batampos – Suasana tenang di Perumahan Greenland, Batam Kota, mendadak berubah mencekam pada Jumat (11/4). Amir, Ketua RT Blok A, menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, seorang perempuan berinisial A (42).

Aksi tersebut terjadi secara tiba-tiba saat korban sedang membersihkan taman fasilitas umum (fasum) bersama sejumlah warga.

Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Bobby Ramadhana, pelaku datang tanpa banyak bicara dan langsung menghunuskan pisau dapur yang dibawanya ke arah korban.

“Korban ditikam sebanyak lima kali,” ungkap Iptu Bobby saat dikonfirmasi, Sabtu (12/4).

Beberapa tusukan dilaporkan mengenai bagian paha dan bawah ketiak Amir. Akibat luka serius yang diderita, Amir langsung dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan menjalani operasi darurat. Hingga saat ini, korban masih dalam proses pemulihan dan belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

“Setelah operasi, kondisi korban masih dalam perawatan,” tambah Iptu Bobby.

Motif di balik penyerangan ini masih menjadi fokus penyelidikan. Namun, dari pengakuan awal pelaku kepada penyidik, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh rasa tidak senang terhadap korban.

“Ada permasalahan pribadi, dendam dan marah, ada rasa kurang senang dengan Pak RT,” jelas Bobby.

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan apakah motif tersebut berkaitan dengan urusan pribadi, masalah lingkungan, atau hal lainnya.

Pelaku, yang diketahui sebagai ibu rumah tangga dan tinggal tak jauh dari rumah korban, kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk menggali motif secara menyeluruh, termasuk menunggu kondisi korban membaik agar dapat memberikan keterangan.

Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar, yang mengenal Amir sebagai sosok aktif dalam kegiatan lingkungan. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang, dan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

“Kami sangat kaget. Pak RT selama ini baik dan rajin bantu urus lingkungan. Semoga beliau cepat sembuh dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku,” ujar warga sekitar yang enggan disebut namanya.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak berwenang. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Ketua RT di Batam Ditikam Tetangga Sendiri saat Bersihkan Taman, Polisi Dalami Motif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar terus bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) telah memeriksa lebih dari 30 saksi, termasuk mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi.

Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora, memastikan penyidikan kasus ini telah memasuki tahap yang signifikan. “Iya, hingga saat ini sudah lebih dari 30 saksi dimintai keterangan terkait proyek dermaga tersebut,” ujarnya, Sabtu (12/4).

Pemeriksaan terhadap Muhammad Rudi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan di BP Batam. Namun, hingga kini, penyidik belum merinci sejauh mana dugaan keterlibatannya dalam proyek tersebut.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dermaga Utara Batuampar: Ditreskrimsus Panggil M Rudi, Eks Kepala BP Batam

Informasi adanya pencairan dana proyek kepada kontraktor meski pengerjaan belum dimulai turut mencuat. Namun, pihak kepolisian masih enggan membeberkan lebih lanjut karena kasus masih dalam tahap penyidikan lanjutan.

Penyidik menyampaikan bahwa nilai kerugian negara yang timbul dari proyek ini masih dalam proses perhitungan. “Mengenai total kerugian negara, masih dalam proses. Mohon ditunggu,” tambah Silvester.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap para saksi akan terus berlanjut dimulai pada akhir Maret 2025, guna menguatkan data dan pembuktian hukum sebelum mengarah pada penetapan tersangka, terutama dari unsur pejabat dan mantan pejabat BP Batam.

“Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Untuk mengarah ke eks pejabat, kami harus menyelesaikan tahapan ini terlebih dahulu,” katanya, Rabu (26/3).

Baca Juga: Polda Kepri Terus Dalami Dugaan Korupsi Dermaga Utara Batuampar, Puluhan Saksi Diperiksa, Tujuh Orang Sudah Jadi Terlapor

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan akuntabel. “Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri melalui Subdit III Tipikor telah menggeledah kantor BP Batam pada Rabu (19/3). Penggeledahan dilakukan dalam rangka pendalaman penyidikan proyek yang dianggap strategis dalam mendukung kelancaran logistik di wilayah Batam ini.

Terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik pada akhir Februari lalu. Dalam dokumen itu, tercatat tujuh nama terlapor, yakni AM (PNS BP Batam), IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU, yang sebagian besar merupakan wiraswasta dan pegawai BUMN.

Meski telah ada SPDP, hingga kini ketujuhnya masih berstatus sebagai terlapor dan belum ada penetapan tersangka resmi.

Revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar sedianya menjadi salah satu proyek prioritas nasional dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Batam.

