Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan mulai dicairkan hari ini, 2 Juni 2025. (Istimewa)
batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan gaji ke-13 untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, dan para pensiunan mulai cair hari ini, Senin (2/6).
“(Gaji ke-13) Cair mulai hari ini,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro kepada JawaPos.com, Senin (2/6).
Deni belum merinci soal realisasi gaji ke-13 yang sudah dicairkan kepada para pegawai, prajurit hingga pensiunan itu. Dia meminta awak media untuk menunggu hingga sore untuk memperoleh informasi terkini terkait realisasi pencairannya.
“Untuk realisasinya kita update nanti sore ya,” tambah Deni.
Sementara itu, dalam akun Instagram resmi PT Taspen, pihaknya memastikan bahwa para pensiunan PNS akan mulai menerima gaji ke-13 beserta tunjangannya pada hari ini.
Gaji ke-13 ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah purnabakti. “Mulai 2 Juni 2025, TASPEN menyalurkan gaji ketiga belas untuk para penerima pensiun dan tunjangan! Ini bentuk apresiasi negara atas pengabdian para ASN purnabakti,” bunyi pengumuman Taspen dalam Instagram resminya.
Dalam pencairan Gaji ke-13 bagi pensiunan ini, pihaknya memastikan kemudahan. Pasalnya, Gaji ke-13 akan dibayarkan otomatis, tanpa proses ribet.
Bahkan, akan dicairkan tanpa potongan, kecuali PPh yang ditanggung pemerintah. Selain itu juga, Taspen sendiri akan memastikan bahwa gaji ke-13 yang diterima akan sesuai dengan penghasilan pada bulan Mei 2025.
Tak perlu pengajuan ulang, tak perlu verifikasi data, dan tak perlu autentifikasi ulang, pembayaran langsung ke rekening!,” tutup pengumuman itu. (*)
Seorang wanita berinisial Vla (30) ditemukan tewas dengan puluhan luka tusuk di salah satu kamar hostel di kawasan simpang Basecamp Sagulung, Senin (2/6). Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Seorang wanita berinisial Vla (30) ditemukan tewas dengan puluhan luka tusuk di salah satu kamar hostel di kawasan simpang Basecamp Sagulung, Senin (2/6) sekitar pukul 03.00 WIB. Ia dibunuh secara brutal oleh pelanggan prianya, Mi (20), setelah terjadi cekcok soal tarif layanan.
Peristiwa berdarah itu terjadi setelah keduanya melakukan pertemuan yang diatur melalui aplikasi MiChat. Mereka sepakat untuk bertemu dengan tarif Rp350 ribu sekali layanan. Namun, setelah transaksi terjadi, pelaku hanya membayar Rp50 ribu. Hal inilah yang memicu pertengkaran hebat antara keduanya.
Pelaku yang masih berusia 20 tahun tersebut mengaku membawa pisau dari rumah “untuk berjaga-jaga.” Dalam kondisi emosi saat korban menuntut pembayaran penuh, Mi nekat menikam Vla berkali-kali hingga korban terkapar bersimbah darah di dalam kamar.
“Pelaku gelap mata karena korban marah-marah soal uang. Katanya mau transfer, tapi korban tetap ngotot minta sesuai kesepakatan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris.
Ia menambahkan, pelaku mengakui perbuatannya dan tidak melarikan diri setelah kejadian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak hostel, namun nyawanya tidak tertolong karena luka tusuk yang terlalu banyak dan dalam. Kepolisian menyatakan luka korban mencapai puluhan tusukan di beberapa bagian tubuh vital.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, membenarkan peristiwa tersebut. “Masalahnya hanya soal ongkos yang tidak sesuai. Pelaku kalap dan akhirnya melakukan tindakan fatal,” katanya.
Mi kini telah diamankan dan ditahan di Polsek Sagulung. Pihak hostel juga memberikan keterangan bahwa kamar tempat kejadian disewa oleh pelaku sehari sebelumnya dengan tarif Rp170 ribu per malam.
“Yang pesan kamar itu laki-lakinya. Sekitar jam tiga pagi kami dengar ribut-ribut, lalu kami temukan korban dalam kondisi parah,” ujar seorang resepsionis yang enggan disebutkan namanya.
