Ilustrasi. Keberangkatan Kloter Pertama Calon Jemaah Haji (CJH) Embarkasi Batam yang dilayani melalui Bandara Internasional Hang Nadim. Foto. PT BIB untuk Batam Pos.
batampos – Setelah sempat tertunda karena kondisi kesehatan, dua jemaah haji asal Provinsi Riau akhirnya dapat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Batam bersama Kloter 15. Keduanya sebelumnya mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani perawatan serta pemantauan medis.
“Alhamdulillah, dua jemaah yang sebelumnya sakit telah dinyatakan sembuh dan berhasil bergabung dengan Kloter 15. Keduanya sempat dimutasi dari Kloter 7 dan Kloter 10 karena kondisi kesehatan,” ujar Sekretaris PPIH Embarkasi Batam, Zulkarnain Umar, Senin (19/5).
Kedua jemaah tersebut adalah Parngadi bin Wakirun Jokarto asal Indragiri Hilir dan Lasin Slamat Abdullah asal Kuantan Singingi.
Sementara itu, satu jemaah lainnya, Rusani Wahab Malin asal Pekanbaru, masih menjalani observasi di klinik embarkasi. Ia baru keluar dari rumah sakit akibat gangguan paru-paru dan kini membutuhkan oksigen tambahan.
“Rusani sedang dalam observasi. Ia butuh pendamping medis jika diberangkatkan, namun saat ini belum tersedia,” jelas Zulkarnain.
Jika kondisinya tak memungkinkan, Rusani akan dipulangkan ke keluarganya. PPIH juga telah menyiapkan jemaah cadangan yang sudah melunasi biaya haji sebagai pengganti bila ada yang gagal berangkat.
PPIH mengingatkan para jemaah untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, mengingat suhu di Madinah saat ini berkisar 35 derajat Celcius dengan kelembaban rendah.
“Kami minta para jemaah menjaga kondisi tubuh, minum cukup air, dan tidak memaksakan diri dalam ibadah,” imbaunya.
Keberangkatan terakhir ke Madinah dilakukan pada Sabtu (17/5) lalu melalui Kloter 16 asal Jambi dengan total 445 jemaah. Hingga kini, total jemaah dari Embarkasi Batam yang sudah tiba di Arab Saudi mencapai 7.103 orang, termasuk petugas.
Selanjutnya, kloter 17 hingga 25 akan diberangkatkan dengan tujuan Jeddah. Kloter 17 yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan terbang pada 20 Mei. (*)
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan yang akan meninggalkan area parkir di kawasan Batam Center beberapa waktu lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah memetakan ulang potensi perparkiran di seluruh wilayah kota, sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Dinas Perhubungan (Dishub) Batam menggandeng konsultan PT Hirfi Studio untuk melakukan survei menyeluruh terhadap lokasi parkir eksisting maupun potensi titik baru, sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2025.
Kepala Dishub Batam, Salim, mengatakan survei ini menjadi langkah awal penting mengingat belum adanya pemetaan terbaru pasca kenaikan tarif parkir.
“Sehubungan dengan adanya kenaikan tarif parkir, kita memang belum melakukan survei terbaru. Jadi kita ingin melihat potensi parkir sekarang ini seberapa besar,” kata dia, Senin (19/5).
Surve yang dilakukan mencakup seluruh wilayah Batam, baik lokasi parkir yang sudah ada maupun area yang berpotensi untuk dijadikan lokasi baru. “Kita survei seluruh di lokasi Batam, baik yang sudah ada maupun kemungkinan masih memungkinkan untuk dijadikan lokasi parkir, artinya potensi baru,” tambah Salim.
Saat ini, tercatat sekitar 700 titik parkir yang tersebar di Batam. Jumlah tersebut terdiri atas parkir mandiri, parkir tepi jalan umum, hingga yang dikelola melalui skema outsourcing. Tetapi, jumlah ini masih bisa bertambah tergantung hasil akhir kajian yang tengah dilakukan oleh pihak konsultan.
