Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim. (Foto: Arjuna)
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mulai meningkatkan patoli ke kawasan Batam Centre. Hal ini untuk menindak kendaraan yang parkir di trotoar dan jalur pedestrian.
“Patroli sekaranf kita tingkatkan. Jika kedapatan kendaraan yang parkir (trotoar dan jalur pedestrian) akan langsung kita tindak,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim.
Salim menjelaskan patroli dilakukan siang dan malam hari. Kemudian, penindakan ditingkatkan dengan kegiatan razia bersama Tim Gabungan di seluruh wilayah.
“Bukan hanya patroli saja, razia juga. Sehingga penindakannya maksimal,” katanya.
Salim mengaku pihaknya sudah mengingatkan seluruh juru parkir (jukir) untuk tidak menggunakan area trotoar dan jalur pedestrian sebagai tempat parkir.
“Sudah kita ingatkan langsung. Kalau kedapatan akan ada sanksi,” tegasnya.
Ia berharap dengan gencarnya patroli dan razia nanti, kendaraan yang parkir di Kota Batam ini akan lebih tertib. Sehingga, arus tetap lancar, dan para pengguna jalan akan tetap merasa nyaman.
“Karena memang area itu tidak boleh parkir. Itu bisa menganggu pengguna jalan lainnya,” tutupnya.
Diketahui, area trotoar dan jalur pedestrian di Kota Batam hingga saat ini masih dijadikan lokasi parkir kendaraan. Bahkan, praktik tersebut melibatkan jukir berseragam yang secara terbuka memungut biaya. (*)
Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).
batampos – Citra kedokteran di Indonesia tercoreng lagi. Usai dokter yang juga merupakan residen PPDS RS Hasan Sadikin Bandung melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien, kini viral di media sosial (medsos), seorang dokter obgyn di Garut diduga lecehkan pasiennya.
Video rekaman kamera CCTV dokter obgyn yang melecehkan pasien tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial seperti X dan Instagram, tampak seorang dokter laki- laki diduga melakukan pelecehan.
Dalam video berdurasi 53 detik tersebut si dokter melakukan Ultrasonografi (USG) kepada seorang pasien perempuan. Namun di tengah proses USG tersebut, terlihat si dokter menyentuh bagian payudara pasien perempuan tersebut.
Sembari menggerakkan alat USG dengan tangan kanannya, si dokter berkemeja batik lengan panjang itu terlihat meraba bagian payudara pasien menggunakan tangan kirinya.
Video tersebut banyak mendapatkan reaksi dan kecaman dari warganet, dari netizen pengguna media sosial. Warganet yang geram buru-buru mencadi identitas oknum dokter tersebut.
Disebutkan kalau oknum dokter obgyn yang melakukan tindakan pelecehan tersebut berinisial MSF dan praktik di salah satu klinik swasta di Garut.
Melansir Radar Solo (Grup JawaPos), Kepala Dinkes Garut Leli Yuliani mengamini terjadinya kasus tersebut. Perbuatan asusila tersebut diperkirakan terjadi pada 2024.
“Kejadiannya bukan di RS milik pemerintah,” ungkap Leli kepada wartawan.
Menurut Leli, kejadian tersebut diduga kuat terjadi di sebuah klinik swasta. MSF pernah bekerja sama dengan Pemkab Garut dan berdinas di RS Malangbong. “Yang bersangkutan bukan orang sini (Garut),” ujar Leli. (*)
Bangunan Halte di depan SMA Negeri 1 Singkep. f.vatawari
batampos– Pembangunan Fasilitas Umum Halte yang bertujuan untuk memfasilitasi Siswa-siswi Sekolah untuk menunggu jemputan Bus saat pulang sekolah semakin mencuat. Hal ini dikarenakan banyak yang menilai pembangunan Halte tersebut tidak berguna dan menyalahi aturan.
Pembangunan fasilitas umum yang seharusnya tidak menggunakan lahan untuk fasilitas umum lainnya dalam hal ini trotoar, namun pada aplikasinya malah memakan bahu jalan yang nantinya akan dijadikan sebagai trotoar.
Pantauan Batampos di lapangan, terlihat halte yang sudah di bangun itu tidak digunakan samasekali oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Singkep, mereka lebih memilih menunggu jemputan di samping pagar sekolah dan berpanas-panasan dari pada menunggu di halte yang sudah dibangun.
Kendati demikian, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga masih menyangkal hal ini karena merasa proses pembangunan halte sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dan tepat guna.
