batampos – Usai libur Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah, developer properti ternama Kota Batam, yaitu PT Putera Karyasindo Prakarsa (PKP), kembali menggelar pameran properti terbesar di Kota Batam.

Tepat hari ini, Jumat, 25 April 2025, PKP hadir di Atrium 2 Grand Batam Mall. PKP Expo ini akan berlangsung hingga 18 Mei 2025 dengan beragam promo yang sangat luar biasa.

PKP menghadirkan lebih dari 20 proyek properti, mulai dari rumah, ruko, apartemen, hingga kavling yang tersebar di berbagai wilayah seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batuaji, Marina, Bandara, dan Nongsa.

Manager Promosi PKP Batam, Rio Naldi, menjelaskan, “Pada PKP Expo ini, PKP menghadirkan promo Big Sale di mana PKP akan memberikan diskon langsung hingga ratusan juta rupiah bagi konsumen yang membeli unit di periode promo kali ini. Kapan lagi ada promo properti seperti ini, jadi jangan sampai menyesal ya.”

“Pameran PKP Expo ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum membeli unit maupun yang ingin menambah unit lagi. Tahun baru, properti baru,” ujarnya.

“Dan seperti biasa, konsumen berhak mengikuti undian berhadiah uang tunai ratusan juta rupiah, yang akan diundi di akhir pameran ini,” tambahnya.

Bagi masyarakat yang berminat, bisa segera melakukan booking unit dan dapatkan pilihan investasi terbaik Anda hanya di Pameran Properti PKP Expo Grand Batam Mall kali ini. Selain itu, informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui situs web www.pkponline.com atau mengunjungi PKP Store yang ada di empat lokasi, yaitu:

• Komplek Ruko Orchid Park Business Centre
• Komplek Ruko Mega Legenda 2
• Komplek Ruko Aji Business Centre
• Komplek Ruko Trikarsa Ekualita Pasir Putih

(*)

Artikel Diskon Ratusan Juta, PKP Expo Kembali Hadir di Grand Batam Mall pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Batam kembali mencuri perhatian dunia industri. Kamis (24/4/2025), Pegatron Corporation resmi meluncurkan Smart Factory berbasis kecerdasan buatan (AI) dan konektivitas 5G di kota ini. Inovasi ini memungkinkan pemantauan mesin secara otomatis dan real-time, berkat dukungan infrastruktur digital dari Telkomsel.

Bagi Zenzia Sianica Ihza, President Direktur PT Ihza Integrated Consulting, pemilihan Batam sebagai lokasi pabrik canggih ini bukan kebetulan. Ia menyebut keputusan Pegatron sebagai langkah strategis yang memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Batam.

“Sumber daya manusia di Batam sudah terbiasa dengan dunia manufaktur. Selain itu, letaknya strategis, pasokan listrik cukup, dan kebijakan pemerintahnya pro-investor. Semua ini menjadi alasan kuat mengapa Pegatron memilih Batam,” ujar pria kelahiran Belitung tahun 1986 itu.

Zenzia yang telah mendampingi investor asing di Indonesia selama 11 tahun menilai, kondisi Batam yang ditinggalkan sebagian pelaku industri justru membuka peluang besar bagi perusahaan baru.

“Banyak SDM berpengalaman tapi belum terikat kerja. Ini memudahkan perusahaan seperti Pegatron karena mereka tak perlu repot melatih dari nol. Mereka sudah punya basic knowledge soal dunia manufaktur,” jelasnya.

Optimisme Zenzia terhadap masa depan Batam begitu kuat. Ia bahkan menyebut Batam berpotensi menjadi pusat manufaktur nasional.

“Ini momentum emas. Pemerintah juga mendukung, iklim investasi membaik. Bisa jadi, Batam akan dikenal sebagai ‘Pulau Manufaktur’ terbesar di Indonesia,” tegasnya.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga ekosistem investasi tetap kondusif.

“Pemerintah harus konsisten mempermudah perizinan dan menindak premanisme di lapangan. Kalau itu bisa ditangani, investor pasti nyaman,” tambahnya.

Acara peresmian pabrik berlangsung meriah. Presiden dan CEO Pegatron, Gary Cheng, memotong pita bersama perwakilan Telkomsel, Sekda Kota Batam Jefridin Hamid, serta Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Para tamu juga diajak tur ke dalam pabrik, menyaksikan langsung kecanggihan teknologi AI dan sistem pemantauan real-time yang diterapkan.

Melalui PT Pegaunihan Technology Indonesia, Pegatron kini mempekerjakan sekitar 7.500 orang dan menargetkan 10.000 tenaga kerja. Produk yang dihasilkan meliputi modem 5G, sensor IoT, dan periferal komputer—semua dirancang untuk menghadapi era industri digital.