Menurut kesaksian tersebut, pelaku tidak berusaha kabur dan tetap berada di dalam kamar ketika petugas datang. Polisi yang tiba tak lama kemudian langsung mengamankan Mi beserta barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh.
Kasus ini menyoroti kembali risiko praktik prostitusi daring yang kerap terjadi tanpa pengawasan, serta bahaya transaksi ilegal yang berujung pada kekerasan. Pihak kepolisian tengah mendalami latar belakang pelaku dan kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan ini. (*)
gedung RSUD Tanjungbatu cukup megah sayangnya belum ada layanan dokter spesialis
batampos– Sesuai dengan penugasan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun,
ada dua dokter yang dikirim ke RSUD Tanjungbatu mulai 1 Juni 2025.
Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,. Khususnya, pelayanan untuk di ruang unit unit gawat darurat (UGD).
”Namun, kenyataannya dua dokter yang ditugaskan tersebut pada waktu yang sudah ditentukan tidak hadir. Artinya, sesuai dengan surat yang kita terima mulai tugasnya dua dokter tambahan dari RSUD Muhammad Sani dan Puskesmas Meral seharusnya kemarin (Minggu, red) sudah mulai tugas. Tapi, sampai Senin (2/6) tidak ada yang datang,” ujar Direktur RSUD Tanjungbatu, dr Suharyanto kepada Batam Pos.
Akibatnya, tambah Suharyanto, pelayanan kesehatan tidak bisa maksimal atau tidak sesuai dengan harapan. Padahal, jika datang sesuai dengan jadwalnya, maka bisa langsung bertugas.
Dia selain sebagai direktur juga termasuk satu dari dua orang dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang datang berobat ke poli RSUD Tanjungbatu pada pagi hari.
Dikatakan Suharyanto, setelah ditunggu akhirnya dokter yang diperbantukan untuk RSUD Tanjungbatu baru tiba di rumah sakit pukul 14.20 WIB. Dokter yang datang tersebut merupakan dokter dari Puskesmas Meral. Sedangkan, satu orang dokter yang diperbantukan dari RSUD Muhammad Sani belum datang.
”Saat tiba di rumah sakit pada jam tersebut (14.20 WIB) pelayanan di poli rumah sakit kita tentunya sudah tutup. Sehingga, kita langsung menugaskan untuk bertugas di ruang UGD. Karena, tidak mungkin kita (dokter) berdua sejak pagi melayani pasien berobat harus bertugas lagi di UGD. Dampaknya, jika dokter tumbang, maka pelayanan RSUD bisa berhenti, Makanya minimal 4 dokter baru bisa berjalan normal pelayanan rumah sakit ini,” terangnya. (*)
Suasana Pasar Sembako murah di kantor Kecamatan Singkep Barat yang diselenggarakan oleh Disperindagkop UMKM Lingga, Senin (2/6). F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Antusiasme warga Singkep Barat memadati halaman kantor Kecamatam Singkep Barat sejak pagi hari dalam kegiatan Pasar Sembako murah yang digelar selama dua hari, dimulai dari tanggal 2 hingga 3 Juni 2025.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 12 siang ini disambut positif masyarakat dari 11 desa dan satu kelurahan.
Pasar Sembako murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti wortel Rp16.000/kg, kentang Rp15.000/kg, bawang putih Rp30.000/kg, bawang merah lokal Rp15.000/kg, bawang merah India Rp10.000/kg, cabai rawit Rp45.000/kg, dan cabai merah Rp50.000/kg.
Tak hanya itu, tepung dijual Rp9.000/kg, telur Rp15.000 per 10 butir, minyak goreng Rp15.000/liter, gula Rp13.000/kg, serta beras lima kilogram seharga Rp57.000.
Selain sembako, produk UMKM masyarakat sekitar juga turut meramaikan bazar, seperti kerupuk ikan, udang, pulut hitam hingga rengginang terasi dengan harga berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000.
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Lingga, Febrizal Taufik, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan harga sembako dan bahan pokok yang lebih murah, menjelang Hari Raya Idul adha
“Kami sudah siapkan stok bahan pokok untuk dua hari pelaksanaan bazar murah ini, dan kami pastikan ketersediaan barang tetap aman hingga hari terakhir, 3 Juni besok,” kata Febrizal di lokasi kegiatan, Senin (2/6).
