batampos – Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, membuka kemungkinan adanya pergantian antarwaktu atau PAW terhadap Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP, Mangihut Rajagukguk, yang tengah terseret dugaan kasus penipuan dan penggelapan.

Keputusan apa pun disebut masih menunggu hasil resmi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam. Keputusan itu belum bisa diambil sebelum ada laporan resmi dari BK ke pimpinan dewan.

“Semua serba mungkin. Yang penting kita ikuti dulu. BK ini adalah laporan etik. Kalau belum clear, belum bisa kita sampaikan,” katanya, Rabu (14/5).

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Mangihut ini telah menjadi perhatian publik. Namun hingga kini, belum ada kejelasan sikap resmi DPRD Batam lantaran laporan dari BK belum disampaikan.

Menurut Kamal, laporan itu sebenarnya dijadwalkan diserahkan hari ini. Tetapi, Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadhli, dikabarkan sedang sakit, sehingga proses pelaporan tertunda.

“Ketua BK lagi sakit sekarang, jadi belum melaporkan itu ke saya,” katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran etik memang harus melalui Ketua BK terlebih dahulu sebelum pimpinan DPRD bisa mengambil sikap atau keputusan apa pun.

“Secara etikanya biar Ketua BK yang melaporkan ke pimpinan DPRD. Setelah itu nanti baru bisa kita ambil kesimpulan. Sekarang ini kita belum tahu hasilnya apa,” kata Kamal.

Selain dari jalur BK, Kamal juga menyampaikan bahwa belum ada komunikasi atau sikap resmi dari Fraksi PDIP terkait kasus yang melibatkan kadernya tersebut.

Kasus Mangihut mencuat ke publik setelah adanya laporan dari salah seorang pengusaha yang menuduhnya melakukan penipuan dan penggelapan jual beli pasir hasil dredging. Laporan ini tidak hanya berdampak hukum, tapi juga berimplikasi pada posisi Mangihut sebagai wakil rakyat.

DPRD Batam, melalui BK, bertugas menilai apakah dugaan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etik dan apakah rekomendasi sanksi, termasuk PAW, akan diajukan. Namun prosesnya kini terhambat oleh absennya Ketua BK dalam beberapa hari terakhir. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tunggu Keputusan BK, Peluang PAW Terbuka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Keberadaan juru parkir liar di sejumlah kawasan ramai di Kota Batam semakin meresahkan. Di tengah keluhan masyarakat atas pungutan liar (pungli), Dinas Perhubungan (Dishub) Batam mengakui belum mampu memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar.

Kepala Dishub Batam, Salim, menyatakan bahwa pihaknya rutin melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Namun, kewenangan instansinya terbatas, terutama dalam hal penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan para juru parkir liar.

“Kami juga rutin melakukan pengawasan dan penertiban parkir liar. Kami memberikan edukasi kepada jukir. Tadi juga kami ada razia, tapi hari ini belum tahu berapa banyak yang terjaring,” katanya, Rabu (14/5).

Namun, upaya razia tersebut tidak dibarengi dengan sanksi hukum yang memadai. Hingga kini, Dishub Batam belum mengalokasikan anggaran untuk tindak pidana ringan (tipiring), sehingga penindakan hanya sebatas teguran lisan atau pernyataan tertulis.

“Kami tidak ada tipiring karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Anggaran kami hanya untuk kegiatan pengawasan saja,” ujarnya.

Akibatnya, para jukir liar yang terjaring hanya diminta membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan kembali.

Menurut Salim, jika pelanggaran dilakukan secara berulang, pihaknya baru mempertimbangkan tindakan lebih lanjut seperti pemberhentian—khususnya bagi jukir resmi yang berada di bawah pengelolaan Dishub. Namun, untuk jukir liar, Dishub tidak memiliki wewenang langsung untuk menindak secara hukum.

“Kalau jukir liar, itu kita laporkan saja. Sesuai kewenangan, kita hanya bisa sampai di situ. Kita tidak bisa mengambil tindakan lebih dari itu,” jelasnya.

