batampos – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas usai Iran menunjukkan sikap keras terhadap agresi Israel. Dalam pernyataan yang penuh semangat dan menyulut emosi, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam jika terus diserang oleh rezim Zionis.

Iran sangat siap membalas dengan kekuatan penuh serangan Israel. “Banyak yang bertanya kepada saya, apakah Iran akan terus melanjutkan aksi bela diri terhadap rezim Zionis? Jawabannya tegas: selama Iran diserang dan agresi masih terus berlanjut, tentu kami akan melanjutkan aksi bela diri,” ujar Boroujerdi saat jumpa pers dengan awak media di kediaman pribadinya di Jakarta, Selasa (17/6).

Pernyataan Boroujerdi tersebut menyiratkan bahwa serangan balasan dari Iran bukan hanya mungkin terjadi, tetapi merupakan komitmen. Ia juga menegaskan Iran bukanlah pihak yang bisa diremehkan.

“Iran bukan Gaza yang tidak memiliki kemampuan membela diri. Iran bukan Gaza yang masyarakatnya dibiarkan kelaparan, anak-anak dan ibu-ibu dibunuh lalu diserang begitu saja,” ucapnya lantang.

“Kami adalah negara yang sangat kuat, yang mampu memberikan pembalasan,” katanya menambahkan.

Pernyataan itu sekaligus sindiran keras kepada Israel dan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus menjadi korban dalam konflik berdarah yang tak kunjung usai. Boroujerdi menekankan bahwa kekuatan Iran menjadi harapan sekaligus inspirasi bagi negara-negara lain yang juga menjadi korban penindasan Israel.

“Ini adalah momentum penting. Ketika bangsa Palestina di Gaza, rakyat Lebanon, dan negara-negara lain yang dizalimi melihat Iran memberikan pelajaran kepada rezim Zionis, mereka merasa senang dan gembira. Kami pun demikian. Karena kami tidak hanya membela negara kami, tapi juga menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga menjadi sinyal keras bahwa Iran siap berada di garis depan perlawanan terhadap Israel, dengan kekuatan militer dan politik yang mereka klaim jauh lebih besar dari wilayah-wilayah konflik lain di Timur Tengah.

Dunia kini menanti langkah selanjutnya di tengah eskalasi yang bisa berubah menjadi krisis regional berskala besar. Yang jelas, siapapun tidak menginginkan terjadinya perang. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Iran Bukan Gaza, Serangan Israel Akan Dibalas Tanpa Ampun pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah Pusat sudah memerintahkan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendalami ancaman bom terhadap Pesawat Saudi Airlines di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

TNI AU mengerahkan pasukan khusus dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Mereka membantu petugas terkait untuk mengevakuasi para penumpang Saudi Airlines. Proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar sesaat setelah pesawat tersebut mendarat darurat.

”Masih dalam proses evakuasi barang (milik penumpang) di lapangan. Sementara ini kondisi masih aman,” ungkap Kepala Penerangan (Kapen) Kopasgat Kolonel Pas Sumarsono pada Selasa (17/6).

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa instansinya memang selalu siap membantu langkah-langkah yang dibutuhkan oleh instansi terkait lain. Termasuk dalam proses evakuasi penumpang pesawat Saudi Airlines tersebut.

”Saya belum dapat laporan lebih rinci terkait apakah ada barang-barang yang dicurigai, sampai saat ini aparat Bandara Kualanamu masih melaksanakan pengecekan,” terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memerintahkan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendalami ancaman tersebut.

”Jajaran TNI, Polri, dan BNPT untuk melakukan pendalaman lanjutan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi,” kata Budi Gunawan.

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam ancaman bom terhadap pesawat yang mengangkut jemaah haji tersebut. Proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

”Proses evakuasi di Bandara Kualanamu Medan berlangsung aman dan tertib tanpa ada korban jiwa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pilot Saudi Air melaporkan ancaman bom dalam pesawat yang dia bawa. Karena itu, dia memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu. Pukul 10.55 WIB, pesawat tersebut mendarat dengan selamat. Proses penanganan dilakukan dengan cepat dan melibatkan semua pihak terkait. Kini pendalaman masih terus dilakukan. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Pasukan Khusus Kopasgat TNI AU Turun Gunung Tangani Ancaman Bom Pesawat Jemaah Haji Saudi Airlines pertama kali tampil pada News.

batampos – Pajak kami sudah dipotong, mengapa kami harus melaporkan lagi ke kantor pajak?

Sebuah pertanyaan umum yang menggelitik dari para Wajib Pajak Orang Pribadi yang sering ditanyakan setiap masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Orang Pribadi,

Berikut adalah penjelasannya.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, begitulah bunyi Pasal 23A UUD 1945, dengan demikian negara tidak dapat secara sewenang-wenang memungut pajak, melainkan harus berdasarkan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Segala pajak dan pungutan lain seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM) dan pungutan lainnya termasuk pajak daerah harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Baca juga: Dampingi Presiden, Menkum Ingatkan Hargai Komitmen Singapura Terkait Perjanjian Ekstradisi

Dalam hal ini tentu peraturan perundang undangan akan mengatur tentang jenis-jenis pajak, besaran pajak, objek pajak, dan tata cara pemungutan (ketentuan formal dan material). Selanjutnya, hasil pemungutan pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Selain itu, pajak akan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dampak dari pemungutan/pemotongan pajak akan menimbulkan:

1. pembuatan peraturan perpajakan;
2. kewenangan,pengadministrasian, pengawasan dan pelaporan pengelolaan dana pajak; dan
3. hak serta kewajiban perpajakan bagi warga negara.