Namun, mandeknya proyek tersebut serta dugaan penyimpangan anggaran menjadikannya sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Penyidikan Proyek Gagal Dermaga Batuampar Bergulir, Polisi Pastikan Usut Tuntas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Baloi Kolam, khususnya di RT 03, RT 10, dan RW 16, mengadukan pemutusan aliran listrik secara sepihak yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melayangkan surat permohonan pendampingan kepada Polresta Barelang, tertanggal 4 April lalu, agar listrik di kawasan tersebut dapat disambungkan kembali.

Dalam surat tersebut, masyarakat melalui Koperasi Perjuangan Rakyat (KOPERA) sebagai pengelola listrik di Baloi Kolam meminta kepolisian untuk mengawal proses penyambungan listrik. Mereka mengklaim pemutusan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan berujung pada keresahan warga.

“Sehubungan dengan adanya pemutusan sepihak oleh sekelompok warga kepada pelanggan KOPERA, kami meminta pendampingan lima personel kepolisian guna penyambungan kembali listrik warga,” demikian bunyi surat yang ditujukan kepada Polresta Barelang.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, membenarkan adanya laporan masyarakat terkait insiden tersebut. Pihaknya sedang menindaklanjuti aduan yang masuk.

“Iya, kami monitor. Sudah ada pelaporan juga. Ini kami tindak lanjuti,” kata dia, Sabtu (12/4).

Sebelumnya, pemutusan listrik dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Baloi Kolam Bersatu (FBKB). Aksi tersebut dinilai warga sebagai tindakan anarkis dan intimidatif, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bikner Hutagaol, salah satu warga terdampak, menyampaikan pemutusan listrik tersebut telah mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Ia menekankan bahwa akses terhadap listrik merupakan hak dasar yang seharusnya tidak dicabut begitu saja.

“Pemutusan aliran listrik di rumah warga tentu sangat mengganggu. Ini adalah hak dasar kami sebagai warga,” ujarnya, Jumat (11/4).

Ia menambahkan, dampak paling besar dirasakan oleh anak-anak yang mengalami trauma dan ketakutan akibat intimidasi yang menyertai proses pemutusan. “Proses belajar dan istirahat anak-anak sangat terganggu. Mereka takut dan resah,” tambah Bikner.

Menurutnya, tindakan tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Ancaman dan intimidasi yang menimbulkan trauma bagi anak-anak kami adalah pelanggaran HAM,” ujarnya.

Manogar, warga lainnya, menyatakan bahwa pihaknya telah membuat empat laporan polisi ke Polresta Barelang terkait insiden tersebut. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas yang diambil oleh aparat.

“Polisi justru berada di lokasi saat kejadian, tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Ini membuat kami bertanya-tanya, seolah-olah ada pembiaran,” katanya.

Ia menambahkan, warga hanya menginginkan keadilan dan pemulihan hak mereka. “Warga tidak menolak aturan, mereka hanya ingin hak dasar mereka dipulihkan,” tutupnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Kapolresta Barelang Pastikan Tindaklanjuti Aduan Warga Terkait Pemutusan Listrik di Baloi Kolam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mencatat sebanyak 17.217 siswa telah menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Program ini tersebar di 23 sekolah di berbagai kecamatan di Batam.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Batam saat ini didukung oleh enam dapur yang telah beroperasi, seluruhnya dikelola oleh pihak swasta. Pemerintah daerah sendiri belum membangun dapur MBG secara langsung.

Adapun enam dapur tersebut tersebar di sejumlah lokasi strategis. Dapur Yayasan Darusholihin beroperasi di Anggrek Mas 1, Batamkota dan Greenland, Batamkota. Sementara Dapur Yayasan Yonkenedia berada di kawasan Panbil, Seibeduk.

Dapur lainnya adalah Sinergi Inklusi Akses Pangan di Bengkong City, Bengkong, serta Dapur Yayasan Darusholihin di Kampung Melayu Batubesar, Nongsa dan Dapur Yayasan Mataram Jaya Sentosa di Tiban, Sekupang.

Satgas Pangan dan Gizi (SPPG) tidak membangun dapur secara langsung. Sebaliknya, pembangunan dapur diserahkan kepada Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri sebagai bagian dari skema nasional percepatan program MBG.

Dalam waktu dekat, Polresta Batam akan membangun dua dapur di wilayah Seibeduk. Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga akan mendirikan dua dapur, masing-masing di Nongsa dan Batam Luar Pagar (BLP). Kodim 0316/Batam dijadwalkan membangun dapur di kawasan Lubukbaja dan Batamkota. Namun, semua dapur tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.500 dapur MBG sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut dibagi antara Pemda, TNI, dan Polri agar proses percepatan lebih optimal.

