Rabu, 1 April 2026
Beranda blog Halaman 1493

Sejumlah Calon Haji Furoda asal Kepri Tak Bisa Berangkat ke Tanah Suci

0
Jemaah calon haji asal Kepri saat menjalani pengecekan kesehatan kesehatan jasmani dan rohani, Minggu (25/5). F. Kemenag Kepri untuk BATAM POS

batampos– Sejumlah calon haji dari jalur furoda atau pendaftar melalui trevel Umroh dan Haji di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gagal berangkat. Hal ini, disebabkan Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan kuota jemaah haji furoda di tahun 2025 ini.

Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (FKPPIU) Kepri, Heri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memastikan jumlah calon haji furoda yang tidak bisa berangkat ke tanah suci.

BACA JUGA: Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Jalan Raja Haji Fisabilillah Hingga Tutup Jalan

Sejauh ini, kata dia terdapat dua calon haji furoda yang tidak bisa berangkat. Dua calon haji ini berasal dari Kota Batam, sementara daerah lainnya di Kepri seperti Tanjungpinang, Bintan dan lainnya tidak memiliki kuota furoda.

“Di Kepri ada dua (calon haji furoda) semua dari Batam. Karena kuota furoda memang tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” kata Heri, Minggu (1/6).

Ia menerangkan, biaya haji furoda itu nantinya akan dikembalikan keseluruhannya kepada calon haji tersebut. Sebab, batalnya keberangkatan mereka karena kuota visa furoda yang tidak diterbitkan oleh Arab Saudi.

Kuota haji furoda merupakan undangan khsus antara Pemerintah Arab Saudi dengan Trevel Umroh dan Haji yang ada di Provinsi Kepri. Sehingga, kuota furoda memang tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah Indonesia.

“Jadi tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah. Karena travel mendapatkan kuota sendiri, di luar pemerintah. Kalau saat ini biayanya Rp400 juta,” sebutnya.

Menurutnya, kemungkinan jumlah calon haji furoda asal Kepri yang gagal berangkat bakal bertambah. Sebab, saat ini pihaknya masih melalukan pendataan agar semua travel di Kepri melaporkan ke Kementerian Agama.

“Jadi Kemenag selalu mengimbau bagi travel yang mendapatkan visa furoda, agar lapor. Tapi banyak tidak lapor, karena memang kuotanya diluar dari Pemerintah,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Sejumlah Calon Haji Furoda asal Kepri Tak Bisa Berangkat ke Tanah Suci pertama kali tampil pada Kepri.

Tak Ikut Ujian, 5 Pelajar se Kabupaten Karimun Tidak Lulus SD

0
ilustrasi merayakan kelulusan sekolah

batampos– Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (2/6) secara serentak mengumumkan kelulusan ribuan pelajar kelas 6 SD dan kelas IX SMP se Kabupaten Karimun tahun pelajaran 2024/2025. Persentase tingkat kelulusan pelajar untuk SD dan SMP tahun ini tidak ada yang mencapai 100 persen.

”Jumlah pelajar SD se Kabupaten Karimun yang terdaftar sebanyak 4.344 orang. Yang lulus sebanyak 4.340 orang. Artinya secara umum tingkat kelulusan di Kabupaten Karimun tidak mencapai 100 persen, melainkan 99,91 persen. Karena, ada pelajar SD yang tidak lulus. Pelajar SD yang tidak lulus ada dari empat orang yang berasal dari 4 sekolah berbeda. Yakni, dari SD Negeri 002 Kundur Barat, SD Negeri 001 Moro, SD Swasta Bina Bangsa Karimun dan SD Swasta Austin Karimun,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Ivit Ivizal kepada Batam Pos.

BACA JUGA: 2 Pelajar SMK di Anambas Tak Lulus Sekolah

Dikatakannya, tidak lulusnya 4 orang pelajar disebabkan berapa faktor. Yakni, disebabkan tidak ikut ujian, mutasi atau pindah dan mengundurkan diri. Selanjutnya, persentase per kecamatan, dari 12 kecamatan yang ada SD yang lulus 100 persen ada 8 kecamatan. Sedangkan, sisanya 4 kecamatan rata-rata 99, 89 persen.

