batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Keempat tersangka yang baru ditahan ini akan mendekam di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, sejak 24 Juli hingga 12 Agustus 2025.

“Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menahan empat tersangka dari total delapan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Juni 2025,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7).

Keempat tersangka yang baru ditahan itu yakni, Gatot Widiartono (GW), Kepala Sundirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2024; Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JS), dan Alfa Eshad (AE) staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker 2019-2024.

Mereka diduga memiliki peran signifikan dalam praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang hendak mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia.

“Tersangka PCW, ALF, dan JMS selaku verifikator Direktorat PPTKA meminta uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui,” tegas Asep.

Modus pemerasan yang dilakukan para tersangka melibatkan kewenangan mereka dalam proses pengajuan dan persetujuan RPTKA. KPK menduga terdapat permintaan sejumlah uang agar proses pengurusan dapat dipercepat atau disetujui tanpa hambatan administratif.

“Selama periode 2019-2024, jumlah uang yang diterima dari delapan tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA sekurang-kurangnya adalah Rp 53,7 miliar,” ujar Asep.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama, yakni dua mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta), Suhartono (SH) dan Haryanto (HYT), serta dua Direktur PPTKA, Wisnu Pramono (WP) dan Devi Angraeni (DA). Mereka ditahan pada 17 Juli 2025.

Dengan demikian, total sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mengungkap dugaan pemerasan pengelolaan perizinan TKA di Kemnaker RI.

Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

Artikel Lagi, KPK Jebloskan Empat Tersangka Dugaan Pemerasan TKA di Kemnaker RI pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait klausul transfer data pribadi dalam Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang diumumkan oleh Gedung Putih pada 22 Juli 2025.

Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Prabowo bahwa negosiasi memang masih berjalan dan tertulis dalam rilis White House untuk bagian Removing Barriers for Digital Trade Barrier, bahwa kesepakatan masih berada pada tahap finalisasi. Pembicaraan teknis pun hingga kini masih berlangsung.

Pemerintah melalui Kemkomdigi menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. Namun, jadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

“Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud dan e-commerce,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis (24/7).

Menurutnya, prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, pelindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Hal ini mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal ini dilakukan dengan kondisi ‘adequate data protection under Indonesia’s law’.

Dia menjelaskan, pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.

Contoh konkretnya yakni penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

“Pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional,” ungkap dia.

“Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komdigi memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” ungkap dia.

Menurutnya, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama pada konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

“Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya di masa depan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai pondasi utama,” tutupnya. (*)

Artikel Meutya Hafid Benarkan Klausul Transfer Data Pribadi Warga Indonesia ke AS, Begini Penjelasannya pertama kali tampil pada News.

batampos – Penanganan kasus beras oplosan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri sudah sampai pada tahap penyidikan. Polisi tinggal melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Tindakan itu berpengaruh terhadap harga beras di pasaran. Kini, harga beras di pasaran diklaim sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan di bawah HET.

”Saya sampaikan, sejak kami melakukan proses penyelidikan dan memanggil para produsen, harga beras di pasaran alhamdulillah sudah turun rata-rata di HET dan di bawah HET,” ungkap Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis (24/7).

Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau harga beras di pasaran.

Tidak hanya Satgas Pangan Polri di level pusat, Satgas Pangan Polri di berbagai daerah juga sudah diperintahkan untuk melakukan pemantauan secara ketat.

”Kami terus pantau satgas pangan daerah melalui surat telegram untuk melakukan pemantauan dan laporan,” jelasnya.

Helfi memastikan bahwa pihaknya akan langsung mengambil langkah hukum bila kembali ditemukan produsen beras yang nakal. Satgas Pangan tidak tinggal diam lantaran kasus yang kini tengah mereka tangani merugikan masyarakat hampir Rp 100 triliun per tahun.

”Jika masih ada yang menjual beras di atas HET dengan komposisi yang tidak sesuai tadi, maka langsung dilakukan penindakan oleh Satgas Pangan Daerah,” tegasnya.

”Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Sehingga dari hasil gelar perkara, status penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan,” terang Helfi.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen beras di antaranya memproduksi beras premium dengan merk yang tidak sesuai standar mutu pada label kemasan. Kemudian menggunakan mesin produksi modern maupun tradisional.

”Artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Itu yang kami temukan (pelanggarannya),” terang dia.

Helfi pun menyebutkan beberapa produsen yang sudah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri. Yakni PT PIM selaku pemilik merk Sania, PT FS sebagai pemilik merk Setra Ramos Merah; Setra Ramos Biru; dan Beras Setra Pulen, serta SY sebagai pemilik merek Jelita dan Anak Kembar.

”Kami berharap upaya penindakan pelanggaran ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang,” ujarnya. (*)

Artikel Satgas Pangan Polri Klaim Harga Beras Kini Sudah Turun Sesuai HET pertama kali tampil pada News.