batampos – Seorang siswi SMA swasta di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di rumahnya di Perumahan Bumi Air Raja, Kilometer 15. Remaja berinisial KK (16) ini ditemukan oleh orangtuanya pada Kamis (31/7) sekitar pukul 12.50 WIB.

Pihak keluarga sempat membawa KK ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong.

“Setelah dapat kabar ada siswi yang diduga bunuh diri, saya langsung ke rumah sakit. Tapi saat saya tiba, dia sudah tidak bernyawa,” ujar Sindrang, Ketua RT 01 RW 03 Kelurahan Pinang Kencana, Jumat (1/8).

Menurut penuturan Sindrang, KK ditemukan dalam kondisi tergantung di dekat pintu kamar oleh ayahnya. Alih-alih melapor ke pihak kepolisian, keluarga langsung membawa jenazah ke rumah sakit.

“Sepertinya karena panik, keluarga tidak sempat lapor polisi. Laporan malah dari pihak rumah sakit. Saya sendiri sudah laporkan ke Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sejumlah barang bukti, seperti kamera CCTV yang terpasang di dalam rumah, satu unit ponsel, tali pinggang, dan sarung yang diduga digunakan dalam aksi gantung diri tersebut.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, KK dikabarkan sempat kabur dari rumah. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab dan latar belakang peristiwa tragis ini.

“Memang sempat kabur, saya dengar dari tetangga. Tapi selama ini anaknya ceria. Soal ada masalah pribadi atau keluarga, saya kurang tahu,” ujar Sindrang. (*)

Catatan redaksi:

Konten dalam artikel ini membahas isu sensitif terkait bunuh diri. Jika Anda merasa tertekan secara emosional atau mengalami gejala depresi, segera hubungi psikolog, psikiater, atau layanan konseling kesehatan jiwa terdekat.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Diduga Bunuh Diri, Siswi SMA Tanjungpinang Ditemukan Tak Bernyawa di Rumah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran sebesar Rp315 juta untuk kegiatan preservasi atau pemeliharaan rutin jalan di wilayahnya.

Kegiatan tersebut mencakup pembersihan rumput, semak belukar, dan ilalang yang tumbuh liar di tepi jalan dan kerap mengganggu pandangan serta kenyamanan pengendara. Program ini menyasar tiga pulau besar di Anambas, yakni Pulau Siantan, Matak, dan Jemaja.

“Kegiatannya dilakukan dua kali dalam setahun. Kita tebas rumput dan ilalang di sepanjang jalan. Ini bukan proyek konstruksi, tapi pemeliharaan rutin, dan semua pekerjaan dikerjakan oleh pihak ketiga,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Anambas, Indra Gunawan, kepada Batam Pos, Jumat (1/8).

Indra menjelaskan bahwa saat ini kegiatan penebasan sudah dimulai di Pulau Siantan. Beberapa lokasi yang telah dibersihkan antara lain ruas jalan dari Masjid Agung Baitul Ma’mur hingga Kantor Bupati, serta arah Selambak, Desa Pesisir Timur. Kegiatan juga berlanjut di ruas jalan Rintis – Genting sepanjang 8 kilometer.

“Kalau cuaca mendukung, targetnya selesai dalam satu minggu. Jumlah pekerja saat ini ada delapan orang,” jelasnya.

Indra juga mengimbau pemerintah desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, terutama di wilayah yang jalannya tertutup semak dan belum terjangkau penebasan.

“Kami berharap desa-desa juga bisa membantu. Sekarang anggaran sedang terbatas, jadi kita perlu kerja sama semua pihak,” tambahnya.

Dengan kegiatan ini, Dinas PUPR Anambas berharap seluruh ruas jalan tetap bersih dan aman untuk dilalui masyarakat, meski dalam kondisi efisiensi anggaran. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel PUPR Anambas Gelontorkan Rp315 Juta untuk Tebas Semak di Tiga Pulau pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Anambas sudah tidak aktif sejak November 2024 menyusul berakhirnya masa jabatan para komisioner. Kondisi ini menjadi sorotan sejumlah pihak karena berdampak pada perlindungan anak di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian menegaskan pentingnya pembentukan ulang KPPAD dalam waktu dekat.

Ia menyebut keberadaan lembaga ini krusial, terutama karena tren kasus yang melibatkan anak-anak di Anambas meningkat sepanjang 2025.

“Nanti kita dudukkan bersama dalam waktu dekat. Kita lihat langkah yang tepat, apakah langsung bentuk Panitia Seleksi atau mekanisme lainnya,” ujar Raja Bayu saat ditemui, Jumat (1/8).

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Anambas, Sahtiar. Ia menyebut KPPAD merupakan lembaga strategis dan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak.

“Mereka ini garda terdepan dalam menangani kasus anak. Kita akan segera koordinasi untuk proses penunjukan dan pemilihan anggota baru. Saya belum bisa pastikan kapan, tapi akan segera,” tegasnya.

Sementara itu, Tokoh Agama Anambas, Ali Muhsin, turut mendorong agar pembentukan ulang KPPAD tidak ditunda. Ia menilai kekosongan lembaga sejak akhir 2024 sangat disayangkan karena berpotensi menghambat proses pendampingan terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum maupun sosial.

Masyarakat berharap Pemkab Anambas bergerak cepat mengambil langkah konkret agar KPPAD kembali aktif dan mampu menangani persoalan anak secara optimal, tanpa penundaan yang dapat merugikan generasi muda di daerah. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Wakil Bupati Anambas Minta KPPAD Harus Segera Dibentuk pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, Iftitah Sulaiman melepas 1.284 mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang akan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (1/8).

Dalam sambutannya, Iftitah menegaskan bahwa program KKN ini bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan bagian dari transformasi pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, transmigrasi saat ini tidak lagi hanya soal pemindahan penduduk, tapi pembangunan manusia unggul dan kawasan ekonomi baru.

“Kita juga menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan UMRAH agar para mahasiswa bisa turun langsung ke lapangan di kawasan transmigrasi, untuk mengidentifikasi potensi unggulan di daerah tersebut,” ujar Iftitah.

Ia menyebut mahasiswa UMRAH berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi tentang berbagai kebijakan, termasuk soal investasi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pulau Rempang, Batam.

“Mahasiswa KKN UMRAH di Rempang diharapkan bisa memberikan pendampingan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami manfaat dari investasi di Kepri, khususnya di Pulau Rempang,” jelasnya.

Iftitah mengakui masih ada pandangan negatif masyarakat terhadap investasi yang dianggap meminggirkan warga lokal. Oleh karena itu, pendekatan dialogis menjadi penting.

“Mahasiswa dapat membuka ruang dialog dengan masyarakat, menjelaskan apa itu investasi, dampaknya seperti apa, dan bagaimana masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya,” tambah Iftitah.

Usai melepas mahasiswa KKN, Iftitah juga menyempatkan diri meninjau PT Suncabele yang berada di kawasan UMRAH, Tanjungpinang, untuk melihat langsung potensi sinergi antara dunia pendidikan dan sektor industri. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Mentrans RI Lepas Ribuan Mahasiswa KKN UMRAH di Kepri, Fokus Pemberdayaan Masyarakat pertama kali tampil pada Kepri.