Febrizal menambahkan bahwa ini merupakan kali pertama bazar murah digelar di Kecamatan Singkep Barat dan disambut meriah oleh warga.
“Antusiasme warga cukup tinggi. Ke depan, kami berencana menggulirkan kegiatan serupa ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Warga pun mengapresiasi penyelenggaraan bazar murah ini. Dina, salah satu warga setempat, menyampaikan rasa syukurnya.
“Dengan adanya bazar murah ini, ibu-ibu seperti saya sangat terbantu. Harga sembako jauh lebih terjangkau, apalagi menjelang lebaran. Terima kasih kepada Disperindagkop dan Kecamatan Singkep Barat atas inisiatifnya,” ujar Dina.
Pihak penyelenggara juga menghimbau masyarakat agar turut meramaikan bazar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sembako dan produk lokal dengan harga bersahabat.
Kegiatan bazar murah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan. (*)
batampos – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, hingga awal Juni tercatat 32 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 109 kasus kekerasan terhadap anak.
Kepala UPTD PPA Kota Batam, Dedy Suryadi, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak mendominasi laporan yang diterima pihaknya tahun ini.
“Tahun 2025 ini kami mencatat 109 kasus kekerasan terhadap anak dan 32 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Dedy, Senin (2/6).
Ia merinci, kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan fisik dan seksual. Dari 32 kasus, 12 merupakan kekerasan fisik dan 15 merupakan kekerasan seksual. Sementara itu, lima kasus lainnya mencakup penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang (trafficking).
“Sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dari pasangan atau orang terdekat. Kami terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para korban,” jelasnya.
Dari 109 kasus kekerasan terhadap anak, mayoritas adalah kekerasan seksual dengan jumlah 73 kasus. Sisanya terdiri dari 22 kasus kekerasan fisik dan satu kasus kekerasan psikis.
“Kasus kekerasan seksual pada anak masih menjadi yang tertinggi setiap tahunnya,” tambah Dedy.
Salah satu kasus terbaru adalah seorang bocah laki-laki berusia empat tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Dedy menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi untuk membawa korban ke rumah aman milik UPTD PPA, setelah mendapat izin dari keluarga.
“Ini masih tahap diskusi, tetapi yang terpenting anak ini harus diselamatkan dan diberikan rasa aman terlebih dahulu. Rumah yang ditempatinya kemungkinan besar tidak lagi menjadi tempat yang nyaman baginya, meski ayah tirinya sudah ditangkap. Rasa takut masih mungkin dirasakan anak ini,” ujar Dedy.
Langkah membawa korban ke rumah aman dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pemulihan fisik dan psikis anak. Rumah aman tersebut menyediakan pengasuh, makanan, serta layanan psikologis yang diperlukan selama proses pemulihan.
“Di rumah aman nanti, anak akan merasa tenang, bisa bermain, dan terlindungi. Psikolog juga akan kami siapkan untuk mendampingi proses pemulihannya,” katanya.
UPTD PPA Kota Batam terus memberikan layanan pendampingan, mulai dari konseling psikologis, bantuan hukum, hingga penanganan medis bagi para korban. Mereka juga bekerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan sejumlah LSM untuk memperkuat layanan dan jangkauan penanganan kasus.
“Kami ingin memastikan para korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik maupun mental,” tegasnya.
Dedy mengimbau masyarakat agar lebih peduli dan tidak ragu untuk melapor jika mengetahui adanya kekerasan di lingkungan sekitar.
“Kami berharap masyarakat lebih proaktif melapor. Ini penting untuk memutus mata rantai kekerasan di Kota Batam,” katanya.
Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, UPTD PPA mencatat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus kekerasan terhadap perempuan, mayoritas berupa kekerasan seksual dan fisik. Tren tersebut menunjukkan perlunya pendekatan jangka panjang, terutama dalam membangun kesadaran dan kepedulian kolektif masyarakat.
