batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mencatat sebanyak 17.217 siswa telah menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Program ini tersebar di 23 sekolah di berbagai kecamatan di Batam.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Batam saat ini didukung oleh enam dapur yang telah beroperasi, seluruhnya dikelola oleh pihak swasta. Pemerintah daerah sendiri belum membangun dapur MBG secara langsung.

Adapun enam dapur tersebut tersebar di sejumlah lokasi strategis. Dapur Yayasan Darusholihin beroperasi di Anggrek Mas 1, Batamkota dan Greenland, Batamkota. Sementara Dapur Yayasan Yonkenedia berada di kawasan Panbil, Seibeduk.

Dapur lainnya adalah Sinergi Inklusi Akses Pangan di Bengkong City, Bengkong, serta Dapur Yayasan Darusholihin di Kampung Melayu Batubesar, Nongsa dan Dapur Yayasan Mataram Jaya Sentosa di Tiban, Sekupang.

Satgas Pangan dan Gizi (SPPG) tidak membangun dapur secara langsung. Sebaliknya, pembangunan dapur diserahkan kepada Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri sebagai bagian dari skema nasional percepatan program MBG.

Dalam waktu dekat, Polresta Batam akan membangun dua dapur di wilayah Seibeduk. Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga akan mendirikan dua dapur, masing-masing di Nongsa dan Batam Luar Pagar (BLP). Kodim 0316/Batam dijadwalkan membangun dapur di kawasan Lubukbaja dan Batamkota. Namun, semua dapur tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.500 dapur MBG sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut dibagi antara Pemda, TNI, dan Polri agar proses percepatan lebih optimal.

Tri menyebutkan, pada Desember 2025 mendatang, program MBG ditargetkan dapat menjangkau 82 juta siswa di seluruh Indonesia. Di Batam sendiri, banyak pelaku UMKM telah secara aktif mendaftar untuk menjadi bagian dari pelaksana program.

“Kalau di-ACC, maka mereka bisa mulai beroperasi pada 21 April 2025,” ujarnya, Sabtu (12/4).

Berdasarkan perhitungan tim MBG, satu dapur mampu melayani maksimal 3.500 siswa. Dengan target pembangunan 20 dapur hingga akhir 2025, maka program MBG di Batam diproyeksikan menjangkau sekitar 57 ribu siswa atau sekitar 19 persen dari total peserta didik.

Pemko Batam pun telah mengajukan permohonan lahan ke Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendukung pembangunan dapur MBG tambahan.

“Kami terus berkoordinasi dengan BGN agar mitra-mitra kami bisa memenuhi persyaratan operasional MBG di Batam,” kata Tri.

Ia menambahkan, animo masyarakat, terutama dari kalangan UMKM, sangat tinggi untuk terlibat dalam program MBG. Meski demikian, para pendaftar masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh BGN.

Hingga kini, 23 sekolah yang sudah menerima manfaat MBG antara lain SDN 005 Sekupang, SDN 004 Sekupang, SMP Negeri 16 Batam, SDN 009 Seibeduk, TK Ar-Rasyid Seibeduk, SDN 008 Seibeduk, SDN 005 Seibeduk, SD Miftahul Hasanah, SDN 008 Nongsa, dan SDN 002 Nongsa.

Selain itu, SMP Putra Persada Nongsa, SDN 010 Bengkong, SDN 003 Bengkong, SMP Negeri 30 Batam, SDN 006 Bengkong, SMP Negeri 10 Batam, SDN 005 Batamkota, SMP Negeri 6 Batam, SMP Negeri 31 Batam, SMP Negeri 12 Batam, SDN 007 Batamkota, SDN 003 Batamkota, serta SD-IT Al-Farabi juga termasuk penerima program MBG. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel 17 Ribu Siswa Batam Sudah Terima Makan Bergizi Gratis, Target Capai 57 Ribu di 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggenjot pelaksanaan program subsidi bunga nol persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan percepatan realisasi program ini demi membantu pelaku UMKM naik kelas dan berdaya saing.

“UMKM memiliki ketangguhan luar biasa dan kontribusi signifikan dalam membuka lapangan kerja. Saat pandemi Covid-19 melanda, mereka bisa bertahan. Ini bukti kekuatan mereka,” ujarnya, Jumat (11/4).

Pemko Batam berkomitmen menjadikan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan melalui subsidi bunga pinjaman.

Menurutnya, pelaku UMKM selama ini menghadapi lima persoalan utama, yakni tata kelola, manajemen, sumber daya manusia, permodalan, dan pemasaran. Program subsidi bunga ini diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi sebagian tantangan tersebut.

