batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan ujian kenaikan kelas bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dilaksanakan serentak pada 16 hingga 21 Juni 2025. Ujian ini menjadi penentu kenaikan kelas siswa sekaligus menandai berakhirnya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2024/2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta sudah diarahkan untuk mempersiapkan ujian secara maksimal.

“Ujian kenaikan kelas akan kita laksanakan mulai 16 hingga 21 Juni 2025. Ini berlaku untuk seluruh SD dan SMP di Kota Batam,” ujar Tri Wahyu, Senin (21/4).

Setelah ujian berakhir, rapor hasil belajar siswa akan dibagikan pada 28 Juni 2025. Pembagian rapor menjadi momen penting bagi siswa dan orang tua untuk mengetahui capaian akademik selama satu tahun pelajaran.

“Rapor akan dibagikan pada 28 Juni 2025. Setelah itu, peserta didik akan memasuki masa libur semester,” sambung Tri Wahyu.

Libur semester akan berlangsung selama dua pekan, dimulai dari 30 Juni hingga 12 Juli 2025. Masa libur ini dimanfaatkan siswa untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga sebelum memulai tahun ajaran baru.

Dinas Pendidikan menetapkan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025/2026 jatuh pada 14 Juli 2025. Pada hari itu, seluruh siswa akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

“Kita berharap seluruh proses berjalan lancar, mulai dari ujian, pembagian rapor, hingga libur semester dan awal masuk sekolah kembali. Sekolah juga kita imbau untuk menjaga suasana yang kondusif dan mempersiapkan kebutuhan administrasi akademik dengan baik,” tambahnya.

Tri Wahyu juga mengingatkan kepada sekolah agar memberikan motivasi kepada siswa, khususnya mereka yang akan menjalani ujian, agar tetap semangat dan fokus belajar. Orang tua juga diharapkan turut mendampingi anak selama masa persiapan ujian di rumah.

Salah seorang orang tua siswa, Rina, mengaku sudah mulai mempersiapkan anaknya yang duduk di kelas 5 SD untuk menghadapi ujian. Ia rutin mendampingi anak belajar setiap malam agar lebih siap.

“Anak saya sudah mulai belajar dari sekarang. Kami bantu sebisanya di rumah, terutama pelajaran yang dirasa sulit seperti matematika. Semoga hasil ujiannya nanti bagus dan bisa naik kelas,” ujarnya.

Rina juga menyambut baik adanya libur semester selama dua pekan setelah ujian. Menurutnya, waktu tersebut cukup ideal untuk memberi ruang istirahat dan quality time bersama keluarga.

“Kalau libur dua minggu sih cukup ya, anak-anak juga butuh refreshing setelah ujian. Nanti rencananya mau ajak jalan-jalan ke luar kota sebentar sebelum masuk sekolah lagi,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ujian Kenaikan Kelas SD dan SMP di Batam Dimulai 16 Juni, Libur Semester Selama Dua Pekan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Fenomena ini berpotensi terjadi mulai 10 hingga 30 April 2025.

Kondisi tersebut dipicu oleh dua fenomena astronomi yang terjadi pada bulan ini, yakni Bulan Purnama pada 13 April dan Super New Moon pada 27 April 2025. Kedua fenomena ini diprediksi akan meningkatkan ketinggian pasang air laut secara signifikan dan memicu terjadinya banjir rob di sejumlah wilayah pesisir.

“Kondisi pasang maksimum akibat Bulan Purnama dan Super New Moon berpotensi menyebabkan banjir rob di sepanjang pesisir Kepri. Kami imbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, Ramlan, Senin (21/4).

BMKG mencatat sejumlah wilayah yang rawan terdampak banjir rob, antara lain pesisir Batuaji, Batuampar, Sekupang, dan Nongsa. Kabupaten Lingga, Pesisir Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang. Kabupaten Karimun, Pesisir Kundur Barat, Karimun, dan Meral. Kabupaten Bintan, Pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur. Kota Tanjungpinang, Pesisir Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, dan Bukit Bestari.

Banjir rob ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, terutama di kawasan pesisir. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan, akses transportasi, hingga roda perekonomian warga pesisir seperti tambak garam dan perikanan darat, berpotensi terganggu akibat genangan rob yang cukup tinggi.

“Kami minta warga yang bermukim di wilayah pesisir untuk tetap siaga, menjaga barang-barang berharga, serta terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG,” ujar Ramlan.

Ia menambahkan, potensi pasang maksimum bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama saat cuaca buruk disertai angin kencang dan hujan lebat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan mengambil langkah antisipasi sejak dini demi keselamatan bersama.