Ia juga mengakui, hingga kini belum ada langkah solutif yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan jukir liar. Ketika ditanya mengenai solusi jangka panjang, ia hanya menegaskan bahwa penindakan administratif berupa peringatan dan pencabutan wewenang masih menjadi pilihan utama.

Minimnya tindakan tegas dari pemerintah membuat keberadaan jukir liar tetap menjamur di sejumlah lokasi seperti pasar tradisional, pusat kuliner malam, hingga kawasan pertokoan. Warga pun kerap mengeluhkan tarif parkir yang ditentukan sepihak, tanpa karcis dan tanpa kejelasan legalitas.

Praktik parkir liar diperkirakan akan terus berlangsung. Pemerintah dinilai perlu melibatkan instansi penegak hukum agar pengawasan tidak berhenti hanya pada teguran administratif atau tipiring, melainkan dapat menyentuh akar persoalan. (*)

Artikel Jukir Liar Kian Marak, Dishub Batam Akui Hanya Bisa Beri Peringatan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua pria berinisial B dan R diamankan personel Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri karena diduga menjadi kurir narkotika jenis sabu dan heroin. Keduanya kedapatan membawa paketan heroin seberat 1 kilogram dan sabu 12,5 gram.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Anggoro Wicaksono, membenarkan penangkapan tersebut yang berawal dari informasi masyarakat . Penangkapan dilakukan pada Senin, 5 Mei 2025, sekitar pukul 02.00 WIB di pintu keluar Pelabuhan Harbourbay, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

“Tim kami segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyebut adanya dua pria yang membawa narkotika di kawasan Harbourbay. Dan benar, berdasarkan informasi itu, kami mengamankan dua orang pria terduga pelaku,” ujar Kombes Anggoro, Rabu (14/5).

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis heroin seberat bruto 1.000 gram dan satu bungkus plastik bening berisi sabu seberat bruto 12,5 gram. Barang terlarang tersebut disimpan dalam plastik putih berlogo Indomaret yang dibungkus lagi dengan plastik hitam.

“Kami mengamankan heroin dan sabu, untuk heroin beratnya 1 kg dan sabu belasan gram,” kata Anggoro.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam merah dengan pelat nomor BP 2740 CM, serta satu unit telepon genggam merek Vivo yang diduga digunakan dalam transaksi.Kedua terduga pelaku yang diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan beralamat di kawasan Tanjung Pantun.

“Sementara perkara masih proses pengembangan lebih lanjut. Barang terlarang itu diduga kuat berasal dari Malaysia,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau. “Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba. Penindakan akan dilakukan tegas sesuai hukum yang berlaku,” sebut Anggoro. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Amankan 2 Pria Terduga Kurir Sabu dan Heroin Asal Malaysia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait menggelar silaturahmi dengan pelaku usaha bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan di Kawasan Agribisnis Sei Temiang pada Rabu (14/5/2025) bertempat di Balairungsari BP Batam

Dalam kesempatan ini, selain sebagai momen tatap muka perdana dengan pelaku usaha di Kawasan Agribisnis Sei Temiang, Ariastuty ingin menyampaikan tentang kendala yang ada di lapangan sekaligus melangsungkan diskusi interaktif dengan para pelaku usaha.

“Berdasarkan catatan dari tim Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan di lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan kelangsungan usaha Bapak/Ibu, lewat pertemuan ini saya ingin kita berdiskusi agar dapat dicarikan solusi terbaiknya bersama–sama dengan transparan,” terang Ariastuty.

Ariastuty turut menyampaikan bahwa kawasan agribisnis ini kedepannya akan dibangun sebagai Kawasan Industri Agrowisata sehingga diperlukan penataan ulang pada tenant yang saat ini telah berdiri dan berkegiatan di lokasi tersebut.

“Kedepannya, BP Batam akan menjadikan kawasan ini sebagai Kawasan Industri Agrowisata sehingga Bapak/Ibu yang telah menjalankan usaha disini harus kita data dan rencananya akan kita tata kembali pengelompokan lokasinya sesuai jenis usahanya (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan),” ujar Ariastuty.