“Kalau data kita untuk semua titik parkir meliputi parkir mandiri, parkir tepi jalan umum, parkir yang outsourcing, sekitar 700 titik. Nanti kalau ada yang dianggap konsultan sebagai potensi baru, ya kita minta juga untuk dimasukkan di dalamnya,” kata dia.
Proses survei sendiri telah berjalan selama tiga pekan terakhir dan ditargetkan rampung pada bulan Juli mendatang. Hasilnya nanti akan menjadi pijakan bagi Dishub untuk merumuskan kebijakan baru di sektor perparkiran, termasuk dalam hal penetapan target pendapatan dan pengembangan sistem layanan.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, Dishub Batam menetapkan target retribusi parkir sebesar Rp18 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan dorongan peningkatan efektivitas pengelolaan parkir dan digitalisasi sistem.
“Kita target Rp18 miliar di 2025. Di triwulan pertama ini saja, kita sudah hampir mencapai Rp4 miliar dari sektor parkir,” ujarnya.
Rata-rata penerimaan parkir per bulan pun mencatatkan angka surplus. Dari target bulanan sebesar Rp1 miliar, realisasi yang dicapai mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini menjadi indikator sektor parkir masih memiliki potensi besar untuk digarap lebih maksimal. (*)
batampos – Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami penurunan menjadi 6,89 persen per Februari 2025, kondisi di Kota Batam justru dinilai berpotensi memburuk. Sejumlah faktor, mulai dari efisiensi industri hingga kebijakan pembatasan kegiatan aparatur sipil negara (ASN), dikhawatirkan mendorong peningkatan angka pengangguran di kota industri tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengungkapkan bahwa data spesifik mengenai pengangguran di Batam baru akan dikumpulkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 mendatang. Meski demikian, sejumlah indikator awal mengarah pada kemungkinan memburuknya situasi ketenagakerjaan.
“Saat ini, banyak perusahaan industri di Batam menerapkan sikap wait and see, terutama terkait kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan penundaan produksi dan perekrutan tenaga kerja baru,” jelas Eko, Senin (19/5).
Selain sektor industri, penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan perdagangan.
“Sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi yang sangat bergantung pada pergerakan wisatawan kini mulai melemah,” tambahnya.
Eko juga menyebut dampak dari kebijakan pembatasan kegiatan ASN di hotel-hotel yang mulai diberlakukan beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan efek domino terhadap ekonomi lokal, khususnya terhadap pelaku usaha jasa dan pekerja informal.
“Terkait pengurangan kegiatan ASN di hotel tentunya berdampak pada perekonomian dan berpotensi demikian (penganguran-red),” ungkapnya.
Sementara itu, secara umum TPT di Provinsi Kepri tercatat menurun sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Februari 2024. Namun secara absolut, jumlah pengangguran justru mengalami kenaikan tipis sekitar 440 orang, menjadi 75.210 orang dari total angkatan kerja sebanyak 1.091.750 orang.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menuturkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi lapangan kerja terbesar di Kepri, diikuti oleh sektor pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, serta perdagangan. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ketenagakerjaan sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi global maupun kebijakan domestik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid sebelumnya mengatakan, efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai berdampak besar terhadap sektor perhotelan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang sebelumnya sudah dijadwalkan, kini mulai ditunda.
“Ini sangat berpengaruh karena selama ini yang banyak memesan kegiatan seperti pameran, pertemuan, workshop, dan sosialisasi adalah pemerintah. Dengan adanya pengurangan ini, kita harus bersiap karena beberapa hotel berpotensi melakukan PHK,” ujar Rafki.
Meskipun di Batam belum ada laporan resmi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan, Rafki menyebutkan bahwa di beberapa daerah lain sudah terjadi pengurangan karyawan akibat penurunan kegiatan pemerintah hingga 30 persen.
“Penurunan 30 persen itu cukup besar. Kalau ini terus berlanjut, mau tidak mau akan ada pengurangan karyawan. Sebab, untuk bertahan, hotel-hotel harus melakukan efisiensi agar tidak sampai gulung tikar,” jelasnya.