Terkait topik diatas, kita akan membahas pajak yang dikelola pemerintah pusat khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan kewajiban pelaporannya yang diatur dalam undang undang perpajakan yang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (aturan materiel);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); dan
4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang undang.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang perpajakan akan dilengkapi dengan peraturan setingkat dibawahnya dalam bentuk peraturan pemerintah yang dilanjutkan dengan peraturan setingkat menteri dan bawahannya untuk kemudahan teknis pelaksanaan.

Reformasi peraturan perpajakan pertama pada tahun 1983 menghasilkan undang-undang perpajakan terbaru, pada saat itu, yang mengubah administrasi perpajakan dari official assessment menjadi self assessment.

Baca juga: Menjaga Keyakinan Konsumen, Menjaga Harapan Perekonomian

Official assesment membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak.

Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak, Sistem ini memiliki ciri-ciri:
1. pajak terutang dihitung oleh petugas pajak;
2. wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajaknya;
3. pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;
4. pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Sistem ini dipandang tidak lagi cocok dengan kondisi dan praktik bisnis modern wajib pajak yang terus berkembang dan kompleks sehingga sistem ini diubah menjadi self assessment.

Self assessment system merupakan tata cara pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang wajib dibayarkan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP, self assessment memiliki prinsip sebagai berikut.
1. Wajib pajak membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak bergantung pada Surat Ketetapan Pajak.
2. Wajib Pajak harus bersifat aktif dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri tanpa menunggu Surat Ketetapan Pajak).
3. Prinsip self assessment pada kewajiban perpajakan akan dianggap sebagai perhitungan sementara dan Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan pajak terutang bila ditemukan data yang tidak sesuai dengan pelaporan wajib pajak.
4. Jika diketahui terdapat kekeliruan, maka fiskus akan membantu wajib pajak membetulkan.
5. Perhitungan Wajib Pajak akan dianggap benar dan sah untuk selamanya jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan atas kesalahan perhitungan.

Setelah membaca dan membandingkan dua sistem diatas, sistem self assessment menuntut wajib pajak untuk secara aktif memahami peraturan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berupa penghitungan, pembayaran/penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Baca juga: Sejarah Komnas Perempuan, Lahir dari Tragedi Pemerkosaan Massal ’98

Hal ini akan lebih memberikan keadilan bagi wajib pajak karena wajib pajak sendirilah yang tahu sumber panghasilan, objek pajak, harta dan berbagai kewajibannya.

Berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu official assessment, wajib pajak hanya menunggu ketetapan pajak dari fiskus dan selanjutnya melakukan pembayaran atas pajak yang terutang.
Hal ini berarti wajib pajak bersikap pasif dengan menunggu ketetapan pajak tanpa harus melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri sebagaimana dalam sistem self assessment.

Kelebihan sistem self assessment adalah memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku kemudian melakukan membayarkan pajak yang terutang dan selanjutnya diakhiri dengan pertanggungjawaban untuk melaporkan apa yang kita perhitungkan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sekarang dapat kita pahami mengapa wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak penghasilan setiap tahun yang isinya adalah pelaporan tentang pertanggungjawaban perhitungan dan pembayaran pajak terutang, objek dan/atau bukan objek pajak,harta dan/atau kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana pengertian dan fungsi SPT Tahunan. (*)

*Tulisan adalah pendapat pribadi, tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Oleh: Suyamto, Jendri Sunandar Saragih, dan Herman Eka Putra

Artikel Pajak dan Kewajiban Melakukan Pelaporan pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah secara tegas telah memutuskan bahwa empat pulau yang menjadi rebutan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau yang bersengketa antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Keputusan itu juga disampaikan dihadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

“Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat terbatas (ratas) menyikapi polemik kepemilikan empat pulau. Dalam ratas tersebut turut membahas dan meninjau ulang dokumen-dokumen soal batas wilayah.

“Dokumen-dokumen dari Provinsi Aceh, kemudian ada yang dimiliki dokumen Setneg, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri,” ucap Prasetyo.

Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri perdebatan terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sebab, belakangan ini kepemilikan empat pulau itu menyita perhatian publik.

“Kita harapkan ini mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga membantah ada pemerintah provinsi yang memaksakan ingin memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah administratifnya.

“Termasuk juga kami diminta bapak presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bersamaan dinamika empat pulau ini bahwa tidak benar ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip memasukan empat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Sah, Presiden Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Bersengketa Resmi Milik Provinsi Aceh pertama kali tampil pada News.