“Permodalan menjadi salah satu kendala utama UMKM. Inilah yang mendorong kami menggagas program bunga nol persen agar bisa mempercepat pengembangan usaha mereka,” kata Amsakar.

Guna mempercepat implementasi program, Pemko Batam tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga atau Margin kepada Lembaga Keuangan Bank Daerah untuk pelaku usaha mikro.

Amsakar meminta seluruh jajarannya untuk mendukung penuh realisasi program ini. Ia berharap kebijakan ini segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM di Batam.

“Kami ingin program ini cepat terealisasi. Jangan hanya berhenti di rencana. Kami ingin semua pihak bergerak cepat,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 pelaku UMKM yang berada di bawah binaan Pemko Batam.

Ia menjelaskan, program subsidi bunga ini diberikan sebagai stimulus ekonomi agar pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal usaha dengan lebih ringan.

“Subsidi bunga/margin akan menjadi beban Pemerintah Daerah atas pinjaman yang diambil oleh pelaku usaha mikro dari lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah,” kata dia, Sabtu (12/4).

Plafon maksimal pinjaman yang disubsidi adalah sebesar Rp20 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal dua tahun.

Untuk dapat memperoleh subsidi ini, pelaku usaha mikro wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang akan diatur dalam Perwako. Di antaranya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) skala usaha mikro, ber-KTP Batam, serta bukan anggota TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN/BUMD, atau penyelenggara negara lainnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Gesa Program Bunga Nol Persen untuk UMKM, Dorong Kenaikan Kelas Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Selama bulan Ramadan hingga libur Lebaran tahun ini, gangguan pencernaan menjadi penyakit paling dominan yang menyerang masyarakat Kota Batam. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam per 5 April 2025, penyakit dyspepsia atau gangguan lambung tercatat sebagai keluhan terbanyak dalam kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyebutkan bahwa terdapat 47 kasus dyspepsia yang tercatat selama periode tersebut. Dari jumlah itu, 19 pasien berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 28 lainnya perempuan.

“Gangguan lambung ini sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, serta konsumsi makanan berlemak, pedas, atau asam yang meningkat selama Ramadan dan hari raya,” ujar Didi saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Baca Juga: Warga Binaan Antusias Ikuti Tes HIV dan Sifilis di Rutan Batam

Ia menjelaskan, kebiasaan masyarakat mengonsumsi makanan berat dalam jumlah besar saat berbuka dan sahur berkontribusi besar terhadap peningkatan kasus gangguan lambung. Apalagi, banyak yang melewatkan sahur atau berbuka dengan makanan instan dan minuman manis berlebihan.

“Ini menyebabkan produksi asam lambung meningkat dan memicu gejala seperti nyeri ulu hati, mual, kembung, hingga rasa panas di dada,” tambah Didi.

Selain dyspepsia, Dinkes Batam juga mencatat sejumlah penyakit lain yang cukup tinggi terjadi selama periode Ramadan hingga Lebaran. Di antaranya, infeksi saluran pernapasan atas akut (ISPA) sebanyak 36 kasus, hipertensi esensial sebanyak 34 kasus, flu atau influenza 27 kasus, serta diare 22 kasus.

Didi menjelaskan bahwa ISPA dan flu umumnya dipicu oleh perubahan cuaca, kelelahan akibat aktivitas padat menjelang hari raya, serta menurunnya daya tahan tubuh karena kurang istirahat. Sementara kasus hipertensi banyak dialami oleh penderita yang tidak rutin mengonsumsi obat, ditambah konsumsi makanan tinggi garam dan lemak saat berbuka puasa dan Lebaran.

Untuk kasus diare, Didi mengatakan bahwa faktor kebersihan makanan dan minuman, terutama makanan yang disajikan dalam jumlah banyak dan disimpan terlalu lama, menjadi pemicu utamanya.

Baca Juga: Ribuan Warga Kepri Terlibat Judi Online di Kamboja, BP3MI Minta Waspada Iming-iming Gaji Tinggi

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat, terutama dalam memilih jenis makanan, menjaga kebersihan, dan memastikan waktu istirahat cukup,” katanya.

Selama masa libur Lebaran, Dinkes Batam memastikan seluruh puskesmas tetap membuka layanan kesehatan secara terbatas. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan medis dasar jika mengalami gangguan kesehatan mendadak.