”Kemudian, untuk tingkat pelajar SMP kelas IX se Kabupaten Karimun yang jumlahnya 3.775 orang dan yang lulus 3.774 orang atau 99,97 persen. Ada satu orang yang tidak lulus yang berasal dari SMP Negeri 1 Moro. Penyebab tidak lulus karena tidak ikut ujian. Perlu diketahui bahwa proses pengumuman kelulusan untuk SD disampaikan langsung di sekolah kepada para pelajar,” ungkap Ivit.

Sementara, tambahnya, pengumuman kelulusan pelajar kelas IX SMP melalui online atau daring pada pukul 17.00 WIB yang menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Salah satunya menggunakan nomor induk siswa nasional (NISN). Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kegiatan konvoi kendaraan bermotor dan hal lain yang tidak diinginkan. (*)

Artikel Tak Ikut Ujian, 5 Pelajar se Kabupaten Karimun Tidak Lulus SD pertama kali tampil pada Kepri.

Bantu Ekonomi Warga, Pasar Murah Batam Disambut Antusias

0
Warga memanfaatkan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemko Batam.
f. Cecep Mulyana / Batam Pos

batampos – Ratusan warga tampak memadati lokasi pasar murah yang digelar oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), di area publik Villa Pesona Asri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Senin (2/6). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H sekaligus sebagai upaya pemerintah menekan laju inflasi di wilayah Batam.

Sejak pukul 08.00 pagi, masyarakat dengan antusias mendatangi lokasi untuk membeli berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari pasar umum. Beberapa komoditas yang paling dicari meliputi cabai, aneka sayur, buah, telur ayam, daging sapi, serta bawang putih dan merah.

Harga kebutuhan pokok yang ditawarkan tergolong bersahabat. Contohnya, beras kualitas premium dijual Rp13.000/kg, minyak goreng Rp15.000/liter, telur ayam Rp47.000/papan, daging sapi Rp76.000/kg, gula pasir Rp13.000/kg, dan cabai merah Rp33.000/kg. Selain itu, tersedia pula produk lain seperti ikan segar, mi instan, susu, tepung terigu, gas LPG, dan makanan ringan.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, menjelaskan bahwa pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga harga tetap stabil dan membantu masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Operasi pasar ini akan digelar selama tiga hari, dari 2 hingga 4 Juni, di enam lokasi berbeda di beberapa kecamatan,” ujarnya.

Selain di Villa Pesona Asri, kegiatan hari pertama juga dilaksanakan di halaman Kantor Camat Bengkong. Selanjutnya, Selasa akan berlangsung di Sekupang dan Lubuk Baja, kemudian Rabu di Batuaji dan Sagulung.

“Keenam titik ini dipilih karena kami melihat harga kebutuhan pokok di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lain,” kata Gustian menegaskan.

Endang, salah seorang pengunjung pasar murah, menyebutkan bahwa harga barang jauh lebih terjangkau dibandingkan yang dijual di toko modern, terutama untuk telur, minyak, dan daging.

“Selisih dua ribu untuk minyak saja sudah terasa buat kami ibu-ibu,” tuturnya sambil berharap kegiatan serupa bisa diadakan lebih sering.

Ia juga mengusulkan agar jumlah barang yang disediakan diperbanyak karena banyak lapak kehabisan stok dalam waktu singkat akibat antusiasme warga. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Bantu Ekonomi Warga, Pasar Murah Batam Disambut Antusias pertama kali tampil pada Metropolis.

Program 3 Juta Rumah Terkendala Izin dan Infrastruktur, DPD RI Tinjau Kendala di Batam

0
Pertemuan Anggota DPD RI, Ria Saptarika, dengan jajaran REI Batam dan Dinas Perkimtan Batam. (Arjuna)

batampos – Anggota DPD RI, Ria Saptarika, menggelar pertemuan bersama DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam di Kantor DPD RI di Batamcenter, Senin (2/6).