Ariastuty menambahkan penataan ini tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha disini dalam menjalankan usahanya. Ia juga berharap dukungan dari seluruh pelaku usaha di kawasan agribisnis ini untuk dapat mengembangkan kawasan secara inklusif.

“Tentu komitmen kami pendataan dan penataan ini bertujuan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian berusaha bagi Bapak/Ibu pelaku usaha disini,” kata Ariastuty.

“Untuk mendukung rencana pengembangan Kawasan Industri Agrowisata di Sei Temiang, kami berharap Bapak/Ibu pelaku usaha dapat berkolaborasi dengan BP Batam dan kami sangat terbuka jika diperlukan ruang diskusi untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan,” pungkas Ariastuty.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt. Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Iyus Rusmana; General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman, Andi Yunus; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. (MI)

Artikel Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gelar Silaturahmi dengan Pelaku Usaha di Kawasan Agribisnis Sei Temiang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam mengonfirmasi adanya penundaan keberangkatan tiga calon jemaah haji asal Provinsi Riau akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Ketiganya saat ini sedang menjalani perawatan di Klinik Embarkasi Batam, Asrama Haji Batam.

Sekretaris PPIH Embarkasi Batam, Zulkarnain, menyebut bahwa ketiga jemaah tersebut adalah Dopan Pangiribuan, Parngadi, dan Lasmin Slamat Abdullah.

“Mereka mengalami gangguan kesehatan serius seperti penyakit paru-paru, demensia, dan jantung,” kata dia, Rabu (14/5).

Saat ini, ketiganya dirawat secara intensif di Klinik Embarkasi. PPIH terus memantau kondisi mereka melalui tim medis dan mengupayakan agar mereka dapat diberangkatkan pada kloter berikutnya jika kondisinya membaik.

PPIH Embarkasi Batam juga mengimbau seluruh jemaah haji agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan, mengingat suhu udara di Tanah Suci saat ini mencapai 40 hingga 45 derajat Celsius.

“Kami mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi anjuran dokter, rutin mengonsumsi obat, serta membatasi aktivitas di luar agenda ibadah haji demi menghindari risiko kesehatan yang tidak diinginkan,” tambahnya.

PPIH memastikan seluruh calon jemaah akan mendapat pendampingan medis dan pelayanan optimal demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel 3 Calon Jemaah Haji Asal Riau Tertunda Berangkat karena Sakit, PPIH Batam Lakukan Pemantauan Intensif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kian mengkhawatirkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, menyampaikan bahwa modus operandi TPPO kini telah mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam cara merekrut korban. Hal ini disampaikannya saat kegiatan bakti sosial Imigrasi Batam yang digelar di Kecamatan Sagulung, Rabu (14/5).

“Kalau dulu korban TPPO kebanyakan orang-orang yang terdesak kebutuhan dan lemah secara ekonomi, sekarang justru anak-anak muda yang menjadi sasaran. Mereka ini punya kemampuan, pintar IT, bisa bahasa asing, tapi ditipu melalui media sosial,” ujar Ujo.

Ia menjelaskan, sindikat TPPO kini melakukan perekrutan secara profesional dan meyakinkan. Para korban bahkan sempat menjalani tes seolah-olah untuk pekerjaan legal, padahal justru dijebak untuk pekerjaan ilegal yang eksploitatif. “Anak-anak muda ini dipaksa kerja hingga 17 jam sehari, dipukuli, disiksa. Ini tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.

Baca Juga: Dibayar Agen Malaysia, Terdakwa TPPO Gunakan Mobil Sewa Jemput PMI

Ujo menyebut TPPO sudah menjadi musuh bersama. Ia menyoroti kasus-kasus tragis yang muncul di media, mulai dari korban yang terpaksa menjual ginjal di Kamboja hingga dijadikan operator skimming untuk judi online. “Ini sudah sangat meresahkan. TPPO bukan hanya kejahatan, tapi sudah jadi bentuk perbudakan modern,” tambahnya.

