Bupati Anambas, Aneng menyalami siswa di salah satu sekolah. Tahun ini, Pemkab Anambas menganggarkan Rp 4 miliar untuk perlengkapan sekolah gratis. F. Rikaswin untuk Batam Pos.
batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk program perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru tingkat PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
Program ini menyasar seluruh siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026 dan bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua, sekaligus menjadi bagian dari realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Anambas, Aneng-Raja Bayu.
“Sekarang dalam tahap finalisasi, karena kita anggarkan di APBD Perubahan 2025,” kata Kepala Dinas Pendidikan Anambas, Tony Karnain, Kamis (4/7).
Perlengkapan sekolah yang akan diberikan meliputi seragam, sepatu, tas, dan buku. Rencananya, bantuan tersebut mulai disalurkan pada Oktober 2025, menyesuaikan dengan pengesahan APBD Perubahan.
“Paling lambat kita salurkan bulan Oktober. Kami masih tunggu pengesahan,” ujar Tony.
Terkait sistem pengadaan barang, Tony belum merinci lebih lanjut. Namun, ia menyebutkan akan mengupayakan keterlibatan pelaku usaha lokal, terutama penjahit di daerah.
“Kita usahakan melibatkan penjahit lokal agar ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” pungkasnya. (*)
Terdakwa Tommy alias Ah Bing saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Kasus dugaan penipuan bermodus investasi jual beli ikan ekspor kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (3/7). Terdakwa dalam perkara ini adalah Tommy alias Ah Bing, yang didakwa merugikan korban hingga Rp 2,42 miliar.
Sidang yang dipimpin majelis hakim Feri Irawan, didampingi Irpan Lubis dan Rinaldi, memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Izhar menghadirkan saksi Atan alias Aho, seorang karyawan perusahaan money changer PT Transfer Dana Indonesia.
Di hadapan majelis hakim, Atan mengungkapkan bahwa korban bernama Sammy sempat mentransfer dana secara bertahap melalui dirinya ke dua rekening atas nama Tommy, pada rentang waktu 9 hingga 15 Mei 2023.
“Transfer pertama dilakukan pada 11 Mei 2023 sebesar Rp 1.105.000.000, dan kedua pada 15 Mei 2023 sebesar Rp 1.321.200.000. Totalnya mencapai Rp 2.426.200.000,” ujar Atan.
JPU dalam uraian dakwaannya menjelaskan, penipuan ini bermula dari perkenalan antara Tommy dan korban di Pelabuhan Sekupang, Batam, pada 6 Februari 2023. Untuk meyakinkan Sammy, Tommy mengaku sebagai Direktur PT Ratu Banten Selatan dan PT Ratu Bayan Selatan, dua perusahaan yang diklaim bergerak di bidang ekspor-impor hasil laut.
“Dia juga mengaku sebagai tokoh adat Sulawesi Selatan dan mantan tentara. Bahkan, sempat menunjukkan foto diri memakai seragam militer dan pakaian adat untuk menambah kepercayaan korban,” ungkap JPU Izhar.
Dalam skema yang ditawarkan, Tommy menjanjikan keuntungan antara 60 hingga 70 persen dari modal investasi, dengan rincian harga beli ikan Rp 5 hingga 7 dolar Singapura per kilogram dan harga jual Rp 10 hingga 14 dolar Singapura per kilogram.
Korban tergiur dan akhirnya menyetujui investasi untuk pengadaan 30 ton ikan jenis kakap dan tenggiri, senilai 220 ribu dolar Singapura atau setara Rp 2,42 miliar.
Namun, saat pelaksanaan, kapasitas penyedia ikan ternyata tidak sesuai dengan klaim terdakwa. Saksi lain bernama Muh Jufri alias Pak Aji dari Makassar mengaku hanya mampu menyediakan dua ton ikan per hari. Sementara Andi Hamka dari PT Blue Ocean Resource membantah adanya keuntungan hingga 70 persen. Menurutnya, margin keuntungan dalam bisnis jual beli ikan ekspor hanya berkisar 10 hingga 13 persen.