Pertemuan ini membahas dukungan dan tantangan pelaksanaan program pemerintah pusat, yakni pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam pertemuan tersebut, Ria mengatakan program 3 juta rumah merupakan amanat nasional yang juga menjadi tanggung jawab daerah, termasuk Batam. Untuk itu, ia menyerap masukan dari para pengembang properti guna mengidentifikasi hambatan di lapangan.

“Kita dengarkan keluhan dan aspirasi dari para pengusaha properti. Batam harus ambil bagian dalam program ini, karena ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata dia.

Salah satu perhatian utama adalah proses penyediaan lahan yang memakan waktu lama. Menurut keterangan DPD REI Khusus Batam, proses dari pengalokasian hingga pembebasan lahan bisa memakan waktu tiga hingga empat tahun.

“Ini, kan, cukup lama. Belum lagi perizinan seperti Amdal dan lainnya. Bahkan beberapa izin masih harus ke pusat, padahal bisa saja cukup diurus di Batam,” ujarnya.

Poin penting lain yang disampaikan pengembang adalah kurangnya dukungan infrastruktur di lokasi-lokasi perumahan bersubsidi. Saat ini, pengembangan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah menyasar kawasan lapis kedua kota Batam.

Di kawasan tersebut, menurutnya, masih banyak kekurangan fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan air bersih. Hal ini membuat biaya pembangunan menjadi lebih tinggi bagi pengembang, sementara harga rumah bersubsidi dibatasi oleh kebijakan pemerintah.

“Ini tentu menjadi tantangan besar. Para pengembang berharap ada peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar,” kata Ria.

Ria menyatakan akan membawa berbagai masukan tersebut ke tingkat pusat. Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program 3 juta rumah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Batam.

“Pemerintah pusat dan daerah harus satu napas. Kami akan sampaikan ini agar ada kebijakan yang berpihak dan realistis untuk pengembang, agar mereka tetap bisa berkontribusi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Khusus Batam, Robinson Tan, mendukung penuh program 3 juta rumah murah, terutama yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, dia menilai dukungan lintas sektor mutlak diperlukan agar program tersebut berjalan effektif.

“Cost-nya tinggi, sedangkan harga jual dibatasi. Kalau tidak ada bantuan atau insentif dari pemerintah, pengembang kesulitan,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Batuaji. Di sana terdapat perumahan subsidi yang berlokasi di Tanjungpiayu, wilayah lapis kedua yang minim infrastruktur. Pengembang terpaksa harus membangun jalan, saluran air, hingga jaringan listrik sendiri.

“Bayangkan, ini semua harus ditanggung pengembang. Padahal harga jualnya dibatasi. Jadi margin sangat tipis, bahkan nyaris tidak ada,” katanya.

Selain itu, peliknya pembebasan lahan di Batam juga menjadi catatan. Selain proses yang memakan waktu lama, ia menyebut lemahnya posisi hukum pengembang dibandingkan dengan para penghuni liar di atas lahan negara menjadi hambatan tersendiri.

“Kadang saudara-saudara kita yang menempati lahan jauh lebih kuat secara hukum daripada kami sebagai pengembang resmi. Ini butuh ketegasan dari pemerintah,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Program 3 Juta Rumah Terkendala Izin dan Infrastruktur, DPD RI Tinjau Kendala di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

CBR Series Melesat Kencang di Sepang, AHRT Amankan Puncak Klasemen ARRC

0


batampos – Para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) menunjukkan semangat juang tinggi dengan tampil kompetitif di semua kelas ARRC Sepang dengan raihan podium dan poin penting dalam mengamankan puncak klasemen. Gelaran Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 berlangsung di Sepang International Circuit pada 31 Mei–1 Juni 2025 menghadirkan pertarungan sengit di sirkuit Sepang, Malaysia yang terkenal dengan kombinasi lintasan teknis dan cuaca yang menantang.

Race pertama kelas Asia Production (AP) 250 yang berlangsung Sabtu, 31 Mei 2025 memperlihatkan perjuangan yang tangguh dari pebalap AHRT. Fadillah Arbi Aditama memulai balapan dari posisi tujuh, bersaing ketat dengan pebalap lain hingga berhasil memimpin sejak lap ketiga. Meski mendapat tekanan dari rival-rivalnya, Arbi berhasil mempertahankan posisi pertama hingga finis. Bendera Merah Putih berkibar diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya atas pencapaian Arbi di race pertama. Rekan setimnya, Davino Britani, yang menjalani musim perdananya dan start dari posisi delapan, berhasil finis ketujuh.

