batampos – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4). Pejabat yang pernah bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta itu juga langsung menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Yakup Hasibuan selaku penasihat hukum Jokowi menyampaikan beberapa hal yang ditanyakan oleh polisi kepada kliennya dalam pemeriksaan tersebut. Menurut Yakup, ijazah palsu yang menjadi persoalan dipastikan tidak benar.

Jokowi membawa seluruh ijazah mulai SD, SMP, SMA hingga kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menunjukkannya kepada penyidik. “Tentunya banyak pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan. Bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan (oleh terlapor),” terang Yakup.

Meski mendampingi Jokowi dalam pemeriksaan awal tersebut, Yakup tidak bisa menyampaikan secara lebih terperinci hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik kepada pria yang juga pernah menjadi wali kota Surakarta itu. Menurut Yakup, beberapa hal sudah masuk dalam substansi laporan yang dibuat oleh Jokowi. Dia menghormati itu. Sehingga meminta semua pihak mengikuti jalannya proses hukum.

“Kembali lagi karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan. Sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya yang tepat,” terang dia.

Usai menjalani pemeriksaan siang tadi, Jokowi mengakui bahwa persoalan yang dia laporkan sejatinya adalah masalah yang sederhana. Namun, dia tidak menyangka masalah yang pernah muncul saat dia masih bertugas sebagai presiden, tidak kunjung selesai hingga hari ini. Karena itu, dia ingin semuanya menjadi jelas dan gamblang.

“Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi, perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang,” tegasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Jokowi Langsung Jalani Pemeriksaan Awal Usai Melapor di Polda Metro Jaya, Ini yang Ditanyakan Polisi pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah akan memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 53 titik wilayah kantong kemiskinan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang berbasis asrama dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Rencananya akan diperluas hingga 200 titik pembangunan fisik di tahun ini.

Rabu (30/4), Presiden Prabowo Subianto memanggil menterinya untuk membahas soal sekolah. Seusai rapat, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilaporkan kepada Prabowo dan akan ditindaklanjuti sesuai arahan.

“Presiden meminta agar penyelenggaraan di 53 titik dilakukan dengan perencanaan yang matang. Mulai dari tahap rekrutmen siswa, pelaksanaan belajar, hingga kelulusan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar keluarga di desil 1, yaitu kategori miskin ekstrem, dan rekrutmen siswa harus dilakukan secara ketat tanpa penyimpangan. Lebih lanjut, menurut Gus Ipul, Kementerian Pekerjaan Umum tengah meninjau kemungkinan penambahan lokasi di luar 53 titik tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di 200 lokasi tambahan yang memenuhi syarat, seperti ketersediaan lahan dan berada di wilayah dengan basis kemiskinan tinggi. Dari sisi teknis pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada capaian pembelajaran seperti sekolah formal, namun menerapkan pendekatan yang lebih adaptif.

“Kami gunakan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya siswa bisa masuk kapan saja sesuai kesiapan mereka dan tidak harus memulai dari kelas satu,” kata Mu’ti.

Dengan sistem ini, siswa akan belajar sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikannya, memungkinkan percepatan belajar bagi yang mampu menyerap materi lebih cepat. Seluruh siswa akan tinggal di asrama untuk menunjang proses pembelajaran secara menyeluruh.

Sementara itu, rekrutmen guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan akan dilakukan melalui skema ASN dan P3K oleh Kementerian Dikdasmen, dengan koordinasi lintas kementerian agar kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi sesuai standar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

“BPS menyediakan data yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi prioritas. Berdasarkan SUSENAS dan DTSN, 53 titik awal Sekolah Rakyat telah terbukti berada di wilayah kantong kemiskinan dengan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah,” ungkap Amalia. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Sekolah Rakyat Siap Digelar di 53 Titik, Pendidikan Berbasis Asrama untuk Anak Miskin Ekstrem pertama kali tampil pada News.

batampos – Lewat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi 237 perwira tinggi (pati). Dua diantaranya adalah putra Wakil Presiden Indonesia 1993-1998 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo dan eks ajudan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Laksamana Muda TNI Hersan.

Oleh Jenderal Agus, Letjen Kunto dipindah tugaskan menjadi Staf Khusus KSAD. Sementara posisinya sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I bakal diisi oleh Laksamana Muda Hersan. Dengan mutasi dan rotasi tersebut, Hersan otomatis naik pangkat menjadi laksamana madya atau pati bintang tiga TNI AL.

Sebelumnya, Hersan yang lulus dari Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1994 itu bertugas sebagai panglima Komando Armada (Koarmada) III yang berbasis di Sorong, Papua Barat Daya. Sebelum ditunjuk menjadi panglima Kogabwilhan I, Hersan pernah menjadi ajudan Jokowi mulai 2014-2016. Dia juga mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris Militer Presiden pada 2022 lalu.

”Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi.

Dari total 237 pati TNI yang dimutasi dan dirotasi oleh panglima TNI, 109 diantaranya adalah pati TNI AD, 64 pati TNI AL, dan 64 pati TNI AU. Mabes TNI memastikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan strategis yang terus berkembang di tubuh TNI.

”Beberapa jabatan strategis yang mengalami pergantian dalam keputusan tersebut antara lain panglima Kogabwilhan I, panglima Koarmada III, panglima Koopsud I, serta berbagai jabatan penting lainnya yang berada di bawah kendali Mabes TNI dan koordinasi tiga matra TNI,” papar Kristomei. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Panglima Kogabwilhan I Dimutasi Jadi Staf Khusus KSAD pertama kali tampil pada News.