“Kami ingin Batam menjadi tempat yang aman, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, bagi semua korban kekerasan,” pungkas Dedy. (*)
Situasi di lokasi PT Maruwa. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Upaya mediasi antara karyawan PT Maruwa Indonesia dan pihak likuidator yang dijadwalkan Senin (2/6) gagal total. Ketidakhadiran likuidator membuat ratusan pekerja kembali harus menelan kekecewaan, menyusul ketidakjelasan nasib mereka pasca penghentian operasional perusahaan sejak awal April lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk, langsung mendatangi pabrik PT Maruwa di kawasan industri Bintang, Tanjunguncang, bersama perwakilan Disnaker Batam dan pengawas dari Disnaker Provinsi Kepri. “Kami turun untuk mengecek mediasi yang rencananya digelar hari ini, tapi ternyata likuidator tidak datang. Maka tidak jadi ada mediasi,” ungkap Dandis.
Ia menegaskan, Komisi IV akan terus mengawal proses ini hingga hak-hak karyawan terpenuhi. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Disnaker agar tidak ada pemindahan aset sebelum persoalan ini tuntas,” lanjutnya. Menurut Dandis, nilai aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.
Susi Juniati, Kepala UPT Pengawas Disnaker Kepri, menyebut pihaknya masih dalam tahap awal pengumpulan data. Ia menjelaskan, kewajiban terhadap karyawan mencakup beberapa bagian, diantaranya upah dan pesangon. “Untuk upah menjadi tanggung jawab kami di Disnaker Provinsi, sementara pesangon atau kompensasi adalah kewenangan Disnaker Batam,” ujarnya.
Namun hingga kini, Disnaker pun masih kesulitan mengakses informasi karena belum bisa bertemu langsung dengan likuidator yang disebut-sebut berada di Jakarta. “Kita upayakan segera ada pertemuan. Tapi kalau tetap tidak ada solusi, bisa masuk ke ranah pidana sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja,” ujar Susi.
Manager Production Control PT Maruwa, Aris Sianturi, menyatakan bahwa dua likuidator yang ditunjuk perusahaan, Nico Lambert dan Salmon, tidak memberikan kepastian apapun. “Mereka sendiri bilang sulit komunikasi dengan pihak Jepang. Jadi sampai sekarang belum ada kejelasan,” katanya.
Sejak operasional dihentikan, ratusan karyawan belum menerima gaji, pesangon, dan hak normatif lainnya. Terlebih lagi, sejumlah petinggi perusahaan dilaporkan menghilang. Aris menyebut Presiden Direktur PT Maruwa, Hirabayashi, masih berada di Batam namun tidak pernah lagi muncul sejak 23 Mei.
Komisi IV DPRD Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu menyimpulkan bahwa penutupan PT Maruwa bukan karena bangkrut, melainkan akibat akuisisi sepihak yang hanya menyasar cabang Malaysia. Maruwa Malaysia telah dijual ke investor asal Hong Kong, sementara cabang Batam ditinggalkan tanpa kepastian.
Sebelumnya, komisaris sempat menjanjikan kelanjutan operasional dengan tim baru. Namun suplai material dari Malaysia terputus, dan produksi di Batam lumpuh. “Kami punya proyek yang belum selesai, tapi semuanya ikut terhenti karena saling tergantung dengan Malaysia,” jelas Aris.
Karyawan menuntut pembayaran hak-hak yang diperkirakan mencapai Rp14 miliar. Namun pihak perusahaan hanya mengakui kewajiban sebesar Rp12 miliar dan menyebut aset hanya senilai Rp2 miliar. “Kami tidak terima. Nilai hak kami berdasarkan perhitungan Undang-Undang,” ujar Nita karyawan lainnya.
Selain upah, karyawan juga melaporkan tunggakan iuran BPJS dan dugaan pemindahan material ke Jepang. “Kami curiga, perusahaan masih beroperasi di luar negeri, tapi di sini ditutup begitu saja,” kata salah satu pekerja yang enggan disebut namanya.
Desakan agar pemerintah bersikap lebih tegas terus disuarakan. Para pekerja berharap ada keterlibatan langsung dari komisaris dan direksi dalam proses mediasi, bukan hanya perwakilan likuidator yang tidak bisa memberi keputusan.