Setelah juara di race 1 dan sukses raih kemenangan ke 3 berturut-turut di kelas AP250, para pebalap kembali turun di race kedua yang berlangsung Minggu, 1 Juni 2025. Arbi kembali menunjukkan ketangguhannya di race kedua meskipun harus menghadapi persaingan super ketat di leading group. Start dari posisi tujuh, Arbi melesat kencang hingga sempat berada di posisi kedua pada lap kelima. Cuaca panas dan padatnya persaingan di grup terdepan menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Arbi tetap memberikan penampilan terbaiknya dan finis di posisi delapan. Tambahan delapan poin dari race ini mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara dengan total 83 poin.

“Balapan yang sangat ketat dan sulit harus saya hadapi. Kondisi sirkuit yang sangat panas juga menjadi tantangan tersendiri. Race 1 bisa saya tuntaskan dengan raihan podium. Pada race 2 saya sempat memimpin di lap awal, tetapi agresivitas dari rider lain membuat saya harus mengakhiri balapan di posisi 8,” ujar Arbi.

Rekan setimnya, Davino Britani, yang start dari posisi delapan, sayangnya mengalami insiden di lintasan balap, namun ia berupaya kembali mengaspal dan finis di posisi 24. Meski begitu, raihan podium ketiga di race pertama tetap menjaga asa Davino dan sementara ia menempati posisi tujuh klasemen AP250 dengan 32 poin.

Pada kelas Supersport (SS) 600, race pertama juga berlangsung sengit. M. Adenanta Putra memulai balapan dari posisi keenam dan tampil maksimal dengan start yang impresif. Ia tampil dengan penuh perjuangan hingga tikungan akhir menjelang finis ia berhasil overtake rivalnya dan meraih posisi pertama, lagu Indonesia Raya kembali berkumandang. Herjun Atna Firdaus dan Rheza Danica Ahrens juga menunjukkan progres positif, meskipun belum berhasil raih podium. Rheza juga gagal finis akibat terjatuh saat mencoba untuk maju ke barisan depan.

Perjuangan Gigih di Race Kedua

Pada race kedua dengan kondisi cuaca yang cukup panas, para punggawa balap AHRT yang turun di kelas ini berupaya tampil optimal. Adenanta yang start dari posisi empat, langsung mengejar ke posisi tiga pada lap pertama dan sempat memimpin balapan di akhir lap kedua. Sayangnya, kendala teknis membuatnya harus kembali ke pit dan kembali melanjutkan balapan. Meski hanya meraih satu poin dengan finis di posisi 15, Adenanta masih kokoh di puncak klasemen SS600 dengan raihan 67 poin.

“Start yang saya lakukan sebetulnya sudah sangat baik dan bersaing di grup depan. Namun, masalah teknis membuat saya harus masuk pit. Meskipun sempat melanjutkan balapan, saya sudah tertinggal terlalu jauh dan hanya bisa finis di posisi 15. Poin ini tetap menjadi poin berharga, dan saya akan kembali lebih kuat di Jepang,” ucap Adenanta.

Herjun Atna Firdaus dan Rheza Danica Ahrens juga berusaha tampil kompetitif. Herjun finis di posisi tujuh pada race kedua dan meraih tambahan sembilan poin sehingga meraih total 32 poin, sementara Rheza finis ke-sembilan dan mengumpulkan tujuh poin tambahan dengan raihan total 13 poin.

Di kelas Asia Superbike (ASB) 1000cc, Andi Farid Izdihar kembali menunjukkan daya saingnya.Pada race pertama, Gilang sapaan akrab dari Andi Farid Izdihar, ia memulai balapan dari posisi keenam, perjuangan ia tunjukkan dan sempat berada di posisi kedua, namun kesalahan ia lakukan sehingga ia finis di posisi ke-6. Pada race kedua, Andi memulai dengan start yang baik dan sempat memimpin di awal balapan. Sayangnya, pada lap ke-sembilan, Andi mengalami crash dan namun ia kembali melanjutkan balapan hingga finis di posisi 11. Atas hasil ini, Andi mengoleksi 27 poin dan terus memperlihatkan daya juangnya di kelas tertinggi ARRC.