Namun yang jadi permasalahan saat ini, pembangunan Halte tersebut menyalahi aturan perundang-undangan yang menyatakan tidak boleh membangun fasilitas umum apapun di bahu jalan yang nantinya akan dijadikan trotoar lagi pejalan kaki dan sepeda.
Jika hal ini biarkan begitu saja, maka kedepannya akan banyak bahu jalan yang berfungsi sebagai trotoar untuk para pejalan kaki dan pengendara sepeda digunakan untuk fasilitas lainnya dengan dalih sesuai dengan RAB.
Selanjutnya, jika dikatakan pembangunan halte ini tepat guna, hal ini juga merupakan kekeliruan, karena pantauan Batampos di lapangan halte yang telah di bangun ini malah tidak memberikan manfaat sama sekali bagi para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Singkep.
Terlihat saat jam pulang sekolah, Halte yang sudah dibangun tersebut tidak ditempati oleh siswa-siswi yang menunggu jemputan Bus saat pulang sekolah.
Salah satu Siswa SMA Negeri 1 Singkep yang sempat diwawancarai oleh Batampos mengatakan dirinya enggan untuk berteduh di halte tersebut menunggu jemputan Bus karena posisi Halte yang persisi di bibir jalan memberikan rasa takut pada dirinya
“Saya takut untuk duduk dihalte itu, karena posisi bangunan halte itu berada persis di bibir jalan. Jika nanti ada motor atau mobil yang lepas kendali saat melintasi Halte itu, maka yang duduk berteduh di Halte itu akan terancam keselamatannya,” ungkap Siswa SMA Negeri 1 yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (14/4).
Selanjutnya warga setempat juga menyayangkan kepada Pihak Dishub Lingga yang terkesan memaksa untuk tetap membangun Halte di lokasi tersebut. Padahal sebelumnya sempat dilakukan penggalian pondasidi titik lokasi yang lain untuk pembangunan halte tersebut, namun karene kondisi terlalu mepet ke jalan, posisinya dipindahkan.
Ketika pemindahan posisi tersebut, bukan malah memiliki jarak dari jalan malah dibangun persis dibibir jalan dan memakan bahu jalan sebagai lokasi pembangunannya.
“Sayang sekali halte ini dibangun di bahu jalan dan posisinya persis di bahu jalan. Padahal di seberang halte tersebut masih ada lahan kosong yang memiliki jarak agak jauh dari bibir jalan dan tidak memakan bahu jalan,” ungkap Kartika
Tidak hanya melanggar aturan, pembangunan Halte di SMA Negeri 1 Singkep ini dinilai tidak tepat guna dan bahkan keberadaannya dapat membahayakan baik Siswa-Siswi yang berteduh di Halte tersebut maupun para pengendara yang melintasi jalan di dekat Halte itu karene posisi Bangunan Halte persis berada di bibir jalan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal saat dikonfirmasi Batampos beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada masalah yang ditimbulkan dari pembangunan Halte tersebut.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tolak ukur sebuah proyek pembangunan dikatakan menyalahi aturan harus menimbulkan masalah terlebih dahulu atau hari memakan korban terlebih dahulu. (*)
batampos — ASTON Tanjungpinang Hotel & Conference Center kini hadir dengan berbagai peningkatan fasilitas dan layanan terbaik, memberikan pengalaman menginap yang semakin nyaman dan berkelas bagi para tamu, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan keluarga.
Sebagai salah satu hotel unggulan di Tanjungpinang, ASTON Tanjungpinang baru saja menyelesaikan serangkaian renovasi dan peningkatan layanan, termasuk kamar yang telah di-upgrade dengan desain modern dan kenyamanan maksimal. Setiap kamar kini dilengkapi dengan fasilitas terbaru, menciptakan suasana yang hangat, elegan, dan ideal untuk beristirahat.
Tidak hanya itu, fasilitas penunjang hotel juga telah mengalami transformasi. Area kolam renang kini tampil lebih segar dan nyaman, lengkap dengan area bersantai untuk keluarga. Bagi tamu yang membawa anak-anak, fasilitas Kids Club tentunya menghadirkan ruang bermain yang aman, edukatif, dan menyenangkan. Untuk para tamu yang ingin tetap aktif selama menginap, ruang gym yang nyaman dilengkapi dengan peralatan modern dan suasana yang mendukung gaya hidup sehat, serta yang tidak kalah menarik adanya Trans Studio Garden dan Trans Convention Center akan lebih memberikan lebih banyak benefit untuk tamu dalam memenuhi kebutuhan hiburan dan tempat untuk social event.