Rafki menambahkan bahwa beberapa daerah di Jawa sudah mulai mengalami dampak dari kebijakan efisiensi ini. Namun, di Batam sendiri, situasi masih dalam tahap pemantauan.
Sebagai langkah mitigasi, Rafki menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mengadakan event berskala internasional guna menutup kekosongan dari sektor MICE pemerintah. Menurutnya, even internasional tidak memerlukan anggaran besar karena dapat ditopang melalui tiket masuk dan sponsorship.
“Yang bisa dilakukan adalah menggelar event-event internasional melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini bisa jadi solusi agar hotel-hotel tetap hidup,” katanya.
Selain itu, Rafki juga mengungkapkan bahwa saat ini wisata golf di Batam sedang mengalami peningkatan kunjungan, terutama dari wisatawan Korea. Banyak wisatawan yang tinggal selama satu bulan di Batam untuk belajar golf, khususnya di Palm Spring.
“Setiap minggu selalu ada wisatawan asing datang ke Batam untuk bermain golf. Ini bisa menjadi peluang bagi hotel-hotel untuk tetap bertahan,” tambahnya. (*)
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meluncurkan situs resmi Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, Senin (22/4). (istimewa)
batampos – Nama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi tengah menjadi perbincangan hangat. Hal ini setelah nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu, disebut-sebut terima aliran jatah uang judi online (judol) sebesar 50 persen.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan pihak Istana tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap pada komitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku.
“Ya, ikuti saja prosedur hukum. Kita kan enggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu,” kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
Menurut Hasan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum judi online kepada aparat penegak hukum. Ia menilai bahwa jalannya proses persidangan akan mengungkap siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, tanpa perlu campur tangan dari pihak manapun.
“Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,” ucap Hasan.
Hasan juga mengingatkan agar publik dapat memantau proses yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi setiap proses hukum.
“Jadi, kita tunggu saja proses-proses seperti ini. Dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi, kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan,” ujarnya.
Saat disinggung apakah ada komunikasi langsung antara pihak Istana dengan Budi Arie mengenai tuduhan tersebut, Hasan mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Saya tidak punya informasi soal itu. Tapi kan kalau komunikasi tidak sulit, ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi, komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa saat ini belum ada proses hukum yang dikenakan terhadap Budi Arie. “Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi, artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi, kita pantau saja,” ucap Hasan.
Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online (judol) yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5). Adapun para terdakwa adalah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.
Nama Budi Arie Setiadi disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online (judol). Dalam surat dakwaan tersebut dibeberkan, bahwa Budi Arie Setiadi meminta terdakwa Zulkarnaen Apriliantony mencarikan seseorang yang bisa membantu mengumpulkan data situs judi online.
Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto, yang meskipun tidak lulus seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana, tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi langsung dari sang menteri.
“Zulkarnaen Apriliantony memperkenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie, dan selanjutnya Adhi tetap diterima bekerja meskipun tidak lolos seleksi,” demikian bunyi surat dakwaan tersebut yang beredar di kalangan wartawan dan media sosial. (*)
Alat berat dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Foto. Kecamatan Sagulung untuk Batam Pos
batampos – Pihak Kecamatan Sagulung, Kota Batam, rutin galakan kegiatan gotong royong membersihkan sampah di sejumlah titik sepanjang akhir pekan lalu. Aksi ini melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan di kawasan industri, sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Kegiatan gotong royong ini difokuskan pada pembersihan sampah yang menumpuk di pinggir jalan, terutama di kawasan Kavling Seroja dan sekitar kawasan industri Horizon. Penumpukan sampah di titik-titik ini dinilai sudah cukup mengganggu dan perlu segera diatasi secara bersama-sama.
Camat Sagulung, M Hafiz Rozie, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab bersama semua pihak dalam menjaga kebersihan wilayah. “Kami libatkan banyak unsur, termasuk perusahaan, agar kesadaran terhadap persoalan sampah ini bisa ditangani secara kolektif,” ujarnya.
