlan atau TPU Seitemiang, risikonya tinggi karena lokasi itu berada di turunan dan median jalan yang tidak rata,” kata Salim.

Menurut Salim, menempatkan U-Turn di sembarang titik, apalagi di kawasan yang memiliki kontur jalan tidak ideal, sangat berbahaya. Ia mencontohkan potensi kecelakaan yang bisa terjadi jika kendaraan berkecepatan tinggi dari Simpang Tobing tiba-tiba bertemu dengan pengendara yang hendak menyebrang ke SPBU Seitemiang.

“Makanya kita tempatkan U-Turn agak jauh ke arah Mata Kucing agar ada ruang bagi kendaraan mengatur kecepatan dan tidak terjadi tabrakan. Kami utamakan keselamatan,” tegasnya. Namun demikian, Dishub menyatakan tetap akan mengevaluasi kondisi lapangan secara berkala jika ada potensi lokasi yang bisa dibenahi untuk penambahan U-Turn ke depannya.

Warga Seitemiang pun berharap pemerintah dapat menemukan solusi jangka panjang agar pengendara tidak terus-menerus mempertaruhkan keselamatan di jalan yang seharusnya mendukung kelancaran mobilitas harian mereka. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Minim U-Turn di Jalan Diponegoro, Warga Seitemiang Nekat Lawan Arus pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam, memulai sidang bacaan vonis terhadap eks Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Tiwik, dengan dua anggota hakim yakni Douglas dan Andi Bayu.

Sidang digelar secara terbuka untuk umum dan menyita perhatian berbagai kalangan, mengingat status para terdakwa yang sebelumnya merupakan aparat penegak hukum.

Proses sidang diawali dengan pembacaan vonis terhadap terdakwa Satria Nanda, yang hadir didampingi penasihat hukumnya.

Baca Juga: Sidang Putusan Satria Nanda Dimulai, Suasana Ruang Sidang PN Batam Tegang

Penampilan Satria tampak berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, dengan raut wajah tegang saat memasuki ruang sidang dan menjadi pusat perhatian dalam perkara ini.

“Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa Satria Nanda dibuka untuk umum. Apakah terdakwa keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja?,” tanya Ketua Majelis Hakim, Tiwik.

Satria Nanda menyatakan tidak keberatan terhadap mekanisme pembacaan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan amar putusan oleh majelis hakim.

Sebagaimana diketahui, enam terdakwa yang menjalani sidang vonis hari ini merupakan bagian dari rangkaian kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu yang menyeret total 10 mantan personel Satresnarkoba Polresta Barelang dan dua warga sipil.

Hingga berita ini ditulis, persidangan masih berlangsung secara bertahap di ruang sidang utama PN Batam.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan secara bergiliran terhadap 6 terdakwa. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang Vonis 6 Eks Satresnarkoba Polresta Barelang Dimulai, Satria Nanda yang Pertama pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bentuk hambatan dagang dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025. Dalam laporan itu, AS menyebut tidak dilibatkannya perusahaan-perusahaan layanan pembayaran asal mereka, seperti Visa dan Mastercard, sebagai persoalan utama.

Kritik AS mengemuka seiring turunnya dominasi dua raksasa finansial asal negeri itu di pasar Indonesia. Visa yang sebelumnya menguasai 57 persen pangsa pasar dan Mastercard 26 persen, kini harus puas dengan angka masing-masing 38 persen dan 24 persen.

“Ini sebenarnya perjalanan panjang dari Visa, Mastercard, kemudian GPN, dan sebagainya,” kata Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Adidoyo Prakoso, Rabu (4/6).

Proyek QRIS dilandasi semangat kedaulatan nasional dalam sistem pembayaran. Ia menyebut perbedaan mendasar antara sistem pembayaran global dan QRIS terletak pada pengelolaan data.

Jika sebelumnya data transaksi diproses dan disimpan di luar negeri, maka melalui QRIS dan GPN, data seluruh transaksi pengguna diproses secara domestik.

“Kalau Mastercard dan Visa, pemrosesan data dan sebagainya disimpan di luar negeri. Kalau ini memang diproses di kita,” ujarnya.

QRIS, yang awalnya diluncurkan sebagai solusi inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini berkembang menjadi sistem pembayaran digital nasional yang sangat kompetitif. Pada 2024, QRIS mencatatkan volume transaksi mencapai 43 miliar dolar AS, mendekati total volume gabungan Visa dan Mastercard di Indonesia.

Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat memang cenderung tertinggal dalam adopsi pembayaran berbasis QR code. Masyarakat mereka lebih familiar dengan metode tapping menggunakan kartu atau ponsel.

QR code bukanlah pilihan utama, sehingga ketika Indonesia mengembangkan QRIS sebagai standar nasional, negara-negara maju justru merasa kehilangan pangsa pasar strategis. “Memang semangat QRIS ini adalah semangat kedaulatan,” tambahnya.

Ia menyebut, langkah Indonesia justru mengikuti arus perkembangan global, mengingat sejumlah negara seperti China dan India telah lebih dulu sukses dengan sistem QR mereka masing-masing.

Adidoyo mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah menjajaki kerja sama sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS dengan beberapa negara mitra seperti Arab Saudi, Korea Selatan, China, dan Jepang.

“Nanti kita akan ada QRIS antar negara. Saat ini sedang on process,” kata dia.

Dari sisi adopsi, jumlah pengguna baru QRIS di wilayah Kepri sepanjang Januari hingga April 2024 mencapai 9.010 pengguna. Dalam periode yang sama pada 2025, jumlah transaksi QRIS mencapai 18,07 juta transaksi dengan nilai Rp2,60 triliun.

Laporan AS yang mencantumkan QRIS dan GPN sebagai hambatan dagang dinilai mencerminkan kekhawatiran atas tergerusnya dominasi sistem pembayaran global berbasis Barat. Di Indonesia, sebaliknya, kebijakan ini dilihat sebagai cara memperluas inklusi keuangan dan memperkuat kontrol terhadap arsitektur sistem pembayaran nasional.

“Ini bukan soal menutup diri, tapi tentang memperkuat fondasi kita sendiri,” ujar dia.

Pemerintah Indonesia, tetap terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi global, namun dengan prinsip kedaulatan sebagai pijakan utama. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel AS Nilai QRIS Hambat Dagang, BI Kepri Tegaskan Kedaulatan Sistem Pembayaran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan pertama tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,16 persen. Angka ini menempatkan Kepri di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera maupun nasional, menandakan pemulihan ekonomi yang kian menguat pascapandemi dan berbagai tantangan global.

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan di Kota Batam serta sektor minyak dan gas (migas) di Kabupaten Natuna. Dua wilayah ini memantapkan posisinya sebagai penggerak utama roda ekonomi Kepri, baik dari sisi produksi maupun permintaan domestik dan ekspor.

Deputi Bank Indonesia (BI) Kepri, Adidoyo Prakoso, mengatakan bahwa Batam sebagai kawasan industri masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB Kepri. Permintaan yang terus meningkat terhadap produk elektronik dari Batam menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini.

Selain sektor industri, geliat produksi migas di Natuna ikut mendorong percepatan pertumbuhan. “Sektor migas yang pulih dan mengalami peningkatan di awal tahun ini menjadi elemen penting. Natuna berkontribusi signifikan, meski secara geografis jauh dari pusat aktivitas ekonomi di Batam,” katanya, dalam acara media briefing di Gedung BI Kepri, Rabu (4/6).

Menurut dia, tren ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Kepri tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi mulai menyebar ke daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Namun demikian, dominasi Batam sebagai episentrum ekonomi Kepri tetap belum tergeser.

Adidoyo menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri juga didorong oleh permintaan luar negeri terhadap produk ekspor andalan, terutama dari sektor elektronik dan permesinan. Peningkatan ekspor mencerminkan pemulihan perdagangan global dan kepercayaan pasar terhadap produk-produk dari Kepri.

Di sisi lain, sektor pariwisata mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, terutama dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam dan Bintan. Meskipun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi, geliat pariwisata menjadi pelengkap bagi sektor industri dan energi dalam mendukung pertumbuhan.

Namun, pertumbuhan yang cukup tinggi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan pemerataan pembangunan dan tidak terkonsentrasi hanya di Batam dan Natuna. Daerah-daerah seperti Lingga, Anambas, dan Karimun masih menghadapi hambatan dalam mendiversifikasi ekonomi mereka.

Selain itu, momentum pertumbuhan dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan juga mesti dilakukan. Kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha menjadi kunci menjaga daya saing dan kesinambungan pertumbuhan.

