batampos – Bulan Juni 2025 menghadirkan kabar baik bagi kita semua. Memasuki pertengahan tahun, kita akan disambut dengan sejumlah hari libur di bulan Juni 2025.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah menetapkan daftar libur nasional dan cuti bersama tahun 2025, yang diumumkan secara resmi di laman Kemenko PMK.

Informasi ini juga telah dilansir oleh Radar Solo, menyebutkan bahwa akan ada dua long weekend yang patut dinanti. Kapankah itu? Berikut adalah tanggal merah di bulan Juni yang bisa Anda catat:

Minggu, 1 Juni 2025 – Hari Lahir Pancasila

Jumat, 6 Juni 2025 – Hari Raya Idul Adha 1446 H

Senin, 9 Juni 2025 – Cuti Bersama Idul Adha

Jumat, 27 Juni 2025 – Tahun Baru Islam 1447 H

Dengan kombinasi hari libur dan cuti bersama tersebut, terdapat dua momen long weekend, yaitu 6–9 Juni 2025 (Jumat–Senin) dan 27–29 Juni 2025 (Jumat–Minggu)

Tips Maksimalkan Long Weekend Juni 2025

Agar momen istirahat ini tidak terbuang sia-sia, berikut beberapa tips memaksimalkan long weekend:

Buat Perencanaan Sejak Dini: Tentukan tujuan wisata, buat anggaran, dan pesan tiket serta hotel lebih awal untuk menghindari lonjakan harga.

Pilih Destinasi yang Efisien Waktu: Manfaatkan libur singkat dengan memilih tempat wisata lokal atau luar kota yang mudah dijangkau.

Pertimbangkan Staycation: Jika tak ingin bepergian jauh, menginap di hotel dalam kota atau villa pinggiran bisa menjadi alternatif liburan menyenangkan.

Liburan Sehat dan Produktif: Isi libur dengan aktivitas menyegarkan seperti bersepeda, piknik di taman, atau detoks digital untuk mengurangi stres.

Gunakan Waktu Bersama Keluarga: Momen libur adalah kesempatan emas untuk membangun kedekatan dengan keluarga lewat acara sederhana seperti makan malam atau bermain bersama anak.

Dengan dua long weekend di bulan Juni 2025, Anda punya kesempatan untuk istirahat, jalan-jalan, atau mempererat hubungan dengan orang terdekat. Manfaatkan waktu libur secara bijak agar energi dan semangat kembali terisi untuk menjalani sisa tahun dengan lebih produktif. (*)

Artikel Ada 2 Long Weekend di Bulan Juni 2025, Berikut Tips Agar Liburanmu Maksimal! pertama kali tampil pada News.

batampos — Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat penolakan dari Pengadilan Perdagangan AS. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Trump telah bertindak melebihi batas kewenangannya dengan menerapkan tarif luas terhadap negara-negara yang memiliki surplus ekspor ke Amerika Serikat.

Pengadilan di Manhattan tersebut menegaskan bahwa sesuai dengan Konstitusi AS, hanya Kongres yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur perdagangan internasional. Kekuasaan darurat presiden tidak dapat menggantikan peran legislatif dalam hal ini.

“Pengadilan tidak memutuskan apakah tarif tersebut tepat atau berhasil, namun yang pasti, kebijakan tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak didukung oleh ketentuan federal,” tulis tiga hakim dalam putusan mereka pada Kamis (29/5), dikutip dari Reuters.

Segera setelah keputusan diumumkan, pihak administrasi Trump mengajukan banding atas putusan tersebut.

Keputusan ini merupakan hasil dari dua tuntutan hukum yang diajukan secara terpisah. Gugatan pertama datang dari Liberty Justice Center mewakili lima pelaku usaha yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tarif. Gugatan kedua diajukan oleh 13 negara bagian yang menentang kebijakan perdagangan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih maupun kuasa hukum para penggugat. Namun, Stephen Miller, yang menjabat sebagai penasihat utama kebijakan Trump sekaligus mantan wakil kepala staf Gedung Putih, mengecam keputusan itu melalui media sosial, menyebutnya sebagai “kudeta yudisial yang tidak dapat dikendalikan.”

Sementara itu, Jaksa Agung negara bagian Oregon, Dan Rayfield, yang mewakili koalisi negara bagian penggugat, menyebut kebijakan tarif Trump sebagai tindakan yang melanggar hukum, tidak bertanggung jawab, dan merugikan ekonomi nasional. “Putusan ini menjadi bukti bahwa supremasi hukum tetap berlaku, dan kebijakan perdagangan tidak bisa dijalankan secara sepihak oleh presiden,” tegas Rayfield.

Trump sebelumnya mengklaim memiliki otoritas untuk menerapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)—undang-undang yang sejatinya diperuntukkan menangani ancaman darurat nasional, seperti membekukan aset asing.

Dampak dari keputusan pengadilan ini langsung terasa di pasar keuangan. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, dua mata uang yang sering dijadikan aset aman oleh investor dalam situasi tidak pasti. (*)

Artikel Pengadilan AS Batalkan Tarif Impor Trump, Tegaskan Kongres Pemegang Wewenang Perdagangan pertama kali tampil pada News.

batampos – Puncak ibadah haji semakin dekat, namun bagi calon jemaah haji (CJH) Indonesia yang belum memiliki visa, harapan untuk berangkat tahun ini semakin tipis. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan bahwa proses pemvisaan haji telah resmi ditutup pada 26 Mei 2025 pukul 13.50 Waktu Arab Saudi (WAS). Dengan demikian, tidak ada lagi jalur tambahan bagi siapa pun untuk berangkat haji tahun ini.

Hilman mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran yang menjanjikan keberangkatan dadakan atau visa baru, karena hal tersebut berpotensi menjadi penipuan. “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025 pukul 13.50 WAS,” tegasnya di Jeddah.

Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus. Namun, visa yang diproses untuk jemaah reguler sempat mencapai 204.770 karena ada penggantian bagi jemaah yang batal berangkat. Hingga batas akhir, tercatat 203.279 visa reguler yang sudah siap diberangkatkan. Masa pemberangkatan terakhir ditetapkan pada 31 Mei 2025.

Sementara itu, pemerintah Arab Saudi tahun ini tidak menerbitkan visa haji furoda (undangan kerajaan) untuk Indonesia. Hal ini sempat dikeluhkan sejumlah pengusaha travel haji, karena mereka tidak bisa lagi menjual paket haji furoda yang nilainya mencapai ratusan juta.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penerbitan visa haji furoda bukan kewenangan pemerintah Indonesia. “Kita menunggu Saudi,” katanya pada 29 Mei. Meskipun begitu, Nasaruddin mengatakan akan terus membantu mencari kepastian informasi mengenai jatah visa haji furoda untuk Indonesia. Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta itu mengatakan bahwa sejatinya visa haji furoda sudah ada pengajuan, hanya saja masih ada daftar tunggunya. “(Jadi visa haji furoda) belum keluar,” kata dia.

Dengan ditutupnya proses pemvisaan dan tidak adanya jatah visa haji furoda, calon jemaah haji yang belum memiliki visa diimbau untuk tidak mudah percaya dengan tawaran yang tidak jelas dan memastikan informasi melalui sumber resmi.

Artikel Visa Haji Ditutup, Tak Ada Jatah Furoda untuk Indonesia pertama kali tampil pada News.