Fakta lain yang diungkap JPU adalah tidak adanya kantor dari dua perusahaan yang disebutkan Tommy. Terdakwa disebut hanya pernah memesan satu unit ruko di kawasan Nagoya City Thamrin, Batam, tetapi dibatalkan karena tidak sanggup membayar uang muka.
Sejak 18 Mei 2023, korban tidak lagi dapat menghubungi Tommy. Janji pengembalian dana pada 20 Juni 2023 di Jakarta pun tidak pernah terealisasi.
Atas perbuatannya, Tommy didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai dakwaan primer, serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan sebagai dakwaan subsidair.
Sidang dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (*)
Kepala Dinas Pendidikan Anambas, Tony Karnain. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos
batampos – Keterbatasan guru agama non-muslim di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan.
Persoalan ini mencuat setelah Kepala Desa Sri Tanjung, Penglek, mengeluhkan tidak adanya tenaga pengajar agama non-muslim di SMP Negeri 1 Siantan.
Akibat kondisi tersebut, sebanyak 20 warga desa tersebut menolak memindahkan anak-anak mereka dari SMP Negeri 2 Siantan, satu-satunya sekolah yang memiliki guru agama non-muslim aktif, meskipun terhambat aturan zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Anambas, Tony Karnain, mengakui bahwa daerahnya mengalami kekurangan tenaga pendidik khususnya untuk mata pelajaran agama non-muslim.
Berdasarkan data Disdik, hanya terdapat 13 guru agama non-muslim yang tersebar di seluruh wilayah: 5 orang guru agama Buddha, 4 orang Katolik, dan 4 orang Kristen. Mereka melayani kebutuhan siswa di 9 SD dan 4 SMP.
“Kami sangat menyadari kondisi ini. Tapi pengadaan guru agama biasanya mengikuti data siswa non-muslim yang tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan),” ujar Tony saat dikonfirmasi, Kamis (3/7).
Menurut Tony, jika dalam satuan pendidikan tidak ada siswa beragama non-muslim yang terdaftar resmi dalam Dapodik, maka pemerintah pusat tidak akan menugaskan guru agama non-muslim ke sekolah tersebut.
“Jadi kebijakan ini berbasis data. Jika tidak ada siswanya, maka tidak ada alokasi gurunya,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Disdik Anambas menyiapkan solusi jangka pendek berupa kolaborasi antar sekolah.
Salah satunya adalah dengan menggabungkan siswa non-muslim dari sekolah berbeda untuk mengikuti pelajaran agama secara bersama di sekolah yang memiliki guru agama non-muslim.
“Misalnya, pelajaran agama kan seminggu sekali. Jadi siswa dari SMP 1 bisa belajar di SMP 2 yang gurunya ada. Ini demi pemenuhan hak dasar siswa,” jelas Tony.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan setara, termasuk dalam aspek keagamaan.
Tony menekankan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pembelajaran agama sesuai keyakinan mereka, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Ini bagian dari kewajiban negara. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk dalam pendidikan agama,” tutup Tony.
Potret pendistribusian bantuan kepada warga Gaza, Palestina. (Dok. Reuters)
batampos – Israel tidak henti-hentinya menjatuhkan pelurunya ke Gaza. Kini akibatnya, Marwan al Sultan yang merupakan direktur rumah sakit Indonesia di Palestina meninggal bersama dengan anak dan istrinya.
Kematian ahli jantung itu setidaknya sudah menjadi tanda bahwa 70 petugas kesehatan tewas di Gaza dalam 50 hari terakhir. Marwan disebut sebagai salah satu dokter senior di Gaza. Pengalamannya tentu tidak sedikit.
