
batampos — Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon memicu respons keras dari anggota DPD RI asal DI Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak tegas, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel yang dinilai memperkeruh konflik.
Dalam pernyataannya, tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy itu menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Ia menegaskan, insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai risiko biasa dalam operasi internasional.
Baca Juga: Gempa 7,6 Skala Richter, Satu Orang Meninggal Dunia Tertimpa Reruntuhan
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian, bukan untuk menjadi korban,” tegasnya, Kamis (2/4).
Menurutnya, negara harus hadir dengan langkah konkret, tidak berhenti pada pernyataan belasungkawa. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan prajurit menjadi hal mendesak.
“Jangan sampai pengabdian prajurit dibayar dengan kelalaian sistem. Harus ada jaminan keselamatan yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Gus Hilmy juga mengkritik keras peran PBB yang dinilai belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.
“PBB tidak boleh lepas tangan. Negara-negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh. Maka perlindungan maksimal adalah kewajiban,” katanya.
Ia bahkan mendorong langkah lebih tegas terhadap Israel, termasuk opsi sanksi hingga embargo internasional.
Baca Juga: Khawatirkan Penimbunan BBM, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
“Sanksi nyata harus dijatuhkan agar ada efek jera dan perlindungan terhadap warga sipil maupun pasukan internasional benar-benar terjamin,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek internasional, Gus Hilmy juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah dalam merespons dinamika global, khususnya terkait wacana pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza.
Ia menilai keputusan tersebut harus mempertimbangkan secara matang aspek geopolitik, termasuk potensi berhadapan dengan kekuatan regional seperti Iran.
“Ini bukan keputusan sederhana. Jangan sampai langkah kita justru menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di tengah konflik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan legitimasi dan kesiapan jika pengiriman pasukan dilakukan di luar mandat internasional yang kuat.
“Kalau dalam skema PBB saja perlindungan belum maksimal, bagaimana dengan operasi tanpa payung internasional yang jelas?” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta hingga BUMD Terapkan WFH Sehari Sepekan
Gus Hilmy juga menyoroti pentingnya mekanisme konstitusional dalam pengambilan keputusan strategis, terutama jika melibatkan pengiriman ribuan personel.
“Apakah sudah mendapat persetujuan parlemen? Ini menyangkut nyawa prajurit. Tidak bisa diputuskan sepihak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keputusan besar tanpa pengawasan dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Harus transparan, akuntabel, dan melibatkan parlemen. Jangan sampai ada keputusan strategis tanpa kontrol,” pungkasnya. (*)
Artikel Tiga Prajurit Gugur, Gus Hilmy: PBB Harus Tindak Israel, Evaluasi Total Misi Perdamaian pertama kali tampil pada News.









