batampos – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret inisial J, Asisten Manajemen (F&B) di salah satu hotel kawasan Nagoya, terus menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), Chrisanctus Paschalis Saturnus, yang akrab disapa Romo Paschal.
‎
‎Romo Paschal yang dikenal sebagai aktivis kemanusiaan dan pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat secara jernih dan berimbang.
‎
‎Asas praduga tak bersalah, katanya, tetap harus dihormati. Namun di saat yang sama, hak korban atas perlindungan, keamanan, dan pemulihan tidak boleh diabaikan.
‎
‎“Proses hukum harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi. Kita tidak boleh mengorbankan hak korban atas rasa aman,” ujarnya.
‎
‎Ia menyoroti konteks relasi antara atasan dan bawahan dalam kasus tersebut. Menurutnya, hubungan kerja selalu mengandung unsur relasi kuasa. Ketika seorang atasan diduga memanggil bawahan ke ruangan tertutup tanpa kejelasan, lalu muncul dugaan sentuhan paksa, hal itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.
‎
‎“Lingkungan kerja seharusnya menjadi ruang aman, bukan ruang intimidasi. Apalagi korban masih 19 tahun dan baru sekitar satu bulan bekerja. Secara psikologis dan struktural, posisinya sangat rentan,” tegasnya.
‎
‎Romo Paschal juga mengingatkan, jika benar terdapat korban lain yang belum berani melapor karena masih bekerja di tempat yang sama, maka itu menjadi alarm serius adanya budaya takut di lingkungan kerja.
‎
‎“Kalau ada yang tidak berani bicara karena takut kehilangan pekerjaan atau tekanan, itu berbahaya. Perusahaan wajib memastikan ada mekanisme pengaduan internal yang aman dan rahasia. Tidak boleh ada intimidasi terhadap pelapor maupun saksi,” katanya.
‎
‎Ia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Menurutnya, langkah korban yang berani melapor patut diapresiasi.
‎
‎“Tidak mudah bagi perempuan muda untuk bersuara, apalagi terhadap atasannya sendiri. Trauma psikologis yang sudah terkonfirmasi menunjukkan bahwa ini bukan perkara ringan,” ujarnya.
‎
‎Romo Paschal juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut tanpa pandang jabatan. Ia meminta penyidik menggali kemungkinan adanya pola, modus, atau korban lain yang mungkin belum terungkap.
‎
‎“Prosesnya harus profesional dan tidak berlarut-larut. Jangan sampai keadilan terasa jauh hanya karena pelaku punya posisi,” katanya.
‎
‎Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan menyangkut martabat manusia dan etika dunia kerja secara luas.
‎
‎“Tempat kerja tidak boleh menjadi ruang di mana kekuasaan digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi. Kita bicara tentang martabat manusia,” tegasnya.
‎
‎Pernyataan tersebut menambah tekanan moral agar penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di hotel berbintang itu dilakukan secara serius dan transparan, sekaligus menjadi pengingat bagi dunia usaha bahwa keamanan dan perlindungan pekerja adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. (*)
‎

Artikel Romo Paschal Soroti Dugaan Kekerasan Seksual di Hotel Nagoya: Relasi Kuasa Tak Boleh Jadi Alat Menekan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang musim mudik Lebaran 2026, operator ferry di Pelabuhan Domestik Sekupang tidak menaikkan harga tiket ke berbagai daerah. Salah satunya Dumai Line Group.

Humas Dumai Line, Asmadi memastikan tidak ada kenaikan tarif tiket ferry menjelang musim mudik tahun ini. Harga masih sama seperti hari biasa dan belum ada penyesuaian.

Untuk rute Batam–Tanjung Balai Karimun, tiket dijual Rp132 ribu. Batam–Tanjung Samak Rp222 ribu, sedangkan Batam–Selat Panjang Rp282 ribu. Batam–Buton (PKB) dipatok Rp452 ribu dan Batam–Bengkalis Rp442 ribu.