“Pembunuhan Dr Marwan al-Sultan oleh militer Israel adalah kerugian bencana bagi Gaza dan seluruh komunitas medis. Pasti berdampak buruk pada sistem perawatan kesehatan Gaza,” kata Direktur Healthcare Workers Watch (HWW) Muath Alser seperti dilansir dari The Guardian. Dalam kondisi perang, tenaga medis dan jurnalis merupakan profesi yang dilindungi. Alser menyatakan bahwa meninggalnya Marwan dapat mengancam perawatan medis di Gaza. Dampaknya bisa ke warga sipil yang membutuhkan perawatannya.
Ucapan duka datang dari Direktur RS al-Shifa Mohammed Abu Selma. Dia menyebut Marwan sebagai ahli jantung yang tersisa selama perang berkecamuk. “Ribuan pasien jantung akan menderita akibat pembunuhannya,” katanya.
Sebelumnya Marwan sempat mengemukakan kesulitan di RS Indonesia. Korban sipil yang terus datang membuat mereka kwalahan.
Menurut data PBB, total petugas kesehatan yang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan militer sejak perang dimulai pada Oktober 2023 hingga sekarang melebihi 1.400 orang. Sementara itu LSM Insecurity Insight mengatakan telah memverifikasi kematian ratusan petugas kesehatan yang telah terbunuh di dalam fasilitas kesehatan. Mereka terbunuh saat merawat sipil yang terluka.
Selain korban meninggal, ada juga tenaga medis yang menghuni penjara Israel. LSM medis dari Amerika Medglobal mengatakan bahwa mereka meyakini lebih dari 300 staf medis berada di penjara Israel. Diantara mereka ada Direktur RS Kamal Adwan Hussam Abu Safiya yang ditahan sejak Desember 2024.
Memang pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel semakin gencar menyerang Palestina. Sejak 1 hingga 3 Juli, setidaknya ada 300 warga Palestina yang dibunuh Israel. Menurut berita yang dilansir dari Al Jazerra, sejak kemarin pagi hingga siang sudah ada 73 orang yang dibunuh Israel.
Selama 48 jam kemarin, Israel memang menargetkan warga sipil di tempat penampungan dan pengungsian. Bahkan warga sipil yang kelaparan dan tengah mencari makan tak luput jadi sasaran.
Wartawan Al Jazeera Tareq Abu Azzoum yang meliput warga Gaza di pusat bantuan GHF melihat adegan horor. Menurutnya warga menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan persediaan makanan dasar. Tapi bukan makanan yang mereka dapat melainkan tembakan membabi buta dari tentara Israel. (*)
Batampos – Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) akhirnya menyetujui prosedur untuk melanjutkan pembahasan RUU andalan Presiden Donald Trump, yang dijuluki “big, beautiful bill”, dengan hasil voting tipis 219-213, Rabu (2/7/2025) malam, waktu setempat.
DPR AS Majukan RUU “Big, Beautiful Bill” Usulan Trump ke Tahap Debat Sebelum Voting Final. F CBS News
Keputusan ini dicapai setelah penundaan berjam-jam akibat perpecahan di internal Partai Republik terkait perubahan yang dilakukan oleh Senat terhadap isi rancangan undang-undang tersebut.
Voting dimulai sekitar pukul 21.30 malam dan baru selesai pada pukul 03.20 dini hari ini. Para pimpinan Partai Republik terlihat melakukan tekanan intensif terhadap anggota partai yang semula menolak agar berbalik mendukung.
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menyatakan, Presiden Trump secara langsung terlibat dalam proses lobi kepada para anggota. “Itu sangat penting. Anggota ingin mendengar jaminan dari beliau mengenai masa depan Amerika dan langkah selanjutnya,” ujarnya seperti dilansir dari CBS News, Kamis (3/7/2025) sore.
Hingga pukul 01.00 dini hari waktu setempat, lima anggota Partai Republik menyatakan menolak. Dan ini cukup untuk menggagalkan voting jika semua anggota hadir. Namun, voting dibiarkan tetap terbuka agar memungkinkan adanya perubahan suara. Delapan anggota Partai Republik masih belum memberikan suara.