Dalam menunjang kebutuhan bisnis dan acara, ASTON Tanjungpinang tentunya menawarkan meeting room, ballroom, dan convention hall yang luas, fleksibel, dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Baik untuk rapat perusahaan, seminar, pesta pernikahan, maupun event skala besar, seluruh ruang pertemuan didukung oleh tim profesional yang siap membantu kelancaran setiap acara.
General Manager ASTON Tanjungpinang, Susiadi Soepardi menyampaikan, “Kami bangga dapat mempersembahkan wajah baru hotel kami kepada para tamu. Dengan renovasi dan peningkatan fasilitas ini, kami berkomitmen untuk terus memberikan standar pelayanan terbaik dan menjadikan ASTON Tanjungpinang sebagai pilihan utama di kota ini.”
Nikmati pengalaman menginap dan beraktivitas yang tak terlupakan di ASTON Tanjungpinang – tempat kenyamanan, kemewahan, dan keramahan bertemu dalam satu kesatuan.
Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hotel di +62 852-1851-5451 (*)
batampos – Di tengah tren perjalanan kelompok yang semakin meningkat, HARRIS Hotel Batam Center mengambil langkah inovatif dengan meluncurkan paket kamar “Triple Package”. Penawaran ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kelompok teman yang ingin menikmati liburan bersama dalam satu kamar yang nyaman, tanpa mengorbankan kualitas dan anggaran.
Paket “Triple Package” menawarkan solusi akomodasi yang praktis dan ekonomis, dengan harga mulai dari Rp1.328.000,- . Harga ini mencakup kamar yang luas dan nyaman, dilengkapi dengan tempat tidur tambahan (extra bed) untuk mengakomodasi tiga orang, serta sarapan prasmanan lezat untuk tiga orang di HARRIS Cafe.
“Kami memahami bahwa perjalanan kelompok, baik itu bersama keluarga atau teman, membutuhkan perencanaan yang matang, terutama dalam hal akomodasi. Paket ‘Triple Package’ ini adalah jawaban kami untuk memberikan solusi yang tepat, nyaman, dan terjangkau,” ujar Dodi Putra selaku General Manager Shared Service HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam.
Keunggulan Paket “Triple Package”:
Kenyamanan dan Fleksibilitas:
Kamar yang luas dan dirancang untuk mengakomodasi tiga orang dengan nyaman.
Penambahan tempat tidur ekstra (extra bed) untuk memastikan setiap tamu mendapatkan ruang pribadi.
Nilai Tambah yang Signifikan:
Sarapan prasmanan untuk tiga orang di HARRIS Cafe, menawarkan berbagai pilihan hidangan internasional dan lokal yang lezat.
Harga yang kompetitif, memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan memesan dua kamar terpisah.
Fasilitas dan Layanan Kelas Atas:
Akses Wi-Fi gratis di seluruh area hotel, memungkinkan tamu untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman.
Minuman selamat datang sebagai bentuk sambutan hangat dari HARRIS Hotel Batam Center.
Fasilitas hotel yang lengkap, seperti kolam renang, fitness center, dan restoran, siap memanjakan para tamu.
Lokasi Strategis:
HARRIS Hotel Batam Center terletak di jantung kota Batam, dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan akses transportasi yang mudah.
Hal ini memudahkan para tamu untuk menjelajahi keindahan Batam tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan.
“Kami percaya bahwa pengalaman liburan yang menyenangkan tidak harus mahal. Dengan paket ‘Triple Package’, kami ingin memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menikmati liburan berkualitas di Batam,” tambah Dodi.
Selain itu, HARRIS Hotel Batam Center juga menawarkan berbagai fasilitas dan layanan lain yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman menginap para tamu. Hotel ini memiliki kolam renang yang luas, pusat kebugaran modern, dan restoran yang menyajikan berbagai hidangan lezat.
Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan kunjungi situs web resmi HARRIS Hotel Batam Center https://www.discoverasr.com/id/harris/indonesia/harris-hotel-batam-center-batam atau whatsapp ke nomor hotel di +627787498888. (*)
batampos – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Cabang Syariah Pegadaian Batam terus menunjukkan perkembangan signifikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam kini tengah bersiap menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dengan modus transaksi kredit mikro fiktif yang diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp4 miliar.