Menurut Hafiz, kondisi saat ini sudah mulai membaik. Salah satu faktor yang mendukung adalah keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) baru di wilayah Sei Binti, yang membantu mengurai penumpukan sampah di jalanan.
Sampah-sampah yang terkumpul dari kegiatan gotong royong maupun dari masyarakat kini dikonsolidasikan di TPS sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Ini membuat alur pengelolaan sampah menjadi lebih tertib dan terorganisir.
Hafiz juga mengimbau agar masyarakat turut mendukung upaya ini dengan cara membuang sampah secara tertib. “Tanpa dukungan masyarakat, upaya kami tidak akan maksimal. Kami harap warga mulai sadar dan disiplin dalam membuang sampah,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sebelumnya juga menyampaikan harapan serupa. Ia menegaskan pentingnya membangun kembali budaya gotong royong dan disiplin dalam pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
“Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, akan terus mengangkut sampah secara rutin. Tapi masyarakat juga harus menjaga, dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ujarnya. (*)
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura.
batampos – Semangat kolaborasi lintas negara kembali diperkuat dengan peluncuran platform promosi wisata bernama Jiran Istimewa (JIWA). Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meresmikan program ini atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peluncuran berlangsung di Atrium Timur Mega Mall Batam Centre, Sabtu (17/5), bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru dan para pelaku industri pariwisata dari Johor dan Kepri.
JIWA merupakan platform inovatif yang memanfaatkan kedekatan geografis, sosial, dan budaya antara Kepri dan Johor sebagai nilai tambah nyata bagi warganya. Melalui program ini, masyarakat Kepri dan Johor cukup menunjukkan KTP Kepri atau ID Card Johor untuk menikmati berbagai insentif dari pelaku industri wisata. Ragam insentif yang ditawarkan meliputi diskon hotel, transportasi, kuliner, layanan kebugaran, hingga akses ke berbagai destinasi wisata, tergantung kebijakan masing-masing penyedia layanan.
“Kepri adalah salah satu dari tiga gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia, sejajar dengan Bali dan DKI Jakarta. Sebagai destinasi wisata lintas batas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, Kepri memiliki posisi strategis dalam pengembangan kerja sama internasional di sektor pariwisata,” kata Wagub Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya.
Ia menegaskan, peluncuran JIWA adalah bagian dari penguatan kerja sama Special Border Treatment antara dua wilayah yang telah lama memiliki kedekatan historis dan budaya.
“JIWA bukan organisasi bisnis, melainkan ruang bersama untuk menanamkan pola pikir bahwa kita, sebagai warga perbatasan, adalah tetangga yang bisa saling berbagi dan bekerja sama,” ujarnya.
Dukungan penuh juga disampaikan Konjen RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, yang menyebut JIWA sebagai hasil nyata dari upaya satu tahun terakhir KJRI dalam mengoptimalkan potensi kedekatan Kepri–Johor.
“Kedekatan geografis, sosial, dan budaya adalah modal utama hubungan kita. JIWA diharapkan menjadi pendorong peningkatan kunjungan wisata dan mempererat hubungan masyarakat lintas batas,” ungkap Konjen Sigit. Ia juga mengapresiasi sinergi antara Dinas Pariwisata Kepri dan seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung terwujudnya JIWA.
JIWA menjadi bagian dari rangkaian ASITA Kepri – BCA Travel Fair 2025 di Mega Mall Batam Centre. Hingga 17 Mei 2025, tercatat 24 pelaku industri wisata dari Kepri telah bergabung, meliputi pemilik hotel, operator ferry, restoran/kafe, agen perjalanan, pusat kebugaran, hingga pengelola destinasi dan atraksi wisata.
Dari Johor, dukungan datang dari 30 hotel anggota Malaysia Budget and Business Hotel Association (MyBHA) Chapter Johor, yang memberikan potongan harga 10–30 persen kepada pemegang KTP Kepri yang menginap.