Menteri Hukum dan HAM, kata Ujo, telah menjadikan pembentukan desa binaan sebagai prioritas dalam pencegahan TPPO. Kepri termasuk yang aktif menjalankan program ini, mengingat tingginya jumlah pendatang yang transit dan menetap di Batam. “Pendatang yang tinggal di rumah keluarga juga perlu diawasi. Bisa saja mereka menjadi korban TPPO tanpa kita sadari,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Imigrasi se-Kepri untuk bertindak tegas terhadap pelaku TPPO. “Kalau ada yang bermain-main dengan TPPO, kita sikat. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk keseriusan kami menyelamatkan generasi muda,” tegas Ujo.

Asisten Pemerintahan Kota Batam, Yusfa Hendri, dalam kesempatan yang sama juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memerangi TPPO. “Pemko Batam siap mendukung penuh. Kami ajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika ada yang mencurigakan, segera lapor ke Polsek terdekat,” serunya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan bahwa Kecamatan Sagulung yang memiliki populasi besar perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan TPPO. “Langkah dini harus dilakukan. Jika ada orang asing yang meresahkan, laporkan ke kami atau ke aparat kepolisian,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebiua Sara

Artikel Modus TPPO Semakin Canggih, Butuh Peran Aktif Pengawasan Semua Pihak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam terus berkembang dan semakin mengkhawatirkan. Tidak lagi hanya menyasar warga dari kalangan ekonomi lemah, jaringan mafia internasional kini juga menarget generasi muda yang aktif di media sosial dan memiliki keterampilan bahasa asing maupun teknologi.

Mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam memperkuat pengawasan dan edukasi masyarakat dengan membentuk desa binaan di wilayah rawan. Salah satunya di Kecamatan Sagulung, Batam, yang menjadi lokasi kegiatan Bakti Sosial pada Rabu (13/5).

Kegiatan yang menggandeng organisasi Puja Kesuma Provinsi Kepulauan Riau ini tidak sekadar menyalurkan bantuan 200 paket sembako dan 10 paspor gratis bagi warga Dapur 12, Kelurahan Sei Pelunggut. Lebih dari itu, kegiatan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan TPPO.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri, Ujo Sutojo, secara tegas mengingatkan bahwa TPPO saat ini menggunakan cara-cara baru yang lebih halus dan terstruktur.

“Korban direkrut lewat media sosial. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, padahal itu ilegal. Ada yang disekap, dipaksa bekerja 17 jam sehari, bahkan ada yang sampai menjual ginjalnya di Kamboja. Ini kejahatan yang sangat kejam,” ujar Ujo saat menyampaikan sambutan di Aula Kecamatan Sagulung.

Ujo juga menyampaikan bahwa aparat penegak hukum yang terlibat akan ditindak tegas sesuai peraturan.

“Kami tahu mafia ini bermain di banyak lini. Kalau ada yang ikut bermain di wilayah TPPO, siap-siap. Kami tidak akan toleransi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan Kecamatan Sagulung dipilih karena merupakan kawasan padat penduduk yang berbatasan langsung dengan laut. Kondisi ini sangat rentan dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk korban TPPO.

“Kami sudah membentuk enam desa binaan di Sagulung, sebelumnya juga sudah dimulai di Sekupang. Program ini akan terus kami kembangkan. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari pengawasan. Mereka bisa menjadi mata dan telinga negara,” kata Hajar.

Menurutnya, edukasi tentang ciri-ciri perekrutan ilegal dan keberanian untuk melapor harus terus digalakkan. Ia menyebut, ribuan orang telah digagalkan keberangkatannya karena terindikasi sebagai korban TPPO.

“Itu bentuk perlindungan kami. Kami tidak ingin mereka menjadi korban di negeri orang,” lanjutnya.

Pemerintah Kota Batam melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yusfa Hendri, menyambut baik langkah Imigrasi. Ia menilai, pembentukan kelurahan binaan merupakan pendekatan strategis untuk mencegah perdagangan orang, terlebih Batam merupakan daerah perbatasan yang menjadi pintu keluar masuk utama pekerja migran.