Modus korupsi ini diduga berlangsung dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Kasus ini pertama kali mencuat ke permukaan setelah adanya laporan internal dari manajemen Pegadaian Batam kepada pihak kejaksaan, sebagai bentuk kepedulian institusi terhadap integritas dan transparansi operasionalnya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Tiyan Andesta, membenarkan bahwa kasus tersebut kini memasuki tahap yakni ekspose perkara sebelum penetapan tersangka.
“Informasi lebih lanjut masih kami koordinasikan dengan bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus),” ujarnya kepada Batam Pos, Selasa (15/4).
Sebelumnya Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan pihaknya sebenarnya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini. Namun, penetapan resmi masih menunggu hasil audit dan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau.
“Untuk calon tersangka sebenarnya sudah ada, tapi untuk penetapan masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP,” kata Kasna Dedi.
Dari hasil temuan awal Satuan Pengawas Intern (SPI) Pegadaian, potensi kerugian negara akibat praktik kredit fiktif ini ditaksir mencapai Rp4.064.530.803.
BPKP Kepulauan Riau saat ini masih melakukan proses perhitungan rinci guna memastikan jumlah kerugian yang pasti.
Kasna menjelaskan, modus yang digunakan adalah dengan menciptakan transaksi fiktif atas nama kredit mikro.
Meski saat ini baru satu orang yang dilaporkan sebagai terduga pelaku, Kejari Batam tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring berjalannya penyidikan.
“Untuk awal, terlapor masih satu orang, namun tak menutup kemungkinan berkembang saat penyidikan,” kata Kasna.
Dalam rangka menjaga integritas lembaga, Pegadaian telah mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kejari Batam menyambut positif tindakan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, Kejari Batam melalui bidang Pidsus telah memeriksa sedikitnya 18 orang saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti serta memperjelas konstruksi hukum dari perkara. (*)
Peresmian pelabuhan internasional baru di Bengkong, Batam, tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Selain membuka konektivitas baru, pelabuhan ini juga menyimpan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan perluasan akses masyarakat dalam bepergian ke luar negeri.
Lebih membanggakan lagi, peresmian ini akan dihadiri oleh Kapolri, lima orang menteri, dan bahkan Ketua KPK—sebuah formasi kehormatan yang belum tentu ditemukan dalam peresmian pelabuhan internasional lain di Indonesia.
Saya mengucapkan selamat atas peresmian ini. Sebagai warga Batam, saya bangga. Sebagai pemerhati isu pekerja migran, saya juga berharap pelabuhan ini menjadi tempat yang aman dan beradab, bukan sekadar megah secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan tangguh dalam sistem pengawasannya.
Namun di tengah gegap gempita peresmian ini, saya merasa perlu mengangkat catatan kritis: jangan sampai pelabuhan baru ini justru menjadi jalur baru perdagangan orang melalui pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara unprosedural.
Catatan ini bukan tanpa dasar. Selama beberapa tahun terakhir, kami menyaksikan sendiri bagaimana pelabuhan-pelabuhan resmi di Batam justru menjadi “pintu depan” bagi mafia perdagangan orang menjalankan aksinya. Mereka meloloskan calon pekerja migran tanpa dokumen lengkap, dengan proses yang sistematis dan masif, seolah-olah semuanya berjalan legal dan resmi.
Data dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 saja, dari 2.910 PMI yang dideportasi dari Malaysia, 1.405 di antaranya berangkat melalui pelabuhan internasional di Kepri. Angka tertinggi berasal dari Pelabuhan Batam Center dengan 1.014 orang. Tahun 2025 bahkan lebih mencemaskan: baru empat bulan berjalan, sudah ada 1.492 PMI yang dideportasi, 1.307 di antaranya berangkat dari pelabuhan resmi.
Artinya, kita sedang menghadapi situasi yang sangat serius. Perdagangan orang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ia menyusup lewat gerbang-gerbang resmi, di hadapan aparat, institusi negara, dan bahkan mungkin dengan keterlibatan sebagian dari mereka.
Inilah mengapa pelabuhan baru yang akan diresmikan harus sejak awal dipagari dengan sistem pengawasan yang ketat dan integritas yang tak bisa dibeli. Jangan biarkan pelabuhan ini menjadi babak baru dalam kisah kelam pengiriman PMI unprosedural. Jangan ulangi kelalaian yang sudah terbukti membawa luka dan penderitaan bagi ribuan anak bangsa yang dijebak dalam sistem kerja yang tak manusiawi di luar negeri.