JIWA diharapkan terus tumbuh dengan semakin banyaknya pelaku pariwisata yang bergabung. Pihak yang berminat bisa menghubungi redaksi Wonderful Riau Islands/Wonderful Kepri atau KJRI Johor Bahru melalui hotline ekonomi di +60-14-916-0488. (*)
batampos – Penangkapan jutaan batang rokok ilegal oleh Bea Cukai Batam pada 15 Mei 2025 lalu memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, dalam proses pengangkutan barang bukti tersebut, digunakan kendaraan dinas milik institusi militer. Dugaan pun mengarah pada kemungkinan keterlibatan aparat dalam jaringan penyelundupan rokok tanpa cukai ini.
Penindakan bermula dari informasi pengiriman rokok ilegal yang akan diberangkatkan melalui Pelabuhan RoRo ASDP Telaga Punggur, Batam. Petugas Bea Cukai lalu melakukan patroli dan menemukan aktivitas mencurigakan di Jalan Pattimura, Kabil.
“Kami temukan aktivitas bongkar muat rokok ilegal di pinggir jalan satu arah menuju Pelabuhan RoRo Punggur. Ketika kami datangi, sopir dan buruh yang terlibat langsung kabur meninggalkan barang yang belum sempat dimuat,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Batam, Muhtadi, Senin (19/5).
Karena tidak memiliki kendaraan operasional, Bea Cukai mengaku meminta bantuan dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam untuk mengangkut barang bukti ke gudang penyimpanan di Batuampar.
“Kami tidak punya truk operasional yang tersedia saat itu. Jadi kami koordinasi dengan teman-teman di Lantamal untuk membantu membawa rokok tersebut,” kata dia.
Barang bukti yang disita mencapai 3,5 juta batang rokok tanpa pita cukai. Bea Cukai memperkirakan nilai totalnya mencapai Rp5,3 miliar. Hingga saat ini, belum diketahui siapa pemilik rokok tersebut maupun tujuan pengirimannya.
Muhtadi menyebut masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengenai kendaraan yang digunakan para pelaku. “Mobil yang digunakan masih dalam penyelidikan. Truk awal yang kami temukan di lokasi tidak ada tanda-tanda sebagai kendaraan dinas, itu kendaraan umum,” tambahnya.
Terkait dua orang pelaku yang kabur saat penggerebekan, ia belum dapat memastikan identitas mereka. Pihaknya juga belum bisa mengonfirmasi apakah nomor polisi kendaraan pengangkutan rokok oleh pelaku sudah diperiksa atau belum.
Sementara itu, dugaan keterlibatan aparat mencuat setelah adanya pemberitaan bahwa rokok ilegal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dinas militer. Lantamal IV Batam pun membantah.
Wakil Komandan Lantamal IV Batam, Kolonel (P) Ketut Budiantara, menegaskan truk TNI AL yang digunakan hanyalah sebagai bentuk bantuan kepada Bea Cukai atas permintaan resmi.
“Kami hanya membantu angkut barang hasil penindakan dari lokasi ke gudang Bea Cukai. Tidak ada keterlibatan anggota kami dalam penyelundupan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan munculnya berita yang seolah-olah mengaitkan Lantamal IV dengan kegiatan ilegal tersebut. Ketut meminta media untuk melakukan konfirmasi sebelum mempublikasikan informasi yang berpotensi menyesatkan.
“Teman-teman wartawan harus cek dulu ke instansi atau pejabat terkait sebelum memberitakan hal-hal yang sensitif seperti ini,” katanya.