Tri menyebutkan, pada Desember 2025 mendatang, program MBG ditargetkan dapat menjangkau 82 juta siswa di seluruh Indonesia. Di Batam sendiri, banyak pelaku UMKM telah secara aktif mendaftar untuk menjadi bagian dari pelaksana program.

“Kalau di-ACC, maka mereka bisa mulai beroperasi pada 21 April 2025,” ujarnya, Sabtu (12/4).

Berdasarkan perhitungan tim MBG, satu dapur mampu melayani maksimal 3.500 siswa. Dengan target pembangunan 20 dapur hingga akhir 2025, maka program MBG di Batam diproyeksikan menjangkau sekitar 57 ribu siswa atau sekitar 19 persen dari total peserta didik.

Pemko Batam pun telah mengajukan permohonan lahan ke Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendukung pembangunan dapur MBG tambahan.

“Kami terus berkoordinasi dengan BGN agar mitra-mitra kami bisa memenuhi persyaratan operasional MBG di Batam,” kata Tri.

Ia menambahkan, animo masyarakat, terutama dari kalangan UMKM, sangat tinggi untuk terlibat dalam program MBG. Meski demikian, para pendaftar masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh BGN.

Hingga kini, 23 sekolah yang sudah menerima manfaat MBG antara lain SDN 005 Sekupang, SDN 004 Sekupang, SMP Negeri 16 Batam, SDN 009 Seibeduk, TK Ar-Rasyid Seibeduk, SDN 008 Seibeduk, SDN 005 Seibeduk, SD Miftahul Hasanah, SDN 008 Nongsa, dan SDN 002 Nongsa.

Selain itu, SMP Putra Persada Nongsa, SDN 010 Bengkong, SDN 003 Bengkong, SMP Negeri 30 Batam, SDN 006 Bengkong, SMP Negeri 10 Batam, SDN 005 Batamkota, SMP Negeri 6 Batam, SMP Negeri 31 Batam, SMP Negeri 12 Batam, SDN 007 Batamkota, SDN 003 Batamkota, serta SD-IT Al-Farabi juga termasuk penerima program MBG. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel 17 Ribu Siswa Batam Sudah Terima Makan Bergizi Gratis, Target Capai 57 Ribu di 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggenjot pelaksanaan program subsidi bunga nol persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan percepatan realisasi program ini demi membantu pelaku UMKM naik kelas dan berdaya saing.

“UMKM memiliki ketangguhan luar biasa dan kontribusi signifikan dalam membuka lapangan kerja. Saat pandemi Covid-19 melanda, mereka bisa bertahan. Ini bukti kekuatan mereka,” ujarnya, Jumat (11/4).

Pemko Batam berkomitmen menjadikan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan melalui subsidi bunga pinjaman.

Menurutnya, pelaku UMKM selama ini menghadapi lima persoalan utama, yakni tata kelola, manajemen, sumber daya manusia, permodalan, dan pemasaran. Program subsidi bunga ini diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi sebagian tantangan tersebut.

“Permodalan menjadi salah satu kendala utama UMKM. Inilah yang mendorong kami menggagas program bunga nol persen agar bisa mempercepat pengembangan usaha mereka,” kata Amsakar.

Guna mempercepat implementasi program, Pemko Batam tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga atau Margin kepada Lembaga Keuangan Bank Daerah untuk pelaku usaha mikro.

Amsakar meminta seluruh jajarannya untuk mendukung penuh realisasi program ini. Ia berharap kebijakan ini segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM di Batam.

“Kami ingin program ini cepat terealisasi. Jangan hanya berhenti di rencana. Kami ingin semua pihak bergerak cepat,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 pelaku UMKM yang berada di bawah binaan Pemko Batam.

Ia menjelaskan, program subsidi bunga ini diberikan sebagai stimulus ekonomi agar pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal usaha dengan lebih ringan.

“Subsidi bunga/margin akan menjadi beban Pemerintah Daerah atas pinjaman yang diambil oleh pelaku usaha mikro dari lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah,” kata dia, Sabtu (12/4).

Plafon maksimal pinjaman yang disubsidi adalah sebesar Rp20 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal dua tahun.

Untuk dapat memperoleh subsidi ini, pelaku usaha mikro wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang akan diatur dalam Perwako. Di antaranya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) skala usaha mikro, ber-KTP Batam, serta bukan anggota TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN/BUMD, atau penyelenggara negara lainnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Gesa Program Bunga Nol Persen untuk UMKM, Dorong Kenaikan Kelas Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.