Kapal kargo yang labuh jangkar di perairan Sei Enam, nyaris menabrak bengkel usai dihantam angin kencang, Rabu (23/4/2025) pagi. F.SS dari Video Tiktok.
batampos– Sebuah video memperlihatkan kapal kargo lepas kendali dan nyaris menabrak bengkel kapal milik pengusaha ikan di perairan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur.
Dalam video dari akun tiktok penyapulidi27 itu terlihat kapal bermuatan kontainer itu dihantam angin kencang pada Rabu (23/4/2025) pagi.
Kapolsek Bintan Timur, AKP Khapandi membenarkan adanya kejadian itu. Saat itu, kapal kargo itu berlabuh di perairan Sei Enam, lalu bergeser setelah tiba-tiba dihantam angin kencang.
Namun, kapal tidak sampai menabrak bengkel milik salah satu pengusaha ikan di perairan Sei Enam, Kijang tersebut.
“Hampir saja, tidak sampai menabrak,” kata mantan Kasat Lantas Polres Bintan ini.
Sementara Lurah Sei Enam, Alamsyah mengatakan, kapal kargo itu nyaris menabrak bengkel milik pengusaha ikan setelah dihantam angin kencang.
Ia sudah berkoordinasi dengan pemilik bengkel, Mikong. Dari pihak bengkel memastikan tidak ada kerusakaan akibat insiden itu. “Menurut pak Mikong, tak ada yang rusak,” kata dia. (*)
Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat. f.ihsan
batampos– Beredar kabar bahwa Kapolsek Palmatak, Iptu Kristian diduga membekingi kejahatan internasional dalam hal ini pencurian material di anjungan minyak milik perusahaan asal Malaysia, Petronas.
Bahkan beredar juga video percakapan masyarakat di media sosial tiktok @cemotcemoti.
Di video itu terpampang foto Iptu Kristian dengan tulisan “Kelakuan di luar nalar oknum Kapolsek Palmatak Iptu Kristian alias Yancay yang membekingi pencurian internasional di Rig Petronas Malaysia,”.
Dalam video tersebut, sosok yang berada di video menyebutkan Kapolsek menerima setoran sebesar Rp 10 Juta dari hasil pencurian.
Terdapat tiga orang yang mengumpulkan uang Rp 10 juta untuk diserahkan ke Kapolsek Palmatak. Masing-masing mereka iuran sebesar Rp 3,2 juta.
“Kami ini patungan ngasih, pembeli macam Idrus, macam Rendi, macam si yang kerja ini, dikasih di luar, Rp 3,2 juta per orang. Idrus Rp 3,2 juta, Rendi Rp 3,2 juta, Juni Rp 3,2 juta,” kata sosok didalam video itu.
Suara yang berada didalam video itu juga menjelaskan uang tersebut diserahkan di salah satu kedai makan di Desa Ladan, Dara Manis.
“Sudah 20 hari ngasih duitnya, ada di Dara Manis (kedai makan). Saya cuma ngasih tahu barang ini memang dikasih,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat saat dikonfirmasi mengaku telah mengetahui video yang beredar dikalangan masyarakat. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penyelidikan.
“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Ricky saat ditemui batampos di Pelabuhan Sri Siantan, Tarempa, Rabu, (23/4) kemarin.
Pada saat penyelidikan, ia akan memanggil Iptu Kristian serta untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Tidak hanya itu, nama-nama yang disebutkan didalam video turut dipanggil.
“Nanti hari Jum’at (besok) akan diberi penjelasan hasil penyelidikan,” ucap Ricky.
Sebelumnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menahan tujuh orang warga Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, di anjungan minyak milik Petronas di perairan Terengganu, Malaysia, Kamis (20/2).
Ketujuh warga Anambas ini ditahan karena berusaha melakukan aksi pencurian bahan material anjungan minyak, seperti panel surya, baterai, dan kabel.