Momentum kehadiran para pejabat tinggi negara dalam peresmian ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan PMI dan pemberantasan perdagangan orang. Pengawasan terpadu, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran kemanusiaan di antara aparat dan petugas pelabuhan harus menjadi pondasi utama.
Lebih dari itu, diperlukan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, lembaga pengawasan, dan masyarakat sipil. Kita harus mempersempit ruang gerak mafia—tak hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan pencegahan, pendidikan, dan kesadaran kolektif bahwa pelabuhan bukan sekadar tempat berangkat dan datang, tetapi juga gerbang martabat bangsa.
Mari kita jaga bersama pelabuhan internasional baru ini. Bukan hanya sebagai simbol kemajuan fisik, tetapi juga sebagai cermin kehormatan kemanusiaan kita. (*)
Romo Paschal, Pemerhati Pekerja Migran dan Aktivis Anti Perdagangan Orang
Ilustrasi. Aneka makanan dan minuman ditawarkan pelaku UMKM di Bazar makanan dan minuman di Dataran Engku Putri Batamcenter. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam meluncurkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam. Program ini ditujukan untuk membantu usaha mikro mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani bunga pinjaman, dengan total anggaran subsidi sebesar Rp4 miliar dari APBD Kota Batam tahun 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Hendri Arulan menjelaskan bahwa program pinjaman tanpa bunga ini berbeda dengan program dana bergulir yang selama ini sudah berjalan di Batam.
“Kalau dana bergulir dikenakan bunga ringan 4 persen per tahun, sedangkan untuk program ini benar-benar tanpa bunga. Karena kami hanya menyiapkan subsidi margin di Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Jadi istilahnya bukan bunga, tapi margin karena ini berbasis syariah,” kata Hendri, Selasa (15/4).
Ia menegaskan, dalam program ini, pelaku usaha hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, tanpa dibebankan margin atau bunga selama masa pinjaman. Pemerintah Kota Batam menanggung seluruh margin yang seharusnya dibayarkan kepada bank.
“Batas maksimal pinjaman sebesar Rp 20 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama dua tahun. Seluruh beban margin disubsidi penuh oleh pemerintah,” jelasnya.
Tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar 2.000 pelaku usaha mikro di Batam. Pelaku usaha yang berminat, dapat langsung mengajukan pinjaman ke kantor BRK Syariah terdekat, tanpa perlu surat rekomendasi dari dinas.
Untuk mengikuti program ini, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik dari Pemko Batam maupun dari pihak bank.
“Yang terpenting, pelaku usaha harus warga Batam dengan KTP Batam, memiliki usaha yang benar-benar berjalan di Batam, dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ujar Hendri.
Selain itu, pelaku usaha juga tidak boleh berstatus sebagai aparatur negara (ASN/TNI/Polri). Dokumen lain yang diperlukan di antaranya adalah Kartu Keluarga (KK) dan dokumen standar pengajuan pinjaman lainnya.
“Untuk pengurusan NIB, pelaku usaha bisa datang ke PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Komplek Golden Prima, Tanjung Buntung, Bengkong. Di sana akan dibantu secara gratis,” tambahnya.
Hendri menyebutkan bahwa program pinjaman tanpa bunga ini akan mulai diakses publik pada minggu ketiga April 2025. Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan proses teknis peluncurannya bersama BRK Syariah.
“Insya Allah minggu ketiga bulan ini sudah bisa diakses masyarakat. Jadi pelaku usaha bisa mulai menyiapkan berkas dan mendatangi kantor BRK Syariah terdekat untuk mengajukan pinjaman,” tuturnya.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memberikan suntikan modal yang ringan bagi pelaku usaha mikro agar mampu berkembang, meningkatkan omzet, dan membuka lapangan kerja baru.
“Ini bentuk dukungan nyata Pemko Batam terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Kami ingin pelaku usaha kecil bisa terus tumbuh dan naik kelas,” pungkas Hendri. (*)
batampos– Beberapa waktu lalu pelayanan kesehatan di RSUD Tanjungbatu, Kundur,
khusunya pelayanan di unit gawat darurat (UGD) tidak bisa beroperasi selama 24 jam. hal ini disebabkan keterbatasan dokter pasca diberlakukannya Surat Edaran Nomor
B/5993/M.SM.01.00/2024. Surat ini berisi tentang penganggaran gaji bagi pegawai non ASN. Sehingga dokter insentif yang bukan ASN harus berhenti.