Dengan semangat transformasi dan dukungan sumber daya yang kuat, Zenzia percaya Batam bukan hanya sekadar lokasi pabrik—tapi titik awal masa depan industri Indonesia. (*)

Artikel Zenzia Sianica: Batam Siap Jadi Pulau Manufaktur Masa Depan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Rabu (23/4).

Pansus ini akan diketuai oleh Edward Brando, dengan Suhadi sebagai wakil ketua dan Mesrawati Tampubolon sebagai anggota kunci.

Mereka diberikan waktu kerja selama 30 hari untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri selama tahun 2024.

Wakil Ketua Pansus, Suhadi menyatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun jadwal kerja dan mulai menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi anggaran serta verifikasi dan validasi data juga akan menjadi fokus utama selama masa kerja pansus.

Baca Juga: Dishub Batam Bakal Lakukan 12 Kali Razia, Waktu dan Lokasi Acak

“Setelah pembahasan selesai, kami akan menyusun rekomendasi resmi kepada Gubernur. Ini penting agar seluruh program yang telah dijalankan benar-benar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Suhadi, Kamis (24/4).

Ia menegaskan bahwa DPRD Kepri berkomitmen untuk bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil rekomendasi nantinya juga akan dipublikasikan sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Ketua Pansus Edward Brando menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari sistem pengawasan dan evaluasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan gubernur dalam menjalankan mandat pembangunan daerah.

“LKPJ ini menjadi alat evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, terutama dalam implementasi RPJMD serta pengelolaan anggaran yang harus sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat,” kata Edward.

Ia juga menyampaikan bahwa rekomendasi yang akan disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Baca Juga: 139 Calon Polwan Polda Kepri Jalani Tes Psikologi, Dua Mengundurkan Diri, 26 Gagal

Pembahasan LKPJ ini didasarkan pada sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

DPRD Kepri juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal hasil rekomendasi agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan program kerja pemerintah ke depan.

Dengan pembentukan pansus ini, DPRD Kepri berharap dapat memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel DPRD Kepri Bentuk Pansus LKPJ Gubernur, Dorong Transparansi dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang warga Batam berinisial L mengeluhkan tindakan petugas Bea Cukai Batam. Pria 53 tahun ini dikenakan denda karena membawa uang tunai Rp 213 juta dalam bentuk mata uang asing ketika datang dari Singapura.

Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) Bea Cukai Batam Evi Oktavia mengatakan untuk membawa uang lebih dari Rp 100 juta tersebut, setiap orang wajib melapor ke petugas Bea Cukai.

“Apabila tidak memberitahukan maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 persen dari jumlah uang tunai yang dibawa,” ujarnya.

Baca Juga: Penyelundupan 100 iPhone XR di Bandara Hang Nadim, Jaksa: Ada Celah Keamanan yang Harus Diusut

Evi menjelaskan ketentuan ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 tahun 2018. Untuk denda yang diberikan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 300 juta.

“Denda itu disetor ke rekening negara dan billing rekening negaranya langsung diserahkan ke yang bersangkutan untuk disetorkan sesuai jumlah tagihan atau denda yang tercatat,” kata Evi.

Khusus penemuan ini, kata Evi, terjadi pada Sabtu (19/4) sore di Pelabuhan Harbour Bay. Uang tersebut ditemukan di dalam tas tangan L dengan jumlah SGD17.000 saat melalui x-ray.

“Yang bersangkutan sudah diberikan penjelasan, dan menerima untuk membayar denda,” ungkapnya.

Baca Juga: Dishub Batam Bakal Lakukan 12 Kali Razia, Waktu dan Lokasi Acak

Dengan adanya penemuan ini, Evi berharap seluruh masyarakat dapat teredukasi. Hingga tetap melapor ke petugas Bea Cukai Batam saat membawa uang tunai lebih dari Rp 100 juta.

“Kami harap tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan masyarakat juga teredukasi mengenai ketentuan ini,” tutupnya.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun lalu. Dua wanita Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan oleh otoritas Singapura karena kedapatan membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing senilai SGD 35.600 atau sekitar Rp 394,4 juta.

Dua WNI ini ditangkap setelah turun dari kapal feri di Singapore Cruise Centre. Mereka tidak melaporkanya dan menempatkan uang tersebut di koper dan tas ransel. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Bea Cukai Batam Tegaskan Bawa Uang Lebih dari Rp 100 Juta Wajib Dilaporkan pertama kali tampil pada Metropolis.