PT Maruwa Indonesia bergerak di bidang manufaktur Flexible Printed Circuit (FPC) dan telah lama beroperasi di Batam. Namun sejak 9 April 2025, aktivitas pabrik terhenti total tanpa pemberitahuan resmi. “Kami ditinggalkan. Ini bukan soal bisnis saja, ini soal kemanusiaan,” tutup Aris dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak likuidator maupun manajemen pusat PT Maruwa. Komisi IV DPRD Batam berencana memanggil kembali seluruh pihak terkait untuk menjadwalkan ulang mediasi dan memastikan penegakan hak-hak karyawan tidak diabaikan. (*)
Reddoors S Kostel, lokasi pembunuhan seorang wanita oleh pelanggannya. f.eusebius
batampos— Seorang wanita berinisial Vla (30) ditemukan tewas dengan puluhan luka tusuk di salah satu kamar hostel di kawasan simpang Basecamp Sagulung, Senin (2/6) sekitar pukul 03.00 WIB. Ia dibunuh secara brutal oleh pelanggan prianya, Mi (20), setelah terjadi cekcok soal tarif layanan.
Peristiwa berdarah itu terjadi setelah keduanya melakukan pertemuan yang diatur melalui aplikasi MiChat. Mereka sepakat untuk bertemu dengan tarif Rp 350 ribu sekali layanan.
Namun, setelah transaksi terjadi, pelaku hanya membayar Rp 50 ribu. Hal inilah yang memicu pertengkaran hebat antara keduanya.
Pelaku yang masih berusia 20 tahun tersebut mengaku membawa pisau dari rumah “untuk berjaga-jaga.” Dalam kondisi emosi saat korban menuntut pembayaran penuh, Mi nekat menikam Vla berkali-kali hingga korban terkapar bersimbah darah di dalam kamar.
“Pelaku gelap mata karena korban marah-marah soal uang. Katanya mau transfer, tapi korban tetap ngotot minta sesuai kesepakatan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris. Ia menambahkan, pelaku mengakui perbuatannya dan tidak melarikan diri setelah kejadian.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak kostel, namun nyawanya tidak tertolong karena luka tusuk yang terlalu banyak dan dalam. Kepolisian menyatakan luka korban mencapai puluhan tusukan di beberapa bagian tubuh vital.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, membenarkan peristiwa tersebut. “Masalahnya hanya soal ongkos yang tidak sesuai. Pelaku kalap dan akhirnya melakukan tindakan fatal,” katanya. Mi kini telah diamankan dan ditahan di Polsek Sagulung.
Pihak hostel juga memberikan keterangan bahwa kamar tempat kejadian disewa oleh pelaku sehari sebelumnya dengan tarif Rp 170 ribu per malam.
“Yang pesan kamar itu laki-lakinya. Sekitar jam tiga pagi kami dengar ribut-ribut, lalu kami temukan korban dalam kondisi parah,” ujar seorang resepsionis yang enggan disebutkan namanya.
Menurut kesaksian tersebut, pelaku tidak berusaha kabur dan tetap berada di dalam kamar ketika petugas datang. Polisi yang tiba tak lama kemudian langsung mengamankan Mi beserta barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh.
Kasus ini menyoroti kembali risiko praktik prostitusi daring yang kerap terjadi tanpa pengawasan, serta bahaya transaksi ilegal yang berujung pada kekerasan. Pihak kepolisian tengah mendalami latar belakang pelaku dan kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan ini. (*)
Pelaku, RM (kanan) saat diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Anambas atas kasus pencabulan terhadap adik ipar. f.satreskrim Polres anambas
batampos– Ipar adalah maut, bukan hanya serial film bioskop saja, tapi menjadi pengalaman buruk bagi sosok Bunga, warga Anambas yang menjadi korban pencabulan dari suami kakaknya sendiri, RM.
Kasat Reskrim Polres Anambas, Iptu Alfajri mengungkapkan peristiwa ini bermula awal Februari lalu yang mana korban sedang bermain handphone di malam hari.
“Lalu datang abang iparnya manggil. Kemudian korban menemui pelaku yang saat itu bediri didepan pintu kamar pelaku,” ujar Iptu Alfajri, Senin, (2/6).
Saat itu, pelaku memulai akal bulusnya dengan menunjukkan video korban yang sedang bermesraan dengan pacar.
“Pelaku lalu menakuti dan meminta kepada korban agar berbuat seperti video yang diperlihatkan,” ungkap Alfajri.