“Sebagai daerah gateway, Batam sangat rawan terhadap praktik TPPO. Apa yang dilakukan Imigrasi ini sangat penting. Kita perlu membangun sistem pencegahan berlapis dengan melibatkan masyarakat,” kata Yusfa.

Ia berharap program ini menjadi ruang edukasi untuk mengingatkan bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi, bukan lewat rayuan agen abal-abal yang menjebak.

Dengan memperluas desa binaan dan menggandeng organisasi masyarakat serta pemerintah setempat, Imigrasi berharap dapat membentuk ekosistem pengawasan yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan dalam melawan kejahatan perdagangan orang di wilayah perbatasan seperti Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ancaman TPPO di Batam Kian Nyata, Imigrasi Bentuk Desa Binaan dan Edukasi Warga Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ribuan kesempatan kerja kembali dibuka untuk para pencari kerja di Batam lewat ajang Job Fair Tunas Industrial Estate 2025 yang akan digelar pada 27 Mei mendatang di kawasan Tunas Prima Industrial Estate, Batam. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Tunas Industrial Estate dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak 21 perusahaan dari berbagai sektor akan hadir, menawarkan total 1.346 lowongan kerja. Mulai dari industri manufaktur, logistik, ritel, hingga keuangan, seluruh perusahaan peserta membuka kesempatan bagi pelamar dengan beragam latar belakang pendidikan dan keahlian.

Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, menyambut baik penyelenggaraan bursa kerja ini. Ia menyebut, kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.

Baca Juga: Siap-siap, Disnaker Siapkan Job Fair November

“Ada 21 perusahaan yang ikut serta, dengan total 1.346 lowongan pekerjaan,” katanya, Rabu (14/5).

Ia menyebut, penyerapan tenaga kerja difokuskan buat warga lokal. Artinya kesempatan warga Batam untuk bekerja di perusahaan-perusahaan dalam job fair ini terbuka lebar.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui link: https://s.id/jobfairtunasindustrial atau dengan memindai barcode yang tersedia di akun Instagram resmi @jobfairtunasindustrial. Setiap lowongan telah dilengkapi dengan tautan pendaftaran yang memudahkan pelamar melamar secara langsung.

Total 21 perusahaan yang terlibat di antaranya adalah PT Luxsan Precision Indonesia, PT Alfaria Sumber Trijaya Tbk atau Alfamart, dan PT Ghim Li Indonesia. Perusahaan logistik seperti PT Nusantara Ekspress Kilat (Shopee Express) juga membuka posisi.

Lalu, sejumlah perusahaan lainnya yang ikut berpartisipasi antara lain PT Smartvape Factory, PT Federal International Finance (FIF), PT Walbor Internasional Indonesia, PT Golden Eucalyptus Technology Indonesia, hingga Kawan Lama Group yang menaungi brand seperti Informa, Toys Kingdom, dan Az.ko.

Job fair ini tidak hanya menyasar lulusan baru, tapi juga tenaga kerja berpengalaman yang ingin menjajaki peluang baru di sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi langsung antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja di kawasan Industri Tunas Batam.

Proses lamaran secara daring, namun proses rekrutment dilakukan secara langsung dengan melakukan registrasi ulang. Proses pemilihan minat perusahaan dan lowongan dilakukan pada saat kirim lamaran melalui link.

Selain membuka ribuan lowongan, penyelenggara juga menyiapkan layanan informasi ketenagakerjaan, konsultasi karier, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung yang hadir. Kegiatan pendukung ini diharapkan menambah daya tarik serta manfaat bagi masyarakat.

Penyelenggaraan job fair ini menjadi bagian dari komitmen Tunas Industrial Estate dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Informasi lebih lanjut mengenai posisi, kualifikasi, dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui Instagram @jobfairtunasindustrial atau melalui nomor WhatsApp resmi 0813-1881-7772. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Gandeng 21 Perusahaan, Job Fair Tunas Industrial 2025 Buka 1.346 Lowongan Kerja pertama kali tampil pada Metropolis.