Baca Juga: Pekan Pertama Ramadan, Begini Situasi di Pelabuhan Domestik Sekupang

Sementara itu, rute Batam–Dumai dijual Rp600 ribu. Harga yang sama juga berlaku untuk Batam–Kuala Enok dan Batam–Kuala Tungkal.

Kemudian Batam–Moro Rp152 ribu, Batam–Durai Rp232 ribu, serta Batam–Guntung Rp332 ribu. Untuk Batam–Urung Rp139 ribu dan Batam–Tanjung Batu Rp154 ribu.

Selanjutnya, Batam–Tembilahan Rp532 ribu, Batam–Pulau Burung Rp232 ribu, dan Batam–Pulau Kijang Rp644 ribu.

Batam–Kota Baru Rp654 ribu, sedangkan Batam–Teluk Pinang Rp542 ribu. Adapun Batam–Kuala Gaung dijual Rp532 ribu dan Batam–Sei Ampat Rp542 ribu.

Baca Juga: Modusnya THR hingga Paket Mudik Murah, Masyarakat Diminta Waspada Kejahatan Keuangan Jelang Lebaran

Asmadi menambahkan, pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan penumpang jelang momen mudik dengan menyiapkan armada sesuai kebutuhan. Jika terjadi peningkatan signifikan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan trip.

“Kami lihat perkembangan di lapangan. Kalau memang terjadi lonjakan, tentu akan kami sesuaikan dengan penambahan perjalanan,” katanya.(*)

Artikel Ini Harga Tiket Ferry dari Pelabuhan Domestik Sekupang ke Berbagai Daerah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan gas bumi dari Natuna ke Batam sebesar 111 BBTUD untuk periode 2027–2037 aman dan tidak akan terdampak kontrak ekspor ke Singapura. Kepastian tersebut ditegaskan Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, usai penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) pada 11 Juli 2025.

Menurut Rakhmad, volume 111 BBTUD tersebut dialokasikan 100 persen untuk kebutuhan domestik, terutama untuk menopang kelistrikan industri di Batam dan wilayah Kepulauan Riau. Kontrak tersebut terpisah dari skema ekspor gas ke Jurong, Singapura.

“Kontrak itu khusus untuk domestik. Tidak terkait dengan kontrak ekspor ke Jurong. Jadi volumenya tidak akan berubah,” tegasnya.

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Pasokan Gas untuk Listrik Batam Dijamin Aman 10 Tahun ke Depan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di halaman Pengadilan Negeri Batam, suara besi beradu pelan ketika borgol digiring menuju mobil tahanan. Sore itu, Rabu (25/2) sorot kamera lebih banyak mengejar satu nama: Fandi Ramadhan.

Namun di sela-sela hiruk pikuk perkara sabu hampir dua ton yang memasuki babak akhir, suara lain menyelip—suara terdakwa Hasiholan Samosir, pelaut yang mengaku dijebak.

Dengan rompi tahanan Kejaksaan dan tangan terikat, Hasiholan berhenti sejenak sebelum naik ke mobil. Pengawalan aparat ketat. Waktu yang ia miliki tak lebih dari hitungan menit.

“Kami ini kena tipu sama Mr. Pong. Kami pelaut Indonesia. Tolong perhatikan,” ujarnya, merujuk pada Weerapat Phongwan, terdakwa warga negara Thailand.

Perkara ini memang tak hanya menyisakan angka fantastis—1.995.130 gram metamfetamina—tetapi juga silang klaim di antara enam terdakwa. Publik sempat tersedot pada pengakuan Fandi yang menyatakan tak mengetahui isi 67 kardus yang diangkut kapal.

Baca Juga: Terbukti Jadi Perantara Narkotika, Dua Terdakwa Dihukum 5 Tahun Penjara

Sementara Hasiholan memilih garis pembelaan berbeda: ia menyebut ada aktor utama yang belum tersentuh hukum.