Meski demikian, fakta bahwa kendaraan militer digunakan dalam pengangkutan rokok ilegal—walaupun atas nama bantuan—menjadi catatan tersendiri. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan oleh Bea Cukai Batam. Keterangan lengkap dari para pelaku yang kabur menjadi kunci untuk mengungkap siapa aktor utama di balik peredaran rokok ilegal bernilai miliaran rupiah ini. (*)
batampos – PT Capella Dinamik Nusantara, sebagai main dealer sepeda motor Honda di wilayah Kepulauan Riau, kembali menggelar ajang bergengsi Technical Skill Contest 2025 Regional KEPRI. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas layanan para Teknisi dan Service Advisor (SA) Honda di seluruh jaringan dealer wilayah Kepri.
Dalam kontes tahun ini, tercatat sebanyak 117 peserta mengikuti tahapan seleksi awal, yang terdiri dari 88 orang Teknisi dan 29 orang Service Advisor. Seluruh peserta mengikuti seleksi awal secara online, yang mencakup soal-soal seputar Pengetahuan Umum, Engine, Electrical, Chassis, dan Fuel System.
Setelah melewati tahapan seleksi yang ketat, terpilih 6 finalis dari masing-masing kategori, yaitu Teknisi dan Service Advisor, untuk mengikuti babak final yang menguji kemampuan teknis dan pelayanan secara langsung.
“Technical Skill Contest ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan sarana pembinaan dan pengembangan keterampilan para teknisi dan Service Advisor. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan di seluruh jaringan Honda di wilayah Kepulauan Riau,” ujar Johandi, selaku Technical Service Manager PT Capella Dinamik Nusantara.
Ujian Kompetensi dalam Dua Kategori
Dalam kategori SA (Service Advisor), para finalis mengikuti serangkaian ujian yang terdiri dari Ujian Teori, Praktek Meja, Role Play, hingga uji Technical Knowledge. Mereka diuji Kompetensi komunikasi, ketepatan diagnosa, dan kualitas pelayanan menjadi penilaian utama dalam kontes ini.
Sementara itu, dalam kategori Teknisi, peserta diuji melalui Ujian Teori, Praktek Meja, serta kemampuan dalam Periodical Maintenance dan Troubleshooting. Para finalis akan menunjukkan keahlian mereka dalam menganalisa dan menyelesaikan berbagai tantangan teknis yang kompleks secara akurat.
Berdasarkan hasil penjurian ketat dari tim internal PT Capella Dinamik Nusantara, untuk kategori Teknisi, Juara pertama diraih oleh Olimp Julio Gea dari PT Senturi Ultra Dinamis II, Juara kedua Umar Nur Said dari CV Mitra Ideal Motor, dan Juara ketiga Rizki Damanik dari PT Senturi Ultra Dinamis.
Sementara itu, pada kategori Service Advisor, M. Zaenudin dari PT Tajelin Sejahtera berhasil meraih Juara pertama, diikuti oleh Dwi Agus Setyono dari PT Senturi Ultra Dinamis sebagai Juara kedua, dan Saiful Nurkholis dari Capella Service Center Bengkong sebagai Juara ketiga.
juara pertama dari masing-masing kategori akan mewakili wilayah Kepulauan Riau dalam ajang Kompetisi Nasional Honda yang akan digelar pada bulan Juli mendatang.
“Kontes ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga dan meningkatkan standar layanan Honda kepada konsumen. Kami bangga atas dedikasi dan semangat para peserta dalam mengasah kemampuan mereka demi memberikan layanan terbaik,” tambah Johandi. (*)
Warga Tanjung Siambang saat mendatangi kantor Gubernur Kepri untuk mempertanyakan soal sertifikat tanah, Selasa (19/5). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Ratusan warga Tanjung Siambang, Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang mendatangi Kantor Gubernur Kepri, Senin (19/5).
Mereka datang dengan menyampaikan protes, terkait tidak jelasnya status perumahan dan sulitnya membuat sertifikat tanah di tempat tersebut.
Ratusan warga tersebut menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) menerbitkan sertifikat tanah yang selamat ini menjadi tempat berdirinya rumah mereka di Tanjung Siambang. Terlebih, penerbitan sertifikat tanah tersebut merupakan janji dari Pemprov.