Ketujuh warga Anambas yang diamankan ini memiliki identitas Junaidi, Kadarisman, Riko Saputra, Tabrani, Januddin, Alizar dan Rahmat Panjaitan.
Komplotan ini diduga ada 10 orang yang mana 3 orang lainnya berhasil kabur.
Berdasarkan informasi, komplotan ini berhome base di Pulau Matak. Bahkan ada pemodal untuk menyukseskan kejahatan internasional ini.
Mereka ada dua grup, satu grup terdiri dari 10 orang. Grup ini yang apes, ketahuan Malaysia,” ujar sumber batampos.
Masih kata sumber batampos, usai ditahannya 7 orang ini, komplotan pencuri material ini kalang kabut dengan berusaha membakar barang bukti berupa kabel dan material lainnya di sebuah hutan yang berada di Desa Piabung.
“Ada tiga kali mereka bakar, sejak hari Senin sampai Rabu masih terus membakar,” ujar sumber batampos sambil menunjukkan foto-foto dan video pembakaran barang bukti.
Ia meminta aparat keamanan untuk segera mengamankan komplotan ini yang diduga masih berkeliaran di Anambas.
“Karena mereka ini mengincar warga kita yang menganggur untuk bergabung. Beberapa tahun belakangan pernah juga kejadian ini terungkap dan ditahan Malaysia,” kata dia. (*)
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan bahwa ia dan Gubernur Ansar Ahmad akan mencari investasi baru, usai Matahari Departemen Store di TCC dipastikan tutup pada 1 Mei mendatang.
Nyanyang menilai, penyebab Matahari memilih menutup Gerainya di TCC Tanjungpinang diakibatkan daya beli masyarakat, yang mulai berkurang. Ditambah lagi, dengan niai sewa gerai di TCC yang terbilang cukup tinggi.
“Saya rasa harga sewanya yang tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan daya beli masyarakat yang kurang,” kata Nyanyang, Selasa (23/4).
Ia menerangkan, usai adanya rencana Matahari bakal tutup beroperasi di Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri akan mencari investasi baru. Hal ini, semata-mata untuk mengembangkan perekonomian Tanjungpinang dan Bintan.
“Apalagi saat ini Tanjungpinang belum ada daerah industri. Mudah-mudahan kepemimpinan pak Gubernur dan saya, kita menarik investasi agar mengembangkan Pulau Bintan,” tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa semua investasi memang cocok untuk di Tanjungpinang. Namun, menurutnya perlu dikoneksikan dengan FTZ menyeluruh di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
“Kita kejar dulu Payung hukumnya sudah ada, tinggal mengejar Kepresnya. Jika sudah ada Kepres, FTZ menyeluruh pasti akan dijalankan,” pungkasnya. (*)
batampos – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya mendorong kemudahan investasi di Batam.
Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Li Claudia menyoroti tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat arus investasi di wilayah strategis tersebut.
Ia menegaskan bahwa Batam sebagai FTZ seharusnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam implementasi kebijakan.
“Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, Batam tidak boleh dibebani aturan-aturan yang justru bertentangan dengan semangat FTZ. Banyak kebijakan saat ini justru menambah kompleksitas birokrasi,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2005, yang mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah.
Aturan ini, menurutnya, menambah rantai birokrasi karena kini proses tersebut memerlukan tanda tangan Menteri ATR/BPN, bukan lagi cukup di tingkat kepala kantor.
“Dulu penetapan hak atas tanah bisa diselesaikan di level lokal. Sekarang harus menunggu dari pusat. Ini tidak sejalan dengan semangat FTZ,” tegas Li Claudia.
Ia juga menyinggung persoalan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dinilai turut mempersulit percepatan realisasi investasi di daerah.
Melalui dialog tersebut, Li Claudia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap penyesuaian kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.
Hal ini pun sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Jika regulasi disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, kami percaya Batam dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya. (DN)
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersalaman dengan Jaksa Penuntut Umum usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakara Pusat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disebut akan menalangi uang suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI Harun Masiku sebesar Rp 1,5 miliar.