Cuaca panas ekstrem di Sepang menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pebalap. Namun, semangat juang tinggi para pebalap AHRT tetap terlihat di sepanjang balapan.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, mengapresiasi kerja keras seluruh tim.

“Kami bangga dengan penampilan konsisten dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pebalap Astra Honda di Sepang. Performa CBR Series di ARRC kembali menunjukkan performa sepeda motor sport Honda yang terus kompetitif. Kami akan terus mendukung penuh perjuangan para pebalap dalam mengharumkan nama bangsa,” ujar Andy.

Putaran ketiga ARRC 2025 akan digelar di Twin Ring Motegi, Jepang, pada 11–13 Juli 2025. Para pebalap Astra Honda Racing Team siap melesat kencang dan kembali membawa harum nama Indonesia di kancah balap Asia. (*)

Artikel CBR Series Melesat Kencang di Sepang, AHRT Amankan Puncak Klasemen ARRC pertama kali tampil pada Olahraga.

3 Tahun Cari Keadilan, Korban Pengeroyokan di Batam Masih Berjuang

0
Wilson, korban pengerokan memperlihatkan bukti laporan ke polisi,

batampos – Hampir tiga tahun pascakejadian pengeroyokan yang dialaminya, Wilson, warga Baloi Kolam, Batam, tak berhenti memperjuangkan keadilan. Meski laporannya sempat dihentikan kepolisian karena dianggap tidak cukup bukti, Wilson kini mengajukan permintaan agar kasus tersebut dibuka kembali setelah mengantongi bukti dan fakta baru.

Wilson kembali mendatangi Mapolda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (2/6), untuk mempertanyakan sejumlah laporannya yang hingga kini tak kunjung diproses, termasuk laporan awal yang dibuat di Polsek Batam Kota pada 10 Oktober 2022 lalu.

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Minggu malam, 11 September 2022, sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, Wilson diajak oleh salah satu pelaku untuk menghadiri pesta adat di lingkungan tempat tinggalnya. Saat sedang membeli jajanan untuk anaknya di warung yang berada tak jauh dari lokasi pesta, ia didatangi oleh terduga pelaku dari belakang dan sempat menyentuhnya secara refleks.

Namun, tindakan spontan itu malah memicu tindak kekerasan. Wilson mengaku langsung dikeroyok oleh tiga orang. Ia mengalami luka di bagian kepala, dada, hingga tangan. “Kejadian itu disaksikan langsung oleh anak saya yang masih balita dan terjadi tepat di depan gereja. Anak saya trauma karena ini,” ujarnya.

Atas kejadiaan itu, Wilson sempat didamaikan oleh perangkat RT/RW setempat. Meski begitu ternyata tak ada kesempatan, bahkan para pelaku tak meminta maaf.

“Karena tak ada perdamaian, saya pun membuat laporan ke Polsek Batamkota, tentunya dengan visum yang telah saya lakukan,” jelasnya.

Ironisnya, meski Wilson telah melampirkan hasil visum dan sejumlah bukti lainnya, penyidik Polsek Batam Kota menyatakan bahwa laporan tidak dapat dilanjutkan karena dinilai tidak cukup bukti. Kasus tersebut akhirnya dihentikan pada 2023.

“Namun laporan saya tiba-tiba dihentikan, kata penyidik tak cukup bukti. Jujur saya kecewa, karena bukti menurut saya sudah kuat,” tegasnya.

Tidak puas dengan keputusan tersebut, Wilson menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Batam. Dari persidangan tersebut, terungkap bahwa terdapat 60 orang yang diduga memberikan keterangan palsu, menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan Wilson tidak pernah terjadi.