“Kepri punya keunggulan geografis dan sumber daya yang cukup, tinggal bagaimana kolaborasi antarlembaga dan dunia usaha bisa difokuskan pada mendorong inovasi dan investasi,” katanya.

Investasi tetap menjadi faktor penting dalam mendongkrak ekonomi jangka panjang. BI Kepri mencatat, realisasi investasi pada awal tahun ini cukup menjanjikan, terutama pada sektor industri dan jasa. Namun, perlu kebijakan afirmatif agar investasi juga menjangkau sektor-sektor produktif di luar Batam.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang masih di kisaran 5 persen, Kepri menunjukkan kapasitasnya untuk tampil sebagai motor pertumbuhan wilayah barat Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah yang mendorong stabilitas makroekonomi.

Sementara itu, BI Kepri juga mengingatkan untuk menjaga kualitas pertumbuhan. Peningkatan output industri dan migas harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta penguatan UMKM agar tidak tertinggal dalam arus ekonomi digital dan global.

Kondisi ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Menjaga pertumbuhan di atas 5 persen di tengah dinamika ekonomi global memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Ekonomi Kepri Tumbuh 5,16 Persen, Batam dan Natuna Jadi Motor Penggerak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proyek pelebaran Jalan R. Suprapto di kawasan Batuaji, tepatnya di sekitar simpang Puteri Hijau, kini menunjukkan progres signifikan. Setelah tahap pembukaan row (ruang milik jalan) rampung, pekerjaan langsung dilanjutkan dengan proses pengerasan dan semenisasi sejumlah ruas.

Pantauan di lapangan memperlihatkan bahwa pengerjaan proyek belum sepenuhnya selesai. Namun, bentuk jalan baru yang lebih lebar mulai terlihat nyata. Beberapa titik telah ditimbun dan diberi lapisan semen, menandakan proyek ini terus bergerak maju meski belum dapat dilalui kendaraan.

Untuk sementara, akses lalu lintas di lokasi tersebut masih menggunakan ruas jalan lama yang hanya memiliki dua lajur. Nantinya, bila proyek rampung, kawasan simpang empat ini akan memiliki lima lajur yang diyakini dapat mengurai kemacetan di jam-jam sibuk.

Pekerjaan pembukaan jalur cepat di sisi persimpangan juga mulai terlihat. Para pekerja dari kontraktor pelaksana PT Belantara Karyatama tampak berjibaku di lokasi, menyelesaikan pengerjaan secara bertahap demi mengejar target penyelesaian proyek.

Proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Batam ini tidak hanya meliputi simpang Puteri Hijau, namun sudah meluas hingga mendekati simpang sebelum Perumahan MKGR arah Mukakuning. Sementara itu, arah ke simpang Basecamp masih berada dalam tahap pengerjaan di sekitar simpang utama.

Nurdin, seorang warga dan pengguna jalan yang kerap melintasi jalur ini, mengungkapkan harapannya agar proyek ini segera rampung. “Kalau sudah selesai, pasti lalu lintas lebih lancar dan tak macet lagi,” ujarnya, Rabu (4/6).

Proyek ini merupakan kelanjutan dari program peningkatan jalan R. Suprapto yang sudah dimulai sejak 2022 lalu. Secara keseluruhan, jalan yang semula hanya dua lajur akan diperlebar menjadi lima lajur sepanjang dua kilometer, dengan masa kerja selama 210 hari kalender.

Namun demikian, proses pengerjaan tak selalu berjalan mulus. Kendala seperti banyaknya instalasi kabel, tiang listrik, marka jalan, hingga pipa bawah tanah memperlambat sebagian proses pelebaran. Koordinasi dengan pemilik jaringan infrastruktur tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana proyek.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, menjelaskan bahwa proyek dimulai dari simpang Puteri Hijau menuju simpang Basecamp. Harapannya, setelah pelebaran ini selesai, akses utama Batuaji dan Sagulung akan lebih tertata dan bebas dari kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama warga.

Warga Batuaji dan Sagulung menyambut baik proyek ini. Selain sebagai bagian dari upaya penataan wajah kota, pelebaran jalan ini juga dinilai sebagai solusi jangka panjang mengatasi kepadatan kendaraan. Mereka berharap proyek serupa juga dapat dilakukan di ruas-ruas lainnya secara berkelanjutan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Progres Proyek Pelebaran Jalan R Suprapto Batuaji, Solusi Kemacetan Kian Dekat pertama kali tampil pada Metropolis.