Dugaan itu muncul saat jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman sadapan pembicaraan antara pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah dengan kader PDIP Saeful Bahri.
“Ya sudah ini, oh ya ya, Sekjen udah WA (WhatsApp) saya juga, mau ditalangin. Jadi Mas Hasto yang nalangin 1,5 (miliar),” kata Saeful dalam rekaman tersebut, sebagaimana diputar dalam sidang suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/4).
“Ya sudah kapan katanya Sekjen?” tanya Donny.
“Hari ini, kata Harun sih hari Minggu dia,” jawab Saeful.
Setelah memutar rekaman suara itu, Jaksa KPK mengonfirmasi apakah benar Hasto Kristiyanto akan menalangi keperluan Harun Masiku Rp 1,5 miliar untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.
Namun, Donny enggan menjawab pertanyaan Jaksa. Donny menegaskan, seharusnya pertanyaan itu ditujukan kepada Saeful Bahri.
“Itu kan Saeful yang ngomong, jangan minta persetujuan saya,” tegas Donny.
“Iya kan saudara yang diajak komunikasi,” cetus jaksa KPK.
Donny mengklaim tidak mengetahui maksud pernyataan Saeful Bahri. Ia berujar, bisa saja Saeful mengarang terkait adanya suap tersebut.
“Oh, yes, apakah Saeful mengarang indah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa uang itu dari funder itu, 4 orang itu yang saya temui di (hotel) Hyatt,” urai Donny.
Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.
Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. (*)
Rumah dinas yang terbakar di Kompleks Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Tanjunguban, Selasa (22/4/2025), dipolice line. F.Kiriman Polsek untuk Batam Pos.
batampos– Polisi telah memasang garis polisi (police line) di lokasi kebakaran dua rumah dinas di Kompleks Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Tanjunguban, Selasa (22/4/2025) siang.
Hal ini dilakukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Kapolsek Bintan Utara, Kompol Nurman mengatakan, penyebab pasti kebakaran di dua rumah dinas di Kompleks PPLP Tanjunguban masih dalam penyelidikan.
“Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” ujar Nurman, Rabu (23/4/2025).
Abdul Kadir Karding saat ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Angka deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dalam dua tahun terakhir terbilang cukup tinggi. Mayoritas PMI yang dideportasi dipulangkan melalui pelabuhan internasional di Batam.
Meski tiba dengan selamat, fasilitas penampungan sementara atau shelter bagi para PMI dinilai tidak memadai. Shelter saat ini hanya mampu menampung maksimal 89 orang, sementara dalam setiap gelombang deportasi, jumlah PMI yang dipulangkan kerap melebihi 100 orang.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Pol Iman Rachman, berharap Pemerintah Kota Batam atau Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat menyediakan lahan untuk pembangunan shelter yang lebih layak.
“Saat kunjungan Pak Menteri Abdul Kadir (Kepala BP2MI), kami sudah menyampaikan keterbatasan kapasitas shelter. Karena itu, kami berharap ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun shelter permanen di Kota Batam,” ujar Iman, Kamis (24/4).
Menurut Iman, shelter saat ini bersifat sementara dan berlokasi di Ruko Imperium, Batam Kota. Dengan kapasitas terbatas, ruangan tersebut hanya mampu menampung 89 PMI.
“Setiap gelombang deportasi jumlahnya selalu lebih dari 100 orang. Terakhir, ada 120 PMI yang dipulangkan,” tegasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan ruangan, pihak BP3MI kerap meminta keluarga PMI yang berada di Batam agar menjemput kerabat mereka langsung dari shelter. Ruangan kemudian diberikan kepada PMI yang tidak memiliki keluarga di daerah tersebut.
“Terpaksa kami minta keluarga PMI menjemput saudaranya lebih cepat. Untuk proses pemulangan ke daerah asal, tetap kami fasilitasi,” lanjut Iman.