Nama itu adalah Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui, warga negara Thailand yang kini berstatus buron dan disebut sebagai pemilik kapal Sea Dragon.

“Presiden tolong usut tuntas Jacky Tan ini, segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya,” kata Hasiholan, bahkan memohon langsung kepada Prabowo Subianto agar turun tangan.

Sebelumnya, di ruang sidang, terdakwa asal Thailand, Weerapat Phongwan alias Mr. Pong, membeberkan struktur komando di atas kapal.

Ia mengaku direkrut sosok bernama Kapten Ton—yang telah dikenalnya enam hingga tujuh tahun—sementara penyaluran barang disebut terkait Kapten Tuy alias Chancai alias Tanzen, yang juga masuk Daftar Pencarian Orang.

“Saya kenal Ton sudah lama. Tapi saya tidak pernah bekerja sama dalam urusan narkoba,” ujar Weerapat melalui penerjemah.

Ia berdalih tidak memeriksa muatan karena, menurutnya, pengecekan kargo merupakan tanggung jawab kapten dan chief officer. “Tugas saya bukan mengecek kargo,” katanya.

Fakta persidangan mengurai perjalanan panjang kapal Sea Dragon. April 2025, Hasiholan menawarkan pekerjaan kepada Fandi sebagai anak buah kapal tanker. Pada 1 Mei 2025, Fandi, Hasiholan, Leo Chandra Samosir, dan Richard Halomoan berangkat ke Thailand. Di sana mereka bertemu dua warga Thailand: Weerapat dan Teerapong Lekpradube.

Mereka menginap 10 hari di Sakura Budget Hotel, menunggu instruksi dari sosok yang disebut sebagai pengendali utama: Jacky Tan. Seluruh kebutuhan disebut difasilitasi.

Pada 18 Mei 2025 dini hari, di titik koordinat laut lepas, 67 kardus berbungkus plastik putih dipindahkan dari kapal ikan berbendera Thailand. Kode transaksi disebut menggunakan uang Myanmar yang dilaminasi. Kardus disembunyikan di haluan dan tangki bahan bakar. Seiring perjalanan bendera Thailand dilepas untuk mengaburkan identitas.

Baca Juga: BNN Musnahkan 5,6 Kg Sabu dan 106 Butir Ekstasi dari Enam Tersangka Narkotika

Tiga hari kemudian, 21 Mei 2025 pukul 00.05 WIB, kapal dicegat tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai di perairan Karimun. Kapal dikawal ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang. Di sana, setelah pemeriksaan, teh Cina dalam kardus itu terbukti menyimpan kristal putih metamfetamina hampir dua ton—salah satu pengungkapan terbesar sepanjang 2025.

Jaksa Penuntut Umum menilai keenam terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat: menawarkan, menjadi perantara, hingga menerima narkotika golongan I melebihi lima gram tanpa hak.

Sementara itu Hasiholan, sebelum mobil tahanan menutup pintu, menyisakan satu pesan bagi sesama pelaut Indonesia.

“Harus lebih berhati-hati. Lihat kejelasan kapalnya. Banyak perusahaan luar negeri yang enggak jelas,” katanya.

Di pengujung proses hukum, majelis hakim tinggal mengetuk palu. Di ruang sidang, berkas-berkas tebal tersusun rapi. Di luar, seorang ibu lanjut usia masih berdiri, berharap keadilan memiliki arti yang sama bagi negara dan bagi keluarganya.

Di antara klaim dijebak dan konstruksi jaksa tentang permufakatan jahat, nasib enam orang itu kini menunggu satu putusan. (*)

Artikel Mengaku Dijebak, Kapten Kapal Minta Aktor Utama Sabu 1.9 Ton Ditangkap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana pembatasan hingga penghentian izin minimarket berjaringan memicu perdebatan tajam antara agenda pemerataan ekonomi desa dan kekhawatiran terhadap dampak langsung bagi masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang memperkuat koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Di sisi lain, dunia usaha mengingatkan potensi hilangnya lapangan kerja, berkurangnya pilihan konsumen, hingga gangguan rantai pasok kebutuhan sehari-hari.