“Puskesmas tetap siaga, dan kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit untuk kesiapsiagaan layanan gawat darurat. Ini bagian dari komitmen kami memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan meski di masa libur panjang,” tegas Didi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gangguan Pencernaan Dominasi Penyakit yang Diderita Warga Batam Selama Ramadan hingga Libur Lebaran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Aktivitas penumpang di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center tampak lengang pascalibur Idulfitri 1446 Hijriah. Setelah sempat mengalami lonjakan signifikan pada masa puncak arus mudik dan balik Lebaran, kini pelabuhan kembali sepi.

Hal itu diungkapkan Syahbandar Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Erik Mario Sihotang. Dikatakannya jumlah penumpang saat ini mengalami penurunan drastis dibandingkan hari-hari menjelang dan sesaat setelah Lebaran.

“Total penumpang yang datang maupun berangkat saat ini diperkirakan kurang dari 3.000 orang per hari,” ujarnya, Jumat (11/4).

Baca Juga: Hampir 20 Ribu Pendatang Masuk Batam hingga awal April 2025

Penurunan itu kontras dengan kondisi saat masa Lebaran, di mana terjadi lonjakan penumpang hingga memaksa operator menambah perjalanan kapal.

“Saat Lebaran lalu, ada 10 extra trip kapal yang kami operasikan karena tingginya permintaan. Sekarang, semua kembali normal,” tambahnya.

Meski saat ini sepi, Erik memprediksi arus penumpang akan kembali meningkat dalam waktu dekat, khususnya akhir pekan ini. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak akan sebesar saat puncak arus mudik Lebaran.

“Perkiraan kami, lonjakan akan terjadi minggu depan, tapi jumlahnya tidak akan sebanyak saat Lebaran kemarin,” katanya.

Kondisi ini dinilai wajar mengingat sebagian besar masyarakat sudah kembali dari kampung halaman dan kembali beraktivitas. Namun, ada kemungkinan peningkatan volume penumpang karena wisatawan atau warga yang bepergian untuk liburan.

Baca Juga: Motif Sakit Hati, Ketua RT di Perumahan Greenland Ditikam Tetangga

Meski saat ini relatif sepi, Erik menyebut bahwa secara keseluruhan, arus penumpang tahun ini lebih ramai dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan pola perjalanan masyarakat yang kini lebih memilih jalur laut internasional.

“Banyak masyarakat yang pulang kampung ke wilayah Sumatra atau Jawa melewati Singapura atau Malaysia, karena ongkos lebih murah dibandingkan tiket pesawat domestik,”ungkapnya.

Selain alasan biaya, banyak juga warga yang memanfaatkan momen Lebaran untuk sekaligus berkunjung ke negara tetangga sebelum atau sesudah pulang kampung. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Momen Lebaran Usai, Arus Penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Center Sepi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Baloi Kolam meminta permasalahan lahan di kawasan tersebut diselesaikan secara transparan. Mereka menuntut pihak pemerintah dan perusahaan untuk turun langsung dan mendengarkan keinginan warga.

“Pembicaraan harus jelas, transparan ke seluruh warga. Jangan hanya kepada beberapa KK, apalagi RT/RW,” ujar Herbet Sianipar, salah seorang warga.

Ia menjelaskan pembicaraan tersebut terkait hak-hak yang harus diterima warga. Seperti uang ganti rugi, hingga tempat relokasi.

Baca Juga: Polisi Umumkan Identitas Pria yang Ditemukan Meninggal di Perairan Tanjung Kubu

Sebab, saat ini lahan di Baloi Kolam tersebut ditempati 4.800 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 14 ribu jiwa.

“Di sini kami tinggal sudah lama, puluhan tahun. Libatkan dan bicara dengan warga langsung,” katanya.

Menurut Helbert, pihak perusahaan selaku pemilik lahan tengah berusaha membujuk warga untuk meninggalkan pemukimannya. Warga ditawarkan uang ganti rugi sebesar Rp 30 juta.

Namun, Helbert mengaku ia sama sekali belum ditawarkan uang ganti tersebut.

“Saya belum ada menerima tawaran. Itu pandai-pandai RT/RW. Mereka pengkhianat, atau kaki tangan perusahaan,” ungkapnya.

Baca Juga: Hampir 20 Ribu Pendatang Masuk Batam hingga awal April 2025

Helbert mengaku dengan adanya pengkhianat tersebut, warga sepakat memadamkan listrik yang mengalir ke rumahnya masing-masing.

“Di sini listrik curah, melalui koperasi. Karena dibangun warga, yang madamin warga juga,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Konflik Lahan, Warga Baloi Kolam Minta Transparansi dan Hak Dipenuhi pertama kali tampil pada Metropolis.