Sebelum voting dimulai, Trump mengklaim bahwa fraksi Partai Republik akan bersatu melalui unggahan di platform Truth Social miliknya. Namun, beberapa jam kemudian, saat masih terjadi kebuntuan, nada Trump berubah menjadi frustrasi. “Apa yang kalian tunggu??? MAGA TIDAK SENANG, DAN KALIAN KEHILANGAN DUKUNGAN!!!” unggahnya lagi.
RUU Big, Beautiful Bill ini mencakup pengeluaran besar untuk keamanan perbatasan, pertahanan, dan produksi energi, serta perpanjangan pemotongan pajak dalam jumlah triliunan dolar. Namun, pembiayaannya sebagian diambil dari pemangkasan besar pada program kesehatan dan gizi, sebagai salah satu poin kontroversial yang membuat sejumlah anggota DPR dari Partai Republik menentang versi terbaru dari Senat.
Sejumlah anggota Partai Republik yang tergabung dalam Freedom Caucus dan faksi moderat, termasuk Ketua Freedom Caucus Andy Harris, menyatakan keprihatinannya atas perubahan versi Republik ini. Harris bahkan memperkirakan voting akan gagal, meski akhirnya tetap berlangsung. “Senat telah bertindak di luar batas,” kata Rep. Ralph Norman dari South Carolina.
RUU versi Senat memang mencakup pemotongan biaya kesehatan atau Medicaid yang lebih besar, peningkatan plafon utang, serta perubahan terhadap kebijakan energi hijau dan penghapusan pajak daerah yang sebelumnya ada di versi DPR.
Beberapa elemen kontroversial yang akhirnya dihapus dari RUU versi Senat termasuk penjualan lahan publik di belasan negara bagian, moratorium 10 tahun atas regulasi kecerdasan buatan (AI) oleh negara bagian, dan pajak tambahan untuk industri energi terbarukan.
Meski banyak tekanan internal, beberapa anggota kunci yang sebelumnya menolak mulai berbalik arah. Rep. Warren Davidson dari Ohio, salah satu dari dua Republikan yang menolak RUU versi awal pada Mei lalu, mengumumkan dukungannya melalui platform X. “Bukan RUU yang sempurna, tapi ini yang terbaik yang bisa kita capai,” katanya.
Sejumlah anggota DPR dari kedua partai sempat mengalami penundaan penerbangan akibat cuaca buruk, menyebabkan proses pemungutan suara terlambat.
Di sisi lain, Partai Demokrat bersatu dalam penolakan terhadap RUU ini. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyatakan, seluruh anggota Demokrat akan memberikan suara “hell no”. “Kami tidak akan diam saja melihat Trump dan para miliarder menghancurkan negara ini,” kata Rep. Jim McGovern dari Massachusetts.
Jeffries menambahkan, untuk membatalkan RUU yang dianggap sangat menguntungkan para pengusaha ini, pihaknya hanya membutuhkan empat anggota Republik untuk bergabung bersama mereka demi membela rakyat Amerika Serikat yang akan sangat terdampak oleh RUU ini.
Sementara itu, Pimpinan Partai Republik tetap teguh meloloskan versi Senat tanpa revisi. Jika DPR mengubah isi RUU, maka diperlukan persetujuan ulang dari Senat atau dibentuk panitia konferensi untuk menyelaraskan perbedaan, yang berisiko menunda pengesahan.
Meski menghadapi tantangan internal, para pemimpin Republik tetap yakin bisa menyelesaikan misi mereka. “Presiden Trump sudah siap dengan penanya,” kata Rep. Virginia Foxx. “Kami hanya tinggal beberapa langkah dari garis akhir,” tambahnya.
Namun, perjalanan RUU ini menuju pengesahan masih belum selesai. Debat final dijadwalkan berlangsung selama satu jam sebelum voting akhir dilakukan.
