batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno merespons singkat polemik keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai, hal ini merupakan ranah institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut.

Jokowi selama ini diketahui sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi masuk UGM pada 1980 dan lulus pada November 1985.

“Oh itu biar anu aja, biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan (yang menjelaskan, red). Kita percaya penuh,” ujar Pratikno saat ditanya soal keabsahan ijazah Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (19/5).

Menurut dia, perguruan tinggi merupakan institusi yang kredibel dan memiliki kelengkapan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, daripada berpolemik, ia menyarankan agar pertanyaan terkait hal itu disampaikan langsung pada pihak yang menerbitkan ijazah.

“Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Kita lihat jawabannya seperti apa,” ungkapnya.

Pratikno pun tidak menjelaskan lebih jauh dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak universitas terkait. Seperti diketahui, isu keaslian ijazah Jokowi ramai diperbincangkan setelah sempat diembuskan oleh pakar telematikan Roy Suryo.

Roy bahkan sempat mendatangi UGM untuk meminta keterangan langsung mengenai hal ini.Isu ini makin melebar usai munculnya gugatan terhadap sejumlah pimpinan UGM, termasuk dosen pembimbing akademik Jokowi.

Mereka digugat oleh advokat dan pengamat sosial Komardin ke PN Sleman terkait ijazah Jokowi ini. Alasannya, UGM dinilai tidak terbuka soal keaslian ijazah Jokowi. Hal ini kemudian menyebabkan kegaduhan dan anjloknya nilai rupiah.

Dalam gugatannya, pria asal Makassar ini menuntut ganti rugi pada UGM mencapai triliunan rupiah. Tak kunjung reda, giliran Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya atas tudingan tersebut. Sejumlah bukti disebutnya telah diserahkan pada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. (*)

Artikel Tanggapi Polemik Ijazah Jokowi, Begini Kata Mantan Rektor UGM pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, akhirnya angkat bicara soal dugaan penerimaan aliran uang judi online (judol), sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) disebut menerima jatah 50 persen. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu secara tegas membantahnya.

“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” kata Budi kepada wartawan, Senin (19/5).

Budi mengatakan, publik mesti jernih melihat narasi jahat ini agar tidak terjebak di dalam pemahaman yang salah. Menurutnya, narasi alokasi 50 persen uang dari hasil perlindungan situs judi online merupakan kongkalikong di antara para tersangka, bukan inisiatif atau permintaan dirinya.

“Jadi, itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada” ujar Budi.

“Justru ketika itu saya malah menggencarkan pemberantasan situs judol. Boleh dicek jejak digitalnya,” sambungnya.

Budi menegaskan, dirinya siap untuk membuktikan bahwa sama sekali tidak terlibat di dalam praktik perlindungan situs judol itu di proses hukum. Menurut dia, ada tiga poin penting yang dapat membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan situs judi online seperti narasi yang beredar.

“Intinya, pertama mereka (para tersangka) tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum,” ujar Budi Arie.

“Jadi, sekali lagi, itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku,” tambahnya.

Kedua, Budi mengklaim tidak tahu menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Ia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat.

“Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan,” tegasnya.

Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online (judol) yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Adapun para terdakwa adalah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.

Nama Budi Arie Setiadi disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online (judol). Dalam surat dakwaan tersebut dibeberkan, bahwa Budi Arie Setiadi meminta terdakwa Zulkarnaen Apriliantony mencarikan seseorang yang bisa membantu mengumpulkan data situs judi online.

Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto, yang meskipun tidak lulus seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana, tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi langsung dari sang menteri.

“Zulkarnaen Apriliantony memperkenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie, dan selanjutnya Adhi tetap diterima bekerja meskipun tidak lolos seleksi,” demikian bunyi surat dakwaan tersebut yang beredar di kalangan wartawan dan media sosial. (*)

Artikel Disebut Terima Jatah 50 Persen Aliran Uang Judol, Menteri Budi Arie Membantah pertama kali tampil pada News.

batampos – Menjelang fase puncak haji atau wukuf di Arafah yang tinggal 17 hari lagi (diperkirakan jatuh pada 5 Juni 2025), kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian serius. Data terbaru mencatat, hingga 18 Mei 2025 pukul 16.00 waktu Arab Saudi, sudah 28 jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci.

Menurut Kabid Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dr. Mohammad Imran, MKM, sebagian besar jemaah yang wafat mengalami penyakit jantung dan sepsis (infeksi sistemik akibat penurunan daya tahan tubuh).

“Penyebab kematian terbanyak adalah penyakit jantung dan sepsis atau infeksi menyeluruh akibat penurunan dari tahan tubuh dan penyakit yang sudah berat,” jelasnya di Kantor Daker Makkah.

Tingginya suhu udara di Makkah yang mencapai 42 hingga 46 derajat Celcius, ditambah kelembaban rendah (di bawah 36 persen), menjadi tantangan besar bagi jemaah.

Terutama mereka yang berusia lanjut dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Dehidrasi dan kelelahan menjadi faktor pemicu utama perburukan kondisi jemaah.

Untuk itu, PPIH kembali menekankan pentingnya membatasi aktivitas fisik dan menjaga kebugaran tubuh.

“Kami himbau agar jemaah istirahat cukup setelah tiba di Makkah sebelum melaksanakan umrah wajib,” kata dr. Imran. Ia juga meminta agar jemaah tidak keluar hotel di jam terik, khususnya antara pukul 10.00 hingga 16.00 waktu Arab Saudi (sekitar 14.00 hingga 20.00 WIB), kecuali untuk keperluan penting.

Selain itu, jemaah dianjurkan memperbanyak minum air putih atau air zamzam, minimal 200 cc setiap jam, meskipun tidak merasa haus. Hal ini penting untuk mencegah dehidrasi yang bisa memperparah kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula tidak stabil.

PPIH juga menyarankan jemaah untuk mengutamakan ibadah ringan. “Hindari ibadah berat seperti umrah sunnah berulang kali. Utamakan zikir, membaca Al-Qur’an, dan bersedekah yang tak kalah mulia,” ucap dr. Imran.

Bagi jemaah lansia dan komorbid, fasilitas rukhsah (keringanan) dapat dimanfaatkan, seperti menggunakan kursi roda saat tawaf dan sai, serta mendapat pendampingan saat beraktivitas di luar hotel. Jangan biarkan jemaah rentan beraktivitas sendiri.

Yang tak kalah penting, jemaah diminta konsultasi kesehatan minimal satu kali dalam seminggu dengan dokter kloter, serta minum obat secara teratur sesuai anjuran. Bila muncul keluhan, segera melapor ke petugas kesehatan untuk penanganan dini.

Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan tidak ada lagi jemaah yang jatuh sakit parah, apalagi hingga meninggal dunia. PPIH mengingatkan, menjaga kesehatan bukan sekadar kewajiban fisik, tapi juga bagian dari ikhtiar ibadah itu sendiri. (*)

Artikel 28 Calon Jemaah Haji Indonesia Wafat, Mayoritas karena Penyakit Jantung dan Sepsis pertama kali tampil pada News.