“Sudah 15 tahun kami tinggal disana. Namun, hingga saat ini sertifikat tanah yang dijanjikan belum diserahkan ke kita,” kata Koordinator Aksi, Abdul Fatah di Halaman Gedung Gubernur Kepri.
Selain masalah sertifikat tanah, para warga juga meminta Pemprov untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) berupa jalan yang ada di Perumahan tersebut. Akses jalan yang layak tersebut sangat dibutuhkan, karena dilintasi oleh kurang lebih 800an orang.
“Tadi kita juga sudah diajak audensi, katanya tadi tahun depan akan dianggarkan untuk perbaikan jalan. Sementara sertifikat tanah masih belum ada solusi yang pasti,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan bahwa penerbitan sertifikat tanah warga Tanjung Siambang terkendala akibat aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, tanah milik Pemerintah Daerah tidak bisa dihibahkan secara perorangan.
Sehingga Pemprov Kepri, kata dia saat ini masih mencarikan solusi terkait hal tersebut. Saat ini, Pemprov hanya memberikan surat sementara yang menyatakan bahwa tanah di Tanjung Siambang merupakan milik warga.
“Wajar mereka meminta kepastian. Karena tidak ada ikatan tetap. Namun kita sudah berikan surat sementara, yang menandakan tanah tersebut milik mereka (warga),” tegasnya.
Sementara untuk fasum berupa jalan, ia akan melaporkan ke Gubernur Kepri terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan. “Nanti saya sampaikan ke pak Gubernur. Agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
Kemacetan terjadi di jalan rusak menuju pelabuhan Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Kondisi jalan menuju Pelabuhan Sagulung, Kota Batam, kian memprihatinkan. Kerusakan parah yang terjadi di sepanjang ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas macet, terutama pada jam-jam sibuk. Deretan kendaraan berat seperti kontainer, truk gandeng, dan truk pengangkut material tanah bercampur dengan kendaraan umum lainnya, mengular hingga beberapa kilometer.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa lubang-lubang besar tersebar hampir merata di badan jalan. Kerusakan ini memaksa kendaraan, terutama yang bermuatan berat, melaju dengan sangat pelan demi menghindari kerusakan lebih lanjut atau kecelakaan. Alhasil, laju lalu lintas melambat drastis dan antrean kendaraan tak terhindarkan.
Kerusakan jalan terlihat mulai dari simpang Polsek Batuaji hingga ke area Pelabuhan Sagulung. Diketahui, ada ratusan titik lubang yang bertambah dalam dan lebar selama musim hujan yang baru berlalu. Jalanan yang seharusnya menjadi jalur utama distribusi logistik ini kini justru menjadi titik kemacetan harian yang dikeluhkan warga dan pengusaha.
Husni, salah seorang pengguna jalan, mengaku sangat terganggu dengan kondisi ini. “Kami berharap ini segera ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan terus, bukan hanya macet, tapi rawan kecelakaan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ahmad, tokoh masyarakat dari Sungai Aleng, juga menyoroti lambannya penanganan jalan rusak tersebut.
Lurah Sei Binti, Jamil, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut kerusakan jalan sudah sangat parah dan memang telah diusulkan untuk perbaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Masih menunggu perbaikan nya. Usulan dari kami sudah disampaikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kota Batam, Suhar, menjelaskan bahwa perbaikan jalan memang sedang berjalan di beberapa titik di Batam. Menurutnya, pengerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan usulan yang telah masuk dan ketersediaan anggaran.
“Jalan menuju Pelabuhan Sagulung memang masuk dalam prioritas, namun akan ditindaklanjuti sesuai perencanaan dan anggaran yang tersedia. Kami mohon masyarakat bersabar karena semua dilakukan bertahap,” jelas Suhar.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan percepatan perbaikan di titik-titik yang paling kritis.
Untuk saat ini, masyarakat dan pengguna jalan masih harus bersabar menghadapi kemacetan yang terjadi setiap hari. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera mempercepat proses perbaikan agar arus logistik dan transportasi warga kembali lancar, serta menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar. (*)