Taruhannya besar. Baik bagi masa depan agenda Trump maupun dinamika internal Partai Republik menjelang pemilu AS berikutnya. (*)
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), di Istana Al-Salam, Jeddah, Rabu (2/7). (Istimewa)
batampos – Presiden Prabowo Subianto membawa pulang sejumlah kesepakatan strategis usai bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), di Istana Al-Salam, Jeddah, Rabu (2/7). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menandatangani pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) dan menyepakati investasi senilai USD27 miliar di berbagai sektor mulai dari energi hingga kesehatan.
Presiden Prabowo tiba di Istana Al-Salam sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Usai upacara penyambutan, keduanya menggelar perbincangan empat mata pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin sekaligus melaksanakan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT). Kedua pemimpin negara dalam pertemuan ini telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) DKT Indonesia–Arab Saudi.
Penandatanganan MoM DKT ini menjadi capaian monumental yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara.
“Kamisepakat untuk tingkatkan kerja sama juga baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, supreme coordination council antara pihak Saudi dan Indonesia,” ujar Prabowo dalam keterangannya sebelum meninggalkan Arab Saudi.
Prabowo di sela pertemuan menyampaikan apresiasi atas upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia. “Pihak Indonesia memuji tingkat koordinasi yang tinggi antara kedua negara dalam memastikan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji dan umrah asal Indonesia,” ucap Presiden Prabowo.
Kedua pemimpin menyoroti kuatnya hubungan ekonomi bilateral yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya memperluas kerja sama di sektor-sektor prioritas. Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi mencapai sekitar USD 31,5 miliar. Ini menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan.
Dalam konteks perdagangan, kedua negara menekankan pentingnya peningkatan volume perdagangan dan kunjungan antarpejabat sektor publik dan swasta. Selain itu juga penyelenggaraan forum bisnis secara berkala melalui Saudi-Indonesian Business Council. Kedua belah pihak juga mengapresiasi hasil positif perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang telah berlangsung pada September 2024 dan Februari 2025.
Di bidang energi, Indonesia menyampaikan apresiasi atas peran sentral Arab Saudi dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar minyak global. Lebih lanjut, kedua negara menyepakati sejumlah area kerja sama utama di sektor energi, termasuk pasokan minyak mentah dan turunannya, proyek kilang dan petrokimia, energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan karbon, teknologi hidrogen bersih, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk energi berkelanjutan.
Khusus di bidang mineral, kedua negara juga akan bekerja sama dalam pertukaran pengalaman geologi, eksplorasi tambang, pemrosesan, hingga penerapan teknologi modern. Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Indonesia dan Arab Saudi sepakat membentuk peta jalan bersama untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, memfasilitasi arus modal, serta mengatasi hambatan regulasi.
Prabowo dan MBS sepakat untuk memperkuat kerja sama di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan haji dan umrah. Kedua negara juga berkomitmen mendukung investasi di bidang farmasi, vaksin, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua pemimpin sepakat mempererat kerja sama untuk kepentingan bersama dan kontribusi terhadap stabilitas kawasan serta dunia. Fokus utama mencakup kerja sama kontra-terorisme, penanggulangan ekstremisme, keamanan siber, dan pertukaran informasi serta pelatihan.
Kedua pemimpin turut menyambut baik penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, dengan nilai total mencapai sekitar USD27 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.
Prabowo optimistis terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi usai pertemuan ini akan semakin baik. “Insyaallah kita akan melihat suatu peningkatan kerja sama antara kita dan Saudi Arabia,” ucapnya. (*)
Usman, pengedar sabu digelandang dari sel tahanan ke ruangan penyidik di Mapolres Bintan. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Polisi menangkap seorang pengedar narkoba, Usman (42) di sebuah rumah di Jalan Seinam Darat, Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Bintan.
Saat penangkapan pada Sabtu (21/6), warga Tekojo, Kelurahan Kijang Kota itu kedapatan menyimpan 28 paket kecil sabu di dalam sikat pakaian untuk mengelabui petugas.
Kasatresnarkoba Polres Bintan, Iptu Davinsi Josie Sidabutar, mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebut Usman menyimpan sabu dan akan menjualnya.
