batampos – Praktik persidangan yang molor di Pengadilan Negeri Batam seolah menjadi hal yang biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, keterlambatan sidang perkara pidana disebut terjadi hampir setiap hari, memicu keluhan dari berbagai pihak, mulai dari jaksa, pengacara, saksi, hingga keluarga terdakwa.

Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB kerap baru berlangsung pada sore hingga malam. Pola keterlambatan ini dinilai mengganggu efektivitas proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan.

Keluhan datang dari kalangan advokat. Seorang pengacara yang enggan disebutkan namanya menilai pelayanan administrasi di pengadilan relatif tertib, namun pelaksanaan sidang justru menunjukkan persoalan mendasar.

“Di PTSP sudah tertib. Tapi pelaksanaan sidang sering molor tanpa penjelasan. Ini bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari,” ujarnya, Rabu, (1/4).

Ia menilai kondisi tersebut mencederai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang selama ini digaungkan Mahkamah Agung. Menurut dia, ketidakdisiplinan terhadap jadwal sidang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap upaya reformasi peradilan.

“Kalau jadwal sidang saja tidak bisa ditepati, bagaimana masyarakat bisa percaya pada komitmen reformasi peradilan?” katanya.

Masalah lain yang mengemuka adalah penumpukan terdakwa di ruang tahanan sementara. Dengan jumlah tahanan yang mencapai ratusan, kapasitas sel yang terbatas membuat para terdakwa harus menunggu berjam-jam dalam kondisi berdesakan sebelum dipanggil ke ruang sidang.

Dalam sejumlah kasus, mereka bahkan harus kembali ke rumah tahanan tanpa sempat menjalani sidang karena waktu yang tidak mencukupi.

Situasi ini juga berdampak pada keluarga terdakwa. Sejumlah pengunjung yang menunggu di luar ruang sidang mengaku kerap pulang tanpa kepastian karena sidang tak kunjung dimulai hingga sore hari.

Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengadilan terkait penyebab keterlambatan yang berlangsung berulang tersebut

Namun, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen persidangan kian menguat, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja lembaga peradilan di daerah.(*)

Artikel Sidang Sering Kali Molor di Pengadilan Negeri Batam, Publik Pertanyakan Komitmen Peradilan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalu Dinas Kesehatan (Dinkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit campak yang dinilai sangat mudah menular, terutama pada anak-anak.
‎
‎Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, menegaskan bahwa penularan campak dapat terjadi dengan cepat jika tidak diantisipasi sejak dini.

‎”Penyakit ini sangat mudah menular bagi anak-anak,” kata dia kepada Batam Pos, Selasa (1/4).
‎
‎Ia menjelaskan, gejala campak umumnya muncul secara bertahap. Pada fase awal atau prodromal, penderita biasanya mengalami demam tinggi yang bisa mencapai lebih dari 38,5 derajat Celsius, disertai batuk, pilek, serta mata merah atau konjungtivitis.

Pada kondisi ini, anak juga cenderung tampak lemas dan kurang aktif. Selanjutnya, muncul tanda khas berupa bintik putih di dalam mulut yang dikenal sebagai Koplik spots. Tanda ini menjadi salah satu indikator kuat infeksi campak sebelum ruam muncul di permukaan kulit.
‎
‎“Setelah itu, biasanya 3 sampai 5 hari sejak demam, akan muncul ruam kulit,” katanya.
‎
‎Ruam tersebut umumnya diawali dari bagian wajah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Warnanya merah kecoklatan dan dalam beberapa kasus dapat menyatu di beberapa bagian tubuh.
‎
‎Didi menegaskan, campak bukan penyakit ringan karena berisiko menimbulkan komplikasi serius, terutama pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
‎
‎Karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka telah mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Selain itu, orang tua juga diminta lebih peka terhadap gejala awal seperti demam dan munculnya ruam pada kulit.
‎
‎“Segera periksakan ke fasilitas kesehatan jika ada gejala. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk,” tegasnya.
‎
‎Ia menambahkan, pencegahan campak tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat secara luas.
‎
‎“Dengan imunisasi dan kewaspadaan bersama, kita bisa mencegah penyebaran campak di masyarakat,” tutur dia.(*)