“Saya kaget, ternyata ada 60 orang yang mengatakan kejadian itu tidak ada. Padahal saya mengalami luka parah, dan ada saksi yang melihat. Dan saya baru tahu adanya keterangan 60 saksi itu dalam proses persidangan, kalau tak ada sidang, mungkin saya tidak tahu,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, Wilson melaporkan ke-60 orang itu ke Polda Kepri dengan tuduhan memberikan keterangan palsu. Laporan tersebut ia ajukan dua tahun lalu, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut.

Tak berhenti di situ, Wilson juga melaporkan penyidik Polsek Batam Kota ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Namun, menurutnya, hasil dari Propam hanya berupa klarifikasi ulang dan belum ada kejelasan lanjutan.

“Saya hanya ingin keadilan. Laporan saya terus dihentikan tanpa alasan yang jelas. Saya bahkan sempat ditawari uang damai sebesar Rp3 juta, tapi saya tolak,” ucap Wilson.

Laporan polisi yang dimaksud Wilson tercatat dengan nomor: STPL/607/X/2022/Polsek Batam Kota/Polresta Barelang/Polda Kepri. Ia berharap, aparat penegak hukum segera membuka kembali kasus tersebut dan menindak para pelaku pengeroyokan serta pihak-pihak yang diduga menghalangi keadilan.

“Saya hanya ingin proses hukum dijalankan. Saya dan keluarga tidak nyaman tinggal di lingkungan yang sama dengan pelaku, karena saya selalu diperolok. Keadilan itu bukan barang mewah, dan semua warga negara berhak atas perlindungan hukum,” sebutnya.

Ia pun mengaku tidak ingin berpolemik dengan aparat penegak hukum, tapi berharap keadilan bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. “Saya percaya, hukum masih bisa berpihak pada kebenaran. Saya tidak ingin kasus ini lenyap begitu saja. Jika hukum tak berpihak pada korban, apa jadinya negara ini?” sebutnya.

Sementara, Kuasa Hukum Korban, Domingos berharap kasus pengeroyokan yang menimpa kliennya kembali dibuka. Apalagi sudah ada bukti-bukti baru.

“Kami berharap laporan ini kembali dibuka, karena memang sudah ada bukti baru,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

 

Artikel 3 Tahun Cari Keadilan, Korban Pengeroyokan di Batam Masih Berjuang pertama kali tampil pada Metropolis.

Ini Alasannya Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen pada Juni-Juli 2025

0
Pemerintah membatalkan diskon tarif listrik 50 persen untuk Juni-Juli 2025, beralih ke bantuan subsidi upah bagi pekerja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni-Juli 2025. Rencananya diskon ini akan diperuntukkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/6).

Menurut Sri Mulyani, diskon tarif listrik 50 persen batal diberikan sesuai dengan hasil rapat para menteri. Adapun alasannya, karena dari sisi penganggaran cenderung lebih lambat. Sedangkan rencananya, paket kebijakan insentif yang diberikan harus bisa segera dirasakan mulai bulan Juni ini.

“Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani.

Kendati begitu, Menkeu memastikan sebagai gantinya para menteri kemudian tetap menyetujui terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Kebijakan itu, kata Menkeu disepakati seiring dengan data matang yang sudah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih memang bantuan ini pun sudah pernah diberikan pemerintah pada saat terjadinya Covid-19.

“Sehingga yang itu (diskon tarif listrik) digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat, waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa Covid-19,” jelas Menkeu.

“Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Dan sekarang, karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bakal kembali memberi diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Juni-Juli 2025. Diskon ini diberikan kepada mereka yang memiliki daya listrik di bawah 1.300 VA.

“Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/6).

Dia menjelaskan bantuan yang diberikan ini sama dengan seperti awal tahun 2025. Hanya saja, jika sebelumnya berlaku bagi masyarakat dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA, khusus Juni-Juli 2025 akan dibatasi hanya mencapai 1.300 VA.

“Kita turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin Januari sampai 2.200 VA,” jelasnya. Itu artinya, hanya pelanggan dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA yang akan mendapat diskon. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Ini Alasannya Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen pada Juni-Juli 2025 pertama kali tampil pada News.