“Dari hasil penggeledahan, ditemukan alat isap, korek api rakitan, plastik bening, dan gunting. Tapi sabunya belum ketemu,” kata Davinsi, Kamis (3/7).
Pencarian selama hampir tiga jam nyaris tak membuahkan hasil. Namun, polisi mencurigai sebuah sikat pakaian yang tergeletak di depan rumah.
Saat diperiksa, terdengar suara mencurigakan dari dalamnya. Setelah dibuka, polisi menemukan 28 paket sabu yang diselipkan rapi di dalam sikat tersebut.
“Pelaku langsung kami bawa ke kantor untuk diperiksa,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Usman merupakan residivis kasus narkoba, dan mendapatkan sabu dari seseorang yang saat ini masih berada di dalam Lapas. Barang haram itu, katanya, telah dijual ke berbagai kalangan termasuk nelayan dan pekerja lepas.
Kini, Usman dijerat Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (*)
Rizky Jaya Putra saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Rizky Jaya Putra, Kamis (3/7). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuanne, didampingi hakim anggota Wattimena dan Feri Irawan, menghadirkan dua saksi, yakni saksi korban dan saksi penangkap.
Dari keterangan saksi korban, terungkap bahwa uang sebesar Rp30 juta yang diserahkan kepada terdakwa tak pernah dikembalikan. Uang tersebut diduga justru digunakan untuk bersenang-senang oleh Rizky. “Uangnya tidak ada dikembalikan sama sekali, dan setahu saya digunakan untuk bersenang-senang oleh terdakwa,” ungkap saksi korban di hadapan majelis hakim.
Namun, Hakim Wattimena menilai keterangan terdakwa berbelit-belit dan tidak menunjukkan iktikad baik. Ia bahkan langsung meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa secara maksimal. “Anda ini memberikan keterangan yang berbelit. Coba sampaikan yang sebenarnya, catat, tuntut maksimal,” tegas Wattimena.
Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa terdakwa Rizky Jaya Putra telah melakukan rangkaian tindakan penipuan secara sistematis terhadap korban Tinusman Gulo pada akhir Maret 2025. Modus operandi yang digunakan adalah berpura-pura menjadi perantara penjualan baju bekas melalui media sosial. Awalnya, Rizky menghubungi korban melalui aplikasi pesan dengan menyamar sebagai pihak penjual bernama “Pak Joni”.
Ia mengirimkan foto dan video fiktif baju dan sepatu bekas yang diambil dari internet. Untuk meyakinkan korban, terdakwa memalsukan percakapan dengan identitas palsu dan membuat seolah-olah transaksi sudah disepakati dengan penjual.
Korban yang tertipu kemudian mentransfer uang sebesar Rp30 juta ke rekening yang disebutkan terdakwa. Namun, uang tersebut justru digunakan Rizky untuk membayar utang pribadi, termasuk kepada pemilik kapal dan temannya sendiri. Sebagian kecil uang bahkan diberikan kepada seorang teman perempuan terdakwa, yang rekeningnya digunakan sebagai perantara transaksi.
Setelah uang ditransfer, terdakwa terus mengulur waktu dan memberikan berbagai alasan melalui pesan singkat kepada korban. Ia sempat mengirimkan foto gudang dan barang yang ternyata diambil dari Google, guna meyakinkan korban bahwa pengiriman barang sedang diproses.
Namun, hingga awal April, barang tak kunjung dikirim. Rizky juga menolak saat korban hendak mengecek lokasi gudang. Akhirnya, komunikasi terputus dan terdakwa diketahui menginap di sebuah hotel di kawasan Pelita. Ia bahkan mengaku sedang berada di Medan untuk menghindari pertemuan.
Korban yang merasa tertipu, akhirnya menemukan terdakwa di kawasan Batam terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Seibeduk untuk proses hukum lebih lanjut.
Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dalam pasal tersebut, pelaku diancam pidana penjara paling lama empat tahun. (*)
Pemukulan gong oleh Kepala Kejati Kepri menandai resmi diluncurkan program Desa JUARA, Kamis (3/7). F. Diskominfo Lingga untuk BATAM POS
batampos – Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa), Kamis (3/7) di Gedung Daerah Lingga. Forum ini menjadi momentum memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan desa yang akuntabel.
Diskusi yang mengusung tema “Penguatan Peran Kejaksaan RI Untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa” ini melibatkan aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, dan kepala desa se-Kabupaten Lingga.
“Melalui Jaga Desa, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi mendampingi dan membimbing agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai hukum,” ujar Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto sekaligus meluncurkan Program Desa JUARA (Jujur, Aman, Sejahtera).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus berbasis transparansi dan akuntabilitas. Tahun ini, Lingga menerima alokasi dana desa sebesar Rp59,2 miliar untuk 75 desa.
Teguh menekankan bahwa anggaran itu bukan semata untuk pembangunan fisik, melainkan amanah negara yang wajib dijaga.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyebut program Jaga Desa sebagai langkah nyata reformasi birokrasi dari akar rumput.
“Transparansi tak boleh hanya berhenti di kota. Harus sampai ke desa, karena desa hari ini adalah Indonesia esok hari,” katanya.
Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Mukarrom, dalam pemaparannya menyebutkan sedikitnya 14 potensi tindak pidana korupsi di desa, mulai dari proyek fiktif, mark-up anggaran, gratifikasi, hingga perjalanan dinas palsu.
“Dana desa bukan alat politik, bukan pula milik pribadi kepala desa. Ini uang negara. Dan penyalahgunaannya adalah tindak pidana,” tegas Mukarrom.
Ia juga mengungkap adanya praktik pemotongan anggaran oleh oknum kecamatan, laporan fiktif, dan intervensi pihak luar.
Kejaksaan, kata dia, telah memetakan semua potensi penyimpangan dan menawarkan pendampingan hukum preventif bagi desa-desa.
FGD juga memperkenalkan platform jagadesa.kejaksaan.go.id, sebuah kanal pelaporan digital real-time untuk pelaporan penggunaan dana desa.
Melalui kanal ini, kepala desa dapat mengakses pendampingan hukum dan pelaporan tanpa harus menunggu inspeksi manual. (*)
Bawang merah ternyata tak bisa langsung di impor ke Batam. foto Ilustrasi bawang merah dijual di pasar. Foto: jawapos.com
batampos– Ternyata bawang merah dan bawang putih tidak bisa langsung diimpor atau didatangkan dari luar negeri ke Kepri atau Batam. Khusus komoditi ini, hanya bisa masuk lewat pintu tertentu dan satu pun tak ada nama pintu masuk atau Pelabuhan di Kepri atau Batam.
Kepala Karantina Kepri, Herwintarti menyebutkan pelabuhan tertentu saja yang ditetapkan untuk masuknya bawang merah dan bawang putih dari luar negeri.
“Hanya pelabuhan tertentu yang ditetapkan untuk masuknya komoditas ini, di antaranya Tanjung Perak, Belawan, Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta Makassar. Khusus bawang putih bisa melalui Tanjung Priok dan Tanjung Emas jika OPTK-nya terkendali,” kata dia di sela sela pemusnahan bawang merah seberat 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton itu diduga dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen karantina, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp2,85 miliar di di halaman Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Kamis (3/7).
Herwin menjelaskan, posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan dan pergerakan lintas negara menuntut pengawasan ekstra terhadap komoditas pertanian dan pangan. “Ini menjadi tanggung jawab besar kami untuk menjaga biosecurity nasional dari ancaman penyakit tumbuhan,” tambahnya.
Sinergi antara instansi seperti Bea Cukai, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum di bidang karantina. Menurutnya, langkah tegas ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Indonesia dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Disinggung soal pemusnahan, Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menyebutkan aksi pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil penindakan bersama atas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi. Selain tak dilengkapi dokumen kesehatan karantina, komoditas tersebut juga dilalulintaskan melalui pintu masuk yang tidak ditetapkan pemerintah. (*)