Sementara itu, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, belum memberikan jawaban pasti terkait permintaan penyediaan lahan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan lahan yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai shelter PMI.
“Untuk permintaan tersebut, kami akan cek dulu ketersediaan lahannya,” ujarnya singkat. (*)
batampos – Di tengah berlangsungnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, tokoh masyarakat sekaligus pengusaha Batam, Datok Amat Tantoso, menilai bahwa situasi global tersebut justru membuka peluang besar bagi Indonesia, khususnya Batam, untuk menarik lebih banyak investasi asing.
Ia mengatakan bahwa meski banyak pihak menilai ketegangan perang tarif antara Amerika dan Tiongkok membawa dampak negatif terhadap perdagangan global, kondisi saat ini justru bisa menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan posisi strategisnya sebagai negara netral dan ramah investasi.
“Memang saat ini banyak yang melihat negatif soal perang tarif ini. Tapi menurut saya Indonesia justru berada pada posisi yang menguntungkan. Kita netral, tidak berpihak ke Amerika ataupun Tiongkok. Dan pemerintah pun sedang melakukan negosiasi agar ekspor dari Indonesia ke Amerika tidak terlalu terdampak,” kata Amat, Kamis (24/4).
Menurutnya, ketegangan dagang yang menyebabkan masing-masing negara menaikkan tarif pajak impor membuat banyak pabrik di Tiongkok mengalami kesulitan besar. Akibat tingginya bea masuk, produk-produk Tiongkok menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika. Ini menyebabkan banyak pabrik tidak bisa mengekspor produknya, dan ujungnya memutuskan untuk menghentikan operasional dan merumahkan karyawan.
“Akibat perang tarif itu, perusahaan-perusahaan di Tiongkok tidak bisa ekspor. Produksi menumpuk, sementara biaya operasional tinggi. Itu yang sekarang merugikan mereka. Tapi Indonesia justru diuntungkan, karena investor Tiongkok mulai mencari lokasi baru yang lebih aman untuk relokasi, dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama,” ungkapnya.
Datok Amat Tantoso melihat peluang tersebut sangat besar, terutama untuk kawasan industri di Batam yang sudah dikenal dengan statusnya sebagai daerah perdagangan bebas (Free Trade Zone) dan memiliki kedekatan geografis dengan Singapura.
“Investor dari Tiongkok sudah mulai melirik Batam. Saya lihat sendiri dalam sebulan terakhir, banyak investor datang ke Jakarta dan Batam. Hampir setiap hari saya dihubungi oleh pengusaha asal Tiongkok yang ingin datang dan melihat langsung kondisi di sini. Mereka serius mau relokasi,” bebernya.
Ia menambahkan, ketertarikan investor bukan hanya karena posisi Batam yang strategis, tapi juga karena kawasan ini memiliki fasilitas pendukung industri, akses pelabuhan, dan tenaga kerja yang memadai.
“Kalau peluang ini dimanfaatkan dengan baik, kita bisa menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru. Bukan hanya untuk Batam, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.
Menurut Amat, peluang besar lainnya bisa lahir dari kerja sama strategis dengan negara tetangga, Singapura. Ia menjelaskan bahwa perbedaan tarif bea masuk antara Indonesia dan Singapura menjadi celah yang bisa dimanfaatkan.
“Saat ini tarif bea masuk barang dari Indonesia ke Amerika sekitar 32 persen, sedangkan Singapura hanya 10 persen. Ini bisa kita manfaatkan dengan cara kolaborasi. Produksi tetap dilakukan di Batam, tapi atas nama perusahaan Singapura, sehingga ekspor ke Amerika hanya dikenakan pajak 10 persen,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa sudah ada sejumlah perusahaan yang mulai menerapkan strategi tersebut. Produksi tetap dilakukan di Batam, namun dokumen ekspor menggunakan nama perusahaan yang berbasis di Singapura.