Sidang Pleidoi Kasus Narkoba Eks Polisi: Penasihat Hukum Minta Bebas Dari Tuntutan, Bukti Dinilai Kabur

0
Sidang Pleidoi perkara narkotika yang melibatkan 10 mantan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Barelang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (2/6).

batampos – Sidang lanjutan perkara narkotika yang melibatkan 10 mantan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Barelang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (2/6).

Agenda sidang kali ini menghadirkan pembelaan dari para terdakwa melalui tim penasihat hukum masing-masing di hadapan majelis hakim yang diketuai Tiwik dengan anggota Douglas dan Andi Bayu.

Dalam sidang tersebut, lima terdakwa—Satria Nanda, Shigit Sarwo Edi, Rahmadi, Fadilah, dan Wan Rahmat sebelumnya telah dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara lima terdakwa lainnya, yakni Ariyanto, Junaidi, Jaka Surya, Ibnu Ma’ruf, dan Alex Chandra, dituntut pidana penjara seumur hidup.

Tim penasihat hukum beberapa terdakwa, Indra Sakti, menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi yang menyebut dakwaan JPU kabur, tidak jelas, dan tidak didukung alat bukti kuat. Ia menilai dakwaan yang diajukan jaksa terlalu sumir dan tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana.

“Penetapan para terdakwa sebagai tersangka, hingga kemudian didakwa di persidangan ini, tidak disertai bukti kuat dan tidak ada persesuaian antara alat bukti dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan di pengadilan,” ujar Indra dalam sidang.

Menurutnya, JPU tidak dapat menunjukkan asal-usul barang bukti narkotika yang disebut-sebut dalam perkara ini. Ia menyoroti tidak adanya uji laboratorium dan keterangan saksi yang dapat secara sah dan meyakinkan membuktikan adanya perbuatan pidana.

“Tidak ada barang bukti narkotika sabu-sabu yang jelas asal-usulnya. Barang bukti 5 kilogram sabu yang didakwakan tidak bisa dibuktikan berasal dari penyisihan barang bukti perkara lain, termasuk dari perkara Terpidana Effendi,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa keterangan sejumlah saksi seperti Nurdeni, Bakhtiar Tobishima Sitorus, Veridian Saifullah, Budi Setiawan, dan Rheno Rizki tidak saling menguatkan karena tidak didukung barang bukti relevan lainnya.

“Keterangan mereka berdiri sendiri, tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian pidana,” kata Indra.

Penasihat hukum pun meminta majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, dengan mempertimbangkan asas in dubio pro reo jika terdapat keraguan, maka putusan harus dijatuhkan demi kepentingan terdakwa.

“Kami mohon majelis hakim membebaskan terdakwa, karena tidak ada barang bukti, tidak ada uji laboratorium, dan dakwaan tidak terbukti. Semoga majelis memutus dengan keadilan dan keyakinan,” pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu dan Kamis 4 dan 6 Juni 2026 dengan agenda putusan. Perkara ini menjadi sorotan luas karena melibatkan aparat penegak hukum. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Sidang Pleidoi Kasus Narkoba Eks Polisi: Penasihat Hukum Minta Bebas Dari Tuntutan, Bukti Dinilai Kabur pertama kali tampil pada Metropolis.

Baru 45 Siswa Lengkapi Berkas Jalur Afirmasi di Hari Pertama PPDB Batam

0
Hari pertama pendaftaran jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD Kota Batam.

batampos – Hari pertama pendaftaran jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD Kota Batam tahun 2025 masih terpantau sepi. Jalur afirmasi yang dibuka sejak Senin (2/6) ini diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Pantauan Batam Pos di Posko SPMB Disdik Batam, Gedung Gurindam, hanya terlihat beberapa orang tua yang datang untuk menanyakan berkas seperti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kalau kendala di website belum ada, karena memang masih sepi di hari pertama jalur afirmasi SD ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.

Tri menyebut, pada hari pertama pendaftaran, baru 45 orang yang menyelesaikan berkas pendaftaran. Sementara itu, jumlah akun yang sudah dibuat mencapai 684 akun, namun 639 di antaranya belum menyelesaikan unggahan berkas.

Ia juga menjelaskan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan ke Posko SPMB Gedung Gurindam cenderung lebih sedikit. Hal ini karena proses seperti reset password kini bisa dilakukan langsung di sekolah masing-masing.