Seruan untuk menghentikan ekspansi ritel modern kembali menguat di parlemen. Pemerintah pusat didorong mengambil langkah tegas dengan membatasi bahkan menghentikan penerbitan izin minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret.

Wacana tersebut dikaitkan dengan agenda besar penguatan ekonomi desa melalui koperasi sebagai fondasi kemandirian masyarakat dan pemerataan ekonomi nasional. Namun, gagasan ini menuai beragam respons dari kalangan dunia usaha.

Baca Juga: Mudik Gratis 2026 Rute Batam-Belawan Dibuka, Kuota Terbatas 250 Penumpang, Ini Syaratnya

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengingatkan pemerintah agar sangat berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan pembatasan tersebut karena berpotensi menimbulkan dampak luas, khususnya terhadap ketenagakerjaan.

“Alfamart dan Indomaret bukan hanya soal bisnis ritel, tetapi juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang signifikan. Jika ekspansi mereka dibatasi tanpa kajian matang, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dari sisi ketenagakerjaan,” katanya, Jumat (27/2).

Kehadiran ritel modern justru dapat mendorong koperasi desa, termasuk program Kopdes Merah Putih, untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi usaha.

“Dalam dunia usaha, kehadiran pesaing dari sektor swasta akan mendorong koperasi menjadi lebih baik. Persaingan menciptakan dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan harga yang kompetitif. Jika persaingan dihilangkan, insentif untuk berkinerja lebih baik juga ikut enghilang,” ujar dia.

Rafki juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan terhadap fasilitas dan subsidi pemerintah. Organisasi bisnis yang terlalu banyak ditopang bantuan dinilai berpotensi berjalan lamban dan kurang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Ia menilai, dengan dukungan modal dan jaringan dari pemerintah desa, koperasi seharusnya mampu terhubung langsung dengan produsen atau pabrik. Rantai pasok yang lebih pendek diyakini dapat menghasilkan harga yang bersaing sekaligus menjaga ketersediaan barang.

“Pengelola adalah kunci. Jika bisnis ritel dijalankan oleh orang yang tidak punya kompetensi, peluang gagal sangat besar. Profesionalisme harus menjadi fondasi utama, bukan sekadar pendekatan politis,” kata Rafki.

Baca Juga: Baznas Targetkan Zakat, Infak dan Sedekah pada 2026 Rp26,8 Miliar

Lebih lanjut, dia optimis dukungan pemerintah desa sebenarnya sudah cukup untuk membuat koperasi tumbuh dan bersaing secara sehat tanpa harus mengorbankan pelaku usaha swasta yang telah lebih dulu hadir.

Kebijakan ekonomi seharusnya mendorong kolaborasi dan kompetisi yang adil, bukan pembatasan sepihak.

Mengutip pemikiran ekonom klasik Adam Smith, Rafki menyatakan bahwa persaingan akan melahirkan spesialisasi, dan spesialisasi akan mendorong kemajuan ekonomi.

“Jika persaingan dihilangkan, maka jalan menuju kemajuan justru akan terhambat,” katanya.

Rafki juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mengeksekusi kebijakan pembatasan minimarket. Jika ritel modern dibatasi sementara koperasi belum mampu mengisi kebutuhan pasar, masyarakat berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dari sisi ketersediaan barang, harga, maupun kualitas layanan.

“Intinya, kebijakan ini perlu pertimbangan yang sangat matang. Jangan sampai niat memperkuat ekonomi desa justru berujung pada melemahnya pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.(*)

Artikel Wacana Pembatasan Minimarket, Apindo Batam Ingatkan Dampak Berantai bagi Ekonomi Lokal pertama kali tampil pada Metropolis.