“Sudah ada indikasi, perusahaan di Indonesia mendirikan perusahaan di Singapura untuk tujuan ini. Jadi barang tetap diproduksi di Batam, tapi di atas kertas, itu ekspor dari Singapura. Ini sah dan menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Datok Amat Tantoso juga mengajak Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk lebih aktif dalam mempromosikan Batam sebagai destinasi investasi yang aman dan menjanjikan di tengah ketidakpastian global.
“Sekarang ini saat yang tepat untuk pemerintah dan pengusaha berkolaborasi. Jangan tunggu. Harus jemput bola. Batam punya kawasan industri yang luas, tinggal dimaksimalkan saja,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa jika momentum ini dilewatkan, Indonesia bisa kehilangan peluang yang luar biasa. “Pengusaha itu ibarat burung, mereka akan terbang dan berteduh di pohon yang rindang. Kita harus buat Batam jadi pohon rindang itu,” pungkas Tantoso.
Menanggapi kekhawatiran soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS, Tantoso menganggap hal tersebut sebagai bagian dari dinamika politik dan ekonomi global yang bersifat sementara.
“Naiknya dolar ini lebih kepada politik dagang. Donald Trump itu juga seorang pengusaha, jadi langkah-langkahnya sangat bernuansa bisnis. Menurut saya ini hanya sementara. Ekonomi Indonesia masih kuat,” ujar Tantoso.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi nilai tukar dolar yang tinggi, para eksportir justru akan mendapatkan keuntungan. “Dolar naik, eksportir malah senang. Mereka dapat selisih kurs yang besar. Ini justru harus dimanfaatkan,” pungkasnya. (*)
Polisi mengamankan barang bukti bimbar yang terlibat kecelakaan di Mapolresta Barelang. F. Yofi Yuhendri/Batam Pos
batampos – Kecelakaan antara bimbar dan sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani atau tepatkan di depan PT. Transportasi Gas Indonesia, Rabu (23/4) malam. Sayangnya, sopir bimbar enggan menyelamatkan pengendara motor dan kabur dari lokasi.
Kecelakan ini melibatkan Bimbar BP 7240 DU warna biru dan Motor Yamaha Jupiter BP 4910 RA. Akibatnya, pengendara motor terluka dan dilarikan ke RS Elisabeth.
Kanit Gakkum Lantas Polresta Barelang, Iptu Viktor Hutahaean menjelaskan kecelakaan ini berawal saat sopir bimbar melaju dari arah Simpang Frangky menuju Engku Putri.
Di saat bersamaan, 2 pengendara motor berinisial D dan A datang dari arah berlawanan.
“Dari penyelidikan sementara, kecelakaan kni disebabkan pengendara motor yang melawan arus,” ujarnya.
Informasi yang beredar, sopir kabur karena mabuk dan ditemukan lem di dalam bimbar. Namun, Viktor membantah adanya informasi ini.
“Tidak benar. Ini murni kecelakaan,” tegasnya.
Viktor menambahkan pihaknya tengah mencari keberadaan sopir tersebut. Sedangkan 2 pengendara motor masih dirawat karena mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki.
“Bimbar itu kosong, tidak ada penumpang. Sedangkan sopir masih pencarian, dari semalam kita cari. Apakah ini sopir tembak, belum bisa kita pastikan juga,” ungkapnya.
Diketahui, kecelakaan yang melibatkan bimbar kerap terjadi di jalanan Kota Batam. Angkutan ini dinilai banyak tak laik dan sopirnya kerap ugal-ugalan.
Pada akhir tahun lalu, kecelakaan bimbar juga terjadi di Jalan Sudirman. Bimbar ini terguling hingga salah seorang penumpangnya tewas
Selain bimbar, truk angkutan barang juga sering kali terlibat kecelakaan, seperti truk angkutan tanah.
“Imbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Karena kecelakaan itu berawal dari pelanggaran,” tutup Viktor. (*)
Ilustrasi hukuman mati. memuji langkah Malaysia menghapuskan hukuman mati wajib atas berbagai kejahatan serius. (ANTARA/HO/pri )
batampos – Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri (LN) masih mencapai ratusan. Kementerian luar negeri (Kemlu) memastikan telah melakukan pendampingan kekonsuleran hingga bantuan hukum.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengungkapkan, berdasarkan data terakhir, tercatat ada 157 WNI yang tercanam hukuman mati di LN. Dari jumlah tersebut, penanganan hukumnya tengah berada dalam berbagai macam tahapan. Mulai dari penyidikan, persidangan, hingga status hukum berkuatan tetap.
Jika selama ini yang paling banyak mengemuka adalah kasus pembunuhan terhadap majikan di Arab Saudi, namun menurut catatan Kemlu, justru kasus yang paling banyak menjerat WNI dalam ancaman hukuman mati bukanlah itu. “Mayoritas jenis kasusnya adalah kasus narkotika,” ujar Judha dalam press briefing Kemlu, di Jakarta, Kamis (24/4).
Modusnya, banyak WNI yang mengaku hanya dititipi barang oleh kenalan ketika akan pulang ke kampung halaman atau justru saat berangkat ke negara tujuan. Yang ternyata, setelah diketahui, isinya narkotika. Oleh karena itu, WNI diminta tak mudah menerima barang titipan baik dari kenalan maupun orang tak dikenal.
Dari 157 kasus ancaman hukuman mati ini, Judha menyebut, mayoritas ada di Malaysia. Kemudian, tersebar di beberapa negara lainnya seperti di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Laos, dan Vietnam.
Dalam kesempatan yang sama, Judha turut memberikan update mengenai penanganan kasus ancaman hukuman mati pada WNI atas nama Susanti Binti Mahfudz yang ada di Saudi. Ia menegaskan, bahwa tanggal 9 April 2025 bukanlah tanggal yang bersangkutan dieksekusi.
“Tanggal 9 april itu tenggat waktu penyampaian diyat, bukan tanggal eksekusi,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, saat ini, pihak Kemlu bersama KBRI Riyadh terus berusaha melakukan pendekatan agar keluarga korban bersedia memperpanjang kembali batas waktu pembayaran. Seperti diketahui, pihak keluarga korban meminta uang diyat senilai 30 juta riyal atau sekitar Rp120 miliar. Selain itu, KBRI juga terus menemani pihak keluarga Susanti dalam melakukan tanazul atau permohonan maaf dari pihak keluarga korban.
Sebagai informasi, Susanti didakwa melakukan pembunuhan terhadap anak majikannya pada 2009. KBRI Riyadh sejak awal telah melakukan pendampingan hukum hingga akhirnya hukuman turun. Dari awalnya had gillah atau menerima vonis hukuman mati tanpa ada opsi pemaafan, menjadi qisos atau hukuman mati dengan adanya opsi pemafaan dari keluarga korban. Artinya, hukuman ini dapat dicabut jika terdakwa mendapat pengampunan dari keluarga korban.
“Pada 2016 vonis qisos jatuh. Kemudian saat ini, status inkrah, litigasi selesai, maka dibukalah proses pemaafan antara pihak keluarga korban dan Susanti,” jelasnya.
Selain permohonan pemaafan tersebut, pihak keluarga dan pemerintah juga kembali meminta perpanjangan tenggat waktu pembayaran diyat. Melalui berbagai upaya pendekatan yang telah dilakukan, Judha mengatakan, ada indikasi positif tenggat waktu dapat diperpanjang meski sifatya masih informal.
Judha memastikan, pendampingan akan terus dilakukan baik pada Susanti maupun keluarganya. Saat ini, KBRI Riyadh juga terus berkoordinasi dengan lembaga pemaafan Saudi terkait hal ini. (*)