BMKG juga menyarankan agar instansi terkait melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengawasan di titik-titik rawan genangan, serta memastikan jalur transportasi dan aktivitas vital lainnya tetap berjalan aman selama periode potensi rob ini berlangsung. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel BMKG: Waspada Banjir Rob di Kepri, Berpotensi Terjadi hingga Akhir April pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Batam mulai menggeliat. Sejumlah pedagang hewan kurban, baik kambing maupun sapi, telah membuka lapak di berbagai titik. Harga hewan kurban tahun ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Para pedagang pun optimistis penjualan akan meningkat seiring membaiknya daya beli masyarakat.

Salah seorang pedagang di kawasan Temiang, Musofa, mengatakan harga sapi Bali dibanderol antara Rp22 juta hingga Rp26 juta per ekor. Sementara itu, sapi jenis Simental dijual dengan harga mulai dari Rp30 juta hingga Rp55 juta, tergantung bobot dan kualitas hewan.

“Untuk harga tidak ada perubahan, masih sama seperti tahun lalu,” ujar Musofa, Senin (21/4).

Ia merinci, sapi dengan bobot 200–300 kilogram dijual seharga Rp22 juta hingga Rp26 juta. Sedangkan sapi berbobot 450–750 kilogram dipasarkan mulai Rp35 juta hingga Rp55 juta per ekor.

Musofa menambahkan, saat ini dirinya sudah memiliki stok sapi Bali sebanyak 100 ekor dan Simental 20 ekor. Ia juga menunggu kedatangan sekitar 30 ekor sapi tambahan dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, sudah 30 ekor yang terjual. Total nanti sekitar 160 sampai 200 ekor sapi yang akan kami siapkan,” jelasnya.

Menurutnya, kualitas sapi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. “Untuk sapi tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin, lebih gemuk dan sehat,” ucapnya.

Musofa juga memastikan seluruh hewan yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan PMK (penyakit mulut dan kuku).

“Kita pastikan hewan kita aman semua. Syarat PMK masih tetap berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk kebutuhan kambing, pihaknya juga menyiapkan stok dalam jumlah besar. “Minggu depan kambing akan datang sekitar 400 ekor,” tuturnya.

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Amin, yang juga berjualan di kawasan Temiang. Menurutnya, harga kambing kurban berkisar Rp3 juta hingga Rp4,5 juta, tergantung ukuran.

“Kambing ukuran 27 sampai 45 kilogram, harganya paling rendah Rp3 juta. Kalau yang besar bisa sampai Rp4,5 juta,” jelasnya.

Amin menyebutkan, meskipun belum memasuki masa puncak permintaan, sejumlah pembeli sudah mulai memesan hewan kurban lebih awal.

“Sekarang masyarakat sudah mulai mencari dan menanyakan harga. Sudah ada juga yang booking,” ujarnya.

Pedagang lain, Ardi, juga optimistis penjualan tahun ini akan lebih baik. Ia bahkan menambah stok hewan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun kemarin saya bawa 30 ekor sapi, tahun ini saya tambah jadi 45 ekor. Soalnya tahun lalu habis semua,” katanya.

Menurut Ardi, mayoritas sapi yang dijual di Batam didatangkan dari luar daerah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia memastikan seluruh hewan yang dijual telah melalui proses pemeriksaan kesehatan.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis. Ia menegaskan bahwa seluruh hewan kurban yang masuk ke Batam wajib divaksin dan dinyatakan sehat sebelum diperjualbelikan.

“Hewan kurban yang masuk ke Batam wajib vaksin dan dinyatakan sehat. Ini sudah menjadi ketentuan,” jelasnya.

Mardanis menambahkan, setelah tiba di Batam, hewan-hewan tersebut akan kembali diperiksa kesehatannya, termasuk untuk penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Pemeriksaan ini penting agar hewan kurban yang disembelih benar-benar sehat dan aman dikonsumsi,” tuturnya.

Untuk pengajuan izin pemasukan hewan kurban ke Batam, pelaku usaha diwajibkan menggunakan aplikasi lintas.isikhnas.pertanian.go.id. Verifikasi akan dilakukan oleh pihak provinsi.

Beberapa persyaratan wajib untuk pengiriman sapi antara lain, telah divaksin PMK dosis kedua, hasil uji laboratorium PMK, uji LSD (Lumpy Skin Disease), Uji brucellosis, Uji anthrax, Uji Jembrana (khusus untuk sapi Bali).

“Pelaku usaha diwajibkan memiliki akun untuk mengakses dan mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut, ” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Harga Hewan Kurban di Batam Stabil, Pedagang Optimistis Penjualan Meningkat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah pusat menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih). Program ini ditargetkan terbentuk di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ini. Ia menilai koperasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro.

“Prinsip kita untuk koperasi ini mesti didorong. Saya selaku mantan Kadis Koperasi dan UMK melihat usaha ekonomi kerakyatan ini memang harus didukung, didorong oleh pemerintah,” katanya, Senin (21/4).

Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga tengah menyiapkan berbagai skema pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi, termasuk pinjaman tanpa bunga yang akan segera diluncurkan.