“Kalau dulu reset password harus di Gedung Gurindam, sekarang bisa langsung di sekolah. Jadi tidak terlalu ramai lagi di sini,” jelasnya.

Untuk jalur afirmasi tingkat SD, kuota yang disiapkan mencapai 15 persen dari total daya tampung atau sekitar 2.496 siswa. Proses pendaftaran akan berlangsung hingga 10 Juni 2025. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Setelah jalur afirmasi, pendaftaran untuk jalur domisili dan mutasi akan dibuka pada 11 hingga 15 Juni 2025. Pengumuman hasilnya akan dilakukan pada 17 Juni 2025, disusul daftar ulang dari tanggal 17 hingga 19 Juni 2025.

Yudi, warga Marina, menjadi salah satu orang tua yang berhasil mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi. Ia mengaku proses berjalan lancar berkat persiapan dokumen yang sudah dilakukan jauh-jauh hari.

“Tidak ada kendala tadi, dan memang saya sudah persiapkan berkas sebelumnya, sehingga bisa lebih siap,” kata Yudi.

Menurutnya, proses pendaftaran cukup mudah. Setelah membuat akun PPDB, ia mengikuti petunjuk di laman resmi PPDB Disdik Batam, lalu mengunggah dokumen seperti kartu keluarga, akta lahir anak, surat PKH, serta formulir surat tanggung jawab mutlak. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Baru 45 Siswa Lengkapi Berkas Jalur Afirmasi di Hari Pertama PPDB Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Sabu 5 Kg Diselundupkan dalam Pemanggang Wafel, Hendak Dibawa ke Surabaya

0
Ilustrasi.

batampos – Bea Cukai (BC) Batam berhasil menegah penyelundupan narkotika jenis sabu di Bandara Internasional Hang Nadim. Modusnya, pelaku berinisial DI, 25, memasukkan sabu seberat 5,1 kilogram tersebut ke dalam alat pemanggang wafel.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah mengatakan DI merupakan penumpang pesawat dari Kuala Lumpur ke Batam. Rencananya, wanita ini akan membawa barang haram itu ke Surabaya, Jawa Timur.

“Ini modus baru. Penegahan ini berkat ketelitian petugas kita,” ujarnya di Kantor BC Batam Batu Ampar, Senin (2/6).

Zaky menjelaskan DI sengaja datang ke Kuala Lumupur atas permintaan warga negara Malaysia. Ia diupah sebesar Rp 70 juta untuk menjadi kurir sabu.

“Alat ini sudah dimodifikasi dan disiapkan oleh WNA Malaysia di dalam kotak. Tersangka ini akan menerima upah saat barang sampai tujuan,” katanya.

Selain DI, BC Batam juga menegah penyelundupan di Pelabuhan Batam Centre pada 18 Mei. Di lokasi, petugas menangkap RR, 23 dengan barang bukti 100 gram sabu. Modusnya, pelaku memasukkan sabu ke dalam dubur.

Kemudian, petugas menangkap TO dan RB di Bandara Internasional Hang Nadim dengan berat 250 gram. Sabu ini juga diselundupkan dengan cara memasukkan sabu ke dalam dubur.

“Para tersangka ini diupah oleh WNA Malaysia dengan nilai Rp 8 juta,” ungkap Zaky.

Zaky mengaku penindakan ini merupakan wujud nyata Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto. Penindakan ini juga berhasil menyelamatkan 27 ribu jiwa dan menghemat biaya rehabilitasi sebesar Rp 42 miliar.

“Ini komitmen kita memerangi penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia, khususnya Kepri yang dijadikan jalur pemasukan, transit, dan peredaran narkoba,” tutupnya.

Sementara DI, salah seorang tersangka mengaku penyelundupan tersebut karena tergiur upah yang besar. Ia diminta oleh rekannya berisinial ZU.

“Saya butuh uang, karena ekonomi,” ujar Ibu Rumah Tangga ini. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Sabu 5 Kg Diselundupkan dalam Pemanggang Wafel, Hendak Dibawa ke Surabaya pertama kali tampil pada Metropolis.