Jika korban tidak memenuhi keinginannya, pelaku mengancam dengan akan melaporkan perbuatan bunga ke istrinya (kakak korban).
“Mendengar ancaman, akhirnya korban ketakutan dan menuruti keinginan pelaku. Saat itu juga korban berbaring disamping pelaku, selanjutnya pelaku mencium bibir dan pipi korban,” terang Alfajri.
Perbuatan pelaku ini terungkap dimana korban bercerita kepada kakaknya (Istri pelaku) karena merasa sudah tidak tahan lagi. Lalu membuat laporan ke Polres Anambas pada 26 Mei pukul 22.00 WIB.
”Setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (Istri pelaku), anggota langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang berada di Tanjungpinang,” tutur Alfajri.
Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 82 ayat (1) tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. (*)
Pedagang kaki lima di sepanjang jalan Marina City. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Kepadatan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Marina City, Kota Batam, kian memprihatinkan. Lapak-lapak para pedagang ini menjamur dari depan Perumahan Merlion hingga ke depan Perumahan Taman Laguna, mengambil ruang pada row jalan yang semestinya menjadi area bebas hambatan lalu lintas.
Kondisi ini menyebabkan kemacetan parah terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Volume kendaraan yang tinggi tak mampu bergerak leluasa akibat menyempitnya badan jalan yang digunakan untuk berjualan. Akibatnya, arus kendaraan tersendat hingga ke Simpang Basecamp.
Susi, salah seorang pengguna jalan, mengeluhkan situasi ini. Ia berharap adanya penataan yang lebih baik terhadap PKL agar keberadaan mereka tetap mendukung roda ekonomi tanpa mengorbankan kelancaran lalu lintas dan kepentingan umum. “Kalau bisa ditata dengan rapi, PKL tetap jalan, lalu lintas pun tidak terganggu,” ujarnya.
Menurut warga, lapak PKL ini dibangun sangat rapat dengan aspal jalan, nyaris tak menyisakan ruang untuk parkir kendaraan. “Kalau ada pembeli pakai mobil, setengah jalan dipakai buat parkir. Ini yang bikin tambah macet, apalagi ini simpang masuk pemukiman,” ujar Ridho, warga lainnya.
Macet panjang kini menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan tersebut. Jenis usaha yang beroperasi di atas row jalan cukup beragam, mulai dari penjual makanan siap saji, minuman, warung kecil, bengkel tambal ban, hingga tempat pencucian kendaraan bermotor.
Sejatinya, beberapa tahun lalu kawasan ini pernah ditertibkan oleh tim terpadu sebagai bagian dari rencana pelebaran Jalan Marina City. Namun karena proyek pelebaran tak kunjung terealisasi, kawasan ini kembali dipenuhi oleh lapak-lapak liar.
Pemerintah Kota Batam melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan segera mengambil tindakan tegas guna menertibkan PKL yang menggunakan row jalan. Warga mendesak agar penertiban dilakukan bukan hanya saat ada proyek pembangunan, tetapi juga demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, sebelumnya menyatakan bahwa penertiban pemukiman dan kios liar masih dijadwalkan berdasarkan kebutuhan proyek pelebaran jalan. Meski demikian, desakan publik agar segera dilakukan penataan tampaknya semakin kuat demi mengurai kemacetan yang semakin parah. (*)
Tumpahan pasir yang tercecer di jalan Lintas Barat, Bintan terutama di turunan Jembatan 2 dari arah Tanjunguban pada Minggu (1/6/2025) siang. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Pengendara yang melintas di jalan Lintas Barat, Bintan terutama di turunan Jembatan 2 dari arah Tanjunguban harus berhati-hati karena adanya tumpahan pasir di jalan, Minggu (1/6/2025) siang.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa tumpahan pasir terlihat tercecer di jalan terutama berada di jalur sebelah kiri pada turunan jembatan 2 di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan di jalan Lintas Barat, Bintan yang mengarah ke arah Tanjungpinang.
Pengendara sepeda motor, Ronny mengakui kaget dan cemas saat melintasi jalan setelah turunan jembatan karena adanya pasir yang tercecer di jalan.
Ronny menyadari bahwa kondisi jalan seperti ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