“Kita menyiapkan skema-skema pembiayaan untuk mereka yang disebut pinjaman sampai Rp20 juta bunga nol persen,” katanya.

Menurut Amsakar, Koperasi Desa Merah Putih maupun bentuk koperasi lainnya berpotensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, Pemko Batam siap memberikan dorongan penuh terhadap pembentukannya di wilayah setempat.

“Koperasi ini menjadi badan usaha yang bisa menekan angka pengangguran, bisa mengembangkan kapasitas bisnis usaha masing-masing, dan bisa juga menjadi pengembangan ekonomi yang baik bagi warga,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa keberadaan koperasi secara otomatis akan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Batam.

Program pinjaman nol persen ini dijadwalkan akan mulai diluncurkan pada akhir bulan April. Pemerintah menetapkan dua syarat utama untuk mengakses program ini, yakni penerima manfaat harus ber-KTP Batam dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kalau APBD, kan, tidak mungkin buat yang ber-KTP luar Batam. Yang kedua, dia punya NIB. Skema lain, syarat lain, itu pihak perbankan yang mengaturnya,” ujar dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Koperasi Merah Putih Jadi Andalan Penggerak Ekonomi Desa, Batam Siap Menyambut pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam menegaskan tidak terlibat dalam kegiatan sosialisasi relokasi warga di kawasan Baloi Kolam yang direncanakan oleh PT Alvinky Multi Berkat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, saat dikonfirmasi terkait dinamika pembebasan lahan di wilayah tersebut.

Katanya, perwakilan PT Alvinky memang telah menyampaikan secara lisan kepada BP Batam mengenai rencana sosialisasi kepada warga. Namun demikian, BP Batam tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

“BP Batam tidak terlibat dalam hal sosialisasi tersebut dan tidak terlibat dalam proyek di kawasan Baloi Kolam,” katanya, 15 April kemarin.

Baca Juga: Polemik Lahan di Baloi Kolam, Sudah 40 Rumah Pindah

Ia mengungkapkan, sejauh ini PT Alvinky belum menjalin kerja sama resmi dengan BP Batam terkait kegiatan relokasi tersebut. Pihaknya justru mendapat pengaduan dari warga yang mempertanyakan keabsahan dokumen milik PT Alvinky.

“Sampai saat ini PT Alvinky tidak melibatkan BP Batam terkait kegiatan sosialisasi guna relokasi warga. Kami telah memfasilitasi warga guna mengetahui keabsahan dokumen tersebut,” ujar dia.

Terkait apakah BP Batam pernah melakukan sosialisasi kepada warga Baloi Kolam, Tuty menjawab bahwa hal itu belum pernah dilakukan. Menurutnya, tanggung jawab sosialisasi berada di tangan perusahaan penerima alokasi lahan. Akan tetapi, jika terjadi permintaan dari kedua belah pihak, BP Batam siap memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan persoalan.

“Penerima alokasi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi terhadap warga Baloi Kolam,” katanya.

Baca Juga: Tak Ada Lowongan Kerja Lagi, Kawasan Industri Horizon Sagulung Kembali Sepi

Ia menambahkan, BP Batam terbuka untuk menjadi mediator jika ada permintaan dari pihak perusahaan maupun warga. BP Batam akan membantu mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi.

Soal potensi konflik sosial yang muncul akibat proyek relokasi tersebut, BP Batam berharap pendekatan yang diambil oleh PT Alvinky dilakukan secara persuasif.

Ketika ditanya soal mekanisme pengawasan terhadap tindakan pengembang, Tuty mengakui bahwa BP Batam tidak memiliki sistem khusus untuk itu.

Ia menyebut, dalam perjanjian pengalokasian lahan, memang terdapat ketentuan bahwa perusahaan bertanggung jawab merelokasi warga secara mandiri. Pihaknya pun menyatakan siap membuka ruang dialog jika semua pihak memiliki tujuan yang sama dan menginginkan penyelesaian secara damai.

“Salah satu pasal dalam perjanjian itu meminta perusahaan merelokasikan warga dengan menggunakan anggaran sendiri,” katanya.

Mengenai informasi bahwa lahan di Baloi Kolam dialokasikan tidak hanya kepada PT Alvinky, Tuty membenarkannya. “Dalam kawasan Baloi Kolam terdiri beberapa perusahaan yang menerima alokasi lahan dari BP Batam,” tambahnya.

Meski begitu, ia tidak merinci secara pasti berapa jumlah perusahaan yang mendapat alokasi di kawasan tersebut. Namun, satu hal yang dipastikan adalah PT Alvinky memperoleh alokasi lahan seluas 9,2 hektare. Terkait peruntukan lahan itu sendiri, berdasarkan tata ruang, kawasan tersebut diperuntukkan untuk jasa, tetapi belum jelas jasa apa yang dimaksud. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BP Batam Tegaskan Tak Terlibat Relokasi Warga Baloi Kolam pertama kali tampil pada Metropolis.