”Memang, beberapa waktu lalu pelayanan UGD di RSU Tanjungbatu, Kundur tidak bisa kita buka 24 jam disebabkan keterbatasan tenaga kesehatan atau dokter. Melainkan, hanya sampai pada pukuk 21.00 WIB saja. Namun, dari DInas Kesehatan memberikan solusi dengan mengirimkan dokter bantuan,” ujar Kepala RSUD Tanjungbatu, dr Suharyanto kepada Batam Pos, Senin (14/4).
Dokter bantuan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan ini, lanjutnya, berasal dari Puskesmas yang akan bertugas di RSUD Tanjungbatu selama satu bulan. Untuk bulan ini ada dua dokter dari Puskesmas yang bertugas RSUD Tanjungbatu. Setelah satu bulan, akan diganti dengan dokter yang lain yang juga dari Puskesmas.
”Kadang-kadang dokter bantuan yang ditugaskan ke RSUD Tanjungbatu satu orang dan kadangkala 2 orang. Alhamdulillah, dengan adanya dokter bantuan yang ditempatkan ke RSUD Tanjungbatu sudah bisa melayani masyarakat. Khususnya, di UGD 24 jam,” paparnya.
Meski demikian, sambung Suharyanto, komposisi atau jumlah dokter yang tersedia saat ini di RSUD Tanjungbatu memang belum ideal atau cukup. Jika sesuai dengan standar rumah sakit seperti di Tanjungbatu ini minimal 4 sampai 5 orang. Sementara dokter yang ada saat ini hanya ada dua.
”Selain minim dokter, di RSUD Tanjungbatu juga belum memiliki dokter spesialis. Namun, untuk mengatasinya kita mendapatkan bantuan dokter spesialis yang didatangkan dari RSUD Muhammad Sani. Kedatangan dokter spesialis ini setiap akhir pekan atau setiap Sabtu. Mulai dari dokter spesialis anak, kebidanan, penyakit dalam dan lainnya. Dan biasanya kita umumkan bahwa akhir pekan ini dokter spesialis apa yang akan datang. Sehingga, masyarakat bisa memanfaatkan kunjungan dokter spesialis ini,” terangnya. (*)
batampos – Beredar sebuah video pendek di media sosial yang memperlihatkan seorang remaja mengajak ayahnya berkelahi usai permintaannya untuk dibelikan sepeda motor ditolak.
Dalam video tersebut, terlihat sang remaja bahkan sempat mendorong ayahnya. Kejadian ini disebut berlangsung di wilayah Dapur 12, yang berada di bawah hukum Polsek Sagulung, belum lama ini.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari orangtua remaja tersebut dan langsung mengambil langkah pembinaan. “Iya itu benar, dan kami sudah lakukan edukasi dan bimbingan kepada sang anak ini,” ujar Kapolsek saat dikonfirmasi.
Menurut Kapolsek, orangtua remaja itu datang ke Polsek bukan untuk melaporkan secara hukum, melainkan meminta bantuan agar anak mereka mendapatkan pembinaan. “Orangtua memang mengadu ke kami (Polsek Sagulung) tapi untuk membina anak tersebut, dan itu sudah kami lakukan,” jelasnya.
Tindakan pembinaan dilakukan secara humanis dan mendidik, dengan harapan sang remaja dapat memahami kesalahannya dan kembali menjalin hubungan yang harmonis dengan orangtuanya. Proses edukasi ini dilakukan secara intensif oleh jajaran Polsek Sagulung.
Kini, sang remaja sudah kembali tinggal bersama orangtuanya dan berada dalam pengawasan serta pembinaan berkelanjutan dari pihak kepolisian. Keadaannya pun dikabarkan sudah lebih tenang dan mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif.
Dalam video klarifikasi yang juga beredar di media sosial, ibu dari remaja tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian. Ia menyatakan bahwa anaknya kini sudah tidak lagi bersikap kasar dan mulai kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami berterima kasih kepada Pak Kapolsek yang sudah membantu membina anak kami ini. Anak kami sudah tak bandel lagi dan Alhamdulillah sudah mau beribadah lagi,” ujar sang ibu dengan nada haru.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan banyak warganet yang berharap agar peristiwa serupa tidak terulang. Pembinaan dari keluarga dan dukungan dari lingkungan, termasuk aparat kepolisian, dinilai penting dalam membentuk karakter anak di masa remaja. (*)