Artikel Pemko Batam Ingatkan Bahaya Campak: Menular Cepat dan Bisa Berujung Serius, Orang Tua Jangan Lengah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, berlaku mulai Rabu, 1 April 2026 ini.
‎
‎Kebijakan tersebut, diterapkan setiap hari Jumat sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi dinamika global sekaligus mendorong efisiensi atau pengurangan anggaran pemerintah.
‎
‎Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Firmansyah, memastikan Pemerintah Kota (Pemko) siap menindaklanjuti kebijakan itu, termasuk dari sisi sarana dan prasarana.
‎
‎“Secara sarana dan prasarananya pemko Batam siap. Insyaallah tidak akan ada kendala,” ujarnya, Rabu (1/4) siang.
‎
‎Sebelumnya, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga menegaskan kesiapan Pemko Batam. Namun, hingga kini skema teknis pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
‎
‎Pembahasan tersebut melibatkan Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna memastikan penerapan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
‎
‎Amsakar menjelaskan, konsep WFH maupun Work From Anywhere (WFA) yang akan diterapkan bersifat fleksibel.
‎
‎ASN tidak harus selalu bekerja dari rumah, tetapi dapat bekerja dari berbagai lokasi selama tugas dan tanggung jawab tetap dijalankan.
‎
‎“Artinya bisa bekerja di berbagai tempat, boleh juga di rumah. Prinsipnya fleksibel,” katanya.
‎
‎Menurutnya, kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi global yang tengah tidak menentu, mulai dari konflik hingga tekanan ekonomi dunia.
‎
‎Pemerintah mendorong efisiensi atau pengurangan belanja, terutama pada penggunaan energi seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta biaya operasional lainnya.
‎
‎“ASN diharapkan melakukan efisiensi, termasuk penggunaan listrik dan BBM. Itu bagian dari kebijakan ini,” ujar dia
‎
‎Dengan berkurangnya mobilitas pegawai, pemerintah berharap terjadi penghematan anggaran tanpa mengurangi produktivitas kerja.
‎
‎Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan sektor pelayanan publik tetap harus berjalan normal dan tidak boleh terganggu.
‎
‎Sektor seperti keamanan, kesehatan, kebersihan, serta bidang strategis seperti industri, energi, air, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap bekerja seperti biasa di lapangan.
‎
‎Selain itu, pemerintah pusat juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN turut didorong menggunakan transportasi publik sebagai bagian dari efisiensi mobilitas.
‎
‎Pembatasan juga diberlakukan pada perjalanan dinas, yakni perjalanan dalam negeri dipangkas hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen.
‎
‎Amsakar menegaskan, Pemko Batam pada prinsipnya siap menjalankan kebijakan tersebut. Namun, implementasi di daerah akan menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar tetap selaras dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎“Kita siap menerima kebijakan ini. Kalau sudah ada petunjuk teknisnya, akan langsung kita laksanakan. Sedang dilakukan pembahasan (Internal) dalam beberapa hari ini,” kata dia.(*)

Artikel WFH ASN Mulai Berlaku, Pemko Batam Siapkan Skema Teknis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pegawai Imigrasi Batam hingga kini belum dapat diproses secara hukum. Polda Kepri mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak viral di sejumlah media, namun masih menunggu laporan resmi dari korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic, pihaknya sudah menerima berbagai informasi terkait kasus tersebut, termasuk pernyataan resmi dari pihak Imigrasi.

“Ya, terkait kasus pungli itu, kami sudah tahu sejak ramai diberitakan,” ujar Ronni.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepolisian belum bisa menindaklanjuti dugaan tersebut ke tahap penyelidikan lebih lanjut. Hal ini karena belum adanya korban yang secara resmi membuat laporan.

“Harus ada korban yang melapor, karena ini nantinya masuk delik aduan,” jelasnya.

Menurut dia, proses hukum tetap membutuhkan dasar laporan dari pihak yang dirugikan.

“Kalau ada yang merasa keberatan dan melapor, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah sejumlah wisatawan asing, khususnya warga Singapura, mengaku menjadi korban pungli saat masuk ke Batam melalui Terminal Feri Internasional Batam Centre.

Para korban menyebut modus yang digunakan relatif seragam. Mereka dihentikan saat antrean pemeriksaan, lalu diarahkan ke ruangan tertutup. Di lokasi tersebut, korban diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman tidak dapat melanjutkan perjalanan jika menolak.

Salah satu korban berinisial AC, warga Singapura, mengaku mengalami kejadian tersebut pada 13 Maret 2026. Saat itu, ia bersama pasangannya hendak menggunakan jalur pemeriksaan otomatis sebelum dihentikan oleh petugas.

AC mengaku diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang diduga sebagai ruang pemeriksaan tertutup. Situasi kemudian berubah tidak nyaman hingga berujung pada permintaan uang.

Pihak Imigrasi sendiri telah mengakui adanya oknum petugas yang terlibat dalam praktik pungli tersebut. Sebagai tindak lanjut, oknum bersangkutan telah diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan internal lebih lanjut.(*)

Artikel Terkait Dugaan Pungli di Imigrasi, Polda Kepri Tunggu Laporan Korban pertama kali tampil pada Metropolis.